Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aviatie Agustina
Abstrak :
ABSTRAK
Masalah sanksi ekonomi terhadap Afrika Selatan menjadi bagian dari issue nasional Amerika Serikat pada akhir tahun setelah meningkatnya kerusuhan-kerusuhan dalam negeri Selama kurun waktu 1984-1986 1984 di Afrika Selatan. tuntutan agar Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi datang dari dalam negeri, dunia internasional bahkan masyarakat kulit hitam Afrika Selatan. Kwartal terakhir tahun 1986 suatu paket sanksi ekonomi yang cukup keras disahkan oleh Kongres Amerika Serikat. Sanksi ekonomi dimaksudkan untuk menekan pemerintah Pretoria agar memperbaiki kebijaksanaan apartheidnya terhadap non-kulit putih. Pengaruh sanksi ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat Afrika Selatan berbeda-beda berdasarkan pada kedudukan dan kepentingan masing-masing pihak, namun masingmasing pihak saling terkait dan saling mempengaruhi. Karenanya Linkage Theory dari James N. Rosenau dipergunakan untuk menganalisa proses penentuan kebijaksanaan pemerintah Pretoria. Selanjutnya untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan sanksi ekonomi dipergunakan pengukuran efektivitas dari Baldwin. Secara kuantitatif, pengukuran dilakukan dengan melihat jumlah kerugian yang diderita Afrika Selatan sebagai akibat dari sanksi maupun sebagai bagian dari usahanya untuk mengatasi akibat sanksi, berhasil tidaknya sanksi dilihat dari ada tidaknya sejumlah diberikan pemerintah Pretoria untuk Secara kualitatif H konsensi. penting yang mengatasi tekanan sanksi. akhirnya keberhasilan sanksi ekonomi Amerika Serikat ditentukan oleh kemampuannya untuk mempengaruhi dan menekan pemerintah Afrika Selatan agar memperbaiki kebijakan dalam negerinya dalam hubungan antar ras. Semakin luas dan mendalam arti perbaikan hubungan ras yang dilakukan, Pada berarti tingkat keberhasilan sanksi semakin tinggi.
1990
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Akbar Azmi
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kajian strategi Hungaria dalam hubungannya dengan Rusia pada konteks sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Sanksi tersebut diperpanjang berkali-kali sampai Juli 2020. Penelitian ini menggunakan konsep keamanan energi dan teori diplomasi energi melalui perspektif state dan non-state actor untuk menganalisis isu tersebut. Penelitian ini menggunakan mix methods dengan desain triangulasi konkuren yang menggunakan studi pustaka, literatur, dokumentasi atau observasi yang dibatasi oleh rentan waktu adanya sanksi Uni Eropa kepada Rusia. Penelitian ini menemukan 4 faktor keamanan energi Hungaria yang menjadi alasan kuat mengapa bekerjasama dengan Rusia ditengah sanksi Uni Eropa. Selain itu, Penelitian ini juga mengungkapkan peran penting Perusahaan milik Rusia dalam menyukseskan keberhasilan kerjasama dalam sektor energi. Faktor kerjasama keamanan energi dapat mempererat hubungan baik antara Hungaria dengan Rusia ditengah konflik sanksi Uni Eropa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana eratnya hubungan antara Hungaria dengan Rusia di era sekarang serta hubungannya Uni Eropa sebagai anggota sejak 2004. Selain itu, penelitian ini juga melihat kebijakan Hungaria dalam mendiversifikasi keamanan energi negaranya untuk kepentingan serta contoh pola kebijakan untuk negara eropa lainnya. ......This thesis discusses the study of Hungary's strategy in relation to Russia in the context of European Union sanctions against Russia. The sanctions were extended several times until July 2020. This study uses the concept of energy security and energy diplomacy theory through the perspective of state and non-state actors. This study uses mixed-methods with concurrent triangulation design that uses literature studies, literature, documentation, or observations that are limited by the timeframe of the EU sanctions against Russia. This study finds 4 factors of Hungarian energy security which are strong reasons for cooperating with Russia in the midst of European Union sanctions. In addition, this study also reveals the important role of Russian-owned companies in the success of cooperation in the energy sector. The energy security cooperation factor can strengthen good relations between Hungary and Russia amid the European Union sanctions conflict. This study was conducted to see how close the relationship between Hungary and Russia is in the present era and the relationship between the European Union as a member since 2004. In addition, this study also looks at Hungary's policy in diversifying its country's energy security for the benefit and examples of policy patterns for other European countries.
