Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Service Engineering (SE) dipahami sebagai framework untuk menciptakan inovasi service dalam pengembangan aplikasi Teknologi Informasi melalui pendekatan Service Oriented Architecture (SOA). Dalam mengimplementasi SOA diperlukan metodologi untuk mengidentifikasi service yang dapat dipergunakan kembali dalam aplikasi dan organisasi suatu perusahaan. Pada penelitian ini model pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metodologi berorientasi objek. SOA sendiri merupakan sebuah kumpulan yang terdiri atas tools, teknologi, framework, dan best practice yang memudahkan implementasi sebuah service secara cepat. Dalam penelitian ini, digunakan alat bantu Business Process Management System (BPMS) untuk menunjang implementasi perangkat lunak berorientasi service. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model aktifitas dan artifak dari penerapan model pengembangan perangkat lunak dari SE dengan studi kasus Penilaian Pinjaman. Validasi terhadap rancangan model dilakukan melalui pengujian terhadap perangkat lunak yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SE dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi service dapat menggunakan metodologi berorientasi objek dengan melakukan penambahan analisis value added dan perancangan ulang proses bisnis untuk dapat diimplementasikan pada BPMS. Penggunaan BPMS dari penerapan SE pada SOA memiliki keunggulan dalam visualisasi dalam pengelolaan proses bisnis.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi, penggunaan NAPZA dan keikutsertaan remaja dalam pusat informasi konseling remaja PIK-R/M dengan perilaku seks pranikah remaja di indonesia dengan menggunakan data survei indikator RPJMN remaja 2015 dengan desain cross sectional dimana sampel dalam penelitian ini berjumlah 42.243 remaja usia 15-24 tahun dan belum menikah. Hasil penelitian menyarankan dibutuhkkan informasi tentang masalah perilaku seksual pranikah remaja dengan memberikan informasi terutama tentang pengetahuan tentang masa subur dan perempuan dapat hamil meskipun sekali melakukan hubungan seks, serta instansi terkait diharapkan melakukan aktivitas pencegahan, pemberatasan dan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA sehingga perilaku seks pranikah tidak meningkat.

---

ABSTRACT
The focus of this study is Relationship Knowledge about Adolescent Reproduktive Helath, The Participation of Adolescent in the Information Center Counseling and The Use of Drugs with Premarital Sex in Indonesia using the data survey of Indicator of Long Term Develpoment 2015. This study used cross sectional design and got 42.243 respondents 15 24 years old and unmarried.. The study results suggest it takes information about premarital sexual behavior problems by providing information the fertile period knowledge and a woman can get pregnant even though once having sex. In Addition, relevant agencies are expected to perform the activities of prevention, eradication and rehabilitation in the case of misuse of Drugs, so that the behaviou of premarital sex is not increased.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pembentukan prefiks se- dan makna gramatikalnya dalam kumpulan cerpen Kompas edisi Januari 2012—Maret 2013. Kumpulan cerpen Kompas edisi Januari 2012—Maret 2013 digunakan sebagai korpus data dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pembentukan prefiks se- dan makna gramatikal yang dihasilkan dari afiksasi prefiks se-. Teori klasifikasi kelas kata, perubahan kelas kata, dan makna gramatikal prefiks se- digunakan untuk tercapainya tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, prefiks se- dapat bergabung dengan 10 kelas kata selain kelas kata artikula, fatis, dan interjeksi. Afiksasi prefiks se- membentuk 6 kelas kata, yaitu adjektiva, nomina, adverbia, numeralia, preposisi, dan konjungsi. Afiksasi prefiks se- juga menghasilkan makna gramatikal sebanyak 20 makna. ......This undergraduate thesis discussed the formation of the prefix se- and its grammatical meaning which are found in the January 2012 – March 2013 edition of Kompas’ compilation of short stories. The corpus of this research is the January 2012 – March 2013 edition of Kompas’ compilation of short stories. The purpose of this research was to explain the formation of the prefix se- and the grammatical meaning which was caused by the affixation of the prefix se-. The theories of classification and change of word class as well as the grammatical meaning of the prefix se- were used in order to achieve the purpose of this research. The research found that the prefix se- can be adjoined with 10 word classes, excluding the article, phatic, and interjection. The affixation of the prefix se- formed 6 word classes, namely adjective, noun, adverb, numeral, preposition, and conjunction. The affixation of the prefix se- also produced 20 grammatical meanings.

