Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai maturity level sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana Kemenristekdikti menempati peringkat terakhir dalam penilaian e-Government Indonesia (PeGI) yang dilakukan oleh Kemkominfo pada tahun 2016. Padahal seharusnya Kemenristekdikti menjadi motor utama dan acuan bagi lembaga kementerian lain dalam pelaksanaan e-Government (SPBE) di Indonesia sehingga tentu dapat dilihat bahwa SPBE belum menjadi prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan maturity level SPBE berdasarkan indikator pada five level maturity level model menurut UN/ASPA (2002) dan faktor-faktor menurut Yong (2003). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, pengisian kuesioner, dan studi dokumentasi terhadap literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maturity level SPBE pada Kemenristekdikti masih berada pada tahap ketiga yaitu interactive dimana terdapat lima faktor di dalamnya yaitu support, capacity, value, leadership, dan organization. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini. ......This thesis discusses the maturity level of an electronic-based government system (SPBE) at the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti). This research departs from the problem where the Ministry of Research, Technology and Higher Education last ranked in the assessment of e-Government Indonesia (PeGI) conducted by the Ministry of Communication and Information in 2016. Eventhough, Kemenristekdikti should be the main motor and reference for other ministry agencies in implementing e-Government (SPBE) in Indonesia so it can be seen that SPBE has not been a top priority. This study aims to describe the state of SPBE maturity level based on indicators at the five level maturity level model according to UN/ASPA (2002) and factors according to Yong (2003). This study uses a postpositivism approach by collecting data through in-depth interviews, filling out questionnaires, and studying documentation on related literature. The results of the study indicate that the SPBE maturity level in Kemenristekdikti is still in the third stage, namely interactive where there are five factors in it, namely support, capacity, value, leadership, and organization. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this study.

Abstrak :
Penelitian ini menelusuri terkait bagaimana kebijakan pidana yang tepat untuk dapat menanggulangi tindakan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yang ditinjau melalui metode penelitian yuridis normatif dengan penulisan yang bersifat eksploratoris. Data yang digunakan berupa studi kepustakaan dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan dan karakteristik khusus atas terjadinya tindakan penyalahgunaan data pribadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebagai salah satu bentuk dari kejahatan siber, hasil penelitian ini menemukan bahwa diperlukan perspektif digital dalam merumuskan kebijakan pidana yang dapat mengakomodasi berbagai hambatan dan karakteristik khusus dalam melakukan kriminalisasi terhadap tindakan penyalahgunaan data pribadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. ...... This research explores how is the most applicable criminal policy in combatting the act of personal data misuse in the implementation of e-government in Indonesia. This study is a prescriptive research that is conducted through a normative legal research method with exploratory writings. The data used were obtained by conducting a literature study using qualitative data analysis. The results showed that there are various obstacles and special characteristics in the occurrence of the act of personal data misuse in e-government. As a form of cybercrime, this study found that digital perspectives are needed in formulating a criminal policy that can accommodate the various obstacles and special characteristics in criminalizing the act of personal data misuse in the e-government system of Indonesia.

Abstrak :
Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka pengembangan e-government nasional sejak tahun 2018. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, turut mengimplementasikan kebijakan SPBE di tubuh organisasinya dengan mengacu pada Rencana Induk Teknologi Informasi yang turut mengatur pengelolaan dan pengembangan TI internal, serta Tim Koordinasi SPBE Instansi yang mengatur aktor pelaksana kebijakan melalui koordinator anggota yaitu Biro HUKIP khususnya Data dan Informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SPBE internal di Kementerian PANRB, dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik (communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi virtual, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kementerian PANRB telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan melalui 19 dari 26 indikator yang terpenuhi. Meskipun demikian, ditemukan hambatan berupa ketiadaan insentif, lemahnya sosialisasi dan promosi atas kebijakan SPBE internal, keterbatasan SDM Datin yang memiliki keahlian tata kelola TI dan perumusan kebijakan, dan kerangka kebijakan yang belum mengakomodasi roadmap terbaru dan pembagian tugas secara rinci. Saran yang dapat diberikan adalah inisiasi pemberian insentif, penggiatan sosialisasi dan promosi kebijakan, diklat manajerial bagi pegawai, serta pembaharuan kebijakan SPBE internal. ......The implementation of the Electronic-Based Government System Policy has been the basis of the e-government development framework in Indonesia since 2018. As the head of the coordination team for the policy implementation, The Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform has internally implemented the policy based on the Information and Technology Master Plan (ITMP). ITMP regulates the internal IT management and organization, and internal SPBE Coordination Team regulates the authority of the policy implementers through the Data and Information Division of HUKIP bureau. This paper presents an analysis on how SPBE implement the internal policy at the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform based on the theory of public policy implementation model (communication, resources, disposition and bureaucratic structure). Post-positivist approach was employed in analysing qualitative data that were obtained through in-depth interview, virtual documentation, and library study. The results showed that the implementation of the policy has been running effectively, where 19 out of 26 indicators have been fulfilled. However, several inhibitors were identified regarding the absence of incentive, ineffective information dissemination and promotion regarding the implementation, limited quantity of Datin staffs with adequate IT governance capability and policy formulation, policy framework which did not accommodate the latest roadmap and ineffective task distribution. It is suggested that the organization provide incentives, intensify the information dissemination and promotion, conduct managerial workshop and training for employees, and revise the SPBE internal policy.