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Resna Anggria Putri
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kepentingan Rusia dalam intervensi militer yang dilakukan pada konflik Ukraina tahun 2013? 2015. Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui analisis dokumen. Hasil analisis yang dilakukan sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan sebelumnya, yakni adanya kepentingan Rusia di Ukraina yang terkait dengan strategi compellence dan kegagalan sanksi ekonomi yang diberikan Uni Eropa karena sanksi yang dianggap tidak kredibel serta tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Rusia. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori yang dikemukakan Robert Art mengenai penggunaan kekuatan militer dan teori yang dikemukakan Hovy, Huseby, dan Sprintz mengenai sanksi ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kepentingan tersebut terkait dengan strategi compellence yang dilakukan Rusia untuk mengubah tindakan Ukraina yang dianggap sebagai ancaman, yakni orientasi pemerintahan yang semakin pro-Barat. Selain itu, kepentingan tersebut juga terkait dengan kepentingan keamanan Rusia yang lebih menjadi prioritas dibandingkan kepentingan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan sanksi ekonomi yang diberikan Uni Eropa tidak mampu menghentikan intervensi yang dilakukan Rusia. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa hipotesis penulis teruji secara empiris. ...... This study was carried out to obtain the description of Russian interests in military intervention conducted in the Ukraine conflict in 2013 to 2015. The qualitative data were collected by conducting document analysis. The result of the analysis showed that it was in accordance with the hypothesis. This study used two theories. First, this study used the theory of the use of force by Robert Art. Second, this study used the theory of economic sanction by Hovy, Huseby, and Sprintz. Based on the result of this study, Russian interests in Ukraine conflict could be related to compellence strategy conducted by Russia to change Ukraine's behavior that could be seen as a threat, that is its more pro-Western government orientation. Beside that, those interests could be related to Russian security interests that became their major priority compared to its economy interests. It made the European Union economic sanctions towards Russia could not stop the intervention. The result of this study showed that the hypothesis was tested empirically.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitompul, Poppy Luciana
Abstrak :
Tesis ini membahas pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Analisis permasalahan dilakukan dengan melihat mekanisme penetapan sanksi ekonomi berdasarkan Bab VII Piagam PBB, pemberlakuan sanksi ekonomi melalui resolusi Dewan Keamanan yang mengikat negara anggota PBB yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mengoptimalkan pemberlakuan sanksi ekonomi, serta dampak sanksi ekonomi ditinjau dari perspektif hukum internasional dikaitkan dengan kondisi internal negara, dampak sanksi bagi rakyat sipil serta bagi negara ketiga. Dalam tesis ini, dirumuskan beberapa rekomendasi berkaitan dengan penetapan definisi dan parameter situasi yang merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi sebagai landasan memberlakukan sanksi ekonomi; pelaksanaan mekanisme monitoring rutin ditindaklanjuti dengan peninjauan sanction exemption bagi alasan kemanusiaan; kerjasama Dewan Keamanan dengan badan internasional maupun badan regional keuangan dalam menyusun dan melaksanakan action-oriented proposal bagi negara ketiga. ......The focus of this thesis discussess the imposition of economic sanction of the United Nations Security Council for the maintenance of international peace and security under Chapter VII of the United Nations Charter. Problems analysis is conducted by observing the mechanism to impose economic sanction under Chapter VII of the United Nations Charter, the imposition of economic sanction by means of Security Council resolution which is binding to the United Nations member states that requires cooperation to optimize the imposition of economic sanction, and impact of economic sanction from the perspective of international law in relation with state's internal situation, impact on civil population and on the third state. This thesis provides some recommendations in relation with the determination on definition and parameter of situation that constitutes action with respect to threats to the peace, breached of the peace and acts of agression as a basis to impose economic sanction; implementation of routine monitoring mechanism and review sanction exemption for humanitarian reasons; cooperation between the Security Council and international or regional financial institution in developing and implementing an action-oriented proposal.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31892
