Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
IFRS 17 merupakan standar internasional pertama akuntansi kontrak asuransi, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023. IFRS 17 fokus pada proses pengukuran dan penyajian kontrak asuransi dalam laporan keuangan.Di Indonesia, IFRS 17 seluruhnya diadopsi dalam PSAK No.74 yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Penerapan dini PSAK No.74 diperkenankan bagi entitas yang sudah menerapkan IFRS 9. IFRS 17 berlaku untuk semua entitas yang mengeluarkan kontrak asuransi termasuk asuransi sosial. Program asuransi sosial di Indonesia diselenggarakan melalui SJSN, dikoordinasi oleh DJSN dan dilaksanakan melalui BPJS. Sedangkan DJS merupakan iuran yang diperoleh dari Pemerintah, peserta, dan pemberi kerja beserta hasil pengembangannya yang dikumpulkan melalui BPJS. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kesiapan Badan Pengelola Asuransi Sosial X dalam menerapkan PSAK No.74, mengidentifikasi isu kritis akuntansi pada saat menerapkan PSAK No.74 pada Program Asuransi Sosial X, serta dampak penerapan PSAK No.74 terhadap laporan keuangan Program Asuransi Sosial X. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menganalisis instrumen penelitian berupa dokumentasi, wawancara semi terstruktur serta observasi. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Badan Pengelola Asuransi Sosial X belum selesai membuat position paper terkait persiapan awal penerapan PSAK No.74. penentuan asumsi dan model pengukuran yang sesuai dalam melakukan perhitungan CSM menjadi isu kritis akuntansi yang dihadapi Badan Pengelola Asuransi Sosial X pada saat menerapkan PSAK No.74, sedangkan laporan keuangan Program Asuransi Sosial X tidak akan mengalami perubahan kecuali modifikasi di beberapa akun terkait penerapan PSAK No. 74. ......IFRS 17 is the first international standard for accounting for insurance contracts, effective January 1, 2023. IFRS 17 focuses on the process of measuring and presenting insurance contracts in financial statements. In Indonesia, IFRS 17 is entirely adopted in PSAK No.74 which will be effective from January 1, 2025. Early adoption of PSAK No.74 is permitted for entities that have already implemented IFRS 9. IFRS 17 applies to all entities that issue insurance contracts including social insurance. Social insurance programs in Indonesia are implemented through SJSN, coordinated by DJSN and implemented through BPJS. Meanwhile, DJS is a contribution obtained from the Government, participants, and employers along with the results of the development which are collected through BPJS. This study aims to determine the readiness of the Badan Pengelola Asuransi Sosial X in implementing PSAK No. 74, identifying critical accounting issues when applying PSAK No. 74 to Program Asuransi Sosial X, and the impact of implementing PSAK No. 74 on the financial statements of Program Asuransi Sosial X. The research was conducted with qualitative methods through case studies using triangulation techniques to analyze research instruments in the form of documentation, semi-structured interviews and observation. From the results of the study, it was found that the Badan Pengelola Asuransi Sosial X had not yet finished making a position paper related to the initial preparation for the application of PSAK No. 74. determining the appropriate assumptions and measurement models in performing CSM calculations became a critical accounting issue faced by Badan Pengelola Asuransi Sosial X when implementing PSAK No.74, while the financial statements of Program Asuransi Sosial X will not change except for modifications in several accounts related to the implementation of PSAK No.74