Abstrak :
ABSTRACT
A majority of business competition violation in Indonesia based on the reports and KPPU decisions published on the KPPU website are regarding tender conspiracy. Rule of Reason is the principle used to prove conspiracy in tenders in Indonesia. The examination does not focus only on the conduct by the business actors but also the impact of such action. In the United States of America, conspiracy in tenders are considered as practices that should be proven by the principle of Per Se Illegal. This thesis analyzes the implementation of the principle of Rule of Reason in Indonesia and whether or not it is suitable for Indonesia.

---

ABSTRAK
Maraknya pelanggaran terhadap kompetisi hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus konspirasi tender dapat dilihat dari banyaknya laporan yang didapat dapat di lihat dari halaman internet KPPU. di Indonesia, Rule of Reason adalah pendekatan yang digunakan untuk membuktikan konspirasi. Pembuktian tidak hanya terfokus pada adanya adanya tindakan namun juga fokus pada akibat dari perbuatan tersebut. Di Amerika, konspirasi dibuktikan dengan Per Se Illegal. Skripsi ini menganalisa apakah sudah tepat dan pantas penerapan Rule of Reason di Indonesia.

Abstrak :
Jurnal ini akan menganalisis pernyataan metaforis pada lirik lagu Imjin Gang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan makna non-literal dan isu reunifikasi dalam lirik yang ditulis Park Se Yong. Jurnal ini berfokus pada unsur reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan melalui liriknya yang berupa pernyataan metaforis. Penulis menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk membuktikan bahwa Park Se Yong menggunakan pernyataan metaforis tentang reunifikasi Korea dalam liriknya. Hasil analisis menunjukkan bahwa lagu Imjin Gang karya Park Se Yong memiliki pesan kuat akan reunifikasi.

---

This journal analyzes Park Se Yong rsquo s hidden message on a song entitled Imjin Gang. The purpose of this research is to explain the non literal meaning and reufinication issue on the lyrics that is written by Park Se Yong. This journal is focusing on Reunification issue in between the two Koreas through Imjin Gang song rsquo s lyrics. The writer used a qualitative method. The purpose of this journal is to prove that Park Se Yong used a methaphoric expression about the two Koreas refunification on a song entlitled Imjin Gang. The result of this analysis shows that this song has a message about the reunification of the two koreas.

Abstrak :
[ABSTRAK
Dari semua praktik bisnis yang tidak sehat, Kartel dipersepsikan sebagai bentuk paling berbahaya dari tidakan persaingan usaha karena para pelakunya sepakat melakukan konspirasi mengenai hal-hal yang bersifat sangat pokok dalam suatu transaksi bisnis. Kartel akan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sifat kerahasiaan kartel menjadi hambatan terbesar bagi otoritas persaingan usaha untuk membuktikkan eksistensi kartel, Indonesia juga mengalami hal tersebut. Untuk sejumlah alasan tersebut, beberapa negara di Barat menggunakan pendekatan per se illegal. Per se illegal memiliki beberapa keunggulan dibanding rule of reason dalam mengungkap keberadaan kartel. Tesis ini membahas mengenai pengaturan penerapan pendekatan per se illegal dalam Anti Monopoly Act (AMA) di Jepang dan The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act (FTA) di Korea Selatan serta kemungkinan penerapan pendekatan per se illegal dalam hukum persaingan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan untuk menerapkan ketentuan mengenai pendekatan per se illegal melalui amandemen Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 sejalan dengan itu menambahkan kewenangan KPPU terkait penggeledahan.

