Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terwujudnya MoU Helsinki Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Secara politis harus diakui merupakan “kemenangan politis” bagi GAM dikarenakan besarnya konsesi yang diberikan Pemerintah RI dalam pengelolaan pemerintahan, partisipasi politik, pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam, HAM serta amnesti dan reintegrasi mantan anggota GAM. Dan setelah sepuluh tahun MoU Helsinki berlalu ternyata Pemerintah Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan lebih mengedepankan untuk mendapatkan syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Pemerintah Aceh (GAM) berusaha mewujudkan gagasan politik Hasan Tiro untuk memerdekakan Aceh melalui konsep “Succesor States” (negara sambungan). Gagasan politik Hasan Tiro tersebut menggunakan pendekatan sejarah masa lalu Aceh pada era Kesultanan yang diklaim telah memiliki kedaulatan sebagai sebuah “negara merdeka” sebelum Indonesia merdeka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu peristiwa tertentu. Metode membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Orang yang dipilih sebagai informan kunci adalah orang yang bisa ”membuka pintu” untuk mengenali keseluruhan medan secara luas. Untuk menentukan informan kunci, peneliti menentukan kriteria sebagai berikut:1) Tokoh elit GAM dan tokoh-tokoh GAM lainnya. 2) Memiliki banyak informasi yang berguna, berkaitan dengan dengan tujuan penelitian. 3) Bersedia menjadi informan. Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai kerangka untuk mengungkap ancaman skenario MoU Helsinki dijadikan pijakan Pemerintah Aceh (GAM) merdeka melalui jalur politik. Secara akademis, penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian lain yang berfokus pada penanganan konflik dan proses reintegrasi dan perdamaian GAM ke dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini mengungkap adanya indikasi ke arah perang politik untuk mendapatkan kemerdekaan melalui jalur politik, referendum. Sekaligus memberikan Deteksi Dini kepada pemerintah RI untuk melakukan Cegah Dini. Hal ini merupakan kekhususan dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

---

The realization of the MoU between Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM) on 15 August 2005 in Helsinki, Finland. Politically it must be admitted were "political victory" for GAM due to the large concession by the Government of Indonesia in the management of government, political participation, economic management and natural resources, human rights and amnesty and reintegration of former GAM members. And after ten years elapsed turns MoU Aceh government in running the government put forward to get the terms of the establishment of a state. The Government of Aceh (GAM) trying to realize political ideas Hasan Tiro to liberate Aceh through the concept of "Succesor States" (connection state). Hasan Tiro political ideas of the past history approach Aceh Sultanate era that claimed to have had sovereignty as an "independent state" before Indonesia's independence. The method used in this study is the case study method. Testing in detail against the background of a subject or a person or a particular event. Limiting methods case study approach as an approach by focusing on an intensive and detailed case. The person selected as key informants are people who could "open the door" to recognize the entire field extensively. To determine the key informants, researchers determined the following criteria: 1) Figures elite GAM and other GAM leaders. 2) It has a lot of useful information, related to the research objectives. 3) Willing to become informants. This study uses several theories as a framework to uncover the threat scenario used as the basis of the Helsinki MoU the Government of Aceh (GAM) independence through political way. Academically, different studies conducted with other studies that focus on conflict resolution and peace processes and reintegration into society of GAM in Aceh. Results of this study reveal the indication of the direction of the political war to gain independence through politics, referendum. Early detection while providing the Indonesian government to Prevent Early. This is a specificity in a study conducted by researchers