Abstrak :
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pegawainya baik itu pegawai tetap maupun Pegawai Tidak Tetap. Peraturan pelaksana perpajakan tentang PPh Pasal 21 yakin PER -16/PJ/2016 sudah mengatur secara rinci untuk pegawai tetap yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, namun belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas kebijakan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian ini adalah postpositivist. Hasil penelitian menunjukan bahwa asas kepastian hukum dalam penerapan PPh Pasal 21 tidak sepenuhnya memenuhi indikator-indikator dari kriteria asas kepastian hukum, khususnya untuk indikator objek pajak tidak memenuhi asas kepastian hukum dalam hal penentuan Dasar Pengenaan Pajak atas iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sebaiknya PER - 16/PJ/2016 perlu disempurnakan lagi dengan menambahkan subbab tentang contoh penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. ......BPJS Ketenagakerjaan regulations require employers to register all of their employees, both permanent and temporary employees. Tax regulation of Income Tax Article 21 that is PER - 16/PJ/2016 has regulated in detail for permanent employees who registered at BPJS Ketenagakerjaan, but it has not arranged in detail for temporary employees registered at BPJS Ketenagakerjaan. This study aims to analyze certainty principle of implementation Income Tax Article 21 for temporary employees registered at BPJS Ketenagakerjaan. This research method is postpositivist. The results showed that certainty principle has not been accordance with criteria of the certainty principle. For tax object indicator it does not fulfill certainty principle in terms of determining the tax base. PER - 16/PJ/2016 should to be refined by adding a sub-section on the example of calculating Income Tax Article 21 for temporary employees registered at BPJS Ketenagakerjaan.

Abstrak :
Kinerja adalah prestasi yang dicapai manajemen, dimana mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan dalam periode tertentu. Antara hasil investasi dan kinerja perusahaan diduga berkorelasi cukup kuat sehingga jika hasil investasinya tinggi, maka kinerja perusahaan akan pada tingkat yang baik pula (sehat). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi kasus perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh dari PT Jamsostek berupa tata kerja organisasi, strukrur organisasi, laporan keuangan, serta wawancara dengan pejabat/staf pada perusahaan (PT Jamsostek). Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bertumpu pada analisis kuantitatif dengan memberikan tolok ukur yang tegas dan pasti sebagai dasar analisis. Bertolak dari hasil analisis dan sisi yaitu kinerja perusahaan dan hasil investasi sebagai berikut: a. Kinerja Perusahaan Dari sisi kinerja telah terjadi fluktuasi: 1.Pada tahun 1990 keadaan perusahaan tidak sehat. 2.Pada tahun l986 keadaan perusahaan sehat 3.Pada tahun 1985sampai dengan 1989, tahun 1991,tahun 1992,tahun 1994 dan 1995 keadaan perusahaan sehat sekali. b. Hasil Investasi Dari hasil investasi menunjukkan adanya rasio hasil investasi yang berfluktuasi yaitu pada tahun 1990 dan 1993 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 1991, 1992 dan 1994 menunjukkan hasil peningkatan yang cukup besar. Kesimpulannya akibat hasil investasi yang rendah maka tingkat kinerja perusahaan juga rendah.