---

ABSTRACT
From of all the unfair business practices, Cartel are perceived as the the most dangerous from of competitive business, because the principals agreed the conspiracy on matters that are staples in a business transaction. Cartel would cause harm to consumers. The confindential nature of cartel has been the biggest obstacle for the Competition authority?s effort to prove the existence of the cartel, Indonesia also experienced it. From some reasons, numerous jurisdictions have adopted approach of per se illegal. Per se illegal has several advantages compared to a rule of reason in expose the existence of cartel. This study discussed the rule on Anti Monopoly Act (AMA) in Japan and The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act (FTA) in South Korea also addressed the possibility application Per Se illegal approach in Indonesia. The study used juridical-normative research method which emphasis on the use of statute and comparative approach. The result suggest to implement provisions concerning Per Se Illegal approach trough amandement Law Number 5 year 1999 and in line with the added KPPU?s authority related search and seizure.;From of all the unfair business practices, Cartel are perceived as the the most dangerous from of competitive business, because the principals agreed the conspiracy on matters that are staples in a business transaction. Cartel would cause harm to consumers. The confindential nature of cartel has been the biggest obstacle for the Competition authority?s effort to prove the existence of the cartel, Indonesia also experienced it. From some reasons, numerous jurisdictions have adopted approach of per se illegal. Per se illegal has several advantages compared to a rule of reason in expose the existence of cartel. This study discussed the rule on Anti Monopoly Act (AMA) in Japan and The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act (FTA) in South Korea also addressed the possibility application Per Se illegal approach in Indonesia. The study used juridical-normative research method which emphasis on the use of statute and comparative approach. The result suggest to implement provisions concerning Per Se Illegal approach trough amandement Law Number 5 year 1999 and in line with the added KPPU?s authority related search and seizure.;From of all the unfair business practices, Cartel are perceived as the the most dangerous from of competitive business, because the principals agreed the conspiracy on matters that are staples in a business transaction. Cartel would cause harm to consumers. The confindential nature of cartel has been the biggest obstacle for the Competition authority?s effort to prove the existence of the cartel, Indonesia also experienced it. From some reasons, numerous jurisdictions have adopted approach of per se illegal. Per se illegal has several advantages compared to a rule of reason in expose the existence of cartel. This study discussed the rule on Anti Monopoly Act (AMA) in Japan and The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act (FTA) in South Korea also addressed the possibility application Per Se illegal approach in Indonesia. The study used juridical-normative research method which emphasis on the use of statute and comparative approach. The result suggest to implement provisions concerning Per Se Illegal approach trough amandement Law Number 5 year 1999 and in line with the added KPPU?s authority related search and seizure.;From of all the unfair business practices, Cartel are perceived as the the most dangerous from of competitive business, because the principals agreed the conspiracy on matters that are staples in a business transaction. Cartel would cause harm to consumers. The confindential nature of cartel has been the biggest obstacle for the Competition authority?s effort to prove the existence of the cartel, Indonesia also experienced it. From some reasons, numerous jurisdictions have adopted approach of per se illegal. Per se illegal has several advantages compared to a rule of reason in expose the existence of cartel. This study discussed the rule on Anti Monopoly Act (AMA) in Japan and The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act (FTA) in South Korea also addressed the possibility application Per Se illegal approach in Indonesia. The study used juridical-normative research method which emphasis on the use of statute and comparative approach. The result suggest to implement provisions concerning Per Se Illegal approach trough amandement Law Number 5 year 1999 and in line with the added KPPU?s authority related search and seizure.;From of all the unfair business practices, Cartel are perceived as the the most dangerous from of competitive business, because the principals agreed the conspiracy on matters that are staples in a business transaction. Cartel would cause harm to consumers. The confindential nature of cartel has been the biggest obstacle for the Competition authority?s effort to prove the existence of the cartel, Indonesia also experienced it. From some reasons, numerous jurisdictions have adopted approach of per se illegal. Per se illegal has several advantages compared to a rule of reason in expose the existence of cartel. This study discussed the rule on Anti Monopoly Act (AMA) in Japan and The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act (FTA) in South Korea also addressed the possibility application Per Se illegal approach in Indonesia. The study used juridical-normative research method which emphasis on the use of statute and comparative approach. The result suggest to implement provisions concerning Per Se Illegal approach trough amandement Law Number 5 year 1999 and in line with the added KPPU?s authority related search and seizure., From of all the unfair business practices, Cartel are perceived as the the most dangerous from of competitive business, because the principals agreed the conspiracy on matters that are staples in a business transaction. Cartel would cause harm to consumers. The confindential nature of cartel has been the biggest obstacle for the Competition authority’s effort to prove the existence of the cartel, Indonesia also experienced it. From some reasons, numerous jurisdictions have adopted approach of per se illegal. Per se illegal has several advantages compared to a rule of reason in expose the existence of cartel. This study discussed the rule on Anti Monopoly Act (AMA) in Japan and The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act (FTA) in South Korea also addressed the possibility application Per Se illegal approach in Indonesia. The study used juridical-normative research method which emphasis on the use of statute and comparative approach. The result suggest to implement provisions concerning Per Se Illegal approach trough amandement Law Number 5 year 1999 and in line with the added KPPU’s authority related search and seizure.]

