Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Thesis ini mengemukakan sistem deteksi jarak obyek menggunakan Laser HeNe. Sistim pengukuran jarak ini menggunakan sinar LASER HeNe sebagai media penghantar informasi, sedangkan obyeknya menggunakan dua jenis material yaitu : obyek yang memantulkan sinar sempurna ( memiliki koefisien refleksi tinggi ) dan obyek yang memantulkan sinar tidak sempurna ( memiliki koefisien refleksi rendah ).
Sistim pengukur jarak ini dapat mendeteksi jarak sebuah obyek atau benda, pada jarak tertentu di alam terbuka maupun di dalam ruangan . Obyek yang digunakan pada penelitian ini adalah dua material yang dianggap mewakili semua benda yang ada, cermin pantul mewakili benda yang memantulkan cahaya sempurna dan layar pengamatan mewakili benda yang tidak memantulkan cahaya sempurna. Sistim pengukuran jarak ini dalam pengembangan lebih lanjut suatu alat khusus yang bernama THEODOLIT , alat yang biasa dapat melengkapi dipakai dalam pekerjaan bangunan (sipil), sehingga akan menghasilkan ketepatan dan ketelitian yang lebih baik.

Abstrak :
Perkembangan inovasi di bidang teknologi menyebabkan beragamnya model dan variasi teknologi finansial. Sebagai langkah untuk memastikan optimalisasi teknologi finansial bagi pertumbuhan ekonomi dan pencegahan adanya potensi gangguan stabilitas sistem keuangan, regulatory sandbox digunakan untuk menguji inovasi, layanan, model bisnis, dan mekanisme layanan teknologi finansial. Penggunaan regulatory sandbox kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana model pengaturan serupa diterapkan diberbagai negara dan bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengatur mengenai regulatory sandbox. Selanjutnya dibahas peranan regulatory sandbox dalam menjamin akuntabilitas dan keamanan penyelenggaraan teknologi finansial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berbagai negara menerapkan regulatory sandbox dengan tahapan Application, Selection, Regulatory Sandbox dan Exit. Perbedaan pengaturan regulatory sandbox yang diterapkan dapat dilihat dari tiga indikator: peserta, manfaat, dan perlindungan konsumen. Regulatory sandbox di Indonesia diakomodir oleh dua lembaga, yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dari segi teknis, lembaga pemerintahan yang berwenang mengatur serta mengawasi penyelenggaraan fintech ialah Kemenkominfo dan BSSN. Fintech tergolong sebagai sistem elektronik pelayanan publik harus melakukan pendaftaran ke Kemenkominfo dan penyelenggaraannya diawasi oleh BSSN. Tetapi, belum ada koordinasi yang tegas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah pelaksana teknis dan bisnis (BI dan OJK) dalam kaitannya dengan regulatory sandbox di bidang fintech. Regulatory sandbox dapat dikategorikan sebagai langkah preventif penyelenggaraan fintech bagi perlindungan masyarakat. Tetapi langkah represif yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan OJK selama ini sudah sering dilakukan terkait dengan penyalahgunaan data maupun penipuan yang diselenggarakan oleh fintech.

---

The development of innovation in the technology sector has led to a variety of models and variations in financial technology. As a measure to ensure the optimization of financial technology for economic growth and a decrease in the level of financial potential, a sandbox system is used to obtain innovation, services, business models, and financial technology services. Regulatory sandbox then began to questioned about how the rules apply in various countries and how Indonesia regulate about regulatory sandbox. Then discussed how regulatory sandbox ensuring accountability and security in the implementation of financial technology. This research is conducted by normative juridical approach. The conclusions generated from this study are countries that apply regulatory sandbox have general arrangement: Application, Selection, Regulatory Sandbox and Exit. The difference in the regulatory sandbox regulations can be seen from three indicators: participants, benefits, and consumer protection. Regulatory sandbox in Indonesia accommodated by two institutions, Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan. From a technical aspects, regulatory sandbox regulated and supervised by Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara. Fintech is classified as an electronic public service system which must register with the Kemenkominfo and its implementation is supervised by the BSSN. However, there has been no firm coordination by technical and business government institution (BI and OJK) regarding implementation of regulatory sandbox. Regulatory sandbox can be categorized as a preventive measure of consumer protection. But the repressive steps coordinate by Kemenkominfo and OJK often been done related to data security and fraud.