Abstrak :
Pemerintah yang mewakili negara sebagai pemegang saham BUMN, meialui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/l992 telah menetapkan cara melakukan pengukuran tingkat kesehatan BUMN, hanya diukur berdasarkan indikator keuangan, berdasarkan rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan indikator tambahan. Penilaian kinerja seperti ini hanya berpedoman pada RKAP (rencana kerja dan anggaran perusahaan) dan diukur hanya nilai keuangan semata tanpa memperhitungkan aspek pengukuran lain. Guna memberikan dasar pengukuran kinerja yang lebih lengkap, penulis menerapkan pendekatan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja PT JR (Persero), sebagai BUMN kelompok asuransi kerugian pelaksana program asuransi sosial. Pendekatan ini mengukur kinerja perusahaan bukan hanya dari aspek keuangan saja melainkan juga aspek non keuangan sebagai penyeimbang. Aspek non keuangan diukur dari aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek bisnis internal dan aspek pelanggan. Pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard dilakukan secara deskriptif analisis untuk mendeskripsikan bagaimana mengukur kinerja PT JR (Persero) dari aspek keuangan dengan menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 826/KMK.13/1992, aspek pelanggan terhadap layanan yang diberikan dengan menggunakan teori service quality dan menganalisis faktor teknis asuransi yang perlu mendapat perhatian untuk dijadikan indikator dalam mengukur kinerja dari aspek proses bisnis internal dengan pendekatan analisis rasio. Untuk aspek pertumbuhan dan pembelajaran dilihat dari tingkat kemampuan pegawai dan tingkat kemampuan sistem informasi perusahaan. Kinerja pelanggan perusahaan mengambil sampel sejumlah 185 perusahaan oto bis, pembayar iuran wajib kendaraan bermotor umum di 10 kantor cabang dengan populasi sejumlah 530 perusahaan oto bis. Sedangkan kinerja pertumbuhan dan pembelajaran mengambil sampel sejumlah 239 orang pegawai kantor pusat dan cabang dengan populasi sejumlah 1.498 orang pegawai. Dari hasil pengukuran kinerja PT JR (Persero) dengan pendekatan Balanced Scorecard berada dalam kondisi baik dengan total skor 68 dengan perincian sebagai berikut : Kinerja pertumbuhan dan pembelajaran perusahaan pada saat ini berada dalam kondisi baik dengan total skor 24, sedangkan kinerja proses bisnis internal perusahaan pada saat ini berada dalam kondisi baik dengan total skor 8, dan kinerja pelanggan dengan kondisi baik dengan total skor 8, serta kinerja terakhir adalah kinerja keuangan perusahaan berada dalam kondisi sehat sekali dengan total skor 28 dan bobot nilai berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan 110, 89. Secara keseluruhan meskipun PT JR (Persero) dalam kondisi baik, penulis merekomendasikan kepada manajemen, untuk aspek pertumbuhan dan pembelajaran; memberikan motivasi kepada pegawai untuk mengambil keahlian dibidang asuransi, dan menciptakan program yang terintegrasi disetiap unit di kantor pusat. Untuk aspek bisnis internal; meningkatkan prudential insurance dan cadangan teknis, untuk aspek pelanggan mewujudkan customer satisfaction dengan meningkatkan nilai santunan, untuk aspek keuangan; perlu tingkat kehati-hatian dalam penempatan portofolio investasi.

Abstrak :
Jaminan pemeliharaan kesehatan ( JPK ) adalah salah satu program jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan program kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja sektor swasta, di mana diharapkan dengan adanya jaminan pemeliharaan kesehatan, tenaga kerja merasa aman dan terlindungi bila mereka maupun keluarganya sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Adanya jaminan diharapkan memotivasi pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian pengusaha akibat banyaknya waktu yang hilang karena sakit. Adanya jaminan pemeliharaan kesehatan juga telah terbukti menyebabkan pemanfaatan terhadap pelayanan kesehatan yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan demand terhadap pelayanan kesehatan dan masyarakat yang sudah mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan dan PT. Jamsostek. Selain faktor -faktor umum yang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan rawat jalan seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, jarak, persepsi sakit dan over insurance juga terdapat faktor -faktor dari luar peserta yang diduga berhubungan seperti adanya informasi tentang prosedur pelayanan, jenis pelayanan dan jam buka pelayanan di PPK I serta informasi tentang hak dan kewajiban sebagai peserta JPK Jamsostek. Penelitian ini dilakukan dengan ranrangan cross sectional dengan pendekatan kuantitatif, sampel penelitian adalah 400 peserta JPK Jamsostek yang bekerja di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian membuktikan , hanya informasi tentang jenis pelayanan dan informasi tentang hak peserta yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan demand peserta JPK Jamsostek terhadap pelayanan rawat jalan di PPK I, sedangkan vanabel yang paling dominan mempengaruhi demand peserta JPK Jamsostek terhadap pelayanan kesehatan di PPK I adalah informasi tentang jenis pelayanan di PPK I. Penelitian ini hendaknya dilanjutkan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan responden selain peserta JPK Jamsostek juga. PPK I nya, sehingga didapatkan gambaran yang utuh mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan demand peserta JPK Jamsostek terhadap pelayanan kesehatan PPK I.