Abstrak :
Persekongkolan tender dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat dalam ranah hukum persaingan usaha karena dapat memberikan dampak negatif secara langsung bagi perekonomian suatu negara. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai larangan persekongkolan tender beserta pendekatan hukum yang dipakai dalam menyelesaikan perkara persekongkolan tender berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Korea Selatan. Walaupun pendekatan hukum yang dipakai oleh Indonesia dan Korea Selatan berbeda, dimana Indonesia menggunakan pendeketan rule of reason dan Korea Selatan menggunakan pendekatan per se illegal, namun digunakannya kedua konsep pendekatan hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikan perkara persekongkolan tender dengan melihat dampak atau kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode Yuridis Normatif yang akan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan, dan studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian tesis ini menyarankan agar KPPU lebih memahami lagi konsep pendekatan rule of reason yang digunakan untuk menyelesaikan perkara persekongkolan tender sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai.

---

Bid rigging is considered as a form of serious violation in the realm of competition law because it can cause a direct negative impact for the nation rsquo s economy. This thesis research aims to provide an explanation of the prohibition of bid rigging along with the used of legal approach to solve bid rigging cases under the competition law in Indonesia and South Korea. Although there is a difference between the used legal approach by Indonesia and South Korea, in which Indonesia uses rule of reason approch while South Korea uses per se illegal approach but the use of both legal approach concepts has the same goal that is to be able to solve the bid rigging case by paying attention to the negative impact or losses due to these act. This thesis is using legal normative method which will refer to the legal norms contained in the relevant regulations, any related court decicions and comparative study between Indonesia and South Korea. The result of this thesis research suggest that KPPU should be able to understand more about the concept of rule of reason approach, so that by using this approach to solve the bid rigging case, legal certainty and justice will be achieved.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian hidroksiklorokuin 400 mg selama 12 minggu terhadap kadar sVCAM-1 dan sE-Selectin sebagai petanda disfungsi endotel pada pasien artritis reumatoid. Penelitian ini juga melihat peran HOMA-IR, FFA dan ox-LDL terhadap perbaikan disfungsi endotel.Penelitian ini menggunakan dua disain yaitu uji klinis acak tersamar ganda dan kohort prospektif dilakukan pada pasien artritis reumatoid dengan terapi metotreksat di poliklinik Reumatologi RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada periode Februari 2016-Mei 2017. Pasien dengan terapi insulin, anti-hipertensi dan terapi lain yang mempengaruhi kadar sVCAM-1 dan sE-Selectin dieksklusi dari penelitian. Subjek yang eligibel dirandomisasi menjadi dua kelompok, kelompok yang mendapat hidroksiklorokuin HCQ 400 mg dan kelompok placebo, dan diikuti selama 12 minggu. Pemeriksaan sVCAM-1, sE-Selectin, HOMA-IR, FFA dan ox-LDL dilakukan pada awal penelitian dan pada minggu ke-12. Perbedaan persentase perubahan kadar sVCAM-1 dan sE-Selectin sebelum dan setelah perlakuan antara kedua kelompok dianalisis dengan uji-t dan uji Mann-Whitney. Persentase perubahan kadar sVCAM-1 dan sE-Selectin dikorelasikan dengan persentase perubahan HOMA-IR, FFA dan ox-LDL, dengan uji Spearman.Sebanyak 37 subjek diikutkan dalam penelitian, dan terdapat 3 subjek yang drop-out pada masing-masing kelompok, sehingga didapatkan 15 subjek pada kelompok HCQ dan 16 subjek pada kelompok placebo. Kadar sVCAM-1 serum minggu ke-12 pada kelompok HCQ menurun sebesar 17,1 median , sementara pada kelompok plasebo meningkat sebesar 9,7 , dan perbedaan tersebut bermakna secara statistik. Kadar E-Selectin pada kelompok terapi HCQ mengalami penurunan dalam persen yang lebih besar dibandingkan pada kelompok plasebo, tapi perbedaan tersebut tidak bermakna. Perubahan kadar sVCAM-1 dan sE-Selectin, juga dibuktikan tidak berkorelasi dengan perubahan HOMA-IR, FFA dan ox-LDL.Terapi hidroksiklorokuin pada pasien artritis reumatoid terbukti memperbaiki disfungsi endotel dengan menurunkan kadar sVCAM-1, namun tidak terbukti menurunkan sE-Selectin. Variable sVCAM-1 dan sE-Selectin tidak berkorelasi dengan HOMA-IR, FFA dan ox-LDL Kata kunci: artritis reumatoid, disfungsi endotel, hidroksiklorokuin, sE-Selectin, sVCAM-1.

