Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kasus-kasus sengketa tanah yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Gejala ini merupakan konsekuensi logis dari pesatnya peningkatan kebutuhan akan lahan dalam pembangunan. Irian Jaya ternyata tidak bebas pula dari kasus-kasus sengketa tanah dan justru menarik karena banyak terjadi di antara penduduk asli Irian Jaya sendiri. Contoh kasus sengketa tanah yang dibahas ini mengenai dua desa dari penduduk asli Irian Jaya yang hidup di pinggiran kota. Oleh karena itu tulisan ini membahas tentang proses penyelesaian sengketa tanah pada penduduk asli pinggiran kota di Irian Jaya dalam konteks kemajemukan hukum. Manfaat dari tulisan ini adalah mengungkapkan proses penyelesaian sengketa tanah yang tidak hanya dilakukan dengan cara-cara adat yang sudah lazim dikenal dalam masyarakat yang bersangkutan tetapi juga digunakan cara-cara yang datang dari luar masyarakatnya sebagai akibat dari pengaruh yang datang dari kota. Selain itu tulisan ini diharapkan dapat menambah informasi tentang pola penguasaan dan pemilikan tanah adat di Irian Jaya. Fokus tentang proses penyelesaian sengketa tersebut dianalisis dengan menggunakan konsep kemajemukan hukum yang kuat dan kemajemukan hukum yang lemah menurut Griffiths. Sasaran penelitian ini adalah penduduk desa Ayapo dan penduduk desa Yoka di Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya. Penduduk desa Ayapo dan penduduk desa Yoka termasuk penduduk pinggiran kota. Sebagai penduduk pinggiran kota, sudah tentu tidak terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari kota, yang membawa perubahan pula pada proses penyelesaian sengketa tanah. Penelitian yang sifatnya kualitatif ini dilakukan di desa-desa tersebut di atas dengan menggunakan metode perluasan kasus (the extended case method), artinya unsur-unsur lain di luar sengketa tanah dan proses penyelesaiannya seperti letak dan keadaan geografis, asal usul dan perkembangan penduduk, mata pencaharian, pemukiman, kepemimpinan, pola penguasaan tanah, dan dampak pengaruh luar terhadap penguasaan tanah menjadi perhatian pula dari penulis sebagai peneliti. Sedangkan teknik-teknik pengumpulan data ditekankan pengamatan terlibat, wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci; dan wawancara sambil lalu dengan penduduk desa pada umumnya. Sengketa tanah dan proses penyelesaiannya merupakan inti dari tulisan ini. Berkaitan dengan itu dikemukakan alasan/dasar tuntutan dari pihak-pihak yang bersengketa mengenai tanah yang disengketakan sedangkan dalam proses penyelesaian sengketanya, pihak-pihak yang bersengketa menggunakan cara-cara adat yaitu negosiasi/musyawarah, mediasi, rasa kekeluargaan. Pihak-pihak yang bersengketa menggunakan pula prosedur peradilan formal untuk mengesahkan kesepakatan-kesepakatan yang telah diputuskan di lingkungan adat. Peradilan formal (Pengadilan Negeri Jayapura, dan Pengadilan Tinggi Irian Jaya) secara silih berganti telah memenangkan pihak-pihak yang bersengketa. Tetapi ketika sengketa tanah antara pihak yang bersengketa dinaikkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) di Jakarta, seluruh keputusan yang sebelumnya telah memenangkan pihak-pihak yang bersengketa dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi. Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan akan mengadili sendiri sengketa/perkara itu dan sebagai hasilnya dikeluarkanlah keputusan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam sengketa tersebut. Pihak-pihak yang bersengketa lebih baik menyelesaikan saja sengketa itu dengan cara-cara adat yang dilandasi dengan rasa kekeluargaan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan akhirnya berdamai juga pihak-pihak yang bersengketa. Kesimpulan yang dapat ditarik dari inti tulisan ini ialah dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara adat maupun cara-cara yang berlaku resmi di tingkat peradilan pemerintah. Klimaksnya pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memenangkan salah satu pihak yang bersengketa, hanya dianjurkan agar sengketa/perkara itu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat saja secara adat. Buktinya sengketa itu diselesaikan juga secara adat dan akhirnya berdamai juga pihak-pihak yang bersengketa. Tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memutuskan salah satu pihak yang bersengketa sebagai pemenang dan mengembalikan sengketa/perkara itu untuk diselesaikan secara adat saja agar tidak merusak hubungan-hubungan sosial para pihak bersengketa yang telah lama terjalin secara turun temurun yang diistilahkan oleh Nader dan Todd sebagai hubungan multipleks.