---

Insurance care of health is one of the social insurance program which is making a prosperity and safety program for employee who work in the some company. With this program, there is expected the worker feel prosperity and safety if they or family need some health services, besides can motivate an employee for developing their skill and productivity, and also the firm can decrease their economic loss because many of them spend their time because they are sick. However, the insurance care of health has proved cause over utilization for health services. This research is aimed of finding and knowing demand of primary health services from society who has insurance of health for PT. Jamsostek., with a cross sectional study design using the quantitative approach. Sample of the research are 400 participant of JPK Jamsostek who are working at Jababeka Industrial Center, in Kabupaten Bekasi. The general factor that influence to demand primary health care are age, marital status, married status, education, distance , ill perception , and over insurance. But the other factor also influence the demand primary health care if they are participant of JPK Jamsostek such as the information of services procedure, the type of services, the time of opening the service in PPK I and the information of right and obligation as a participant of JPK Jamsostek. The result show that the information of right and information the type services connecting with demand of participant JPK Jamsostek to primary health care in PPK I. Whereas, the dominant variable influence with demand of participant JPK Jamsostek to primary health care in PPK I is an information about type of services in PPK I. The writer hope this research will be continued with qualitative approach and respondents participant of JPK and also Provider (PPK) who give the services , so we can find out the frame of factor which is connected with demand of JPK Jamsostek participant to primary health services in PPK I.

Abstrak :
ABSTRAK JSPO BRI dibentuk untuk memperluas pelayanan program jaminan sosial tenaga kerja PT.Jamsostek (Persero) kepada masyarakat sebagai pelaksanaan kebijakan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pembentukan ditinjau dari empat aspek implementasi kebijakan publik yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pos positivis untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI sebagai kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara kepada pihak pembuat kebijakan yakni PT. Jamsostek (Persero) dan Bank BRI, serta kepada pelaksana JSPO-BRI, dan masyarakat. Hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI diketahui bahwa masih banyak masyarakat dan peserta jamsostek yang belum mengetahui fungsi JSPO sehingga perlu untuk dilakukan optimalisasi komunikasi dengan melakukan sosialiasi kepada masyarakat. Secara internal perlu dibangun pemahaman mengenai pentingnya JSPO-BRI sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap pembentukan JSPO-BRI bisa lebih maksimal.

---

ABSTRACT JSPO BRI was established to expand the social security service for workers service of PT.Jamsostek (Persero) considering the implementation of Law Number 24 Year 2011 regarding BPJS. This study purpose is to analyze the implementation of the policy based on four aspects, which are; the communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study performed by a post positivist approach to achieve a deep and thorough understanding of the implementation of policy formation JSPO -BRI as a representative office of BPJS Employment. The data collection of this research was conducted by interview research to the policy makers and the implementers on PT. Jamsostek (Persero) and Bank BRI. The research results of the establishment of JSPO BRI based on the research, known that the JSPO BRI services required socialization to the members and people on the society. Internally it is necessary to build the understanding of the importance of JSPO BRI performance for it duties and responsibilities towards the formation JSPO-BRI more optimal.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Asuransi Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, objek penelitiannya (1) Peraturan perundangan yang mengatur sistem asuransi sosial sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (2) Asuransi sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan (3) Permasalahan hukum yang timbul pada asuransi sosial sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif, kemudian menganalisa permasalahan yang timbul sebelum berlakunya sistem jaminan sosial nasional yang akan menjadi tantangan pada pelaksanaan asuransi sosial pada sistem jaminan sosial nasional. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil secara normatif Sistem Jaminan Sosial Nasional akan lebih memberikan kepastian hukum, jaminan kepesertaan dan manfaat bagi peserta jaminan sosial, namun demikian tidak adanya lembaga pengawas dan kewenangan pemberi sanksi yang secara tegas di amanatkan oleh Undang - Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional akan sangat potensial mengulang kegagalan yang sama.

---

This thesis discusses Social Insurance in the National Social Security System, the object of research (1) legislation governing social insurance system prior to the enactment of Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (2) Social Insurance in the National Social Security System is set the Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System, and (3) the legal issues that arise in the social insurance before the enactment of Act No. 40 of 2004 on National Social Security System. This study uses normative research methods, and then analyze the problems that arise before the entry into force of the national social security system that will be a challenge in the implementation of social insurance on the national social security system. Based on the research results normative National Social Security System will provide more legal certainty, a guarantee of participation and social security benefits for the participants, however, the absence of the regulatory agencies and authorities giver expressly sanctions mandated by the Constitution - Constitution of National Social Security System will potential repeat the same failure.

