Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem administrasi pemungutan pajak, kinerja perpajakan ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak baik di Indonesia maupun RRC. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walau kedua negara samasama menerapkan sistem self assessment dalam melakukan pemungutan pajaknya, namun RRC ternyata lebih baik bila ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakannya. Pemerintah RRC juga sangat tegas dalam melaksanakan penegakan hukum. SAT (State Administration of Taxation) sebagai otoritas pajak di RRC konsisten dalam meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak dan meningkatkan kinerja yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Januari 2010, SAT mengeluarkan peraturan terkait tata cara penanganan keluhan wajib pajak. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup dan prosedur terkait dengan penyampaian keluhan wajib pajak. Peraturan ini sangat menjamin hak-hak dari wajib pajak.

---

This thesis analyses and compares the tax collection administration system between Indonesia and People?s Republic of China. The study examined in this research is the tax administration system, tax revenue and tax ratio as a measure of taxation performance, and efforts made to improve tax compliance in both Indonesia and People?s Republic of China. A qualitative analysis has been conducted during the study since the method of collecting data is a descriptive research. The results of this study indicate that although both countries implemented the same system known as ?Self Assessment?, the PRC was better in the tax revenue and tax ratio than Indonesia. The PRC has also been very strictly implementing the law enforcement. SAT as the tax authority in China has made persistent efforts to optimize tax service, regulate tax collection and administration and strengthen taxation work according to laws. The SAT issued the Administrative Measures for Complaints about Tax Services in January 2010 to stipulate the scope and channel of complaints and the internal treatment procedure. This administrative measurement guarantees the taxpayer rights.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada. ...... This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles.

Abstrak :
XBRL merupakan bahasa laporan keuangan digital yang telah digunakan oleh berbagai negara untuk mendapatkan data yang andal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi laporan keuangan berbasis Extensible Business Reporting Language dalam sistem administrasi pajak Indonesia yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi laporan keuangan berbasis XBRL pada tahun pajak 2021 memberikan banyak manfaat utamanya bagi Direktorat Jenderal Pajak namun belum signifikan manfaatnya bagi Wajib Pajak. Ditinjau dari dimensi content of policy diketahui bahwa implementasi kebijakan ini dilatarbelakangi dengan adanya kebutuhan keandalan data. Dalam implementasinya, DJP telah memberikan fasilitas untuk memudahkan Wajib Pajak yaitu sosialisasi, asistensi Account Representative, pemberian lisensi gratis, dan pemberian opsi penggunaan PJAP. Ditinjau dari dimensi context of policy diketahui bahwa Wajib Pajak telah berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan kebijakan ini meskipun belum ada sanksi yang mengikat. Adapun hambatan yang terjadi selama implementasi parsial pada tahun pajak 2021 adalah kendala server sehingga perlu ada upaya perbaikan server apabila kebijakan ini akan diimplementasikan pada tahun berikutnya. Namun, perlu diingat bahwa Wajib Pajak yang melaksanakan kebijakan ini merupakan wajib pajak yang telah mengimplementasikan XBRL di Bursa Efek Indonesia. Sehingga DJP masih perlu melakukan kajian evaluasi, optimalisasi infrastruktur dan optimalisasi strategi sosialisasi apabila ingin melaksanakan kebijakan ini secara nasional. ......XBRL is a digital financial reporting language that has been used by various countries to obtain reliable data. This study aims to analyze the implementation of Extensible Business Reporting Language-based financial reports in the Indonesian tax administration system which is reviewed using the theory of policy implementation by Grindle (1980). This study uses a post-positivist method using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that the implementation of XBRL-based financial reports in the 2021 tax year provides many benefits, especially for the Directorate General of Taxes, but not yet significant benefits for taxpayers. Judging from the content of the policy dimension, it is known that the implementation of this policy is motivated by the need for data reliability. In its implementation, DGT has provided facilities to make it easier for taxpayers, namely outreach, assistance to Account Representatives, granting free licenses, and giving options for using PJAP. Judging from the context of the policy dimension, it is known that the Taxpayer has actively participated in implementing this policy even though there are no binding sanctions yet. The obstacle that occurred during the partial implementation in the 2021 tax year was server constraints so efforts to improve the server are needed if this policy is to be implemented in the following year. However, keep in mind that taxpayers who implement this policy are taxpayers who have implemented XBRL on the Indonesia Stock Exchange. So that DGT still needs to conduct evaluation studies, optimize infrastructure and optimize socialization strategies if they want to implement this policy nationally.