Abstrak :
Secara geologi, wilayah Indonesia timur memiliki potensi besar terjadinya proses keterbentukan logam seperti Cr, Ni, Co, Fe, Pt, dan Pd. Kota Sentani Barat merupakan salah satu kota yang terletak di wilayah Indoesia timur dan berpostensi menghasilkan logam, terutama nikel yang terbentuk dari hasil pengayaan mineral pada endapan nikel laterit. Faktor yang menjadikan Sentani Barat berpotensi menghasilkan endapan nikel laterit karena kota ini tersusun dari batuan ultrabasa peridotit dan dunit, serta dilalui jalur tektonik, dan memiliki iklim tropis. Deteksi keberadaan nikel di Sentani Barat dapat dilakukan salah satunya menggunakan metode ground penetrating radar yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetrasi gelombang elektromagnetik dalam mendeteksi keberadaan endapan nikel laterit. Membedakan zona bedrock, limonit, dan saprolit berdasarkan refleksi gelombang elektromagnetik, serta mengetahui sebaran dan volume nikel di Sentani Barat. Penelitian ini akan memperlihatkan bahwa endapan nikel laterit di Sentani Barat tersusun atas zona top soil, saprolit, dan limonit yang setiap zonanya memiliki nilai konstanta dielektrik berbeda dan berpengaruh terhadap respon dari gelombang radar. Hasil dari penelitian ini pun memperlihatkan sebaran nikel dengan nilai kandungan tertinggi pada wilayah ini yaitu lebih dari 5900 ppm yang terletak di zona saprolit dan persebarannya ke arah baratlaut dengan volume sebesar 1.634.300 m3. ......Geologically, Eastern Indonesia has enormous potential for the mineralization process to form magnetic minerals such as Cr, Ni, Co, Fe, Pt, and Pd. West Sentani is one of the potential cities that preserved magnetic minerals, especially nickel due to the composition of the rocks by ultramafic rocks (peridotite and dunite), also passed by tectonic pathways. To detect the nickel laterite deposits, we can use ground penetrating radar methods. This method applies electromagnetic waves to detect the contrast of electrical properties in nickel laterite deposits. The goal of this research is to analyze the electromagnetic wave’s penetration for determining nickel laterite deposits. Distinguish nickel laterite’s profile (bedrock, saprolite, limonite, top soil) based on electromagnetic wave’s response on radargram. Determine nickel distribution and nickel resource estimation in West Sentani. This research will show the nickel laterite profile in West Sentani consists of top soil, limonite, and saprolite. Every profile or zone has a different relative dielectric permittivity (RDP), so it affects the response of electromagnetic waves. The result also shows the nickel distribution which has the highest value of more than 5900 ppm located on the saprolite zone and heading northwest with resource estimation around 1.634.300 m3.