Abstrak :
Delik makar, sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, telah mewarnai Indonesia sejak awal kemerdekaan. Aceh, Maluku, dan Papua adalah ketiga wilayah yang sering menjadi pusat perhatian, mengingat ketiga daerah ini telah berupaya memisahkan diri dari Republik Indonesia sejak dahulu kala. Salah satu bentuk dari ekspresi atas upaya separatis ini adalah pengibaran bendera, baik oleh simpatisan atau mereka yang mengungkapkan dukungan. Namun demikian, para penegak hukum mengelompokkan aksi pengibaran bendera ini sebagai salah satu pelanggaran atas pasal makar, meskipun tidak tampak suatu perbuatan yang mengarahkan pada terpisahnya suatu wilayah tertentu dari Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini akan membahas mengenai korelasi antara perbuatan pengibaran bendera tersebut dengan pemidanaan atas makar, terutama terhadap pasal 106 KUHP. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, berbentuk penelitian eksplanatoris dengan data primer berupa beberapa putusan pasal 106 KUHP dari daerah pengadilan Maluku dan Papua. Berdasarkan atas data yang diteliti, ditemukan bahwa perbuatan pengibaran bendera tidak secara serta-merta memunyai keterkaitan dengan upaya untuk melakukan apa yang dilarang di dalam pasal 106 KUHP. Diperlukan adanya perbuatan lain untuk mendefinisikan pengibaran bendera sebagai bagian dari upaya melakukan makar, sehingga kehati-hatian dan deskripsi menyeluruh diperlukan Majelis hakim dalam membuat putusan atas perbuatan tersebut.ason,
as one forms of the criminal act to the Government, has involvements to Indonesia’s politics since the starting era of independency. Aceh, Maluku, and Papua were the most frequently watched regions, as those three had tried countlessly to segregate themselves from Indonesia in the past. One form of expression to their means is by flag-hoisting, whether done by the sympathizers or those who showed support. However, the law enforcers classified the flag-hoisting as a figure of violation of the treason article, although it did not appear to be the act that led to a dissociation of a certain area from Indonesia. Therefore, this thesis will discuss the correlation between the act with the treason itself, especially against articles 106 of the criminal code. The research method used in this study is juridical normative, in an explanatory form, using several judicial decisions of articles 106 of the criminal code from Maluku and Papua court areas. Based on the data that were examined, it was found that the act of hoisting the flag did not immediately have a connection with articles 106 of the Criminal Code. Thorough analysis is required by the panel of judges in making decisions of these actions.

Abstrak :
Empat provinsi di Thailand Selatan; Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, dahulu dikenal sebagai bagian integral dari Kesultanan Patani. Kesultanan Patani atau dikenal juga dengan nama Patani Raya (Greater Patani) mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17 M, di mana pelabuhan-pelabuhan dagang yang dimilikinya berperan penting dalam hubungan perdagangan internasional yang terjadi di Semenanjung Malaya ketika itu. Selain itu, Patani juga berperan sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara dan dijuluki sebagai tempat kelahiran Islam di Asia Tenggara_. Masuknya wilayah Patani secara resmi ke dalam teritori politik Kerajaan Siam pada 20 Desember 1902 dan mulai diberlakukannya kebijakan asimilasi Thai di wilayah Patani membuat kecewa masyarakat Melayu-Muslim yang mendiami wilayah itu. Berbagai pemberontakan pun muncul sebagai upaya untuk menentang kebijakan itu. Pemimpin pemberontakan adalah kaum bangsawan dan ulama Patani yang merasa telah kehilangan kekuasaan dan otoritasnya akibat kebijakan tersebut. Namun, pemberontakan yang terjadi ternyata sama sekali tidak memberikan solusi terbaik. Pemberontakan tersebut dengan mudah dapat dipatahkan oleh pemerintah Siam karena lebih bersifat spontan dan lokal. Pada periode 1960-an, bentuk perjuangan masyarakat Melayu-Muslim mulai beralih kepada organisasi-organisasi perjuangan yang muncul ketika itu dan oleh pemerintah Thailand akrab dengan sebutan gerakan separatis_. Organisasi perjuangan tersebut lebih mengarahkan tuntutannya pada pembentukan sebuah pemerintahan yang otonom. Salah satu organisasi perjuangan tersebut adalah Patani United Liberation Organization (PULO) atau Pertubohan Persatuan Pembibasan Patani (PPPP) yang didirikan pada 22 Januari 1968 di Arafah, Mekkah, Arab Saudi. PULO pun berperan besar dalam berbagai gerakan penentangan terhadap kekuasaan pemerintah Thailand di wilayah Thailand Selatan. PULO juga mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah Thailand dan dianggap sebagai gerakan separatis yang paling berbahaya di Thailand Selatan, setidaknya hingga pertengahan 1980-an.

