Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang ini berisikan bahasan mengenai perlakuan akuntansi terhadap transaksi sewa pada objek sewa tower Base Transceiver Station di PT Z. Dalam laporan magang ini menguraikan proses klasifikasi transaksi sewa ke dalam tiap-tiap jenis sewa yang terjadi secara nyata di PT Z, memaparkan jurnal yang dibuat dan pengungkapan yang dicantumkan di dalam catatan atas laporan keuangan PT Z untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Hal tersebut kemudian dianalisis menggunakan standar terkait yang berlaku yaitu PSAK 30 revisi 2011. Berdasarkan hasil analisis, praktik yang dilakukan oleh PT Z belum sesuai dengan standar yang berlaku karena terdapat ketidaksesuaian pada pengklasifikasian sewa dan alur pencatatan yang berefek kepada keasalahan dalam penyajian pada sewa tower Base Transceiver Station.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the accounting treatment of lease transactions on the object of leasing a Base Transceiver Station tower in a telecommunications company named PT Z. In this internship report describes the process of classification of lease transactions into each type of lease that occurs in PT Z, presents the journal made and disclosures included in the notes to PT Z's financial statements for the period ended December 31, 2017. The description then analyzed using the relevant standards, namely PSAK 30 (revised 2011). Based on the results of the analysis, the practices carried out by PT Z not in accordance with applicable standard because there was a discrepancy in the classification of leases and flow of records which had an effect on the problems in the presentation of the Base Transceiver Station tower rental."

"ABSTRAKPerumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, sebab perumahan merupakan tempat tinggal untuk berteduh dan beristirahat. seseorang yang telah mempunyai tempat tinggal sendiri yang dihuni beserta keluarganya akan dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan tenang, tanpa diburu-buru persoalan mengenal perumahan. Dengan demikian bagi pegawai negeri akan dapat mengabdi kan dirinya kepada negara dengan sepenuh hati, sedang lagi para wiraswastawan akan dapat meningkatkan kemampuan dirinya dalam berwiraswasta dengan tenang sehingga perekonomian negara dapat semakin maju. Untuk mengatasi masalah perumahan ini selain ada Perusahaan Perrnaahan Zwastayang menjual berbagai tipe rumah dengan cara angsuran, Pemerintah juga berusaha menanggulangi mas alah perumahan dengan. membentuk Perusahaan Perumahan yaitu Peruin. PERUMNAS yang bertugas menyediakan perumahan bagi rakyat kecil berpenghasilan rendah. yang tidak mampu membeli rumah melalui Perusahaan Peruniahan swasta. Cara rakyat memperoleh rumah melalui Perum PERUMNAS yaitu dengan cara perjanjian sewa menyewa, sebab dengan perjanjian sewa menyewa calon penghu.ni rumali dapat menghuni rumah yang disewa dengan biaya yang rendah. sehiugga tidak memberatkan keuangan keluarga.. Salah satu lokasi yang dibangun oieh. Pèrum PEPUMNAS yaitu di Depok II Timur, B. METODE PENELITIN Dalan rangka mengumpu1kt data-data dan bahan-bahan gana ienbahas masalab pokok skripsi ini, penulis mengguna kan suatu aetode penelitian yaitu metode penelitlan 1apang an ( field research ) dan metode penelitian ; perpustakaan ('library research ), Penelitian. lapangan penulis adakan dengan cara observasi yaitu mengamati langsung obyek yang diteliti, mengadakan konunikasi yaitu mengadakan hubungan dengan pihak yang menangani langsung perumahan Perum Perumnas Depok II Timur dengan cara melakukan wawancara secara langsung. C. HAL-HAL YANG DITEMUKAN. 1. Perumahan bukan saja merupakan masalah perorangan, melainkan sudah merupakan masalah nasional sehingga Pemerintah ikut menanggulanginya. 2. Perjanjian sewa menyewa rumah Peraturan Perijinan Depok II Timur adalah merupakan perjanjian timbal balik, dimana hak dan kewajiban pihak Perum Perunmas menjadi kewajiban dan hak pihak penyewa. Untuk sahnya per jau.jian lii da lah adanya kata sepakat seperti tercantum dalam : pasal 1320 Kitab Undang Undang hukum Perdata. Bukti kesepakatan kedua belah pihak ialah çiengan ditanda tanganinya surat perjanjiian sewa menyewa oleh kedua belah pihak. Se perti tercautum dalam penutup 11 perjanjian sewa menyewa rumah Perum Perumnas yang menyebutkan : perjanjian ini dilakukan oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhanl tanpa ada sesuatu paksaan dari pihak manapun, .penipuan, kekhilafan dan setelah dibaca serta dlfahm1 maksud dan isinya kemudian.. ditandatagani oleb masing - masing pihak dalani rangkap ( empat ) 3. Penyelesaian perselisihan leblh diutamakan dengan. jalan ini syawarah dari pada dengan cara rnelalui peradilan. Hal liii d sebutkan dalam perjan3ian sewa men.yewa rwnah Perum Perumnas Depok II Timur dimana cara musyawarah disebutkan dalam ayat (1);.ari pasal]2sedang penyelesaian perselisihan e1a1ui.. pengadilan dlsebutkan dalam ayat (2) pasal 12 tersebut..: De ngan demikian cara musyawarah ml lebih dlutainakan sesuai d ngan dasar negara kita Pancasila yang rnenghendakl semua masa 1ah dlselesaikaii secara miisyawarah lebih dakulu. D. KESIMPULAN. Dengan semaki meni3lgkatnya jum1ah penduthik dam semakin. niendesaknya kebutuhan akan perumahan olehrakyat kecil, tTIgas Pemenintali semakmn bertambah ythta aengusahakan pananggulangan wasalah perurnahan derigan memberLtuk suatu Badan Pemenintah yang bert.ugas inenyediakaii perunahan bagi rakyat kecil. Secara keseluruhan perjanjian sewa menyewa rumab Peruni Perumnas Depok II Timur telah sesual dengan asas-asas Rukuni Per anjian pada umumnya dan asas-asas perjanjian sewa menyewa pada khususnya yang tent era dalani Kitab Undang Undang Hukum Perdata."

