Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hakekatnya pola penggunaan tanah merupakan gambaran di atas ruang daiipada gabungan basil jenis usaha manusia, tingkat teknologi dan jwnlahnya. Adanya penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata dan seimbang akan mengakibatkan perbedaan perkembangan penggunaan tanah yang ada. Perkembangan penggunaan tanah yang dijumpai di setiap wilayah akan mencapai suatu tahapan perkembangan tertentu, sebagaimana yang dikemukakan Prof. I Made Sandy dan skema A sampai dengan skema I. Kabupaten Sleman path tahun 1994 terdiri dan 17 kecamatan dengan luas 57.482 ha dan berpenduduk 788.340jiwa. Dan Kabupaten Kulonprogo path tahun 1994 terdiri dan 12 kecamatan dengan luas 58.628 ha dan berpenduduk 424.75 1 jiwa. Kabupaten Sleman memiliki wilayah dataran rendah sampai wilayah pegunungan dan diantara wilayah tersebut terdapat lereng 0% sampai lereng lebih dan 40%. Kabupaten Kulonprogo memiliki juga wilayah dataran rendah sampai wilayah dataran tinggi, namun dibandingkan dengan Kabupaten Sleman, lereng di Kabupaten Kulonprogo relatiflebih terjal. Masalah: 1. Perkembangan penggunaan tanah path tahun 1994 di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo sudah mencapai tahap apa berdasarkan skema yang dikemukakan oleh Prof I Made Sandy? 2. Dimanakah letak perbedaan penggunaan tanah path Wilayah Tanah Usaha tertentu di kedua kabupaten tersebut ? 3. Bagaimanakah kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi penggunaan tanah? Kesimpulan: 1. Pola penggunaan tanah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo berbeda, yakni setelah perkainpungan, terdapat sawah, kebun campuran, tegalan dan terakhir hutan. Perbedaannya path Kabupaten Kulonprogo setelah perkampungan terdapat sawah, kebun campuran, lalu perkebunan, tegalan dan terakhir hutan. 2. Path Kabupaten Sleman keathan pemanfaatan untuk lahan persawahan sudah berkembang ke arah pegunungan, akan tetapi luas persawahan yang dibuat ke arah pegunungan relatif kedil luasnya, sehingga tahapan penggunaan tanah di kabupaten mi telah berada path skema G. Pada Kabupaten Kulonprogo wilayah yang lebih tinggi terdapat kebun campuran dan tegalan sedangkan pemanfäatan tanah untuk lahan persawahan dan perkampungan sudah terthpat path wilayah sekitar pantai, sehingga tahapan penggunaan tanah di kabupaten mi telah berada path skema H. 3. Pengusahaan tanah di Kabupaten Sleman didominasi oleh pengusahaan tanah intensif yang berupa lahan persawahan, sedangkan pengusahaan tanah di Kabupaten Kulonprogo didominasi oleh pengusahaan tanah kurang intensif yang berupa kehun campuran. 4. Penggunaan tanah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo tahun 1994 sudah tidak sesuai lagi dengan konsepsi Wilayah Tanah Usaha. 5. Perbedaan penggunaan tanah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo 'dipengaruhi oleh faktor ketinggian, lereng dan kepathtan penduduk.