Abstrak :
Indonesia terhitung sejak 1 Januari 2014 resmi memulai era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dimana didalamnya terdapat satu program pemerintah yaitu “Koordinasi manfaat” skema CoB ini diharapkan meningkatkan pelayanan bagi peserta yang mampu membayar lebih. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang pada akhirnya diperbaiki dengan mengeluarkan peraturan baru. Dengan peraturan baru tersebut masih terdapat beberapa keluhan serta kendala dalam implementasinya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS kesehatan dan asuransi komersial khususnya di RSPI-Pondok Indah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif melalui survei dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan adalah teori evaluasi program menurut Dale (2002). Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Komersial di RSPI- Pondok Indah masuk kedalam kategori tidak efektif. Hal tersebut berdasarkan 3 (tiga) dimensi menurut dale (2002) yakni Input, Proses, dan Output masuk ke dalam kategori tidak efektif. Dalam implementasinya, skema “koordinasi manfaat” masih terdapat banyak kendala, kendala ini dilihat dari persepsi pengguna diantaranya sosialisasi yang kurang kepada para petugas yang bekerja; kurang efisiennya waktu pelaksanaan; ketersediaan informasi yang kurang; kurangnya pemantauan; tidak adanya badan khusus yg mengawasi; serta perbedaan produk antar stackholder yang menyebabkan skema tersebut berjalan tidak efektif. ......Since January 1 2014, Indonesia officially started the National Social Security System (SJSN) era in which there is a government program named "Coordination of Benefits". In its implementation there were several obstacles which were eventually addresed through the issuance of new regulation. With the new regulation, there are still some complaints and obstacles in its implementation. This issues become the background of this study which aims to analyze user’s perception on the effectiveness of the CoB scheme between social insurance and commercial insurance, especially in RSPI-Pondok Indah. This research uses a quantitative approach with quantitative data collection techniques through surveys and secondary data through literature study. The main theory used is the program evaluation theory according to Dale (2002). The results showed that the effectiveness of the "Coordination of Benefits" scheme between BPJS Health and Commercial Insurance in RSPI-Pondok Indah is classified as ineffective. This is based on 3 (three) dimensions according to Dale (2002) namely Input, Process, and Output falls into the ineffective category. In its implementation, the CoB scheme still has many obstacles which can be, seen from the user's perception including the lack of socialization to the working officers; inefficient implementation time; lack of available informations available; lack of monitoring; the absence of a special supervisory body; as well as product differences between stackholders that cause the scheme to run ineffectively

Abstrak :
Asuransi kesehatan merupakan salah satu skema asuransi sosial yang ada di Jepang Asuransi ini termasuk dalam Sistem Jaminan Sosial Jepang Fokus dari penelitian ini membahas tentang bagaimana asuransi kesehatan dapat diterapkan di Jepang Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan asuransi kesehatan di Jepang khususnya Kokuho Analisa dimulai dengan pembagian tipe asuransi di Jepang sampai pada dampaknya terhadap penduduk Jepang Hasil dari penelitian menemukan bahwa ketanggapan serta konsistensi pemerintah merupakan faktor penting dalam penerapan asuransi kesehatan di Jepang Penerapan asuransi kesehatan ini berdampak pada munculnya kesadaran penduduk Jepang terhadap kesehatan serta persamaan bagi setiap penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara. ...... Health insurance is one of social insurance scheme in Japan This insurance is one of the Social Security System of Japan The focus of this study discusses how health insurance can be applied in Japan This study is qualitative study using descriptive analysis method Data was collected through document study methods The purpose of this study is to describe the implementation of health insurance in Japan especially Kokuho The analysis begins with the types of insurance in Japan until the impact on the Japanese residents The results of the study found that the government 39 s responsiveness and consistency are important factors for the implementation of health insurance in Japan Application of health insurance has resulted in the emergence of the Japanese people awareness on health and equality for all residents to obtain health care.