Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sanksi Notaris diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Dalam UUJN diatur sanksi Perdata dan sanksi Administratif bagi Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut. UUJN tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris. Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang bertugas membantu Menteri dalam mengawasi Notaris meliputi perilaku dan pelaksanaan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

---

Notary is a public officer who by law is given the authority and trust of the people to run some power of the State to create an authentic written evidence in the field of civil law. Deed authenticated by the Notary has the power itself of perfect proof and provide legal certainty. If the Notary is found in exercise his job have some fraud or negligence, errors or omissions that causes losses for his clients, then the Notary is obliged by law to account and liability for his actions. Notary sanctions provided in Article 84 and Article 85 UUJN. In UUJN Civil penalties and sanctions provided for the notary who Administrative committed the fraud. UUJN not regulate criminal sanction for the Notary. In supervising the notary, the Minister formed the Supervisory Council of Ministers tasked to assist in overseeing the conduct and execution of Notary included in exercise his job as a Notary if there Notary who has committed a violation of regulations."

"Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya berpegang pada Undang-Undang dan Kode Etik Profesi. Notaris sebagai Pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada Pejabat Umum lainnya. Dalam membuat akta Notaris, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 (UUJN) dan ini merupakan syarat pembuatan suatu Akta Otentik. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta dapat berakibat kepada Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang tersebut. Sanksi Perdata tersebut akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi Administratif terjadi apabila suatu akta tidak memenuhi syarat internal dimana Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris.

---

Notary as one of the General Officer in running the office held at the Law and the Code of Professional Conduct. Deed as a public official authorized to make all kinds of deed of agreement beyond that the General Officer has determined the other. In a notarial deed, a notary must be guided by the regulation set in Notary Law No.30 of 2004 (UUJN) and this is a condition of making the deed Authentic. Actions violations committed in the manufacture of notarial deed may result in Civil Sanctions and Administrative Sanctions as provided for in Article 84 and 85 of the Act. Civil Sanctions will result in a deed only has the strength of evidence as under the arm or deed to be null and void. Administrative Sanctions occur when a deed does not qualify internally where notary in carrying out his position does not perform an orderly series of measures the performance of duties job title deed."

"Pada hakikatnya, notaris dalam menjalankan tugas serta jabatanya Notaris harus berpegangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris agar ketika menjalankan tugasnya notaris selalu prosedural seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik sehingga akta yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat akta. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah pertanggungjawaban notaris Secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan sanksi hukum atas kelalaian secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi yang Dilakukan notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT.G/2019/PNSEL. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang digunakan primer dan sekunder, tipologi penelitian yang digunakan ekspalanatoris. Metode analsis data adalah analisis data kualitatif, Hasil penelitian ini berkenaan dengan tindakan notaris yang membuat akta perjanjian yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya upaya hukum bagi notaris tersebut yang aktanya hanya batal demi hukum seharusnya dijatuhkan sanksi Perdata dan sanksi Administratif

---

In essence, notaries in carrying out their duties and positions, notaries must adhere to the UUJN and the Notary Code of Ethics so that when carrying out their duties the notary is always procedural as stated in the Notary Position Act and the Code of Ethics so that the deed made by the notary can provide legal certainty to the parties, who made the deed. The issues being discussed are the liability of the Notary in Civil Law and Administrative Law in the Making of the Deed of Agreement that is Not In Accordance with Article 1320 of the Civil Code and the Notary Position Act and legal sanctions for negligence in Civil Law and Administrative Law by the Notary in Making the Unauthorized Deed of Agreement. In accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code and the Law on Notary Positions Based on the Selong District Court Decision Number 87/PDT.G/2019/PNSEL. The research method used is normative juridical, the data used are primary and secondary, the research typology used is explanatory. The method of data analysis is qualitative data analysis. The results of this study relate to the actions of a notary who makes a deed of agreement that is not in accordance with the terms of the validity of the agreement. Furthermore, legal remedies for the notary whose deed is only null and void should be subject to civil sanctions and administrative sanctions."