Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan magang ini berisi tentang analisis perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha terhadap perusahaan pembiayaan bernama PT XYZ. Kegiatan sewa guna usaha merupakan salah satu kegiatan utama Perseroan. Tujuan utama dari laporan ini adalah mengetahui apakah PT XYZ sudah menerapkan PSAK 30 (Revisi 2011) dalam kegiatan sewa guna usaha. Dalam laporan ini, pembahasan diawali dengan proses awal kegiatan sewa guna usaha yang beroperasi di PT XYZ. Kemudian pembahasan berlanjut pada pencatatan transaksi sewa guna usaha yang dilakukan PT XYZ dan akan dibandingkan dengan PSAK 30 (Revisi 2011). Kesimpulan dari laporan magang ini menunjukkan bahwa kegiatan sewa guna usaha PT XYZ sudah diterapkan sesuai PSAK 30 (Revisi 2011). ...... This internship report discusses about accounting treatment analysis of lease transaction in PT XYZ, financing company. Leasing is one of the main businesses of the company. The main purpose of this report was to know whether PT XYZ has implemented PSAK 30 (Revisi 2011) in the activities of the lease. In this report, the discussion begins with the initial process of lease in PT XYZ. The reports also discuss the recording of lease transaction in PT XYZ and will be compared with PSAK 30 (Revisi 2011). In conclusion, the company follows PSAK 30 (Revisi 2011).

Abstrak :
ABSTRAK
Sewa guna usaha mulai berkembang di Indonesia sejak Pemerintah melakukan deregulasi perbankan pada Oktober 1988. Pertumbuban usaha ini tahun 1995 mencapal 10 kati lipat dibandingkan pada tahun 1981-1982. Persaingan yang ketat akibat tingginya pertumbuhan ini menyebabkan perusahaan menjadi sangat agresif dalam mencari calon lessee dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ¡ni mengakibatkan kinerja beberapa perusahaan merugi pada tahun 1998 bahkan sebagian bangkrut. Terpuruknya sektor nil sejak krisis ekonomi 1997 hingga kini merupakan faktor utama dalam kebangkrutan perusahaan sewa guna usaha, namun faktor analisa kredit yang kurang komprehensif juga memegang andil. Karya akhir ini akan membahas teknik analisa kredit yang bagaimanakah yang menaati prinsip kehati-hatian namun prosesnya tidak bertele-tele sehingga proses pengambilan keputusan menjadi efisien. Untuk ¡tu penulis memilih mengaplikasikan model analisa atribut dari Coleshaw pada penusahaan sewa guna usaha.

Model analisa atribut menyatukan 18 atribut yang berhubungan dengan resiko kredit kedalam angka (score). Ada 4 (empat) resiko usaha yang dihadapi oleh lessor.. Analisa kredit berkaitan dengan resiko kredit yaltu resiko ketidakpastian apakah lessee mampu untuk mengembalikan pinjaman benikut bunganya sesuai dengan periode yang disepakati bersama dala, penjanjian. Sebelum proses analisa dilakukan, Iangkah pertama yang perlu dilakukan adaiah pengecekan apakah calon lessee memenuhi kniteria dasar. Apabila calon lessee memenuhi kritenia dasar, maka proses analisa atribut dilakukan dengan mengadakan pemeniksaan dokumen melakukan kunjungan (visit) dan analisa keuangan. Kesemuanya diperlukan untuk memberikan penilaian model analisa atnibut.

Model analisa atribut membagi 18 atribut kedalam 3(tiga) kelompok atribut yaltu: atribut pelanggan (customer attributes) - mengevaluasi kondisi manajemen dan usaha calon lessee; atribut Prioritas (Priority attributes) - mengevaluasi keuntungan bagi lessor apabila melakukan transaksi sewa guna dengan calon lessee; dan atribut keuangan (credit and financial attributes) - mengevaluasi pengalaman calon lessee dalam memperoleh kredít dengan pihak ketiga lainnya, dan menilai kondisi keuangan calon lessee selama kurun waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenal kemampuan mereka dalam menghasilkan laba di masa datang sehingga mampu melunasi pembiayaan yang akan dilakukan. Penilaian atribut ¡ni menggunakan angka (score) 1-10 untuk setiap atribut. Score dibedakan antara bobot lessor (weighting score) yang mencerminkan standar perusahaan, dan nilai eaton lessee (actual score) mencerminkan penilaian lessor mengenai calon lessee. Actual score dibandingkan dengan weighting score dalam scoresheet akan menghasilkan peringkat A sampai D yang mencerminkan tingkat resiko calon lessee yang menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan kredit.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan model analisa atribut untuk meraih keputusan yang ?benar? diperlukan keputusan yang konsisten dengan meminimalkan unsur subyektif dalam melakukan penilaian ciengan membentuk Komite Kredit yang terdiri dan staff/manajer dan departemen-departemen yang terlibat, Komite inilah yang mengevaluasi hash penilaian masing-masing departemen dan memberikan hash penilaian akhir dalam suatu rapat komite. Profesional individu pelaksana dalam memberikan penilalan sangat menentukan keberhasilan model ini.