Abstrak :
PDAM Kabupaten Sleman dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahnn 1990 dan rnempunyai mandat peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat disamping pula sebagai salah satu sumber PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja PDAM Kabupaten Sleman dengan membandingkan PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dengan menggunakan data selama 4 tahun rnulai tahun 1997 - 2000, selanjutnya dianalisis rasio sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, serta analisis SWOT untuk pembuatan strategi pemberdayaan kinerja PDAM di masa depan. Untuk mendekati permasalahan kinerja, digunakan pendekatan keuangan dan operasional selama 4 tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja PDAM Kabupaten Sleman berstatus variatitf dan tahun 2000 mempunyai status "kurang", lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul yang berada dalam batas status " nilai cukup". Permasalahan yang nampak dari kinerja tersebut meliputi. Dari aspek keuangan meliputi a) Penerimaan PDAM terlalu kecil dibandingkan dengan pengeluaran PDAM. Akibat hal ini nampak pada rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba terhadap penjualan, rasio biaya operasi terhadap penjualan air, dengan nilai rendah; b) Adanya beban hutang jangka panjang kepada pemerintah pusat yang semakin memberatkan ekuitas PDAM Kabupaten Sleman. Dari aspek kinerja operasional;, meliputi a) Cakupan pelayanan;. Rendahnya pertumbuhan cakupan pelayanan ini dikarenakan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi rendah serta turunnya animo masyarakat menjadi pelanggan PDAM; b) Kontinyunitas air; c) Peneraan meter air. Langkah strategis pemberdayaan kinerja PDAM Kabupaten Sleman, meliputi antara lain : a) Perbaikan alat meter air yang rusak dan melakukan tera alat meter yang telah ada; b) Peningkatan cakupan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan pasokan sumber air dan pendanaan; c) Perubahan pinjaman hutang dari pemerintah pusat menjadi hibah/penyertaan modal pemerintah; d) Pemberian subsidi oleh PEMDA untuk program pemerataan distribusi air bersih: e) Peningkatan tarip air secara hertahap dengan tetap memperhatikan keterjangkauan Jaya beli pelanggan; e) Optimalisasi sumber pasokan air, f) Peningkatan keunggulan pelayanan PDAM kepada masyarakat, g) Pemberian bimbingan kepada wilayah/desa yang telah mengelola penyediaan air bersih secara swadaya.

Abstrak :
Kabupaten Sleman terletak di lereng Selatan Merapi jumlah penduduk terbesar di DIY Keadaan lereng, ketinggian dan kepadatan penduduk di Sleman menampakkan pola sebaran yang terkait dengan posisi Gunung Merapi. Kepadatan penduduk Sleman yang terkonsentrasi pada bagian selatannya diikut pula oleh sebaran jumlah usaha pada setiap sektor ekonomi di luar sektor pertanian. Dengan demikian faktor produksi di Sleman akan mempunyai kaitan dengan kondisi fisik dan kepadatan Pada segi lain Sleman mampu memberikan sumbangan pendapatan daerah terbesar sesudah Kotamadya Yogyakarta di Propinsi DIY. Dengan berlatar belakang pada kondisi fisik Sleman maka akan dicoba diteliti hubungan antara faktor produksi dengan pendapatan daerah yang kemudian membentuk region-region ekonomi di Kabupaten Sleman. Adapun masalah yang akan dibahas al bagaimana distribusi faktor produksi kegiatan ekonomi di Sleman ? imana distribusi region ekonomi sehubungan dengan faktor produksi dan pendapatan daerah ? pada sisi f1sik dan kepadatan penduduk yang bagaimana region ekonomi terdapat ?

Abstrak :
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program unggulan dari Departemen Sosial sebagai upaya dalam pelayanan sosial. Upaya-upaya yang dilakukan Departemen Sosial secara umum telah menampakkan hasil. Tetapi juga ada kelemahan-kelemahan yang ditemukan, karena apa yang diterima KUBE merupakan bentuk paket bantuan yang sudah ditentukan dan atas pemerintah. Ada dugaan bahwa tidak berkembangnya KUBE karena lemahnya SDM yang ada pada KUBE, terutama yang mendapat perhatian adalah kepemimpinan KUBE. Dalam melihat kepemimpinan KUBE, maka variabel yang menjadi pusat perhatian adalah gaya kepemimpinan KUBE dan kinerja KUBE. Dengan mendasarkan kepada teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam Path Goal -Mealy. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian adalah: 1. Bagaimanakah pola kepemimpinan ketua KUBE yang diterapkan pada KUBE yang menjadi subyek penelitian ? 2 Bagaimanakah kinerja KUBE yang menjadi subyek penelitian ? 3. Apakah ada hubungannya antara pola kepemimpinan KUBE yang diterapkan dengan perkembangan kinerja KUBE yang menjad subyek penelitian ? Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif anaiisis, dengan mempergunakan pendekatan kualitatif, dan mengambil studi kasus pada KUBE Budi Daya I, dan KUBE Ngudi Makmur. Sedangkan sasaran penelitian adalah ketua, pengurus, dan anggota KUBE. Dari penelitian yang dilakukan terungkap bahwa, pada KUBE Budi Daya 1, ketua lebih menggunakan pola kepemimpinan yang dikembangkan dengan gaya kepemimpinan partisipatif. Sedangkan pada KUBE Ngudi Makmur, ketua lebih menggunakan pola kepemimpinan yang dikembangkan dengan gaya kepemimpinan direktif. Sedangkan kinerja KUBE Budi Daya I dan KUBE Ngudi Makmur, dari penelitian yang dilakukan terungkap belum menunjukkan peningkatan seperti yang diharapkan. Berkaitan dengan gaya kepemimpinan partisipatif pada KUBE Budi Daya l dan gaya kepemimpinan direktif pada KUBE Ngudi Makmur, dari penelitian yang dilakukan terungkap bahwa gaya kepemimpinan tersebut tidak selalu berhubungan dengan peningkatan kinerja pada KUBE yang bersangkutan.