---

The Four provinces in Southern Thailand; Pattani, Yala, Narathiwat, and Satun, was once known as an integral part of Patani Kingdom (Kesultanan Patani). Patani Kingdom or once known as Patani Raya (Greater Patani) reach its peak at the 17th century where its trading ports plays a significant role in its international trading relation in Malayan Peninsular at that moment. Other than that, Patani played a role as one of the center of Islam expansion in Southeast Asia and also named as the birth place of Islam in Southeast Asia (_tempat kelahiran Islam di Asia Tenggara_). The integration of Patani_s area, which became official in the 20th of December 1902, to the politic territory of Siamese Kingdom and the authorization of Thai assimilation policy in the particular area disappoints the Malayan-Muslims who settled in that area. Various rebellion movements came up as an attempt to fight against the policy. The leaders of the rebellion movements are the aristocrats and Patanis ulama who felt that they have lost power and authority because of the policy. The rebellions that are more spontaneous and local did not give the best solution because the Siamese Government easily dismissed it. In the 1960s, the forms of Malayan-Muslim struggle were shifted to organizations, which appeared at that time and were familiar as separatist movement by the Thailand Government, and those organizations were focusing their demand on forming an autonomous government. One of the organizations was Patani United Liberation Organization (PULO) or Pertubohan Persatuan Pembibasan Patani (PPPP), which was established in January 22nd 1968 in Arafah, Mecca, Saudi Arabia. PULO was playing a big role in various of rebellion movements against the Thailand Government in the southern part of the country, and they also gain some serious attention by the government and was considered the most dangerous separatist movement in Southern Thailand, at least until the mid of 1980s.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai upaya buruh PT. Sindoll Pratama yang telah dinyatakan pailit untuk mendapatkan pembayaran atas upah dan pesangonnya dengan cara mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Kepailitan di Mahkamah Konstitusi agar menjadi kreditor separatis, sehingga pembayaran atas utang pengusaha terhadap buruh dapat didahulukan dari pembayaran utang pengusaha terhadap kreditor pemegang hak jaminan gadai, hipotik, dan fidusia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk dapat merubah status buruh sebagai kreditor separatis diperlukan perombakan peraturan perundang-undangan secara sistematis bukan hanya dengan tidak memberlakukan Undang-Undang Kepailitan seperti yang dituntut pihak buruh. ......The focus of this study is a concern about the labors of PT. Sindoll Pratama that affirmed insolvent by the commerce/trade court of law. This legal action is to gain status as a secured creditor and to have the right to obtain the payment for their wages from the corporation. This status as a secured creditor will change the order in payment for the labors as a creditor to be considered prominent than the other creditor. In order to gain the status as a secured creditor the labor organization have submitted a memorandum to the Constitution Court of Law to analyze the bankruptcy law prevail in the present time. The conclusion of this study conclude that the systematic changes of the bankruptcy law has to be made by the Constitution court of Law.

Abstrak :
Kepailitan berakibat pada pemenuhan piutang para kreditor. Pemenuhan piutang para kreditor tergantung dari preferensi kreditor itu sendiri, serta pelaksana eksekusi dalam proses kepailitan. Kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditor separatis merupakan kreditor yang memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiri dalam proses kepailitan. Namun demikian tidak semua kreditor separatis menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi sendiri. Dengan demikian kurator lah yang melakukan eksekusi serta pembagian boedel pailit. Eksekusi yang dilakukan sendiri oleh pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditor separatis, dan eksekusi yang dilakukan oleh kurator membawa akibat hukum yang berbeda bagi pemegang Hak Tanggungan. Meskipun telah diatur di dalam Undang-Undang namun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang muncul adalah terkait dengan besarnya pelunasan piutang, serta kedudukan kreditor separatis jika pelunasan piutangnya tidak terpenuhi. Dalam tulisan ini, permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji serta menganalisis putusan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan dan Hak Tanggungan. Dengan menggunakan metode tersebut didapat kesimpulan bahwa, pemenuhan piutang kreditor pemegang Hak Tanggungan tergantung pada pelaksana eksekusi dalam proses kepailitan. Pelaksanaan eksekusi oleh kurator menyebabkan berkurangnya pelunasan piutang kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan oleh biaya kepailitan, imbalan jasa kurator, dan beban pajak. Selain itu dengan dilaksanakannya eksekusi oleh kurator, jika pelunasan piutang kreditor separatis tidak terpenuhi maka dengan sendirinya kreditor separatis akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