"Upaya mendapatkan prosedur sewa guna usaha/leasing kapal sangat diperlukan suatu aspek hukum yang disatu pihak mendukung investasi dan dilain pihak melindungi semua pihak agar terjamin rasa aman dalam menjalankan usahanya, sebagaimana yang diterapkan di PT. PANN MULTI FINANCE Jakarta, yang dalam penerapannya terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam praktek perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal di PT. PANN MULTI FINANCE, yang kerap kali dilaksanakan adalah leasing kapal dengan kewajiban membeli, yang disebut dengan istilah "sewa guna usaha kapal dengan opsi beli (leasing of ship with obligation to purchase) yang merupakan jenis Finance Lease/Financial Lease. Dimana diberikan kewajiban kepada Lessee untuk membeli kapal yang dilease pada akhir perjanjian sesuai dengan nilai sisa dari harga kapal yang telah disepakati bersama. Perjanjian sewa guna usaha kapal dengan opsi beli mengandung perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli. Perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal di PT. PANN MULTI FINANCE dari segi bentuknya merupakan perjanjian baku (standar) yang dimasukkan dalam golongan perjanjian baku (standar) umum. Karena perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal di PT. PANN MULTI FINANCE, baik bentuk maupun isinya telah ditetapkan atau dipersiapkan secara sepihak oleh PT. PANN MULTI FINANCE sebagai pihak yang lebih kuat. Resiko atau overmacht dalam perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal ada pada Lessee. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan hukum perjanjian dalam perjanjian sewa guna usaha/leasing. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi literatur, selain itu dapat pula diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pokok masalah yang terdapat dalam penulisan tesis ini."