Abstrak :
Dalam mengemban tugas pendistribusian hasil-hasil pembangunan, pelaksanaan pembangunan di daerah masih menghadapi berbagai masalah, beberapa diantaranya justru membutuhkan pemecahan yang mendasar, seperti pelimpahan wewenang perencanaan, ketimpangan pendapatan antar daerah dan laju pertumbuhan, serta penciptaan lapangan kerja di daerah. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat darurat, yang dikenal dengan program Instruksi Presiden (Inpres). Program ini juga ditujukan untuk menunjang otonomi daerah.

Program Inpres Dati II (Inpres No.611984) bertujuan: mempertinggi hasil produksi, memperlancar distribusi bahan dan basil pertanian dalam waktu singkat serta memperbaiki lingkungan hidup masyarakat berpenghasilan rendah, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan daerah.

Maksud dari Program Inpres Dati II untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, yaitu : penyerahan urusan pembangunan daerah kepada Pemerintah Daerah, penciptaan kemandirian daerah (Keuangan Daerah), meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan sistem buttom up planning, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta meningkatkan profesionalisme aparatur daerah.

Penelitian ini bersifat kualitatif dan kesimpulannya lebih bersifat deskriptif. Di dalam penelitian menggunakan sumber data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah dan berbagai kebijaksanaan lainnya. Data primer di sini adalah data yang diperoleh langsung dalam penelitian di lapangan, baik berupa hasil wawancara maupun observasi.