Abstrak :
Secara keseluruhan karya ini mengkaji variabel perubahan institusi kepemimpinan adat dan kerusakan hutan. Tujuannya menjelaskan bahwa kerusakan hutan terjadi sebagai akibat dari perubahan institusi kepemimpinan adat. Selain data mengenai luas dan tingkat kerusakan serta penyebabnya, beberapa kajian tentang pengelolaan hutan pada masyarakat di pedesaan dipelajari untuk memberi sintesa bagi kajian ini. Berdasarkan itu, masalah yang ditelusuri adalah bagaimana dampak perubahan pranata kepemimpinan adat terhadap kelestarian hutan. Pemikiran mendasar untuk kajian ini adalah runtuhnya pranata kepemimpinan adat beralabat pengrusakan hutan. Kasus diambil pada masyarakat adat Sereh dan Ajau Sentani Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Irian Jaya. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan dari Koetjaraningrat, institution menurut Uphoff, konflik menurut Tod dan Nader, struktur sosial, perubahan sosial dan kebudayaan menurut Suparlan dipakai untuk mengarahkan penjelasan. Selain itu, teori ekosistem versi budaya Geertz dan teori fungsionalisme perspektif perubahan Brown melengkapi konsep-konsep tersebut untuk menjelaskan bahwa berubahnya pranata kepemimpinan adat mengakibatkan hutan rusak. Metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara serta studi kepustakaan relevan untuk menjaring data-data. Temuan lapangan menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan adat atau keondofolo-an secara ketat teratur di dalam suatu susunan peran-peran dari perangkatnya. Keteraturan itu saling terkait secara mutual (saling mengisi dan saling mempengaruhi). Keteraturan ini berkontribusi kepada kelestarian hutan. Warga komunitas adat taat pada norma atau aturan adat. Mereka takut untuk melanggar norma atau aturan karena norma atau aturan itu bersifat religius magis. Sebuah ke-ondofolo-an adalah (1) komunitas yang berdaulat secara sosial politik; (2) personifikasi dari kekuatan supra natural; (3) kepranataan dan kelembagaannya tersusun rapih; (4) prinsip timbal balik atas hak dan kewajiban dari pimpinan dan warga terpaut secara mutual; (5) memiliki pranata pengelola sumberdaya alam secara lestari; (6) mentransmistikan pengetahuan tradisional secara ketat pada generasi; (7) kesatuan orang yang menguasai suatu wilayah (8) saling hubungan secara genealogis sebagai, satu lineage. Sistem ke-ondofolo-an dapat di1ihat sebagai satu bangunan yang kuat. Sehingga pemiliknya (warga Sentani) merasa terlindung dan aman di dalamnya. Berubah atau runtuhnya sistem itu, maka perangkat yang terkait secara mutual menjadi berubah. Kondisi ini diikuti oleh konflik intern, saling tidak percaya antara pemimpin dan warganya. Akibatnya, terbuka peluang besar pada pengrusakan hutan. Karena orang asli sendiri telah terbiasa untuk tidak boleh menebang hutan di lereng gunung apalagi hutan tersebut dilarang secara adat, maka pendatanglah yang dianggap bisa diijinkan memanfaatkannya. Jadi, hutan rusak karena ijin pemanfaatan dari orang asli pada pendatang. Berubahnya kewibawaan ondofolo di mata warga menyebabkan warga semakin surut kepercayaannya pada pengayoman pemimpinnya. Mereka bertindak melespaskan tanah hutan pada pendatang tanpa diketahui pimpinan adat. Faktor ekonomi memegang peranan penting. Selain mendorong mereka bertindak, faktor ini paling utama dalam menciptakan hubungan fertikal dan horisontal sehingga sistem ke-ondofolo-an itu senantiasa hidup. Dengan adanya perubahan yang terjadi, sistem hubungan ekonomi mereka menjadi rusak. Pengaruh luar merubah sistem adat mereka secara langsung, selain itu merangsang warga ke-ondofolo-an untuk melakukan perubahan secara intern terhadap pola hidup mereka. Kerusakan hutan bertitik balik dengan perubahan pranata kepemimpinan adat. Pranata kepemimpinan adat digerogoti oleh agama dan pemerintahan desa. Saya melihat hal ini karena pada masyarakat ini secara adat ternyata sarat dengan pranata adat termasuk pranata pengelolaan sumberdaya alam. Karena saratnya pranata adat maka dengan mudah pranata adat tersebut terdesak oleh intervensi nilai luar sebagai bukti dikontraskannya nilai modern dengan yang tradisional. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa rusaknya hutan adalah karena kebudayaan orang Sentani yang sarat dengan nilai kearifan lingkungan itu berubah sehingga tindakan orang asli melepaskan atau menjual tanah hutan sebagai akibat dari konflik intern yang ditimbulkannya. Dimana konflik intern terjadi karena kewibawaan pimpinan adat yang dipanuti jatuh di mata warganya. Alternatif untuk memberi jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi, termasuk problema kerusakan hutan yang terbesar adalah: bagaimanakah memberi porsi dan wewenang yang lebih kepada penduduk setempat dalam meningkatkan harkat dan kesejahteraan. Pemberian akses yang memadai bagi mereka untuk melaksanakan secara mandiri institusi kepemimpinannya, sejauh tidak menyimpang jauh dari aturan-aturan pemerintah daerah yang berlaku.