Abstrak :
Dalam transaksi Sewa Guna Usaha secara Sales and Lease Back, pertamatama pelaku usaha menjual dahulu barang modal yang telah dimilikinya kepada perusahaan pembiayaan atau Lessor, dan kemudian setelah menjadi pemilik barang modal tersebut, Lessor dapat menyewakannya kembali kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Sedangkan untuk pengalihan hak milik Kapal Laut harus dibuat dengan akta balik nama kapal dihadapan penjabat pencatat dan pendaftar balik nama kapal dimana kapal didaftarkan, diikuti dengan pendaftaran akta balik nama tersebut. Setelah hal itu dilakukan barulah Lessor menjadi pemilik yang sah atas Kapal Laut sehingga dapat menyewakannya kembali kepada si pelaku usaha. Untuk alasan efisiensi, pada perusahaan pembiayaan PT. Xxxx FINANCE hal ini tidak dilakukan. Namun untuk melindungi kepentingan PT. Xxxx FINANCE sebagai Lessor atas Kapal yang menjadi objek sewa guna tersebut, dibuat perjanjian pembebanan hipotik, dimana si pelaku usaha bertindak sebagai pemberi hipotik, dan perusahaan pembiayaan sebagai penerima hipotik. Atas dasar itu penulis bermaksud melakukan analisa kedudukan Lessor terhadap Kapal yang merupakan objek sewa guna tersebut apakah sebagai pemilik ataukah sebagai penerima jaminan? Adapun metode penelitan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dan pembuatan perjanjian sewa guna usaha serta kepemilikan dan pembebanan hipotik kapal laut. ......For a Leasing Transaction in the form of Sales and Lease Back, at first a Lessee shall sell its owned capital goods to finance company or Lessor, and then after becoming the owner of the capital goods, Lessor can lease out back the capital goods to the Lessee. Nevertheless for transferring of ownership of a Vessel must be executed with a Name Conversion Deed (Akta Balik Nama) in front of the authorized registration officer where the vessel is registered, and followed by registration of the deed. Only after it is concluded the Lessor legally becomes the owner of the Vessel so that it can lease out the Vessel back to the Lessee. For efficient purpose it's not done in PT. Xxxx Finance. To protect the interest of PT. Tifa Finance as Lessor, instead of making a Name Conversion Deed, they make a Hypothec Deed, in which the customer acts as hypothec giver and Lessor as receiver. Based on those transactions the author wants to analyze the position of Lessor against the Vessel which is the lease object, as owner or guarantee receiver? This research uses normative juridical method by analyzing the law and regulation, the implementation and the execution of lease agreement, as well as the ownership and hypothec on Vessel.

Abstrak :
Laporan keuangan, dengan segala keterbatasannya, memegang peranan yang penting di dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, sebagai salah satu bah an pertimbangan di dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan harus mampu memberikan informasi-informasi keuangan yang mengenai suatu organisasi yang dibutuhkan oleh pemakai/pembaca laporan keuangan yang memiliki berbagai kepentingan. Dikaitkan dengan kepentingan pemakaijpembaca laporan keuangan yang berbeda-beda, prinsip-prinsip akuntansi dan standar pelaporan keuangan yang diterima dan berlaku secara umum bertujuan memberikan kerangka dan garis besar pelaporan keuangan yang bersifat multi guna, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai/pembaca laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dampak yang disebabkan karena tidak adanya standar akuntansi pad a interpretasi laporan keuangan di dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk itu, penulis melakukan studi kasus pada sebuah perusahaan sewa guna usaha yang sudah go public dan membandingkannya dengan dua perusahaan sewa guna usaha lain yang juga sudah go public. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sewa guna usaha tersebut mengalami income shock yang disebabkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan lebih besar dari pada laba kena pajak perusahaan pada periode setelah 'diterapkan standar akuntansi dan diberlakukannya peraturan perpajakan yang baru untuk industri sewa guna usaha. Padahal, secara operasional perusahaan mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan timbulnya kemungkinan kesalahan interpretasi laporan keuangan yang bisa mengubah perilaku pemakai/pembaca laporan keuangan di dalam mengambil keputusan investasL Manajemen seharusnya bersifat lebih konservatif dalam pengambilan keputusan pembagian keuntungan perusahan dan membuat cadangan atas selisih pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan akibat perbedaan penghitungan pada tahun-tahun sebelumnya.

Abstrak :
ABSTRAK
Laras bahasa surat perjanjian pembiayaan sewa guna usaha menarik untuk diteliti karena bentuk-bentuk bahasa yang diterapkan lahir dari situasi yang menentukannya. Topik yang menjadi pembicaraan, media, dan partisipan yang terlibat, adalah unsur-unsur yang menjadi penentu.