---

Bankruptcy has an effect on creditors? receivables fulfillment. The fulfillment of creditors receivables is depends on the preferences of the creditor, and the executor in bankruptcy process. The secured creditor of Security Rights as separate creditor is a creditor who has rights to perform the execution on their own in bankruptcy process. However not all separate creditor using their rights to perform its own execution. Therefore the execution and the split of bankruptcy assets performed by the curator. The execution that performed by the secured creditor of Security Rights as separate creditor, and the execution that performed by the curator is bringing a different legal consequences. Although it has been set out in the law and regulation, it still causes an issue in implementation. The issue is related to the amount of the fulfillment of receivables, and the position of separate creditor if the receivables are not fulfilled. In this thesis, the said issue will be examined by literature study, by analyze the court decision based on law and regulation which related to the bankruptcy and the Security Rights. Using the literature study method, concluded that the receivable fulfillment of Security Rights is depends on the executor in bankruptcy process. Execution by the curator leads to reduce the receivable fulfillment of separate creditor by bankruptcy fee, curator fee, and taxes. If the receivables of separate creditor are not fulfilled, for the deficiency of its receivables, the separate creditor is become a concurrent creditor.

Abstrak :
Penelitian hukum ini membahas mengenai urgensi penghapusan bank sebagai kreditor separatis pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Pailit debitor-nya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta membahas mengenai bagaimana implikasi dari adanya penghapusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normative yuridis dengan bentuk preskriptif, karena penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan bank sebagai kreditor separatis dalam proses PKPU dan Kepailitan, sehingga akan memberikan saran dan solusi dari permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa urgensi dari dilakukannya penghapusan bank sebagai kreditor separatis dalam proses PKPU dan pailit karena begitu banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi bank sebagai kreditor separatis serta hak bank sebagai kreditor separatis yang telah dilindungi oleh KHUPerdata dan juga undang-undang tentang hak jaminan kebendaan lain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu Implikasi dari adanya penghapusan bank sebagai kreditor separatis memberikan dampak bagi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sendiri, kreditor lain debitor, pengurus/curator, dan juga bundle pailit. ......This legal research discusses the urgency of the elimination of banks as separatist creditors in the process of Postponing Debt Payment Obligations or Bankruptcy of their debtors, which is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. And also discusses the implications of elimination of the bank. This research is a normative juridical research with a prescriptive form, because this research will discuss the problems of banks as separatist creditors in the PKPU and Bankruptcy process, so will provide suggestions and solutions to the problems. The results of this research is indicate that the urgency of the elimination of banks as separatist creditors in the PKPU and bankruptcy process is because there are so many problems and obstacles faced by banks as separatist creditors and the rights of banks as separatist creditors which have been protected by the Civil Code and also the law on property security rights are contrary to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. So it is necessary to amend Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. In addition, the implication of the abolition of banks as separatist creditors has an impact on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU itself, other creditors, debtors, administrators/curators, and also the bankruptcy bundle.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada kasus Putusan No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 November 2010 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT. Texplastindo Kemas Industry melakukan Perjanjian Kredit dengan Bank BNI, namun ternyata Objek Jaminan Fidusia Perjanjian Kredit tersebut ternyata disewakan kepada PT. Inti Abadi Karya tanpa sepengetahuan Bank BNI. Sehingga timbul permasalahan bagaimana status hukum objek jaminan fidusia Bank BNI dalam kepailitan PT. Texplastindo Kemas Industry, serta Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bank BNI terhadap objek jaminan fidusianya tersebut. Dengan kesimpulan : Pertama, status hukum objek jaminan fidusia adalah Bank BNI tetap berstatus jaminan atas hutang PT. Texplastindo Kemas Industry dengan hak yang diutamakan daripada hak krediturkreditur lainnya, namun didalamnya terdapat pula hak pengembalian harga sewa yang sudah dibayarkan namun belum dinikmati oleh PT. Inti Abadi Karya. Kedua, upaya hukum Bank BNI adalah mendaftarkan hutang dengan mencantumkan hak istimewanya (jaminan fidusia), untuk kemudian melakukan eksekusi sebagaimana layaknya tidak terjadi kepailitan (sebagai kreditur separatis), dan melaporkan debitur atas pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999, serta pengajuan sebagai kreditur konkuren dalam hal jumlah hutang lebih besar nilainya daripada nilai objek jaminan fidusianya. Saran didalam penelitian ini adalah harus adanya harmonisasi Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Kepailitan, serta efektifitas instansi pelaksana eksekusi jaminan.