Program Inpres Dati II telah memberikan dampak positif, yaitu transportasi lancar, meningkatnya hasil pertanian, meningkatnya taraf hidup masyarakat dan perekonomian daerah. Dan dampak utama yang diharapkan tersebut di atas Program Inpres Dati II telah menimbulkan dampak sampingan yang tidak diharapkan yaitu ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Di samping itu, tujuan/maksud Program Inpres Dati II sebagian besar tidak tercapai dan Program Inpres Dati II berdasarkan analisis/penelitian di Kab. Sleman belum berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah, disarankan kepada Pemerintah Pusat segera mengambil kebijakan agar Program Inpres Dati II berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tanggal 27 Mei 2006, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diguncang oleh gempa bumi berkekuatan 5,9 pada skala Richter, akibat dari gempa bumi tersebut tercatat 428.909 orang kehilangan rumah tinggal. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman merupakan dua Kabupaten yang wilayahnya mengalami kerusakaan paling parah, di Kabupaten Bantul tercatat 245.073 rumah rusak, sedangkan di Kabupaten Sleman tercatat 96.792 rumah rusak. Untuk menangani musibah Gempa Bumi di Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2006, dimana dalam Peraturan Gubernur tersebut tersurat prinsip dasar Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah di DIY Berbasis Pada Komunitas. Berdasarkan dari Peraturan Gubernur tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memilih kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dengan menyerahkan sepenuhnya proses pendataan sampai dengan pencairan dana rekonstruksi kepada masyarakat. Menurut pemerintah Kabupaten Sleman, pembagian dana rekonstruksi akan sulit dikontrol oleh pemerintah karena masyarakat memiliki cara tersendiri untuk membagikan bantuan yang mereka terima, kebijakan yang bersifat bottom up ini kemudian diwadahi dalam lembaga yang disebut dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan 13 informan yang sengaja dipilih oleh peneliti berdasarkan pemikiran yang logis dan sesuai dengan informasi yang dicari dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapatkan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut: OMS adalah terobosan kebijakan yang dibuat Pemkab Sleman untuk meminimalisasi peluang munculnya konflik di tengah-tengah masyarakat Posisi OMS bertanggung jawab kepada dua pihak sekaligus, yaitu pemerintah dan masyarakat. Lembaga ini melaporkan hasil penilaiannya kepada pemerintah. Laporan ini dijadikan dasar bagi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang pada gilirannya akan menerima bantuan dana rekonstruksi. OMS menjalankan sebagian peran Pemkab Sleman, yaitu dalam pendataan kerusakan rumah warga. OMS dirasa lebih mampu melakukan pendataan karena mereka mengetahui secara pasti letak rumah, status kepemilikan dan kondisinya setelah diguncang gempa. Pemberdayaan masyarakat terlihat dari beberapa indikasi. Pertama, para tukang menjadi pemain kunci karena penguasaan mereka dalam hal-hal teknis menyangkut bangunan rumah. Ke dua, individu-individu yang memiliki kecakapan administratif ditempatkan pada salah satu posisi penting dalam pokmas, Ke tiga, sejumlah keputusan penting pada tingkat lokal lebih banyak diselesaikan oleh warga sendiri tanpa banyak campur tangan dari pejabat pemerintah di atasnya. Gotong-royong dalam membangun rumah warga tidak dapat berjalan maksimal. Gotong-royong dijalankan pada rumah-rumah yang pemiliknya dipandang tidak mampu secara ekonomis dan tidak memiliki tenaga kerja. Kemandirian masyarakat dapat dilihat dari cepatnya proses pembangunan kembali rumah warga serta besarnya porsi dana mandiri (di atas 80 per sen) yang mereka gunakan dalam seluruh proses pembangunan rumah. Saran dari penelitian adalah sebagai berikut: OMS dapat dijadikan sebagai model pendataan korban bencana berbasis masyarakat, dapat diterapkan untuk daerah-daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Diperlukan patokan baku dalam menentukan kriteria warga penerima bantuan. Patokan baku menjadi penting, karena berimplikasi pada wilayah hukum positif. Lembaga RT, RW, dusun dan pemimpin formal di pedesaan dapat dioptimalkan kinerjanya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan selain administrasi kependudukan. Perlu ada operasi pasar secara lebih intensif untuk menstabilkan harga yang melonjak akibat besarnya permintaan bahan bangunan dan tenaga kerja pasca bencana. Komposisi keanggotaan OMS sebaiknya diisi oleh para tokoh masyarakat setempat seperti di Kecamatan Prambanan, sehingga akurasi pendataan akan lebih baik. Penyelesaian sengketa masalah, di Kecamatan Berbah mengenal system berlapis, dari RT keatas sampai Camat, dengan system penyelesaian berlapis, maka Kepala Desa dan Camat tidak terlalu terbebani masalah sengketa teknis lapangan. Kesulitan yang dihadapi selama penelitian adalah beberapa informan tidak menjelaskan hal-hal relevan yang diketahuinya secara transparan. Ada kekhawatiran akan adanya masalah yang menimpa diri mereka jika ternyata di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program ini.

