Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peran pemerintah dalam pemberian sertifikasi kompetensi terhadap pekerja sangat dibutuhkan oleh pekerja dikarenakan pentingnya sertifikasi kompetensi kerja sebagai sarana meningkatkan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Sistem sertifikasi kompetensi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing sekaligus dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan penghargaan industri pada tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi tertentu. Tesis ini menjelaskan dan menganalisis berkaitan dengan pengaturan sertifikasi kompetensi, pelaksaanan sertifikasi kompetensi dalam rangka peningkatan professionalitas pekerja dan pelaksaanaan pengaturan sertifikasi kompetensi berkaitan dengan professionalitas pekerja. Metode penelitian yang digunakan didalam tesis ini adalah metode penelitian normatif yang mengacu pada kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa beragamnya pengaturan berkaitan dengan sertifikasi kompetensi kemudian mengakibatkan ketidakpaduannya pelaksanaan sertifikasi kompetensi di tataran implementasi. Salah satu masalah yang muncul adalah besarnya biaya sertifikasi kompetensi bahwa sertifikasi kompetensi bukan sebatas formalitas melainkan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bisnis. Dengan adanya sertifikasi kompetensi pekerja memahami standar melakukan pekerjaan yang baik sesuai bidangnya. Dikarenakan sebelum mendapatkan sertifikat kompetensi kerja pekerja tersebut harus mengikuti pelatihan bekerja dengan baik dan professional sehingga melalui sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan profesionalitas pekerja dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi seharusnya diwajibkan kepada pekerja serta wajib didukung oleh pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi dikarenakan dalam menghadapi persaingan global sertifikasi kompetensi sangat dibutuhkan oleh pekerja. ......The role of the government in providing competency certification to workers is needed by workers because of the importance of work competency certification as a means of increasing the competitiveness of the workforce in Indonesia. The competency certification system can be used as a means to improve the competitiveness of Indonesian workers so that they can compete with foreign workers as well as can be used as a means to increase industry appreciation for workers with certain competency qualifications. This thesis explains and analyzes related to competency certification arrangements, the implementation of competency certification in order to improve worker professionalism and the implementation of competency certification arrangements related to worker professionalism. The research method used in this thesis is a normative research method that refers to legal rules and regulations. The results of this thesis show that various arrangements related to competency certification then result in incompetency certification implementation at the implementation level. One of the problems that arises is the high cost of competency certification that competency certification is not just a formality but aims to improve business competence. With the certification of competence, workers understand the standards of doing a good job according to their fields. Because before getting a work competency certificate, these workers must attend training to work well and professionally so that through competency certification they can improve the professionalism of workers and can achieve the goals set by the company. The implementation of competency certification should be mandatory for workers and must be supported by the government through the National Professional Certification Agency and Professional Certification Bodies because in the face of global competition, competency certification is needed by workers.

Abstrak :
Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh sertifikasi kompetensi terhadap kualitas lulusan Prodi Administrasi Bisnis dan upaya peningkatan kualitas alumni Prodi Administrasi Bisnis Polmed berbasis sertifikasi kompetensi. Penelitian deskriptif eksploratif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah lulusan Prodi Administrasi Bisnis Polmed tahun 2017 dan 2018 yang memiliki sertifikasi kompetensi. Sampel penelitian diperoleh secara acak dan proporsional. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, survei (kuesioner) yang dilakukan terhadap alumni Prodi Administrasi Bisnis Polmed. Wawancara dilakukan ke pejabat Prodi Administrasi Bisnis dan LSP Polmed. Teknik analisis data adalah deskriptif frekuensi, regresi linier dan deskriptif intepretatif. Hasil analisis regresi menemukan variabel manfaat dan kelebihan sertifikasi uji kompetensi mempengaruhi kualitas lulusan Prodi Administrasi. Upaya Prodi Administrasi Bisnis dan LSP untuk meningkatkan kualitas lulusan Prodi Administrasi Bisnis berbasis sertifikasi adalah menyelenggarakan uji kompetensi bagi calon lulusan Prodi Administrasi Bisnis secara terbuka dan transparan, mengupayakan sumber pembiayaan uji kompetensi bagi mahasiswa dari berbagai sumber yaitu hibah bersaing di Kemenristekdikti atau BNSP, memberikan pelatihan pra sertifikasi uji kompetensi kepada mahasiswa secara gratis yang diselenggarakan oleh Prodi Administrasi Bisnis, menambah skema yang dapat diikuti mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis dan menambah asesor kompetensi dan pelatih di bidang Administrasi Bisnis.