---

Abstract
At the Ba;nkruptcy case of Decision No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dated November 1, 2010, by the Commercial Court of Central Jakarta, in which PT. Texplastindo Kemas Industry entered into Loan Agreement with Bank BNI, however, it turned out that the Object of the Fiduciary Security in order to secure the Loan Agreement has been leased to PT. Inti Abadi Karya without the consent of Bank BNI. Therefore, the issues in this research are regarding the legal status of the object of fiduciary security of Bank BNI in the bankruptcy of PT. Texplastindo Kemas Industry, and what are the legal efforts which can be taken by Bank BNI against the object of its fiduciary security. With the conclusion: Firstly, the legal status of object of fiduciary security remains under the entitlement of Bank BNI as the beneficiary of fiduciary securities of PT. Texplastindo Kemas Industry as the collateral of the debt of PT. Texplastindo Kemas Industry with the right of preference over other creditors, however, in it there is also the right over the recovery of rental which has been paid that has not yet been enjoyed by PT. Inti Abadi Karya. Secondly, the legal effort of Bank BNI is to register the debt by stating its right of preference (fiduciary security), to be then executed accordingly in the case of bankruptcy (as creditor with preferred right), and report the debtor for the violation of Article 36 of Fiduciary Security Law No. 42 of the year 1999, as well as the filing of petition as concurrent creditor in the event that the amount of the debt is greater than the value of the object of the fiduciary security. Advices in this research are that there should be a harmony between the Fiduciary Security Law and the Bankruptcy Law, as well as there should be effective institution as the executor of the security.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang ancaman separatis yang ditimbulkan Oleh Gerakan Papua Merdeka terhadap kedaulatan NKRI. Keticlakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat Papua sejak paska penjajahan Belanda menimbulkan keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam pcnycbab munculnya keinginan untuk memisahkan diri tersebut, salah satu yang utama karena masyarakal Papua menganggap bahwa pemerinlah pusat bclum mampu menycjahtcrakan rakyat Papua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain dcskriptif analitis dan penelitian intelijen stratejik. Hasil penelitian ini menyarankan kepacla pcmcrintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Papua dapat mcngancam stabilitas dan kedaulatan NKRI. Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpuasan, marjinalisasi budaya dan sosial, ekplorasi SDA, pelanggaran HAM serta adanya dukungan dari dunia intcmasional. Oleh karena itu pemerintah perlu menerapkan stratcgi kebijakan yang tepat untuk mengeliminir Gcrakan Papua Merdeka. ......This thesis discusses about separatist threat posed by Papua Freedom Movement against sovereignty ot`NKRI. Dissatisfaction felt by the people of Papua from Dutch colonial post raises a desire to secede from The Republic of Indonesia. Various causes emerge of the desire to secede, one of the main because of the Papuan people assume that the central govemment has not been able to provide welfare for the Papuans. This study was a qualitative research with descriptive analysis design and strategic intelligence research. The results of this study suggest to the central government that the dissatisfaction of the Papuans could threaten the stability and sovereignty of the Republic of Indonesia. The desire for secession is emerging as a result of dissatisfaction, social and cultural marginalization, exploration of natural resources, human rights violations and the support from the intemational community. Therefore, govemment needs to implement appropriate policy strategies to eliminate the Papua Freedom Movement.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang bagaimana suatu perdamaian yang disahkan oleh pengadilan niaga mengikat kepada para pihak yang tidak ikut menyetujui perdamaian tersebut, utamanya terhadap kreditor separatis yang tidak hadir dalam rapat pembahasan dan pengambilan keputusan perdamaian, serta terhadap pemegang saham debitor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan hasil penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdamaian yang disahkan oleh pengadilan niaga seharusnya tidak mengikat bagi kreditor separatis yang tidak hadir dalam rapat pembahasan dan pengambilan keputusan perdamaian, namun bersifat memaksa mengikat pemegang saham dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan RUPS.