Abstrak :
ABSTRAK
Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya dipungut berkaitan dengan keadaan atau kejadian yang berlaku atau yang terjadi dalam wilayah suatu negara tanpa memperhatikan atau melihat kondisi dari subjek pajaknya. Permasalahan yang dihadapi yaitu masalah tersedianya data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang kurang akurat dan masalah ketetapan penilaian properti dalam pemungutan pajak. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya masalah lain yaitu masalah pemungutan pajak terkait dengan pengorganisasian aparat perpajakan yang bertugas dalam pemungutan pajak, serta masalah keadilan dan penegakan hukum. Terjadi permasalahan dimana realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yag rendah di Kelurahan Lengkong Gudang yang disebabkan sistem administrasi perpajakan yang tidak terintergrasi dengan baik, sehingga dibutuhkan adanya sosialisasi bagi petugas pelaksanaan sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

---

ABSTRACT
Revenue from tax on land and buildings is an income for the local government, in which the local government can managed it for the welfare of its region. But, to reach that goal, local government found difficulties in property tax collection. One of the problems which arise comes from the administration system. The administrative system plays an important role in tax on land and buildings revenue. However, if the administration doesn?t perform well, it could cause a decline in tax compliance. On the longer term, it could cause a decline in tax revenue. The method of research is descriptive. In where research is done to know the application of administrative system that is used by the tax authorities. In which, the use of a good administrative system could support the tax officers? performance. And therefore deliver first-rate services to the taxpayers. Besides that, a good administrative system could affect the revenue level to become optimal.

Abstrak :
Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, banyak sekali pelaku usaha yang terlibat dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Negara dapat mengatur dan melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas yakni melalui penerapan aturan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam sistem ini berisi muatan seluruh data pada Perseroan Terbatas, sehingga pemerintah dapat melakukan sebuah pengawasan. Sistem ini akan menghasilkan produk hukum berupa keputusan dan/atau pemberitahuan yang mempunyai kekuatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mana meneliti aturan yang mengatur tentang Sistem Administrasi Badan Hukum, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Pelayanan pada sistem ini mempunyai kelemahan dalam menjamin kepastian hukum apabila terdapat perbuatan melawan hukum, karena seluruh tindakan pemerintah hanya melalui sistem dan seharusnya dilakukan pemeriksaan secara manual melalui dibentuknya aturan yang baru. ......In the economic development in Indonesia, many business actors are involved in the form of Limited Liability Companies, because the main objective is making of profit. The state can regulate and supervise the business activities of limited liability companies, namely through the application of legal rules to the Legal Entity Administration System at the Directorate General of General Legal Administration (AHU), Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Legal Entity Administration System, hereinafter abbreviated as SABH, is the Company's electronic information technology services provided by the Directorate General of General Legal Administration. In this system, it contains all data on Limited Liability Companies, so that the government can carry out an oversight. This system will produce legal products in the form of decisions and / or notifications that have legal force. This study uses a normative juridical method, which examines the rules governing the Legal Entity Administration System, that is Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 which has undergone 2 (two) changes. Services in this system have weaknesses in ensuring legal certainty if there is an act against the law, because all government actions are only through the system and properly manual inspection through the formation of new rules.