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Auzan Shadiq
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi politik dan dampak ekonomi yang muncul akibat pengenaan sanksi oleh Uni Eropa kepada Rusia pada kerja sama energi nuklir Uni Eropa-Rusia (2013-2018). Pada tahun 2014 Krimea menyatakan mengintegrasikan diri ke Federasi Rusia, dan menyatakan memisahkan diri dari Ukraina. Rusia menerima Krimea, meskipun Rusia dan Ukraina telah menandatangani Budapest Memorandum tahun 1994 tentang jaminan atas pengakuan wilayah Ukraina. Tindakan politik tersebut mendapat respons dari aliansi negara-negara Barat yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia dan Jepang dengan cara mengenakan sanksi terhadap Rusia. Pemberian sanksi diplomatik dan sanksi ekonomi tersebut tampaknya tidak berlaku untuk sektor-sektor lainnya, diantaranya dalam bidang kerjasama energi nuklir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dukungan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini dipertanyakan mengapa sanksi Uni Eropa terhadap Rusia secara politik berimplikasi pada kebijakan kerja sama di bidang energi nuklir pada tahun 2014, serta bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan dalam bidang kerja sama energi nuklir di Rusia setelah tindakan pembatasan oleh EU pada tahun 2014. Analisis pembahasan tentang permasalahan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, dan Regional Security Complex Theory. Penelitian ini menemukan bahwa implikasi politik yang ada pada pengenaan tindakan pembatasan atau sanksi Uni Eropa terhadap Rusia ialah karena adanya sifat ketergantungan yang besar terhadap bahan bakar nuklir Rusia oleh Uni Eropa, sedangkan dampak ekonomi yang muncul ialah menurunnya angka neraca perdagangan energi nuklir Rusia terhadap Uni Eropa akibat proyek diversifikasi nuklir Eropa (ESSANUF). ......The objective of this research is to analyzed the political implications and the economic impact that appears as a result of imposed sanctions by the European Union toward Russia on the nuclear energy cooperation between European Union and Russia (2013-2018). In 2014 Crimea stated themselves to integrate with the Russian Federation, and seceded from Ukraine. Russia accept Crimea, even though Russia and Ukraine had signed the Budapest Memorandum in 1994 regarding the assurance of the Ukraine territory recognition. The political action got the respond from the Western Alliance which consist of the United States of America, Canada, European Union, Australia and Japan by imposed sanctions toward Russia. Those diplomatic and economic sanctions are likely not applicable to the other sectors, for instance in the field of nuclear energy cooperation. This research used a qualitative method which supported by primary and secondary data. This research questioned why did the European Union's economic sanctions toward Russia politically implicated with the nuclear energy cooperation policy in 2014, and how did the economic impact which inflicted in the field of nuclear energy cooperation in Russia after the restrictive measures taken by European Union in 2014. The discussion part of this research will be conducted with the Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, and the Regional Security Complex Theory. This research found that the political implications which exist in the European Unions's restrictive measures or sanctions is because of the large dependency nature of the European Union toward the Russian nuclear fuel, at the same time the economic impact which appear is the decline of the Russian nuclear energy trade balance toward European Union as a result of the European Supply of Safe Nuclear Fuel project (ESSANUF).