---

ABSTRAK
On May 27, 2006, Yogyakarta province was hit by a 5.9 Richter scale earthquake. It caused 428.909 people loose their houses. Bantul and Sleman districts are the most seriously affected areas. In Bantul district it was reported that 245.073 houses were damaged, while in Sleman district it was known that 96.792 houses were ruined into pieces. To handle such situation, Governor of Yogyakarta province issued a Governor Rule Number 23 2006, which states that the basic principles of Rehabilitation and Reconstruction of Housing in the region is a community-based one. According to the Governor Rule, local government of Sleman district decided the policy of rehabilitation and reconstruction in its area by giving people full authority to list the broken houses and eventually distribute reconstruction fund. Local government of Sleman district stated that the distribution of reconstruction fund will be difficult to control by the government because society has its own local wisdom in distributing aid they receive. This bottom-up policy was then manifested in an institution so-called Organisasi Masyarakat Setempat (Local Community Organization) (OMS). This research utilizes qualitative approach, by using qualitative ? descriptive method. Data was collected by using techniques, such as interview, observation, and literary studies. Interview was conducted to 13 informants who are intentionally chosen based on logical frame of thinking and are relevant to the research topic. Referring to the analysis of research results, it is concluded that: OMS is a brilliant policy made by local government of Sleman district in order to minimize any conflict among members of the society. OMS holds responsibilities to two parties, namely government and society. This institution reports its assessment to the government. This report becomes a data-base for the formation of local community groups that will eventually receive reconstruction fund. OMS plays some roles of Sleman local government, namely assessing damaged houses. OMS is considered as more able to do such assessment because they know exactly the house locations, their ownership statuses, and their condition after the earthquake. Community development can be seen at a number of indicators. Firstly, carpenters play key roles for their mastery of technical skills on building. Secondly, individuals with clerical skills are given special position in the local community groups. Thirdly, a number of important decisions at local level are mostly made by the community without any government?s intervention. Gotong-royong in building people?s houses cannot be effectively conducted. It is only the case for those are considered as economically incapable and for those are unemployed. Community?s self-reliance can be seen from the quickness of the housing reconstruction and the bigger portion of self-finance (above 80 per cent) they spend for building of their houses. This research recommends: OMS can be model for community-based victim of disaster assessment, and it can be practiced in other regions facing similar problems. It is necessary to have a fixed regulation in determining the criteria of those who receive aid. It is important for it implied to positive law. RT, RW, sub-village and rural informal leaders can be optimized their roles other than clerical things pertaining to population administration. It is necessary to do a more market intervention in order to stabilize the prices heightening caused by the inflation of demand in building materials and labors after the disaster. Composition of OMS membership is more better filled by local leaders like in Prambanan sub-district. It results in the data accuracy. Concerning conflict resolution, Berbah sub-district implements multi-layered conflict resolution, by encouraging resolution from the lowest level to the higher. By this system, the head of sub-district is not so much burdened by technical problems. Difficulty faced during the research is that a number of informants do not explain relevant things they know transparently. They are worried about any possible serious problems they will face if in fact there are things breaking the rule in the implementation of such policy.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas penyelenggaraan tanggap darurat bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan perundangan di bawahnya yang terkait dan juga penyelenggaraan tanggap darurat bencana Gunung Api Merapi di Kabupaten Sleman pada Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penulisan ini menjelaskan Organisasi dan Tata Kerja Komando Tanggap Darurat Bencana dan Dana yang digunakan dalam menyelenggarakan tanggap darurat bencana. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dibentuk organisasi tanggap darurat bencana tingkat komunitas/desa; Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan daerah; pengelolaan dan penggunaan dana harus terukur, jelas, dan berdaya guna, dan berhasil guna.

