Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Mahasiswa di perguruan tinggi menemui tantangan maupun kemunduran akademik sehari-hari yang harus mereka hadapi. Tantangan dan kesulitan akademik di perguruan tinggi berbeda dari jenjang pendidikan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan perspektif Self-Determination Theory dan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kontribusi dari motivasi external regulation, introjected regulation, identified regulation, dan motivasi intrinsik dalam memprediksi academic buoyancy. Sampel penelitian adalah 463 mahasiswa S1 Universitas Indonesia perempuan = 75. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis statistik Regresi Berganda. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur motivasi yakni menggunakan The Academic Self-Regulation Scale Vansteenkiste, Sierens, Soenens, Luyckx, Lens, 2009, sedangkan untuk mengukur academic buoyancy digunakan alat ukur Academic Buoyancy Scale Martin Marsh, 2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi introjected regulation, maka semakin rendah academic buoyancy. Selain itu, semakin tinggi motivasi identified regulation dan motivasi intrinsik, maka semakin tinggi pula academic buoyancy. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa motivasi yang berasal dari dalam diri individu dapat memprediksi perilaku yang adaptif dalam menghadapi tantangan dan kemunduran akademik sehari-hari. ...... College students meet academic challenges and setbacks on a daily basis that they have to face. Those academic challenges and difficulties are different than the previous education levels. This research is using Self Determination Theory perspective and aimed to examine the contibution of motivation external regulation, introjected regulation, identified regulation, and intrinsic motivation to predict academic buoyancy. The sample of this study is 463 undergraduate college students in University of Indonesia female 75 The research method of this study is quantitative method, with statistical analyses of Multiple Regression. The measurement of motivation was using The Academic Self Regulation Scale Vansteenkiste, Sierens, Soenens, Luyckx, Lens 2009, and the measurement of academic buoyancy was using Academic Buoyancy Scale Martin Marsh, 2008. The results indicate that the higher introjected regulation, the lower academic buoyancy. Furthermore, the higher identified regualtion and intrinsic motvation, the higher academic buoyancy. The implication of this study is that intrinsic motivation which derived from within oneself can predict adaptive behavior in the face of everyday academic challenges and setbacks.

Abstrak :
Indonesia is a former Dutch colony which declared its independence on August 17, 1945. However, it was not internationally recognised until December 27, 1949, when the Netherlands formally transferred the sovereignty of the Dutch East Indies to a new political entity called ‘Indonesia’ at the Round Table Conference in the Hague. This occasion marked the political union of all diverse kingdoms and regional communities spread over the Indonesian archipelago. This step has been frequently associated with the global spirit of many other countries around the world to gain independence from Western colonisers and with the international principle of self-determination. However, the relationship between the central government in Java and some regional communities has been fluctuating for decades after the independence. This paper examines three conflicts over the rights of self-determination in in three areas in Indonesia by reflecting on the historical background of Indonesia’s struggle for self-determination. Besides that, it also seeks to demonstrate the way Indonesia’s integrity has been negotiated to accommodate internal and external forces to achieve self-determination from international law perspective. Furthermore, this paper also contributes to the scholarly discussion on the concept of self-determination and the conflicts that it caused in Indonesian context, while also proposing some insights into the efforts to preserve Indonesia’s unity and integrity for years to come.