Abstrak :
ABSTRAK
Besarnya jumlah TKI dari tahun ketahun banyak menimbulkan berbagai masalah. Sertifikasi profesi bagi para TKI sering banyak dilupakan oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Produk hukum telah dibuat oleh pemerintah tapi penilis melihat kurang adanya monitoring oleh pemerintah. Jingga pada akhirnya pelanggaran dan penyelewengan dalam Iingkup ini banyak terjadi. Hal yang ironi yaitu, seorang Calon TKI yang akan bekerja keluar negeri dituntut untuk mempunyai keterampilan. Dapat di banyangkan apabila seorang Calon TKI yang akan bekerja tidak memiliki sama sekali keterampilan bekerja. Buakan hanya dapat dikembalikan namun tidak menutup kemungkinan kasuskasus penganiayaan yang terjadi terhadap Para TKI yang dilakukan oleh para majikan berawal dari kurang terampilnya TKI tersebut dalam bekerja. Untuk mencegah hal-hal tersebut, sebenarnya pemerintah telah mewajibkan bagi para Calon TKI untuk memiliki sertifikat kompetensi dimana untuk memperolehnya terlebih dahulu harilus menempuh pelatihan dan pendidikan. Namun karena kurangnya monitoring hal tersebut di jadikan proyek bisnis sehingga dengan mudahnya para agen penyalur dengan mullah membeli sertifikat tersebut. Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan proses kontrol yang ketat, khususnya dalam hal uji kompetensi, pelatihan dan sertifikasi. Penulis dalam tesis ini banyak membahas sistem peraturan yang ada dalam mengatur hal tersebut. Penulis juga akan memberikan beberapa data bukti bahwa telah banyak terjadi pelanggaran yang sangat fatal terjadi. Kajian produk hukum juga akan di bahas dalam tesis ini, dimana banyak terjadi kerancuan dalam setiap produk Undang-Undang yang mengaturnya sehingga menjadi celah bagi para oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan kualitas para Calon TKI.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2016 untuk sektor pariwisata berakibat pada persaingan bebas tenaga kerja pariwisata, sehingga perlu adanya penguatan daya saing tenaga kerja pariwisata Indonesia melalui sertifikasi. Namun, hingga saat ini jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi masih sangat rendah. Guna mengatasi hal tersebut, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan program sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata. Dalam implementasinya program tersebut masih menghadapi permasalahan seperti ketidaksesuaian realisasi dengan rencana program, keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pariwisata yang tidak merata, dan kesadaran industri pariwisata masih rendah. Skripsi ini membahas implementasi program sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata oleh Bidang Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Kementerian Pariwisata. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ini belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip implementasi kebijakan model Van Meter & Van Horn.

---

ABSTRACT
Asean Economic Community enforcement in 2016 in the tourism sector resulting labour free competition in tourism industry, makes it necessary to strengthen the competitiveness of the Indonesian tourism professionals through certification. However, the number of certified tourism professionals so far is still very low. To overcome this, the Tourism Ministry held a competency certification program. But in the implementation of the program is still facing problems such as incompatibility between plan and realization of the program, location of Lembaga Sertifikasi Profesi is uneven and industry awareness of the importance of certification is still low. This thesis discusses about the implementation of competency certification program for tourism professionals by Facilitation Competence Certification Division of Tourism Ministry. This study is done in Post Positivist model with a descriptive design. The results of this study show that the implementation of this program is not entirely based on Van Meter & Van Horn policy implementation model.