Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pasca runtuhnya Orde Baru dinamika politik di Indonesia mengalami perubahan, dengan diterapkannya beberapa kebijakan politik yang menyentuh langsung semua aspek kehidupan masyarakat. Proses demokratisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui pemilukada langsung, telah merubah pola dan hubungan antara elit desa. Konflik antar elit desa tidak dapat dihindari dalam memperebutkan simpati masyarakat desa.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dari demokratisasi melalui Pemilukada langsung mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat desa kiandarat. Dalam Studi ini peneliti memfokuskan pada dampak dari konflik politik yang melibatkan elit desa sejak pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2010, Peneliti berusaha menjelaskan perubahan pola hubungan diantara elit desa yang satu dengan elit desa lainnya, dan diantara elit desa dengan masyarakat desa sejak terjadinya konflik. Studi ini juga menggunakan teori elite Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa elite yang menduduki jabatan tertentu berdasarkan garis keturunan.Serta teori sirkulasi elite Kolabinsca yang menyatakan bahwa perputaran elite bisa dari satu kelompok yang sama, bisa juga dari kelompok diluar kelompok yang sudah ada sebelumnya. Seta menggunakan teori konflik politik Prof.Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat konflik tidak dapat dihindarkan . Semua teori yang dijabarkan merupakan bahan untuk menganalisa kasus yang diteliti. Peneliti dalam melakukaan penelitian ini menghasilkan beberapa temuan; Pertama telah terjadi perubahan pada perilaku elit desa, yang disebabkan perebutan otoritas desa. Elit desa tidak lagi menyembunyikan hasrat kuasa yang besar di depan masyarakat. Kedua digunakannya simbol-simbol agama (Masjid) sebagai alat untuk mempertajam konflik. Pola konflik yang melibatkan entitas keagamaan ini baru pernah terjadi di kabupaten seram bagian timur ketiga Dampak dari konflik masih dirasakan hingga hari ini karena tidak ada kedewasaan dari elit desa terhadap perbedaan dalam pilihan politik. Masyarakat desa diperhadapkan dengan situasi konflik yang tidak ada jalan keluarnya.