Indonesia adalah sebuah negara bekas jajahan Belanda yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Indonesia baru diakui secara internasional pada tanggal 27 Desember 1949 ketika Belanda secara formal menyerahkan kedaulatan negeri Hindia- Belanda kepada entitas politik baru yang disebut ‘Indonesia’ di dalam Perundingan Meja Bundar yang diadakan di Den Haag. Peristiwa ini menyatukan secara politis berbagai kerajaan dan komunitas lokal di seantero nusantara. Peristiwa ini pun dianggap sebagai implementasi dari semangat global anti penjajahan asing dalam bingkai hukum self-determination. Namun demikian, hubungan antara pemerintah pusat di Jawa dengan wilayah-wilayah tertentu mengalami dinamika dalam bentuk konflik yang terjadi selama beberapa dekade. Tulisan ini ditujukan untuk mengkaji latar belakang dari tiga konflik yang berhubungan dengan hak selfdetermination dan cara Indonesia bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan self-determination, baik internal maupun ekternal, ditinjau dari sudut padang hukum internasional. Kajian ini diharapkan dapat menambah pemahaman teoritis tentang konflik terkait self-determination dan upaya penyelesaiannya dalam rangka mempererat persatuan dan integritas bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang legal standing masyarakat adat yang belum atau tidak ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum melalui peraturan daerah (perda) karena menjadi masalah tentang bagaimana dapat membuktikan kedudukan hukumnya di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara ketika memperjuangkan tanah ulayat. Sebagaimana yang penulis teliti pada putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 584 tahun 2022 yang pada pokoknya menegaskan bahwa legal standing Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dibuktikan secara hukum melalui Perda yang merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis dimana teori teori hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah putusan hakim. Sebagai simpulan terdapat perbedaan pendapat antara penetapan ketua pengadilan TUN yang harusnya jadi pintu masuk masyarakat adat lolos dismissal sebagai kesatuan MHA dengan majelis hakim yang mengadili perkara sengketa yang berkesimpulan masyarakat adat harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan Perda. Kemudian bagi masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan Perda dapat menggunakan pasal 6 ayat 2 Perma No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai dasar pelaksana “self determination” (menentukan nasib sendiri) untuk pembuktian legal standing sebagai kesatuan MHA. Masyarakat Adat harus menyusun bukti bukti dalam gugatan tentang unsur unsur syarat kesatuan MHA sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Perma No 2 Tahun 2016 untuk selanjutnya dibuktikan dan diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi tidak perlu harus ada Perda. ......This thesis discusses the legal position of indigenous peoples who have not been or have not been established as a legal community unit through regional regulations (perda) because it becomes a problem of how to maintain their legal standing before the State Administrative Court when fighting for communal land. As the author examines the cassation decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 584 of 2022 which in essence emphasizes that the legal position of Indigenous Peoples (MHA) must be legally proven through a Regional Regulation which refers to the provisions of Article 67 paragraph (1) and (2) of the Forestry Law Number 41 of 1999. The form of research used is normative legal research with descriptive analytical methods where legal theories are used as an analytical knife in dissecting judge's decisions. For example, there is a difference of opinion between submitting the head of the TUN court which should be so that the entrance of indigenous peoples passes dismissal as an MHA Association and the panel of judges adjudicating lawsuits that conclude that indigenous peoples must first obtain recognition from a regional regulation. Then for indigenous peoples who have not received regional regulation recognition, they can use article 6 paragraph 2 of Perma No. 2 of 2016 concerning Guidelines for Proceeding in Disputes on Determining Development Locations for the Public Interest in the State Administrative Court as the basis for implementing "self-determination" to prove legal standing as a unit MHA. Indigenous peoples must compile evidence in a lawsuit regarding the elements of the MHA unitary requirements as stipulated in Article 6 2 Perma No 2 of 2016 to be further proven and tested at the State Administrative Court, so there is no need for a regional regulation.

Abstrak :
"When can a group legitimately form its own state? Under international law, some groups can but others cannot. But the standard is unclear, and traditional legal analysis has failed to elucidate it. In The Theory of Self-Determination, leading scholars chart new territory in our theoretical conception of self-determination. Drawing from diverse scholarship in international law, philosophy, and political science, they attempt to move beyond the prevailing nationalist conceptions of group definition. At issue are such universal questions as, when does a group qualify as a 'people'? Does history matter? Or is it a question of ethnic status? Are these matters properly solved by popular vote? Anchored in modern analytical political philosophy but with implications for a wide range of scholarship, this volume will prove essential for scholars and practitioners of international law, global justice, and international relations"--

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kemerdekaan Negara Kosovo ditinjau dari segi Hukum Internasional. Permasalahan hukum internasional yang akan dibahas adalah Pertama, mengenai hak penentuan nasib sendiri (right of self-determination), yang dalam skripsi ini akan ditunjukkan bahwa kemerdekaan Kosovo menunjukkan bahwa bangsa Kosovo-Albania merupakan pemegang hak penentuan nasib sendiri ini. Kedua, intervensi militer NATO yang dalam skripsi ini akan dibahas mengenai status hukumnya menurut ketentuan hokum internasional, dan Ketiga, adalah mengenai implikasi dari kemerdekaan Kosovo, yaitu terkait teori pengakuan. Kata Kunci : Hak Penentuan Nasib Sendiri, Intervensi Militer, Pengakuan.

---

The focus of this study is the Independence of Kosovo from International Law?s Perspective. The problems of international law that will be discussed are; First, Right of self-determination, which will be shown that Kosovo independence indicated that the nation of Kosovo-Albania was the holder of right of self-determination, Second, the military intervention of NATO, which will be discussed the legality of NATO?s military intervention according to the provisions in international law, and Third, the implication of Kosovo independence, which is related to the theory of Recognition in international law. Keywords: Right of Self-Determination, Military Intervention, Recognition.

Abstrak :
ABSTRAK
Keterlibatan siswa dalam belajar meliputi 3 dimensi yaitu, dimensi perilaku, emosi, dan kognitif. Seberapa tinggi tingkat keterlibatan yang siswa miliki dalam belajar sangat memengaruhi keberlangsungan kehidupan akademis mereka. Menurut Self-Determination Theory, dukungan kemandirian dari guru dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Namun hal tersebut diragukan oleh beberapa peneliti apakah bisa diterapkan pada budaya kolektivis. Peneliti melakukan penelitian pada 153 siswa kelas X SMA di Depok, dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara dukungan kemandirian dari guru dan keterlibatan siswa dalam belajar. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi dukungan kemandirian dari guru, maka semakin tinggi pula keterlibatan siswa dalam belajar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Self-Determination Theory mengenai dukungan kemandirian dapat diaplikasikan di Depok, Indonesia yang berbudaya kolektivis.

