Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas tentang upaya dari sineas film nasional untuk meningkatkan kualitas dari film yang tayang di bioskop Jakarta pada tahun 1950 hingga 1965. Film Indonesia pada tahun 1950 memiliki permasalahan terhadap rendahnya kualitas film nasional yang ditayangkan. Rendahnya kualitas film nasional dilatar belakangi oleh peralatan produksi yang masih sederhana, kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam film, kurangnya promosi terhadap film dan kurangnya kerjasama antara sineas serta pemerintah untuk membangun citra film nasional. Contoh permasalahan terhadap kualitas film adalah sinematografi dan alur cerita yang kurang baik. Rendahnya kualitas film Indonesia mendorong terjadinya dominasi terhadap film-film impor di bioskop besar Jakarta dan menarik minat penonton terhadap film impor seperti film Hollywood, India dan Cina yang tayang di bioskop kelas I dan II. Merasa berada di posisi yang sulit karena film nasional berada di bioskop kelas II dan III dengan target pasaran yang masih rendah, beberapa sineas Indonesia mulai berupaya untuk meningkatkan kualitas film yang mereka produksi. Upaya tersebut berupa revitalisasi terhadap produksi, promosi dan penayangan film, membangun kerjasama antar sineas dalam menyelenggarakan acara apresiasi Festival Film Indonesia. Upaya tersebut kemudian berhasil membawa dampak yang cukup besar, seperti masuknya film Lewat Djam Malam, Harimau Tjampa dan Tarmina kedalam Festival Film Asia Tenggara. Artikel ini disusun menggunakan metode sejarah, dengan pengumpulan data berupa arsip, surat kabar sezaman, buku dan jurnal artikel, yang diperoleh melalui Sinematek Indonesia, Perpustakaan Nasional dan melalui arsip online.

---

This article discusses the efforts of the national film sineas to intensify the quality of films shown in Jakarta cinemas from 1950 to 1965. The Indonesian movie in 1950 had problems with the low quality of national movies being screened. The low quality of national movies is caused by simple production equipment, lack of experienced human resources in film, lack of promotion of films and lack of cooperation between filmmakers and the government to build a national movies image. Examples of problems with movie quality are poor cinematography and storylines. The low quality of Indonesian movies encourages the dominance of imported movies in big cinemas of Jakarta and attracts audiences' interest in imported movies such as Hollywood, Indian and Chinese movies that are shown in class I and II cinemas. Feels that they are in a difficult position because national movies are in class II and III cinemas with a low target market, several Indonesian filmmakers have begun to try to improve the quality of the movies they produce. These efforts are in the form of revitalizing movies production, promotion, screening and building cooperation between filmmakers in organizing the Indonesian Film Festival appreciation event. These efforts then succeeded in having a considerable impact, such as the inclusion of the movies Through Djam Malam, Harimau Tjampa and Tarmina into the Southeast Asian Film Festival. This article was compiled using the historical method, with data collection in the form of archives, contemporary newspapers, books and journal articles, which were obtained through Sinematek Indonesia, the National Library and online archives."

"Kebijakan pemerintah kolonial terhadap perfilman di Hindia Belanda tergantung kepada satu hal. Yaitu, semakin menguatnya penonton pribumi memasuki pasaran perfilman, dalam arti pengkonsumsi bentuk film. Bila film-film itu secara _nuansa_ dapat memberikan hasil relatif positif terhadap pemerintah kolonial tentulah kebijakan pemerintah kolonial tidak akan mengutak-katik keberadaan bentuk perfilman ini. Yang terjadi adalah, penonton pribumi yang ketika itu menjadi penonton aktif di bioskop banyak mengkonsumsi film-film keluaran Hollywood yang jelas-jelas memperlihatkan kebrutalan orang barat, ketidak efektifan hukum yang dipergunakan. Kesemuanya ini jelas-jelas akan mengaburkan pandangan orang pribumi terhadap orang barat. Citra yang kemudian ditakutkan oleh pemerintah kolonial adalah orang pribumi melihat orang baratbukan sebagaimana yang telah diracik oleh pemerintah kolonial dengan ujudnya menjadikan orang barat orang nomor satu di Hindia Belanda yang secara tak tertulis menyiratkan bahwa orang baratlah yang harus dicontoh dalam hidup sehari-hari orang pribumi. Ketidak sinkronan ini menyebabkan pemerintah kolonial mengambil kebijakan. Kebijakan menghentikan masuknya film import amat mustahil, karena bentuk hiburan film ketika itu bisa dikatakan menjadi mata pencaharian cukup baik bagi beberapa orang Belanda dan Indo Belanda. Untuk itulah pemerintah kolonial mengambil dua kebijakan. Pertama, kebijakan memperketat jaringan perluasan pemutaran film import. Ini ditempuh dengan pembentukan komisi sensor serta hak dan wewenang anggota komisi sensor. Sayangnya, komisi sensor ini tidaklah terikat dengan lembaga apapun dalam birokrasi kolonial. Sehingga anggota komisi sensorpun tidak bertanggung jawab secara formal terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin dengan direvisinya beberapa kali kebijakan pemerintah kolonial akan komisi sensor film ini. Kebijakan kedua adalah membantu dasar hukum peredarannya serta menyokong fasilitas pembuatannya. Namun konsekuensi yang harus dibuat adalah film-film produksi di Hindia Belanda haruslah dapat menyiratkan pula bagaimana rendahnya moral dan tidak taatnya orang pribumi dengan hukum yang ada. Hal ini dikaitkan dengan keinginan pemerintah kolonial untuk menyemakan citra buruk orang barat dalam fil Genre Hollywood dengan film produksi dalam negeri. Kondisi inilah yang tidak disadari oleh pemerintah Indonesia setelah tampuk kedaulatan diakui oleh seluruh bangsa di muka ini. Jadilah kemudian persinggungan yang ada adalah monopoli film dalam kerangka mengindonesiakan film Indonesia. Bukan berupaya memberikan alternatif citra lain terhadap film-film buatan dalam negeri."