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T54119
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Milka Setyani Wijanarti
Abstrak :
Tesis ini menjabarkan mengenai alasan Korea Selatan dalam memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran pada tahun 2010. Penelitian ini menggunakan faktor pengkondisian suatu negara oleh Richard Barnet dan Ronald Muller dalam menganalisis pengambilan strategi politik luar negeri Korea Selatan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Terdapat tiga alasan utama yang menjadi pertimbangan Korea Selatan dalam memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran pada tahun 2010. Pertama adalah untuk menjaga konsistensi sikap non-proliferasi Korea Selatan. Kedua adalah untuk menjaga aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Ketiga adalah pertimbangan ekonomi yaitu adanya ketakutan akan terjadi balasan dari Amerika Serikat jika Korea Selatan tidak memberlakukan sanksi.
This thesis explains South Korea rsquo s reason on giving economic sanctions against Iran in 2010. This thesis uses state rsquo s conditioning factors by Richard Barnet and Ronald Muller to analyze South Korea foreign policy strategy. This research is descriptive and qualitative research. There are three main reasons which become South Korea rsquo s consideration on giving economic sanctions against Iran in 2010. First is to maintain South Korea rsquo s consistency with its non proliferation ideology. Second is to maintain the alliance between South Korea and United States. Third is the economic consideration, there is fear that United States will retaliate if South Korea did not give sanctions against Iran.
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fanita Adventine Desianty
Abstrak :
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya di tuntut bertindak saksama, menjaga kepentingan para pihak, dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait dengan pembuatan akta tersebut. Adapun pada prakteknya, terdapat akta Notaris dengan objek sewa Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Yang Telah Berakhir Jangka Waktunya. Oleh karenanya muncul permasalahan sebagaimana dianalisis dalam tesis yakni perihal: 1 Bagaimana kedudukan Akta Perjanjian Sewa Menyewa dengan Objek Sewa Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan yang telah berakhir jangka waktunya? dan 2 Bagaimanakah peran dan tanggung jawab Notaris atas Akta Perjanjian Sewa Menyewa dengan Objek Sewa Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan yang telah berakhir jangka waktunya? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini ditemukan 2 dua simpulan yaitu: 1 kedudukan Akta Perjanjian Sewa Menyewa tersebut batal demi hukum karena tidak memiliki objek perjanjian. Akibat dari batal demi hukum tersebut adalah perjanjian tersebut tidak pernah lahir; dan 2 Notaris berkewajiban untuk bertindak saksama dan menjaga kepentingan para pihak yang membuat akta tersebut, serta Notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak. Dalam hal ini, Notaris dapat diberikan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi perdata yaitu tuntutan berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: 1 Notaris agar lebih cermat, teliti, saksama dan menaati kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya dan Kode Etik Notaris; dan 2 pihak yang menderita kerugian akibat batal demi hukum akta perjanjian tersebut dapat mengambil tindakan berupa pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah dan tuntutan biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
Notary, in performing its duty and function have to act precisely, maintain both parties interest, and educate them on making deed. In practice, there is a deed of lease agreement with an object of lease agreement is the expired Right to Build on the Rights of Management. Therefore, problem has emerged and will be analysis in this Research, such as 1 How is the position of a Deed with an object of Lease agreement is the expired Right to Build on the Rights of Management and 2 How is the role and responsibility of a Notary who made a Deed of Lease agreement which object is the expired Right to Build on Rights of Management Method used in this research is analytical normative juridical. According to the research, there are 2 two conclusions 1 Deed is null and void as an effect of no object of agreement. 2 Notary has an obligation to act precisely and maintain both parties interest, and also educate them on making deed. Notary could be awarded sanction whether administrative sanction or civil sanction. Suggestion that could be given to party that suffer loss are reporting this violation to Area Supervisory Board and bring charges to the Notary to cover expense, loss, and interest.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47824
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library