Abstrak :
Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan "aturan main" yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak mungkin dilepaskan dari peran seorang Notaris, karena undang-undang mensyaratkan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut harus dituangkan dalam akta notaris, perubahan anggaran dasar diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui online sistem yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pengajuan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta. Dalam hal ini Notaris juga memegang peranan yang sangat penting, mengingat hanya Notaris yang dapat mengakses SABH. Dalam praktek, dapat terjadi pengajuan perubahan anggaran dasar ini lewat dari jangka waktu yang ditetapkan, sehingga tidak dapat dilakukan akses atas akta tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah mengingat perubahan anggaran dasar harus diajukan pengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, dimana penulis menekankan pada norma hukum tertulis dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa, suatu akta perubahan anggaran dasar yang terlambat diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, dapat tetap diproses dengan cara membuat akta penegasan kembali dari akta yang proses pengajuan kepada Kementerian Hukum dan HAM terlambat tersebut. Jika RUPS dibuat dengan akta Notaris, dan jika RUPS dibawah tangan, maka harus diselenggarakan kembali RUPS untuk menegaskan kembali perubahan Anggaran dasar tersebut. ......As a legal entity, a limited liability company must have an Article of Association or AOA. AOA could be regarded as the guideline which a limited liability company always needs to follow in doing its business. Although it is the guideline, a limited liability company could still change its AOA. This AOA amandment cannot be separated from a role of a Notary, whom entitled by the regulations to declare the amandment in a form of an authentic deed. The AOA amandment should be submitted to the Ministry of Law and Human Rights through an online system named SABH within 30 days since the date of the deed. Regarding this matter, a Notary also has a very crucial role considering that only Notary could access the SABH. In practice, it could occured that the submission of the AOA's amandment done exceeding the regulated time limit, and this would caused the deed to be non-accessable. This would be a problem considering the amandment of AOA should be submitted to and processed by the Ministry of Law and Human Rights. In this research, the writer used a normative juridical method, where the writer focused on the written norms and the interview with the informant. Based on the research, it could be concluded that an authentic deed of an amandment of an AOA which submitted exceeded the time limit could still be proceeded by creating a restatement deed from the late submitted deed. If the shareholders meeting was stated with either authentic or privately drawn up deed, then the shareholders meeting should be held again to retstate the amandment of the AOA.

Abstrak :
Pengembangan dan peremajaan sistem e-faktur melalui e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dan juga sebagai alat pengawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelebihan dan kekurangan implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dibandingkan dengan versi sebelumnya. Penelitian ini juga menganalisis implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dari asas ease of adminsitration. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari e-faktur 3.0 dan e-faktur web based yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun, implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dinilai sudah membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan guna mengatasi permasalahan faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang berpontensi merugikan keuangan negara. Oleh karena masih terdapat kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak, membuat implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based ditinjau dari asas ease of adminsitration masih belum sepenuhnya terpenuhi. ......The development and rejuvenation of the e-invoicing system through e-faktur 3.0 and e-faktur web based is intended to provide convenience for Taxable Persons in terms of fulfilling their tax rights and obligations and also as a means of supervision for the Directorate General of Taxes against violations of the law. The research approach used is quantitative approach with postpositivist paradigm and uses qualitative data collection techniques and qualitative data analysis techniques. This study aims to analyzes the advantages and disadvantages implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based compared to the previous version. This study also analyzes the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based from ease of administration. The results of the study indicate that there are several advantages and disadvantages of e-faktur 3.0 and e-faktur web based that are felt by Taxable Persons. However, the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based is considered to have helped the Directorate General of Taxes in conducting supervision to overcome the problem of fictitious tax invoices or tax invoices not based on actual transactions that have the potential to harm state finances. Because there are still advantages and disadvantages that are felt by Taxable Persons, making the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based in terms of theprinciple is ease of administration still not fully fulfilled.

Abstrak :
ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelaku usaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPS yang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesis ini, pada kenyataannya SABH belum dapat bekerja secara optimal karena masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak tertentu dan atas akta tersebut dapat dimohonkan pembatalannya

---

ABSTRACT
Decision on changes in the articles of association on the corporation must be done based on the bylaws. That decision must get an approval from the Ministry of Justice and Human Rights in Indonesia, or give a prior notice before it was legally binding to the third party. All of the process are gone through a system called Administration System Performance Legal Entity (SABH) for the purpose of increasing services to businessperson. But in the real event, the system is not optimally functioning because there are some violations could be found which may in a way be detrimental to the interest of some parties. This thesis deals with the legal impact of the GMOS resolutions which exceeds the time period of approval request. The research metode that was used is normative judicial method with the type of explanatory research using secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis, in fact SABH can not work optimally because they found any violations that could harm certain parties and on the certificate can be applied for cancellation