"ABSTRAKRevolusi Kebudayaan Cina 1966-1976 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Cina. Revolusi Kebudayaan adalah kebijakan yang dicetuskan oleh Mao Zedong ??? . Mao mencetuskan Revolusi Kebudayaan ini untuk menghilangkan pengaruh Kapitalis di Cina, Berdasarkan dinamika yang terjadi dalam peristiwa ini maka sering kali digunakan menjadi latar di berbagai film Cina. Salah satu film yang mengambil latar pada saat Revolusi Kebudayaan adalah film Sh?nzh?sh Zh? Li n Under The Hawthorn Tree . Film ini menceritakan kisah cinta seorang gadis bernama Zhang Jingqiu, dan pemuda bernama Sun Jianxin pada masa Revolusi Kebudayaan. Penelitian ini berusaha mencari korelasi apa saja aspek simbol dan kebijakan apa yang muncul sebagai cerminan Revolusi Kebudayaan. Selain itu bagaimanakah aspek-aspek tersebut mencerminkan Revolusi Kebudayaan dalam film.

---

ABSTRACTThe Chinese Cultural Revolution 1966-1976 was one of the most important events in Chinese history. The Cultural Revolution is a policy initiated by Mao Zedong ??? . Mao sparked this Cultural Revolution to eliminate the influence of Capitalists in China. Based on the dynamics of this event, it is often used as a backdrop for various Chinese films. One of the films that took place during the Cultural Revolution was the Sh?nzh?sh Zh? Li n Under The Hawthorn Tree film. The film tells the love story of a girl named Zhang Jingqiu, and a young man named Sun Jianxin during the Cultural Revolution. This research seeks to find out what correlation aspects of symbols and policies emerge as a reflection of the Cultural Revolution. In addition, how these aspects reflect the Cultural Revolution in the film. "

"Hollywood dapat bertahan hingga hampir satu abad lamanya baukan dengan perjalanan sejarah yang mulus saja. Jatuh bangun industri film dari dekade ke dekade tidak membuat para pengusaha film di Hollywood menyerah, melainkan membuat mereka semakin kuat dan terus berusaha memperbaiki diri hingga dampai dipuncak. Holywood adlah kisah sukses perjuangan panjang untuk menjadi yang terbaik. Salah satu masalah besar yang muncul dan mengancam kelangsungan industri film Hollywood terjadi pada pasca Perang Dunia II. Masyarakat Amerika Serikat mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan membuat daya beli jadi semakin tinggi. Namun perkembangan tersebut berbanding terbalaik dengan pemasukan yang didapat Hollywood. Animo masyarakat untuk menonton film di bioskop-bioskop semakin menurun pada akhir tahun 1940-an hingga decade 1950-an. Keadaan tersebut memaksa pengusaha bioskop untuk gulung tikar dan membuat panic studio-studio di Hollywood karena bisnis yang mereka jalani semakin menunjukkan grafik menurun. Hal ini diperparah dengan dakwaan praktik monopoli terhadap delapan studio bear Hollywoodyang membuat mereka harus melepaskan jaringan bioskop dan tidak lagi menggunakan sistem studio yang bercirikan integrasi vertical yang merupakan pondasi industri mereka selama ini."