---

ABSTRACT
This study aims to evaluate the effect of hydroxychloroquine on sVCAM 1 and sE Selectin levels decreasing as endothelial dysfunction marker in rheumatoid arthritis patients. This study also assessed the correlation between changes in sVCAM 1 and sE Selectin levels with other variables of changes in HOMA IR, FFA and ox LDL.Two kinds of methods i.e. double blind randomized controlled trial and prospective cohort, were conducted, on patients with rheumatoid arthritis with methotrexate treatment at Rheumatology Outpatient Clinic of Cipto Mangunkusumo Hospital Faculty of Medicine Universitas Indonesia, Jakarta, during February 2016 July 2017. Patients with insulin, anti hypertension and other treatment which could affect sVCAM 1 and sE Selectin level, were excluded. Eligible subjects were randomly assigned into two groups. Eighteen subjects were administered hydroxychloroquine 400 mg daily and 19 patients were given placebo for 12 weeks. sVCAM 1, sE Selectin, HOMA IR, FFA dan ox LDL were examined in the beginning and in the end week 12. Differences of serum sVCAM 1 and sE Selectin level in percentage, before and after experiment, were evaluated, by T test or alternatively by Mann Whitney test. Differences of serum sVCAM 1 and sE Selectin level in percentage, were correlated with difference of serum HOMA IR, FFA and ox LDL level, by Spearman test.There were 37 subjects enrolled in the study, and there were 3 drop out subjects in each group, finally there were 15 subjects in the HCQ group and 16 in the placebo group. Serum sVCAM 1 level decreased 17.1 median in HCQ treatment group, while in placebo group, it increased 9,7 median compared with pre treatment value. The difference in percentage rate change of sVCAM between two group was significant. On the other hand, the change of E Selectin serum level in HCQ group was found a higher percentage of decrease compared with placebo group, but the difference was not significant. Changes in sVCAM 1 and sE Selectin levels were also proven no correlation with HOMA IR, FFA and ox LDL changes.Treatment of HCQ in patients with rheumatoid arthritis appears beneficial to improve endothelial dysfunction by lowering serum sVCAM 1, but not proven to decrease sE Selectin. The sVCAM 1 and sE Selectin variables were not correlated with HOMA IR, FFA and ox LDL Keywords endothelial dysfunction, hydroxychloroquine, rheumatoid arthritis, sE Selectin, sVCAM 1.

Abstrak :
Skripsi ini membahas bagaimana pendekatan yang digunakan KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya dalam memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan yang berbeda dalam penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Pendekatan yang lebih tepat untuk diterapkan adalah Rule of Reason. Di dalam menggunakan pendekatan Rule of Reason, KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya perlu membuktikan unsur tambahan. Pertama, unsur perilaku penyalahgunaan posisi dominan yang dibuktikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau pada tindakan anti-persaingan lainnya. Kedua, unsur dampak negatif terhadap persaingan yang dilakukan dengan menilai pengaruh pemilikan saham mayoritas atau pendirian beberapa perusahaan sejenis terhadap: (a) tingkat kompetisi di pasar bersangkutan; (b) price leadership; (c) excessive pricing; (d) excessive profit; dan (e) kerugian konsumen. ......This Thesis answers the problem of how is the approach that KPPU and other antitrust law authorities used in examining cases involving Article 27 Law Number 5 Year 1999. This research is a normative legal research using secondary data. The result of this research shows that applying different approaches in cases involving Article 27 Law Number 5 Year 1999 could resulting in different decision. Rule of Reason is the more suitable approach to be applied in such cases. In applying Rule of Reason, KPPU and other antitrust law authorities have to prove additional factors. First, the abuse of dominant position, be evidenced by referred to Article 25 (1) Law Number 5 Year 1999 or other anti-competition acts. Second, negative impact on competition in the relevant market, be evidenced by judging the effect of majority shareholding or establishment of similar companies towards: (a) competitiveness in the relevant market; (b) price leadership; (c) excessive pricing; (d) excessive profit; and (e) consumers loss.