---

ABSTRACT
This thesis provides an overview of how reorganization plan approved by the commercial court, binding to the parties who have not acceded the plan, primarily to secure creditors who have not attended the discussion meeting and decision making of the plan, as well as the debtor?s shareholders. This research is a qualitative with result of descriptive-analytical research. The result of this research shows of how the reorganization plan approved by the commercial court should not be binding to the secure creditors who have not attend the discussion meeting and decision making of the plan, but it is forced to bind shareholders approval on General Meeting of Shareholders.

Abstrak :
ABSTRAK
ABSTARKPembahasan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan hak-hak kreditor separatis dan pekerja/buruh sebagai kreditor preferen dalam pemberesan harta pailit dengan studi kasus kepailitan PT Jaba Garmindo. Setelah debitor dinyatakan pailit, maka debitor tidak lagi berwenang mengurus harta pailit melainkan sudah menjadi wewenang curator untuk membereskan harta pailit. Dengan adanya harta pailit tersebut, terdapat kreditor-kreditor yang memiliki hak untuk diberikan pembayaran atas piutang-piutangnya. Sebagai perusahaan, pekerja/buruh akan ditarik menjadi kreditor karena dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja PHK , maka mereka berhak untuk mendapatkan pembayaran-pembayaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan . Namun disisi lain, kreditor separatis juga memiliki hak untuk diberikan pembayaran atas piutang-piutangnya yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 UUK-PKPU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah keberlakuan pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan berdasarkan UUK-PKPU dan peraturan-peraturan lain, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pemberesan harta pailit PT Jaba Garmindo telah tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

---

ABSTRACT
TThe discussion in this thesis is the implementation of the secure creditor rights and workers laborers as a preferred creditor in the bankruptcy estate settlement with the case studies of PT Jaba Garmindo bankruptcy. After debtor is declared bankrupt, the debtor is no longer authorized to take care of the bankruptcy asset but it has become a curator authority to settle the bankruptcy asset. Given the bankruptcy asset, there are creditors who have the right to be given a payment on debtor rsquo s debts. As a company, workers laborers will become a creditor because of the presence of Termination PHK , then they are entitled to receive payments in accordance with the provisions of Law No. 23 of 2003 on Manpower Act. On the other hand, the secured creditor also has the right to be given payment for debtor rsquo s debts on the provisions stipulated in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Act UUK PKPU . This research is a descriptive study with normative juridical typology. In this study, the issue of concern is the applicability of Article 95 paragraph 4 of Manpower Act based on UUK PKPU other regulations that have connection with bankruptcy, including the Constitutional Court Decision No. 67 PUU XI 2013. Researchers came to the conclusion that the settlement of PT Jaba Garmindo rsquo s bankruptcy asset was not in accordance with the provisions contained in the legislation relating to bankruptcy because it contradicts the provisions that stipulated in the Constitutional Court Decision No. 67 PUU XI 2013