---

ABSTRACT
After the collapse of the New Order political dynamics in Indonesia changed, with the implementation of several policies that directly touches all aspects of society. The democratization process undertaken by the central government through direct election, has changed the pattern and the relationship between the village elite. Conflicts among the elite village can not be avoided in gaining public sympathy desa.Penelitian was conducted to determine the extent of the impact of democratization through Election directly affect the social life of rural communities Kiandarat. In this study researchers focused on the impact of political conflict involving the village elites since the election of Regional Head Live in 2010 , researchers tried to explain the change in the pattern of the relationship between the village elite elite one with the other villages, and among the elite village by village communities since the conflict. The study also uses Soerjono Soekanto elite theory that explains that the elite who occupy certain positions based on the line keturunan.Serta Kolabinsca elite circulation theory which states that the turnover could elite of the same group , it could be from groups outside the group that had been there before . Seta using the theory of political conflict Prof.Maswadi Rauf stating that in public life conflict can not be avoided. All theories described the material to analyze the cases studied. Researchers in this study resulted in several findings ; The first has been a change in the behavior of the village elite, which caused the seizure of village authorities . Village elites no longer hide desire great power in front of the public . Both the use of religious symbols ( mosque ) as a tool to sharpen the conflict . The pattern of conflict involving new religious entities have occurred in the district spooky eastern part of the third impact of the conflict are still felt to this day because there is no maturity of the village elite to differences in political choice. Villagers confronted with conflict situations there is no way out.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelaah evolusi ketimpangan dan polarisasi pendapatan di Indonesia beserta sumber-sumbernya sepanjang 2002-2012. Di sini, ketimpangan tidak hanya diulas dalam konteks ketimpangan outcome (seperti pendapatan atau pengeluaran), namun juga ketimpangan kesempatan terhadap kebutuhan dasar individu seperti pendidikan, air bersih, dan listrik. Dengan mengadopsi model Esteban dan Ray (2011), penelitian ini juga mengulas bagaimana peranan ketimpangan dan polarisasi pendapatan, fraksionalisasi etnis, serta faktor-faktor sosial ekonomi lainnya terhadap kejadian konflik di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa ketimpangan dan polarisasi pengeluaran di Indonesia ditemui cenderung meningkat secara bersamaan sepanjang 2002-2012. Fenomena peningkatan ketimpangan dan polarisasi tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga pada lingkup wilayah desa-kota, kawasan barat-timur, serta kelompok provinsi kaya sumberdaya alam (SDA) dan tidak (nonSDA). Hasil dekomposisi menemukan bahwa wilayah perkotaan lebih berperan terhadap total ketimpangan dan polarisasi pendapatan nasional ketimbang wilayah perdesaan. Pada kelompok kawasan barat-timur dan kelompok provinsi SDA-nonSDA, kontributor terbesar total ketimpangan dan polarisasi adalah kawasan barat dan kelompok provinsi nonSDA. Berdasarkan jenis pengeluaran, pengeluaran non-makanan merupakan penyumbang terbesar total ketimpangan dan polarisasi di Indonesia selama periode 2002-2012. Berbeda dengan ketimpangan dan polarisasi yang cenderung meningkat, ketimpangan kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia secara umum ditemui cenderung menurun. Fakta positif ini memperlihatkan bahwa tidak hanya peluang atau kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia yang semakin baik, namun juga distribusi kesempatan tersebut cenderung semakin merata. Berdasarkan sumber-sumbernya, pendidikan kepala keluarga, pendapatan rumah tangga, dan wilayah (desa-kota) merupakan faktor yang berkontribusi dominan terhadap ketimpangan kesempatan di Indonesia sepanjang 2002-2012. Terakhir, studi ini menemukan bahwa tingginya tingkat ketimpangan dan polarisasi pendapatan, serta fraksionalisasi etnis berperan dalam meningkatkan risiko konflik di wilayah provinsi Indonesia. Pada bagian ini juga ditemui bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi berpotensi mengalami risiko konflik yang tinggi pula. Begitu juga provinsi dengan tingkat populasi yang tinggi berpeluang mengalami konflik yang lebih tinggi. Terakhir, bagian ini menemukan adanya keterkaitan antara konflik dengan beberapa jenis pengeluaran pemerintah daerah, yakni: belanja pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Di sini ditemui hampir seluruh jenis belanja pemerintah yang

---

ABSTRACT The aim of this study is to examine the evolution of income inequality and income polarization as well as its decompositions in Indonesia over 2002-2012. Here, inequality is not only viewed as the inequality of outcomes (such as income or expenditure), but it also covers inequality of opportunity in access to set of basics goods and services, such as education, clean water, and electricity. By adopting a behavioral model of conflict from Esteban and Ray (2011), this study also discussed the role of income inequality, income polarization, ethnic fractionalization, as well as socio-economic factors in explaining the incidence of conflict in Indonesia provinces over 2002-2012. The results showed that income inequality and income polarization in Indonesia tended to increase simultaneously throughout 2002-2012. The phenomenon of rising inequalities and polarization did not only occur at the national level, but it also occurs at the regional level, namely rural and urban regions, eastern Indonesia and western Indonesia, and natural resource-rich province and non-natural resource-rich province as well. Results drawn from decomposition found that the role of urban area to the total inequality and polarization was more dominant than that rural area. In the east and west regions, the largest contributor of the total inequality and polarization was the western region. In natural resource-group province, it is found that the non-natural resourcerich province was the largest contributor. Meanwhile, in relation to the type of expenditures, it is found that non-food expenditure was the largest contributor in explaining total inequality and polarization during that period. In contrary, this study found that inequality of opportunity in access to set of basics goods and services tended to decline. This positive fact shows that not only the basic opportunities of school-age children in Indonesia is getting better, but also the distribution of the basic opportunity tends to be uneven. From the decomposition results, this study also found that the education of household head, household income, and region (rural-urban) were dominant factors contributing to inequality of opportunity in Indonesia during 2002-2012. Finally, this study verified that the high degree of income polarization, ethnic fractionalization, and income inequality associated with the high probability of conflict. It also found that socio-economic factors, such as poverty, unemployment, population, and natural resources, as well as several types of local government exependiture appear to be significantly associated with conflict.