"ABSTRAKMasalah Pokok. Kesibukan-kesibukan manusia setiap harinya untuk mencari nafkah adalah usaha-usaha memenuhi berbagai kebutuhan nya. Diantara berbagai kebutuhan manusia tersebut kebutuhan terhadap perumahan adalah kebutuhan primer yang harus segera dipenuhi, Tetapi tidak semua manusia dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan akan perumahan tersebut, Kesulitan manusia dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan tersebut di sebabkan karena berbagai hal, Pokok permasalahannya adalah adanya kenyataan bahwa kekurangan dalam jumlah besar akan perumahan, mengingat jumlah perumahan yang ada belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya. Diantara rumah yang sudah adapun tidak semua warga masyarakat dapat memperolehnya, mengingat bahwa sebagian besar warga masyarakat adalah berpenghasilan rendah, Peliknya masalah perumahan ini bagi kota-kota besar seperti Jakarta masih ditambah dengan beberapa hal lagi, yaitu ; Pertama adanya urbanisasi, yaitu: berpindahnya penduduk dari desa.ke kota, Kedua, pada kenyataannya ada kesulitan pembangunan rumah murah di kota besar. Hal ini disebabkan karena harapir seluruh areal tanah di perkotaan telah direncanakan peruntukan tanahnya, sehingga pembangunan perumahan sederha na, murah serta terjamin kesehatannya harus berada dalam areal perumahan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Metode Penelitian. Didalam penulisan skripsi ini sebagai suatu karangan ilmiah penulis rnenggunakan 2 ( dua ) cara, yaitu : Pertama, penelitian kepustakaan ( library rasearch ) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan bahan - bahan pustaka yang mencakup peraturan perundang - undangan, dokumen - dokumen resmi, buku - buku dan lain - lain, Kedua penelitian Idpangan ( field research ) yaitu peneli tian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan berhubungan dengan pihak - pihak yang dianggap perlu, Hal - hal yang ditemukan 1, Dalam hal debitur wanprestasi, sanksi yang diterapkan adalah eksekusi barang jaminan pokok, apabila barang jaminan pokok tidak mencukupi maka kekurangannya akan dibebankan pada benda jaminan tambahan, yang biasanya berbentuk gaji debitur, Hal yang deraikign terlampau raemberatkan debitur, kesimpulan dan Saran. Kesimpulan, Dengan mempergunakan perjanjian. sewa beli untuk mendapatkan rumah Perum Perumnas berbagai pihak dapat mem - peroleh kemanfaatan, Pemerintah dapat meraenuhi kebutuhan pokok dari rakyatnya. Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pokok dari rakyatnya. Perum Perumnas mendapatkan pembayaran dari penjualan rumahnya secara kontan. Bank Tabungan Negara mendapat keuntungan bunga dan jaminan bahwa kreditnya akan kembali karena jaminan kreditnya adalah rumah debitur yang merupakan kebutuhan primernya. Penyewa beli mendapat keuntungan memiliki rumah, Saran, 1, Perumnas hendaknya lebih selektif dalarn mernilih calon pembeli dari ruraahnya. 2, Sanksi dalara hal debitur cidera janji sebaiknya perlu ditinjau kembali, sehingga tidak terlampau memberatkan debitur."

"ABSTRAK1. Masalah Pokok. Pembangunan ekonomi negara kita yang begitu pesat dalam dua dekade terakhir ini menimbulkan banyak segi yang perlu dilakukan penataan dan pengaturan agar jangan menimbulkan hal - yang tidak kita ingini, salah satu hal yang sangat menonjol adalah bertambahnya jumlah perkantoran baik dengan meluasnya suatu perusahaan ataupun didirikannya suatu perusahaan baru. pembangunan gedung gedung bertingkat di Jakarta pada umumnya dimaksudkan untuk keperluan bisnis. Maksud dari pemilik gedung gedung tersebut dimaksudkan untuk disewakan sebagai ruangan perkantoran Dari segi hukum perdata, maka masalah perjanjian sewa menyewa ruang perkantoran morupakan salah satu bidang hukum per janjian yang mempunyai sifat terbuka sewa menyewa ruang perkantoran tadi tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata , namun demikian sebagai orang yang mer nekuni bidang hukum, haruslah diketahui hukum mana yang akan ngaturnya. Sehubungan dengan banyaknya pihak pihak atau unsur - asing yang tersangkut dalam perjanjian sewa menyewa ruang kantor ini sedikit banyaknya akan tampil pula masalah hukum perdata Internasional. 2. Methods Penelitian. Sebagaimana yang diharuslcan dalam melakukan pcnulisanilmiah, maka skripsi inipun didukung oleh data sebagai bahan pe nyusunannya yang diperoleh dengan cara ; 1, Studi Dokumen, yaitu studi bahan pustaka, dimana data yang diambil dari bahan bahan sekunder terdiri dari buku - buku, terbitan - terbitan, karangan ilmiah, catatan catatan kuliah dan sebagainyao 2o Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pejabat pejabat yang terlibat langsung - dalam hubungan sewa menyewa ruangan perkantoran di- Gedung Patra, sehingga data yang didapat merupakan data primoro 3. Hal hal yang ditentukan 1. Hubungan sewa inenyevja ruangan perkantoran tidak diatur secara khusus dalam KUHPedata., Sebagai konsekwensinya hukum yang dipakai sebagai hukum dalam sewa menyewa ruang perkantoran ini adalah hukum yang dipilih atau hukum yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam buku ke III KUHPedata Apabila. ada hal hal yang memang tidak diatur dalam perjanjian tersebut maka akan dipakai peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun kebiasaan setempat. 2, dari kenyataan didalam praktek, nyata bahwa ruangan perkantoran ini dikwalifisir juga Bebagai benda, sehingga dapat dijadikan obyek perjanjian sewa menyewa, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pasal 1548 KUHPerdata. bahwa yang dapat disewakan - haruslah suatu benda 3= Apabila terjadi suatu perselisian maka sengketa tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, bila tidak terselesaikan maka akan diserahkan pada Pengadi lan Negeri Jakarta Selatan, 4. Kesimpulan. Akhirnya perlu pula dikeinukakan, bahwa meakipun pengaturan sewa menyewa ruangan ini diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjinn, namun ternyata bahwa para pihak tetap menggunakan KUHPerdata sebagai podoman dalam menentukan hak hak dan kewajiban kewajiban mereka"