Abstrak :
Inovasi di bidang teknologi informasi mendorong perkembangan fintech sangat pesat sehingga semakin mendekati kinerja perbankan, layanan keuangan yang tadinya disediakan oleh perbankan saat ini sudah dapat direplikasi oleh fintech (shadow banking). Perbankan dituntut untuk mampu bersaing, bertransformasi secara digital guna mempertahankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang berperan strategis dalam perkenomian negara. Untuk itu interlink antar perbankan dan fintech perlu dibangun dengan membuka data nasabah perbankan kepada pihak ketiga (open banking). Dengan membuka data nasabah perbankan kepada pihak ketiga, bank akan melakukan inovasi teknologi digital melalui pemanfaatan open Application Programming Interface (API) dalam berbagai aplikasi yang memberikan pelayanan keuangan kepada nasabah. Inisiatif yang digagas oleh Bank Indonesia tersebut, tentunya memiliki risiko yang harus diantisipasi khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah. Tesis ini membahas mengenai perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan dalam implementasi kebijakan open banking. Kondisi peraturan perlindungan data pribadi yang masih tersebar di berbagai ketentuan memunculkan potensi masalah antara lain adanya keraguan dari nasabah untuk membuka data pribadinya, ketidakpastian bagi industri fintech, dan hambatan bagi regulator dalam melakukan harmonisasi peraturan dan koordinasi dengan banyak otoritas di berbagai sektor. Beberapa solusi yang diusulkan dalam tesis ini antara lain mendorong percepatan penyelesaian pembahasan dan pengesahan RUU PDP yang juga mengamanatkan adanya otoritas independen sebagai otoritas perlindungan data pribadi dan penggunaan API dalam proses sharing data, serta upaya peningkatan literasi digital masyarakat. ......Innovations in the field of information technology encourage the development of fintech rapidly so that it is closer to banking performance, the financial services previously provided by banks can now be replicated by fintech (shadow banking). Banking is required to be able to compete, transform digitally in order to maintain its function as an intermediary institution that plays a strategic role in the country's economic development. For this reason, interlinks between banks and fintech need to be built by opening banking customer data to third parties (open banking). By opening banking customer data to third parties, banks will innovate digital technology through the use of the open Application Programming Interface (API) in various applications that provide financial services to customers. The initiative initiated by Bank Indonesia has risks that must be anticipated, especially related to the customers' personal data protection. This thesis discusses the protection of personal data for banking customers in the implementation of open banking policies. The condition of personal data protection regulations that are still scattered in various provisions raises potential problems, including doubts from customers to disclose their personal data, uncertainty for the fintech industry, and obstacles for regulators in harmonizing regulations and coordinating with many authorities in various sectors. Some of the solutions proposed in this thesis include encouraging the acceleration of the completion of the discussion and ratification of the PDP Bill which also mandates the existence of an independent authority as the authority for personal data protection and the use of APIs in the data sharing process, as well as efforts to increase public digital literacy.