---

Abstract
Student engagement encompasses three dimensions; there are behavioral, emotional, and cognitive engagement. The higher the level of student engagement has greatly influenced the sustainability of their academic life. According to Self-Determination Theory, autonomy support from teacher can enhance student engagement. But, a number of researchers have doubted whether it can be applied in collectivist cultures. Researcher did a research to 153 of 10th grade students in Depok, and the result showed that there was significant and positive relationship between autonomy support from teacher and student engagement. It means the higher autonomy support which was perceived by student, the more the student engage. The result also showed that Self-Determination Theory about autonomy support can be applied in Depok, Indonesia which is collectivistic culture.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini fokus kepada pembahasan mengenai persoalan bangsa Kurdi sebagai kelompok minoritas di Timur Tengah. Permasalahan yang diteliti di dalam tesis ini yaitu kepentingan bangsa Kurdi pada konflik yang melanda Suriah sejak 2011 lalu serta bagaimana strategi yang ditempuh untuk merealisasikan kepentingannya. Teori yang digunakan antara lain basic human needs theory, self-determination theory, serta Communalism. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta pengambilan data dengan metode library research dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah kepentingan dari bangsa Kurdi terutama bangsa Kurdi Suriah yaitu mendirikan pemerintahan otonomi di Suriah berbentuk federasi serta berlandaskan nilai-nilai demokrasi yang dapat menunjang hak-hak kaum Kurdi di Suriah. Sementara strategi yang ditempuh kelompok Kurdi Suriah terutama dari PYD yaitu memanfaatkan kondisi instabilitas politik Suriah dengan mendeklarasikan pemerintahan otonomi di Rojava, mendeklarasikan The Social Contract sebagai landasan pemerintahan, menguasai sumber daya alam dan melakukan ekspansi wilayah, aliansi dengan Amerika Serikat dan Rusia, serta memanfaatkan media sosial dan internet untuk menyebarkan propaganda. Penelitian juga menemukan bahwa fragmentasi yang terjadi di antara bangsa Kurdi di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap perkembangan politik bangsa Kurdi di Suri

---

ABSTRACT
This thesis focused on discussions about the problems of the Kurds as a minority group in Middle East. The problems examined in this thesis are the interests of the Kurds especially in Syria in the Syrian conflict since 2011 and how the strategies pursued to realize their interests. Theories used include the basic human needs theory, self-determination theory, and Communalism. This thesis used a qualitative method with a descriptive approach and data collection using the library research method and interview. The results of this study are the interest of the Syrian Kurds is to establish an autonomous government in Syria in the form of a federation and based on democratic values that can support the rights of Kurds in Syria. While the strategies pursued by the Syrian Kurdish groups, especially from PYD, is to take the advantages of the Syrian political instability conditions by declaring an autonomous government in Rojava, declaring The Social Contract as the foundation of the government, controlling natural resources and expanding regions, alliances with the United States and Russia, and utilizing the media social and internet to spread propaganda. The study also found that the fragmentation of the Kurds in the Middle East greatly influenced the political development of the Kurds in Syria

Abstrak :
Tesis ini membahas isu hak Self-determination yang digaungkan oleh Organisasi Papua Merdeka (atau yang dikenal sebagai OPM) dengan mengatasnamakan rakyat Papua Barat. Isu tersebut kembali menjadi sorotan pada Desember 2018, di mana OPM menembak para karyawan PT. Istaka Karya. Kehadiran hak selfdetermination dalam hukum internasional merupakan sebuah kesempatan bagi negara-negara yang terjajah untuk menjadi memperoleh kemerdekaan. Namun, pada perkembangannya, pelaksanaan hak self-determination tidak lagi dalam konteks dekolonisasi. Pergeseran makna dan tujuan ini sebabkan adanya perkembangan hukum internasional yang dipengaruhi oleh kasus internasional. OPM sejak kemunculannya di tahun 1965, terus gencar menyampaikan tuntutan tuntutan tersebut melalui teror dan hadir dalam forum internasional untuk meraih simpati internasional.

---

This thesis calls for the issue of the right of self-determination which echoed by Free Papua Movement (also known as OPM) on behalf of the West Papua people. The issue re-highlighted on December 2018, where the OPM shot the employees of PT. Istaka Karya. The presence of the right of self-determination in international law is an opportunity for colonized people to obtain its independence. However, the exercise of the right of self-determination is no longer in the context of decolonization. This shift in meaning and purpose is due to the development of international law that influenced by international cases. OPM since its emergence in 1965, continues to aggressively conveyed their demand through terror and present in international forums in order to gain the international sympathy.