"ABSTRAKI. MASALAH POKOK. Pada saat ini Jakarta sebagai kota Metropolitan telah berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dari bermunculannya gedung - gedung pencakar langit. Dengan lajunya perekonomian maka hal itu memberi dampak bagi pertiunbuhan gedung - gedung bertingkat. Gedung - gedung bertingkat dengan segera tumbuh bagai jamur di Jakarta sejak tahun tujuh puluhan. Dan gedung - gedung pencakar langit yang dipakai sebagai lokasi perkantoran segera tumbuh dengan pesat dan nampak nya memberi ladang emas bagi banyak pengusaha kelas tinggi Tapi ada juga gedung yang dibangun iianya terdiri dari tiga atau erapat lantai saja. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada para penyewa yang baru berkembang untuk dapat mempergunakan atau menyewa ruangan di gedung yang sederhana dengan tarif atau harga sewa yang tidak terlalu tinggi. Misalnya seperti gedung Sangga Buana yang menjadi bahan 1 Skripsi kami. II. METODE PENELITIAN. sebagaimana telah diketahui, maka didalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pe ngumpul data, yaitu studi dokumen. atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawanigara atau interview. 1) Dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan ketiga jenis alat pengumpul data tersebut; III. HAL - HAL YANG DITEMUKAN. Bahwa dalam perjanjian sewa kantor di. Gedung Sangga Buana, jika pihak penyewa ingin memperpanjang masa sewanya maka tiga bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir pihak penyewa harus memberitahukan kepada pi - hak yang menyewakan bahwa pihak penyewa akan memperpanjang sewa. Jika pihak yang menyewakan menyetujui, maka dalam hal ini tidak diberikan surat perjanjian sewa; kantor lagi, karena sudah diberitahukan secara lisan oleh pihak penyewa dan telah disetujui oleh pihak yang menyewakan. Dengan. kata lain telah ada/terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak. Dan jika ada hal - hal yang baru maka pihak yang menyewakan akan memberitahukan kepada pihak penyewa. "

"Perjanjian sewa menyewa di serba oto palem semi adalah perjanjian sewa menyewa yang dibuat dibawah tangan. perjanjian ini dibuat dalam bentuk standar/baku. Isi Perjanjian sewa menyewa ini diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dalam Pasal 1548 Kitab Undangundang Hukum Perdata pengertian Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Pokok permasalahan dari penulisan ini adalah: 1. Ditinjau dari Aspek Hukum perdata apakah Perjanjian sewa menyewa Kios di Serba Oto Palem Semi itu dapat dikatakan sah dan mengikat?. 2. Bagaimanakah Pengaturan Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian sewa menyewa tersebut?. 3.Bagaimanakah cara para pihak untuk menyelesaikan permasalahan apabila terjadi sengketa?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative. Cara pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan. Perjanjian sewa menyewa kios dikatakan sah dan mengikat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak dan Kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa di Serba Oto Palem Semi adalah seimbang karena adanya jaminan-jaminan yang diberikan oelh pihak yang menyewakan, misalnya adanya jaminan pengembalian uang jaminan kepada pihak penyewa setelahjangka waktu berakhir setelah siperhitungkan dengan kewajiban penyewa selama sewa berlangsung. Sengketa para pihak diselesaikan dengan cara melaporkan kepada divisi estate atau melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai para pihak memilih domisili hukum di Kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang.

---

Kiosk Rent agreement in Serba Oto Palem semi is one of agreement that made not by notary. This Agreement is made in standart form by It’s owner. Kiosk Rent Agreement is regulated about rights and obligation of the parties. In article 1548 the Civil Code Rent Agreement is an Agreement that one of the parties give the other the needs of the goods and the other parties give the payment for the goods.

The Main Issues in this paper are:

1. Can that agreement noted as valid and binding?.

2. What are the rights and obligations for both parties in that agreement ?.

3. What is the action taken to solve a dispute ?.

This is a normative juridicial law research by compiling data with library research. Library research and interviews with competent parties especially with the owner, the renter, and the public notary. Our country has regulated rent agreement, the Rent Agreement is regulated under the Civil Code. A rent agreement is valid and binding if it met all the requirements stated in article 1320 the Civil Code.

Rights and obligations in Kiosk Rent Agreement in Serba Oto Palem Semi are in balance eventhough the Kiosk Rent Agreement is made in a standard form by the owner. Dispute between the parties can be solved in an amicably solution, if amicable failed, both parties has chosen a legal domicile in Tangerang district court."