Abstrak :
Artificial Intelligence (AI) model Machine Learning (ML) merupakan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk berperan sebagai pengambil keputusan dalam kehidupan manusia. Teknolgi harus dijaga agar memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat sesuai amanat dalam Pasal 28C UUD 1945. Pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa pengaturan terkait AI model ML terkait penggunaan dan pemanfaatan di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganlisa peraturan hukum Indonesia dalam melingkupi prinsip Ethical and trustworty AI dalam penyelenggaraan AI model ML. Kemudian penelitian ini juga mengalisa bentuk pertanggunjawaban hukum terkait AI di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitif yang bersifat exploratoris. Hasil dari penelitian ini menunjukan Indonesia memiliki sisnas IPTEK untuk mencapai tujuan Pasal 28C UUD 1945. AI yang tergolong dalam sistem elektronik, menjadikan tunduk pada aturan terkait penyelenggaraan sistem elektronik dalam UU ITE. Utilitarian purposes yang melekat pada teknologi AI membuat perlindungan kekayaan intelektual berada dalam perlindungan Paten. Ethical dan trustworthy pada AI dapat dikrucutkan kedalam 5 prinsip utama dalam penggunaan dan pemanfaatan AI dalam industri. Prinsip tersebut adalah Keaman dan Keselamatan, Privasi, Keadilan, Transparansi serta Akuntabilitas. Prinsip ini telah tertanggulangi dalam prinsip dalam strategi nasional kecerdasan Artifisial. Pemenuhan standar produk AI dan Kode Etik yang mengadopsi prinsip ethical and trustworthy AI diperlukan dalam peraturan hukum di Indonesia saat ini. Berdasarkan peraturan yang ada, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik, termasuk AI, menerapkan prinsip praduga bersalah. Besarnya risiko pada AI membuatnya termasuk kedalam dengerous activities, sehingga perlu diterapkan strict liability. ......Artificial Intelligence (AI) Machine Learning (ML) model is a technologicaldevelopment that has the potential to be a decision maker in human life. According to the article 28C of the UUD 1945, technology must be maintained to has a positive impact on people's lives. Government has the obligation to fulfill this. The purpose of this research is to analyze regulations related to AI model ML about its use and utilization in Indonesia. This research will also analyze Indonesian regulations covering principles of Ethical and trustworthiness of AI in implementation of AI model ML. Then this reasearch also analyzes forms of legal liabiility related to AI in Indonesia. Analysis method used a normative juridical research with a qualitative approach. The results show that Indonesia has Sisnas IPTEK to achieve a possitive impact. AI is classified as an electronic system, making it subject to rules related to the implementation of electronic systems in UU ITE. AI being protect by Paten, because of utilitarian purposes attached to it. Ethical and trustworthy of AI can be narrowed down into 5 main principles. These are Security and Safety, Privacy, Fairness, Transparency and Accountability. They have been addressed in Stragtegi Nasional Kecerdasan Artifisial. Current regulations require product standard and Code of Ethics that adopts ethical and trustworthy principles of AI. Based on existing regulations, legal liability in operation of Electronic Systems, including AI, applies the presumption of guilt. Big risk in AI makes it included in dengerous activities, so it is necessary to applystrict liability.

Abstrak :
Perkembangan teknologi yang pesat pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini telah memunculkan inovasi digital di berbagai sektor usaha, salah satunya usaha perasuransian berbasis teknologi atau Insurtech. Dalam bisnis prosesnya Insurtech menggunakan platform aplikasi atau website yang menggunakan kecerdasan artifisial sebagai sistem elektronik. Penelitian ini berfokus untuk menganalisa pengaturan hukum atas kecerdasan artifisial di Indonesia, juga mengenai aspek perlindungan privasi dan data pribadi terhadap penggunaan kecerdasan artifisial tersebut khususnya dalam sektor Insurtech. Selain dari itu, penelitian ini juga akan menganalisa bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) kecerdasan artifisial tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan berbasis kepustakaan dengan jenis data sekunder untuk dianalisa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kecerdasan artifisial harus memenuhi aspek ethical & trustworthy, serta pada dasarnya kecerdasan artifisial merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur dalam UUD 1945 beserta berbagai aturan hukum antara lain UU Sisnas IPTEK dan juga UU ITE beserta berbagai turunannya. Lebih lanjut, sebagai suatu inovasi digital, kegiatan usaha Insurtech tidak saja tunduk pada aturan hukum yang berlaku pada sektor jasa keuangan, namun juga kepada ketentuan yang berlaku dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk dalam hal perlindungan terhadap privasi dan data pribadi dalam sektor Insurtech, meskipun prinsip perlindungan dalam kedua sektor tersebut tidak sepenuhnya harmonis. Sebagai suatu bahan analisa, dikaji Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi dari Qoala suatu brand yang bergerak dalam usaha Insurtech. Selain itu sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dalam litbangjirap kecerdasan artifisial dapat merujuk pada perspektif hukum administrasi negara, perdata, maupun juga pidana. ......The rapid development of technology in this Industrial Revolution 4.0 era has increased digital innovation in various business sectors, one of them is a technology-based insurance business or Insurtech. The business process of Insurtech utilize an artificial intelligence-based application or website platforms as an electronic system. This research focuses on the analysis of artificial intelligence regulations in Indonesia, as well as on the aspects of privacy and personal data protection towards the use of artificial intelligence, especially in the Insurtech sector. In addition, this research will also analyze the types of legal responsibility within the artificial intelligence’s research, development, assessment, and application (abbreviated as “litbangjirap”). The research use literature-based of normative juridical method with secondary data types analysis. Based on the research results, it is identified that artificial intelligence must fulfill the ethical & trustworthy aspects, and basically the artificial intelligence is part of science and technology which regulated under the 1945 Constitution and other laws and regulations including the National Science and Technology System Law and the Information and Electronic Transaction (locally known as “ITE”) Law together with its derivatives regulations. Further, as a digital innovation, Insurtech's business activities are not only subject to the applicable regulations in the financial services sector but also subject to the prevailing provisions on ITE which includes the protection of privacy and personal data matters, although the principles in both sectors are not fully harmonious. The Terms of Service and Privacy Policy of Qoala, a brand that engaged in Insurtech business, are reviewed as the analysis material. In addition, as a form of legal responsibility in “litbangjirap” of artificial intelligence, it referred to the state administrative, civil and criminal laws perspectives.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas bagaimana revolusi teknologi dan informasi (TI) dan reformasi keuangan negara telah mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah dari yang sistem yang manual menjadi sistem elektronik. E-procurement pemerintah berkembang dari tahapan konvensional menjadi semi e-procurement, dan berkembang ke arah penerapan e-procurement secara utuh. Tesis ini menggambarkan perbedaan tiap tahapan dari implementasi e-procurement instansi pemerintah di Indonesia. E-procurement dianggap sebagai salah satu isu penting pada pembahasan badan-badan perdagangan internasional dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pemberlakuan prinsip-prinsip umum (general principles) telah mempengaruhi penyusunan kebijakan pengadaan pada beberapa negara di dunia. Indonesia belum secara implisit mengatur pokok-pokok kebijakan eprocurement pemerintah. Pengembangan e-procurement saat ini masih bersifat parsial dan belum didukung kebijakan yang berlaku secara nasional sesuai dengan standardisasi yang diharapkan. Penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan (e-procurement) pemerintah sendiri berimplikasi pada adanya tanggung jawab hukum penyelenggara, baik dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik maupun kedudukannya saat memasuki area hukum privat dalam hubungan kontraktualisasi transaksi elektronik. Tanggung jawab penyelenggara dalam lingkup hukum publik berkorelasi dengan kewajiban penyelenggara untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada area publik seperti undang-undang keuangan negara, undang-undang pelayanan publik, maupun undang-undang kearsipan. Sedangkan dalam lingkup privat, pemerintah harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

Abstrak :
Perkembangan teknologi membuat penggunaan kontrak elektronik sudah tidak asing lagi, termasuk dalam pembuatan perjanjian berlangganan IndiHome Fiber oleh PT Telkom dengan pelanggannya. Dalam penggunaan kontrak elektronik berlangganan IndiHome ini memunculkan beragam isu hukum yang mengarahkan pada terjadinya krisis pada legalitas kontak. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana keabsahan kontrak elektronik tersebut dalam perjanjian berlangganan layanan IndiHome Fiber dan bagaimana metode autentikasi yang ada hingga terdapat kepercayaan dalam bertransaksi elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kontrak elektronik berlangganan IndiHome adalah sah karena terpenuhinya syarat sah perjanjian, meskipun belum dapat mengakomodir syarat subjektif suatu perjanjian yaitu kecakapan para pihak namun tidak menyebabkan perjanjian itu sendiri batal. Selain itu metode autentikasi yang digunakan dalam kontrak elektronik berlangganan IndiHome adalah autentikasi terhadap identitas dari subjek perjanjian dan tidak terhadap objek perjanjian. Dengan demikian disarankan agar Telkom sebagai pelaku usaha menerapkan tanda tangan digital yang memiliki Sertifikat Elektronik dari Certification of Authority yang akan melakukan autentikasi terhadap subjek maupun objek perjanjian, dan tentunya memiliki nilai pembuktian yang kuat.

---

The development of technology makes the use of electronic contracts familiar, including in the making of IndiHome Fiber subscription agreement by PT Telkom with its customers. In the use of electronic contracts subscription IndiHome this raises a variety of legal issues that lead to the occurrence of crisis on the legality of contact. Therefore, this thesis aims to explore how the validity of the electronic contract is in the subscription agreement IndiHome Fiber service and how authentication methods exist into trust in electronic transactions. This research is a qualitative research with descriptive design. The result of this research is that IndiHome 39 s electronic subscription contract is valid due to the fulfillment of the valid terms of the agreement, although it has not been able to accommodate the subjective requirements of the agreement that is the parties 39 capability but does not cause the agreement itself void. Additionally the authentication method used in the IndiHome subscription electronics contract is authentication against the identity of the subject of the agreement and not against the object of the agreement. Therefore recommended that Telkom as a business actor apply a digital signature that has an Electronic Certificate from the Certification of Authority that will authenticate the subject and the object of agreement, and certainlyhas a strong evidentiary value.