Bertujuan memerikan struktur sintaksis laras bahasa surat perjanjian pembiayaan sewa guna usaha, penulis menggunakan model analisis diagram pohon yang diajukan Noel Burton-Roberts dan sedikit modifikasi yang penulis peroleh dari Randolph Quirk untuk menganalisis data. Data ini penulis ambil dari dua buah surat perjanjian pembiayaan sewa guna usaha. Namun, karena keterbatasan tempat, penulis hanya mengambil 16 kalimat dari masing-masing surat untuk dianalisis, sehingga jumlah. data seluruhnya 32.

---

Abstrak :
Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Konsumen merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek dimana berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata perlu juga tunduk pada asas-asas dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Konsumen merupakan samasama jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, namun terdapat perbedaan diantara kedua jenis pembiayaan tersebut. Perbedaan mendasar antara sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen terletak pada hak milik atas objek barang, adanya hak opsi pada Sewa Guna Usaha jenis Financial lease, penentuan nilai sisa atau residu objek barang pada Financial lease, dan adanya pembebanan dengan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen. Terkait dengan pembebanan jaminan fidusia pada kegiatan pembiayaan konsumen maka perlu diperhatikan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Dengan menggunakan contoh perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT. BCA Finance tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana seharusnya proses eksekusi pada objek barang yang dibebankan dengan jaminan fidusia dan bagaimana akibat hukum dari keberlakuan PMK yang dikeluarkan Oktober 2012 tersebut. ......Leasing and Consumer Finance is an agreement raised in practically where based on Article 1319 KUH Perdata should follow to the regulation placed in KUH Perdata. Leasing and Consumer finance is a financing did by finance company; however there is a difference between those financing types. The basis difference between leasing and consumer finance basically located on the ownerships of goods as a financing objects, optional right on leasing (for Financial lease), and balance value of goods as a financial lease objects, and fiducia guarantee for consumer finance. Regarding to fiducia imposition on consumer finance, need to be attention pn UU No. 42 tahun 1999 about Fiducia guarantee and Ministry of Finance regulation (PMK) Number 130/PMK.010/2012 about Fiducia Registration on Consumer Finance Corporation. By using the example of consumer finance agreement for passenger vehicles at PT BCA Finance, this paper was proposed to analysis the correct execution process on goods object impositioned with Fiducia and the legal effect of PMK regulation issued on October 2012.

Abstrak :
[ABSTRAK
Kegiatan Leasing pesawat terbang merupakan salah satu kepentingan internasional. Hampir semua maskapai penerbangan di Indonesia menggunakan leasing dalam pembiayaan pesawat terbang. Di Indonesia pengaturan mengenai leasing pesawat terbang kurang memadai. Dengan adanya Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing dan Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment diharapkan dapat mempermudah para pihak untuk melakukan kegiatan leasing pesawat terbang. Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai perbandingan peraturan leasing pesawat terbang di Indonesia dengan Konvensi Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial dan Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment sehingga metode penelitian yang digunakan ialah perbandingan dan peraturan perundang-undangan serta jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. ABSTRACT
Aircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesian airline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn?t have any satisfy regulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage in aircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of Aircraft Leasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment. The methods in this research are comparative approach and statute approach and the type of this research is normative juridical method.;Aircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesian airline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn?t have any satisfy regulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage in aircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of Aircraft Leasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment. The methods in this research are comparative approach and statute approach and the type of this research is normative juridical method., Aircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesian airline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn’t have any satisfy regulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage in aircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of Aircraft Leasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment. The methods in this research are comparative approach and statute approach and the type of this research is normative juridical method.]

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Kedudukan seorang Personal Guarantor yang bertindak sebagai penjamin terhadap perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Hal ini dilatarbelakangi bahwa banyak pihak yang secara sukarela dimintakan sebagai penjamin namun pada saat pihak yang dijaminkan wanprestasi, kewajibannya berpindah kepada Personal Guarantor. Dalam upaya untuk mengetahui kedudukan Personal Guarantor sebagi penjamin pihak ketiga terhadap perjanjian sewa guna usaha, maka metode penelitian ini bersifat preskriptif analitis dan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kedudukan Personal Guarantor yang telah melepaskan hak istimewa adalah sejajar dengan debitur yang wanprestasi. ...... This thesis discusses the rating of a Personal Guarantor acting as a guarantor of the lease agreement with the option. It is emphasized that many of those who voluntarily sought as guarantor, but by the time the secured party in default, obligations transferred to the Personal Guarantor. In an effort to determine the position of the Personal Guarantor as guarantor for third parties to the lease agreement, the research method is analytical and prescriptive approach used is a normative juridical. Based on the research, the authors obtained the answers to the problems that exist, that the position of Personal Guarantee has rescued privilege is in line with borrowers who are in default.