Abstrak :
Sampai saat ini hampir tidak satupun wilayah di Indonesia yang tidak mengenal konflik, baik dari konflik yang sifatnya Un Manifest (belum muncul ke permukaan) maupun konflik yang Manifest (sudah menjadi konflik terbuka). Di daerah Sentani dapat terlihat bahwa implikasi teoritis dan praktis dari saling pengaruh antara hukum negara (nasional) dan hukum adat (lokal) mengakibatkan konflik tanah adat antara sesama komunitas adat Sentani, antara warga dan pendatang, antara warga dan pemerintah, antara pemerintah setempat dengan pemerintah yang lebih besar (tinggi). Konflik yang terjadi di daerah Sentani merupakan konflik laten maupun konflik kekerasan yang kapan dan dimanapun dapat muncul kembali. Penelitian ini difokuskan kepada jenis-jenis konflik, akar penyebab pemicu konflik, sumber-sumber penyebab konflik, bentuk dampak dari konflik serta langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Di dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sebagai prosedur yang tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dari individu serta organisasi secara holistik (utuh). Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yakni menggambarkan tanah adat dan potensi konflik yang terjadi antara masyarakat adat Sentani, masyarakat adat Sentani dan pendatang maupun masyarakat dan pemerintah serta pemerintah dan pemerintah di daerah Sentani dengan desain penelitiannya adalah studi kasus. Dengan adanya konflik atau sengketa tanah adat memungkinkan pandangan-pandangan yang selama ini dianggap baik, diperdebatkan kembali sehingga muncul pandangan baru. Hal yang tebih penting lagi yaitu untuk menguji gagasan dan nilai kinerja kelompok institusi-institusi yang ada dalam masyarakat adat Sentani sehingga penanganan konflik atau sengketa yang dilaksanakan selama ini secara sadar dan pemecahannya dapat diterima oleh semua pihak, dapat memberikan sumbangan yang berupa pola-pola atau pegangan-pegangan baru dalam penyelesaian konflik atau sengketa di daerah Sentani. Akibat adanya konflik-konflik tanah adat tersebut memunculkan dampak konflik negatif dan konflik positif di daerah Sentani yang menjadi ancaman bagi keberlanjutan kehidupan komunitas lokal itu sendiri antara lain : retaknya hubungan sosial, terhambatnya fungsi sosial masyarakat, dan rapuhnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan pada masyarakat Sentani, adanya inovasi (pembaharuan) dan perkembangan-perkembangan dari kebudayaan lokal (adopsi) serta pranata sosial di dalam komunitas adat Sentani itu sendiri maupun pemerintah Kabupaten Jayapura. Karena itu disimpulkan bahwa akar penyebab konflik tidak berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait sehingga diperlukan pola penyelesaian yang harus dilakukan sesegera mungkin dan secara cepat, menyuluruh serta terpadu (komprehensif) di dalam komunitas adat Sentani (struktur dan sistem adat) maupun di pihak pemerintah (mengimplikasikan kepentingan-kepentingan adat setempat) dengan memperhatikan faktor-faktor yang saling terkait tersebut. (VI Bab, xxiv, 303 Halaman, 3 Tabel, 1 Peta, 4 Bagan, 3 Foto, Bibliografi : 58 Buku, 4 Peraturan Pemerintah, 2 Tesis, 2 Skripsi, 7 Makalah, 3 Jurnal, 2 Lampiran)

Abstrak :
ABSTRAK
Sungai-sungai di Papua pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi fisik,sehingga sering terlihat keruh secara alami, karena tersuspensi oleh lumpur tanah dan material lainnya, sehingga kualitas air secara fisik dari warna dan tingkat kekeruhannya dapat dikatakan berkualitas buruk. Hal ini diperparah lagi dengan adanya aktivitas manusia yang mengubah penutup tanah di daerah aliran sungai (DAS). Penelitian ini dilakukan di DAS Sentani Papua, yang fokus penelitiannya di Sub DAS Jembatan II, Flafouw dan Belo. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh perubahan penggunaan tanah terhadap kualitas air pada tahun 2005-2013 serta megetahui prakiraan kualitas air pada priode waktu 2025. Metode yang digunakan adalah analisis spasial dan temporal berbasis sistem informasi geografi (SIG) dengan dasar citra Landsat 7 ETM sebagai basis perolehan data sekunder tentang penggunaan tanah. Survey untuk mengambil sampel air pada muara setiap Sub DAS yang dikaji, kemudian sampel air dianalisis dilaboratorium guna memperoleh informasi tentang kualitas air, yang baku mutunya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, selanjutnya dilakukan penentuan status mutu air dengan metode STORET sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial deskriptif kuantitatif dan analisis sistem dinamik. Hasil penelitian menunjukan parameter kualitas air yang melewati baku mutu di ketiga Sub DAS adalah Total Suspended Soild (TSS) dan Posfat (PO₄), sedangkan Nitrat (NO₃) tidak melewati baku mutu yang ditetapkan berdasarkan kelas I. Status mutu air menunjukan Sub DAS Jembatan II, Flafouw, dan Belo telah tercemar dengan kondisi cemar rigan. Penggunaan tanah yang menyumbang beban pencemaran Total Suspended Soild (TSS) dan Posfat (PO₄) paling besar adalah permukiman, kebun/ perkebunan, tanah terbuka, dan semak belukar. Berdasarkan hasil simulasi model kualitas air menunjukan adanya kecenderugan parameter Total Suspended Soild (TSS), Posfat (PO₄) di ketiga Sub DAS akan terus meningkat mulai dari awal simulasi sampai akhir simulasi (2005-2025) yang nilainya melewati baku mutu. Sedangkan Nitrat (NO₃) akan terus meningkat tetapi tidakmelewati baku mutu.

---

ABSTRACT
The rivers in Papua in general is influenced by the physical condition, so often seen naturally turbid because of suspended mud soil and other materials, so that the physical water quality of the color and turbidity levels can be said to be of poor quality. This is reinforced by the presence of human activity that alters land cover in the watershed (DAS). This research was conducted in the watershed Sentani Papua, the focus of his research in Sub-watershed JembatanII, Flafouw and Belo. The purpose of the study to determine the effect of land use change on water quality in the years 2005-2013 and forecasts know water quality in the period of time in 2025. Methods used are based on the analysis of spatial and temporal geographic information systems (GIS) on the basis of Landsat 7 ETM imagery as a base acquisition secondary data on land use. Survey to take water samples at the mouth of each sub-watershed were assessed, then the water samples were analyzed at the lab in order to obtain information about water quality, the quality standard based on Government Regulation No. 82 of 2001, then performed the determination of water quality status with STORET method in accordance with the Decree of the Minister state of the Environment No. 115 of 2003. analysis used in this research is descriptive quantitative analysis of spatial and dynamical systems analysis. The results showed the water quality parameters that pass the quality standard in three sub-watersheds are TSS and PO ₄, whereas NO ₃ does not pass quality standards established by class I. Status of water quality showed sub watershed Bridge II, Flafouw, and Belo have been contaminated with the condition blackened Rigan . Land use accounts for TSS pollution load and PO ₄ most of it is residential, farm / plantation, open land, and shrubs. Based on the simulation results showed the presence of the water quality model parameters kecenderugan TSS, PO ₄ in the third sub-watershed will continue to increase from the beginning of the simulation until the end of the simulation (2005-2025) whose value is passed quality standards. While NO ₃ will continue to increase but did not pass pass qualitystandards.