---

ABSTRACT
This thesis is focusing on the disaster emergency responses according to UU No. 24 Year 2007 about the Countermeasures of Disaster along with the related legislations underneath and also the enforcement of emergency responses of natural disaster at Merapi Volcano, Kabupaten Sleman in 2010. This research is using qualitative research method with descriptive design. This research contains the Organization and Procedures of Chain of Command in emergency response and the fund that was used in organizing it. The outcome of this research suggests that an organization for emergency response is needed in community/village level. The local government should integrate preventive measures and risk reduction into local policies; the fund must be managed and used in very transparent, well-measured, effective and efficient way.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji tentang input, proses dan kecenderungan hasil pelaksanaan proyek P2KP di kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Penelitian bermaksud untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan proyek dalam menjangkau sasarannya dan proses partisipasi masyarakat pelaksanaan proyek. Upaya pemberdayaan kelompok masyarakat miskin ini diangkat sebagai topik penelitian, di samping didasari rasa prihatin melihat kondisi kehidupan kaum miskin yang akhir-akhir ini semakin tertekan akibat krisis ekonomi, juga karena melihat penanganan terhadap permasalahan kemiskinan sering tidak berdampak pada meningkatnya keberdayaan golongan miskin yang menjadi sasaran program. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif, yakni ingin menggambarkan kondisi riil di lapangan mengenai proses pelaksanaan proyek di lapangan dan kecenderungan hasilnya. Data kualitatif yang dikumpulkan berkisar tentang pemahaman, sikap, pandangan serta tanggapan para informan terhadap hasil dan proses pelaksanaan proyek. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan tehnik studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Pihak-pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini antara lain berasal dari pihak pemerintah sebanyak 6 orang; dari konsultan sebanyak 3 orang; dan dari pihak masyarakat sebanyak 13 orang. Dari 13 informan yang berasal dari masyarakat tersebut, 6 orang diantaranya adalah sebagai pihak pengelola bantuan; 4 orang sebagai pihak penerima bantuan; dan 4 orang adalah warga masyarakat yang bukan penerima bantuan. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive (non probability), yakni atas dasar penilaian bahwa informan tersebut mengetahui permasalahan yang sedang dikaji. Penelitian ini menggunakan kerangka teori pemberdayaan sebagai alat analisis untuk mengkaji hasil temuan lapangan. Pendekatan pemberdayaan ini terutama digunakan untuk memahami seberapa jauh hasil proyek telah dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian penerima program, baik secara perorangan, kelompok maupun sebagai satuan komunitas, dalam upayanya mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan pada tingkat kelompok, konsep pemberdayaan digunakan untuk melihat bagaimana KSM mampu memfasilitasi Para anggotanya untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sedangkan pada tingkat komunitas akan dilihat bagaimana masyarakat mengorganisasi diri melalui kelembagaan yang dikembangkan yakni BKM. Perhatian akan diarahkan pada berlangsungnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan maupun aktivitas ke dua jenis lembaga itu guna mengetahui apakah proses pemberdayaan benar-benar berlangsung dalam pelaksanaan proyek. Hasil penelitian lapangan menunjukkan, bahwa golongan miskin yang mengalami ketidakberdayaan dari segi ekonomi, sosial dan politik, justru cenderung tidak tersentuh oleh pe]ayanan yang diselenggarakan melalui proyek P2KP ini. Demi keberlanjutan program, pengelola bantuan (BKM) cenderung menyalurkan dana bergulir kepada golongan masyarakat yang relatif mampu, karena lebih dapat diharapkan pengembaliannya. Seleksi calon penerima program yang berlangsung di antara warga masyarakat sendiri, juga cenderung menghindari golongan miskin. Karena menyadari resiko yang harus ditanggungnya, maka setiap warga cenderung memilih golongan yang relaitf mampu dalam membentuk KSM. Demikan juga alokasi dana hibah untuk perbaikan prasarana lingkungan, karena lemahnya golongan miskin dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam rapat warga dusun (selaku anggota KSM fisik) menyebabkan alokasi dana tersebut lebih merupakan keinginan golongan elit dusun yang tidak selalu memberi kontribusi bagi peningkatan kegiatan ekonomi golongan miskin. P2KP yang dilaksanakan di kelurahan Condongcatur memang telah berhasil daiam menyalurkan kredit ke masyarakat, namun belum cukup berhasil dalam mengembangkan lembaga yang responsif terhadap permasalahan kemiskinan. Penyediaan modal usaha memang memberi keleluasaan kepada penerima program untuk memilih, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya. Namun pembentukan kelompok dan pemberian modal usaha tidak secara otomatis dapat memberdayakan mereka karena proses belajar sosial cenderung tidak berlangsung. Padahal, proses belajar sosial ini penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan kepercayaan diri individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam upaya memecahkan persoalannya. Rekomendasi yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah perlunya program pengentasan kemiskinan lebih memprioritaskan golongan miskin dalam mengakses bantuan yang ada. Di samping itu partisipasi masyarakat, khususnya dari golongan miskin sendiri adalah merupakan hal yang krusial dalam rangka mencapai tujuan program. Untuk itu lembaga yang dibentuk agar lebih disesuaikan dengan aspirasi masyarakat sehingga proses belajar sosial menuju keswadayaan masyarakat lebih dapat diharapkan. Peran pemerintah mestinya tidak hanya sampai pada berjalannya kegiatan proyek, tapi lebih pada bagaimana memfasilitasi berlangsungnya kerjasama antara BKM dengan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat.