Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Using the data from library research, this descriptive qualitative research aims to answer the following questions: (1) What are the historical aspects underlying the establishment of the social structure of Sambas people in the past in relation to the existence of the Dayak and the Malay Sambas communities? (2) How is the social relation between the Dayak and the Malay Sambas communities in the Sambas regency? (3) What is the significance of the toponymy of Sambas for the social life in Sambas regency nowadays.The oath taken by the Dayak and the Malay Sambas is not a fictional story but is a sociological reality that indicates the strength of brotherhood in their daily life. The brotherhood narration of the two ethnic goups in Sambas is always important to discuss in order to keep the collective memory of Sambas society.

Abstrak :
Melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Untuk mengkaji apakah dalam proses perencanan pembangunan daerah telah melibatkan masyarakat didalamnya, studi ini memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan perspektif partisipasi masyarakat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi di wilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan bagaimana upaya-upaya untuk menanggulanginya. Dengan demikian dapat diformulasikan program apa yang dapat dikembangkan,untuk mengatasinya di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka mutakhir yang relevan dengan setting dan field penelitian. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dan pedoman wawancara dengan prosedur penelitian melalui wawancara dan diskusi secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan belum dapat mempertemukan aspirasi yang berasal dari bawah dengan aspirasi yang berasal dari atas. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi berasal dari baik: dari dalam pemerintah dan masyarakat. Dari dalam pemerintah yaitu perilaku dan kualitas aparat pemerintah, dari dalam masyarakat berupa perilaku dan kualitas masyarakat dana. Sedangkan dari luar pemerintah meliputi banyaknya jenjang perencanaan yang tidak berpihak pada perencanaan dari bawah, dan masih dominannya perencanaan dari atas. Kendala dari luar masyarakat berupa perubahan kondisi masyarakat sebagai akibat dari kerusuhan etnis yang tcrjadi di Sambas. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perubahan terhadap pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berpegang pada tugas dan fungsi sebagai fasilator dan mediator yang dapat memberikainpelayanan yang baik kepada masyarakat. sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Masyarakat juga dituntut untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, mau perduli dan mendukung keseluruhan proses perencanaan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan yang partisipastif dalam perencanaan pembangunan.

Abstrak :
Internally Displaced Persons adalah salah satu fenomena sosial yang klasik di Indonesia juga di dunia internasional. Namun sedihnya belum banyak mendapat perhatian publik maupun penanganan yang serius dari pemerintah Indonesia. Padahal, pengungsi internal telah ada sejak Negara Republik Indonesia ada. Sejak perang kemerdekaan 1945 - 1950, perang sipil 1965 - 1966, hingga era konflik etnis dan konflik vertikal 1989 - 2002, dan entah sampai kapan lagi. Sejak pertengahan tahun 90-an, Indonesia didera konflik internal baik yang berskala vertikal maupun horisontal. Mulai dari kasus DOM di Aceh 1989 -- 1998 yang berlanjut dengan perang TNI versus GAM tahun 2003, kemudian kasus Timor Leste, Papua Barat, sampai yang berskala horisontal seperti konflik etnis dan konflik agama di Maluku, Maluku Utara, Poso, Sampit dan Sambas. Khusus tentang konflik Sambas tahun 1999 yang terjadi antara etnis Melayu Sambas dengan Madura Sambas, disamping telah berakibat tewasnya ratusan jiwa dan hancurnya sekian ratus rumah dan harta warga Madura, juga telah menimbulkan gelombang pengungsian dari Kabupaten Sambas dan Bengkayang yang begitu besar. Tujuan utama pengungsian adalah mengungsi sementara di tempat yang cukup aman sebelum kembali ke tempat asal. Maka, para pengungsi-pun berlabuh di kota Pontianak. Tak dinyana, sampai sekian bulan bahkan berbilang tahun, pengungsi warga Madura tetap tidak dapat kembali ke tempat asal di Sambas karena warga Melayu Sambas belum dapat menerima mereka kembali. Alias, rekonsiliasi antar etnis masih gagal. Merespon fenomena tersebut, pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) yang dibentuk melalui Keppres No. 3 tahun 2001 dan pemerintah daerah Kalimantan Barat melalui Tim Gabungan Penanggulangan Pengungsi Paska Kerusuhan Sosial Sambas (TGPPPKSS) menelurkan program alternatif yang kemudian disebut sebagai relokasi. Relokasi adalah pemindahan pengungsi dari tempat penampungan sementara menuju pemukiman permanen yang dibangun pemerintah di sekitar Kabupaten Pontianak. Konsepnya nyaris mirip dengan transmigrasi, namun lebih bersifat darurat karena sifatnya sebagai alternatif penanganan pengungsi setelah pemulangan pengungsi gagal dilakukan. Karena sifat daruratnya, juga karena pemerintah Republik Indonesia belum cukup punya pengalaman menyelenggarakennya, relokasi ini mengundang sejumnlah masalah, baik dalam proses perumusan kebijakannya, proses implementasinya, maupun dampaknya terhadap kehidupan warga pengungsi Madura. Penelitian ini mengkaji kebijakan relokasi pengungsi Madura korban kerusuhan Sambas dengan meminjam paradigma kebijakan sosial model Gilbert dan menggunakan pisau analisis model Smith, Sabatier dan Mazmanian. Secara normatif, implementasi dan dampak kebijakan relokasi ini dikaji kesesuaiannya dengan the Guiding Principles on Internal Displacement 1998, Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Bakornas PBP tahun 2001 dan Kebijaksanaan Nasional Percepatan Penanganan Pengungsi di Indonesia. Analisis kebijakan dan analisis data lapangan mengasumsikan bahwa kebijakan relokasi ini adalah program darurat yang tak direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya seperti halnya program transmigrasi. Relokasi ini lahir karena gagalnya rekonsiliasi antara warga Melayu Sambas dengan warga pengungsi Madura. Artinya, rekonsiliasi yang dilanjutkan dengan pemulangan ke Sambas tetaplah menjadi pilihan utama. Maka, amatlah wajar apabila pelaksanaannya carut marut. Disamping, karena pemerintah pusat maupun daerah tak punya cukup pengalaman dalam menangani relokasi, juga karena masyarakat memiliki ekspektasi yang bertebihan tentang relokasi. Menurut Smith ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu (1) Idealized policy (2) Target group (3) Implementing Organization dan (4) Environmental Factors . Sedangkan Sabatier dan Mazmanian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan harus memperhatikan ; (1) karakteristik masalah (2) daya dukung peraturan (3) variabel non peraturan (4) dan proses implementasinya. Idealized policy, dalam kebijakan relokasi ini kurang terumuskan secara baik. Policy yang ada adalah tentang pembagian kerja. Akan halnya kerjanya apa itu sendiri tak terumuskan dengan baik. Sama halnya dengan policy di tingkat pusat yang cenderung mengatur mekanisme kerja namun cenderung bersifat umum dan tak bermuatan perlindungan terhadap hak-hak pengungsi itu sendiri. Implementing organization, yaitu Tim Gabungan Penanggulangan Kerusuhan Sosial Sambas, kurang menunjukkan koordinasi yang baik-baik. Ada saat-saat setiap instansi berjalan secara terkoordinasi, namun sering juga mereka berjalan sendiri-sendiri. Kemudian, kebijakan relokasi juga tidak terumus secara jelas. Tidak ada acuan yang jelas dari atas, juga tidak ada contoh yang dapat diacu dari pengalaman daerah lain. Environmental factors dan variabel non peraturan cukup berpengaruh dalam pelaksanaan relokasi ini. Relokasi dijadikan alternatif bukan karena sejak awal telah direncanakan, melainkan karena desakan dari pihak luar. Karena rekonsiliasi yang gagal tercipta antara warga Melayu dan Madura Sambas. Juga karena desakan dari penduduk di sekitar penampungan yang sudah agak 'gerah' dengan para pengungsi. Anehnya, pemerintah juga turut memberikan ultimatum, bahwa pengungsi harus segera direlokasi pada tanggal tertentu.

Abstrak :
Demam Berdarah Dengue (DBD) penyakit yang sering menimbulkan kejadian luar biasa dan menyebabkan kematian, di Kabupaten Sambas setiap tahunnya selalu ada kasus DBD sehingga merupakan Kabupaten Endemis DBD di Kalimantan Barat. Kebiasaan rnenggunakan gentong untuk menampung air yang tidak ditutup menjadikan salah satu perindukan nyarnuk Aedes aegypti yang sangat potensial menimbulkan kasus DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tepung daun pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb) terhadap jentik (Aedes aegypti) di gentong. Rancangan penetitian ini adalah Eksperirnen Koasi sederhana karena adanya intervensi yang penulis lakukan yaitu dengan melakukan pembubuhan tepung daun pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb) ke dalam gentong yang biasa digunakan sehari - hari oleh masyarakat. Gentong yang digunakan berjumlah 39 buah dan berada di 3 rumah, jadi setiap rumah disiapkan 13 gentong dengan perincian 4 gentong dibubuhi 1900 ppm tepung daun pandan wangi, 4 gentong dibubuhi 2200 ppm tepung daun pandan wangi, 4 gentong dibubuhi 2500 ppm tepung daun pandan wangi dan 1 gentong tidak dibubuhi tepung daun pandan wangi (konsentrasi 0 ppm). Hasil penetitian menunjukkan bahwa pembubuhan tepung daun pandan dengan konsentrasi 1900 ppm, 2200 ppm dan 2500 ppm dapat menununkan jumlah jentik sampai tidak terdapat lagi jentik di gentong pada akhir pengamatan (96 jam). Waktu kontak tepung daun dengan jentik di gentong juga mempunyai pengaruh terhadap jumlah jentik dalam gentong, pengaruh yang bermakna terjadi setelah waktu kontak lebih dari 24 jam dan akhirnya tidak ada lagi jentik di gentong pada akhir pengamatan (96 jam). Disimpulkan bahwa pengaruh pembubuhan tepung daun pandan terhadap jumlah jentik di dalam gentong disebabkan adanya zat-zat yang terkandung dalam daun pandan wangi, salah satunya adalah saponin yang dapat menyebabkan dinding traktus digestivus dari jentik menjadi pecah dan akhirnya mati. Dari penelitian ini maka disarankan agar tepung daun pandan wangi dapat digunakan dimasyarakat terutama daerah yang sulit mendapatkan garam abate untuk membunuh jentik dalam gentong dengan dosis 19 gram sampai 25 gram setiap 100 liter air. Daftar Pustaka : 19 buah (1981 - 2003)

---

The Influence Of Pandan Wangi Leaves (Pandanus Amaryllifolius Roxb) Powder On Mosquitoe Larvae Aedes Aegypti In Sambas Distric In 2004Dengue fever is a disease that often cause outbreak and result in death. Sambas district (in west Kalimantan province) is categorized as an area endemic of dengue fever, as there are dengue fever cases identified every year. The habit of using ceramic water containers without a [id is a potential cause of dengue fever, as the containers become a breading place for the mosquitoes. This study to find out whether pandan wangi leaves powder has any influence on Aedes aegypti larvae in water containers. The design of study is simple experimental, where pandan wangi leaves powder were added to the water containers in homes. There were 39 water containers used in this study and located in 3 houses. In each house, there were I3 water containers in total, with 4 water containers being added pandan wangi leaves powder with a concentration of 1900 ppm, 4 containers with 2200 ppm, another 4 containers with 2500 ppm, and I containers were not being added with the powder at all (concentration 0 ppm). The result of the study show that the addition of pandan wangi leaves powder with the concentration of 1900 ppm, 2200 ppm, and 2500 ppm can decrease the number of mosquito larvae up to a point where no larvae was found alive at the end of observation period (96 hours). The period of contact of pandan wangi leaves powder with the mosquito larvae also had an effect on the number of larvae in the water containers. A significant effect was shown after the period of contact exceeded 24 hours, until no more larvae was found at the end of observation period (96 hours). It is concluded that the influence of adding pandan wangi leaves powder on the number of mosquito larvae in water containers was causes by several substances in the leaves, one of which is saponin. Saponin can cause the lining of larvae's tractus digestivus to tear away, leading to is death. It can be recommended from this study that pandan wangi leaves powder should be used widely, especially in areas where abate salt is difficult to obtain, with the recommended dosage of 19 - 25 grams per 100 liters. Bibliography : 19 (1985 - 2003)

Abstrak :
Masyarakat Sambas telah dibentuk dalam rentang sejarah yang panjang. Terdapat beberapa kisah yang menjadi pijakan dalam mengartikan dan merujuk dinamika masyarakatnya masa lalu, yaitu dalam kisah-kisah rakyat. Dalam tulisan ini dimuat dua kisah populer tersebut, yaitu Sambas yang berasal dari persahabatan abadi antara Syamsudin dan Saribas serta Sambas yang dimaknai dengan tiga suku bangsa. Dua kisah itu menjadi pijakan melihat Sambas yang berbineka. Untuk mengungkap kebinekaan Melayu Sambas, maka penelitiannya dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang dilakukan dengan empat tahap, yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Studi ini menunjukkan bahwa keragaman yang terjadi di Sambas terekam dalam memori kolektif masyarakatnya yang bertujuan untuk menyatukan individu-individu yang ada.

Abstrak :
Raje Ngalam atau 'Raja Alam' merupakan satu teks sastra lisan Sambas. Teks yang dianggap sakral oleh masyarakatnya itu masih terus ditransmisikan sehingga teksnya terdapat dalam sejumlah teks variabel. Hal itu menunjukkan bahwa teksnya masih fungsional bagi masyarakat pemiliknya.Penelitian ini berusaha mengungkap konvensi dan sistem yang mendasari terciptanya Raje Ngalam serta re-sepsinya. Usaha itu dilakukan dengan cara (a) mengungkap tempat teks dalam sejarah perkembangan masyarakat Sambas khususnya dan Melayu pada umumnya; (b) mengungkap struktur teks; (c) memahami sambutan penikmat sepanjang sejarah transmisi teks dari dahulu hingga masa kini, yang berarti pula memahami kedudukan dan fungsi teks dalam dinamik sistem dan sejarah sastra; (d) dan menyajikan teks yang terbaca oleh pembaca masa kini dalam bentuk teks suntingan dan terjemahannya.Raje Ngalam hidup dalam tradisi bedande', sedangkam teks-teks variabelnya--Wan Unggal, Dayang Dandi, Si Gantar Alam, dan Anak Mayang Susun Delapan Susun Sem--belan di Kayangan Anak Cuco' Si Gantar Alam--hidup da-lam tradisi becerite. Perbedaan kedua tradisi itu terletak pada cara penyajian teksnya. Teks-teks becerite dituturkan dengan cara biasa. Sebaliknya, teks-teks bedande' didendangkan. Meskipun demikian, kedua tradisi itu, termasuk pula tradisi tulis, tidak hidup secara otonom. Terdapat hubungan dinamik di antara ketiganya.Tradisi becerite kini masih tumbuh subur, sedangkan tradisi bedande' memprihatinkan. Dari tiga jenis bedande' yang pernah ada, kini hanya tinggal dua. Masing-masing tradisi itu kini hanya memiliki satu orang pedande'. Usia pedande' tunggal kini sudah tua. Oleh sebab itu, jika dalam waktu dekat tidak terdapat kaderisasi, jenis kesenian ini akan punah.Berdasarkan ciri dan konvensinya, Raje Ngalam me-rupakan prosa berirama, satu genre yang memiliki si-fat-sifat puisi dan prosa. Sebagai puisi, ia mengeks-ploitasi unsur bunyi sehingga menimbulkan sajak dan irama. Pengeksploitasian unsur bunyi itu menyebabkan totalitas teksnya ritmis dan melodius. Sebagai prosa, ia mengeksploitasi cerita. Unsur tersebut dibina oleh serangkaian peristiwa yang ditata secara episodis, bio-grafis, dan romantis.Telaah struktur menunjukkan bahwa wacana teksnya memanfaatkan sejumlah besar formula yang tumbuh dalam

Abstrak :
Obat merupakan salah satu sumber daya penting yang diperlukan dalam upaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Pengadaan obat oleh pemerintah jumlahnya terbatas, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah perencanaan, pengelolaan obat yang baik dan yang lebih penting adalah penggunaannya harus rasional. Penggunaan obat yang tidak rasional akan berdampak buruk pada sisi ekononni (pemborosan sumber daya), pada sisi medik (efek samping, resistensi dan penyakit iatrogenik), dan pada sisi psikososial di masyarakat yaitu ketergantungan masyarakat pada obat tertentu (injeksi). Berbagai upaya untuk mengurangi penggunaan obat tidak rasional telah dilakukan oleh pemerintah melalui Proyek Kesehatan IV yang disponsori oleh Bank Dunia di 5 Provinsi termasuk Provinsi Kalimantan Barat yang dimulai pada tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000, diantaranya adalah Pelatihan Penggunaan Obat Rasional pada dokter dan paramedis di Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penggunaan obat tidak rasional di Puskesmas se Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tahun 1999 menggunakan 3 indikator peresepan obat yaitu; 1)% peresepan antibiotik, 2)% peresepan injeksi dan 3)polifarmasi. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan penggunaan obat tidak rasional juga dilihat. Total sampel dalam penelitian ini adalah 423 resep yang berasal dari semua Puskesmas di Kabupaten Sambas yang berjumlah 29 buah yang diambil dengan menggunakan stratified proportional random sampling method dari resep yang ditulis oleh 30 tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan pengobatan. Penefitian ini menggunakan disain penelitian potong lintang dan dilaksanakan selama 1 bulan (Desember 1999), Sebagai variabel terikat adalah penggunaan obat tidak rasional dengan 3 indikator peresepan tersebut di atas; sebagai variabel babas adalah Karakteristik individu tenaga kesehatan (jenis tenaga, masa kerja, penetapan diagnosis, -sikap terhadap Pedoman Pengobatan, sikap terhadap penggunaan obat rasional dan sikap terhadap manajemen obat), dan Karakteristik lingkungan (Karakteristik pasien/pengantarnya meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat pengetahuan pada antibiotik dan injeksi, serta tingkat motivasi untuk suntik), tingkat kecukupan obat, manajemen obat dan jumlah kunjungan poliklinik Puskesmas per hari. Hasil penelitian menunjukkan proporsi penggunaan obat tidak rasional adalah 46,6%. Pelayanan pengobatan 65,7% dilakukan oleh perawat/bidan. Dari analisis bivariat diketahui beberapa variabel yang secara bermakna (p<0,05) berhubungan dengan penggunaan obat tidak rasional di Puskesmas yaitu; 1)jenis tenaga kesehatan (p-0,000), 2)masa kerja (p-0,000), 3)sikap terhadap Pedoman Pengobatan (p =0,007), 4)sikap terhadap penggunaan obat rasional (p=0,001), 5)umur c 44 tahun (p-0,401), 6)motivasi untuk suntik (p-O,021), 7)tingkat kecukupan obat (p=0,007) dan 8)jumlah kunjungan poliklinik per hall (p=0,023), Pada analisis multivariat dihasilkan 5 variabel dominan dan 3 variabel interaksi yang bermakna (Likelihood Ratio Test p-X2=0,0000 di-8) secara bersama-sama berhubungan dengan penggunaan obat tidak rasional yaitu; 1)jenis tenaga kesehatan (perawat/bidan), 2)jumlah kunjungan poliklinik per hail (sedikit), 3)Tingkat kecukupan obat (cukup), 4)umur (5 44 tahun), 5)sikap terhadap Pedomam Pengobatan (negatif), .6)interaksi jenis tenaga kesehatan (perawat/bidan)*jumlah kunjungan poliklinik per hari (sedikit), 7)interaksi jumlah kunjungan poliklinik per hari (sedikit)*tingkat kecukupan obat (cukup) dan 8)interaksi-interaksi jumlah kunjungan poliklinik per hari (sedikit)*umur (S 44 tahun). Rekomendasi dari penelitian ini adalah legislasi tenaga paramedis dalam melakukan upaya pengobatan dasar di Puskesmas, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan paramedis di bidang upaya pengobatan melalui pelatihan yang terprogram dan berkesinambungan, penyusunan Pedoman Pengobatan yang bersifat lokal yang melibatkan seluruh dokter Puskesmas dengan melakukan penyesuaian (adjusting) Pedoman Pengobatan dari Depatemen Kesehatan, meningkatkan peran dokter dalam supervisi dan sebagai pelatih di bidang upaya pengobatan terhadap paramedis, pendidikan kesehatan masyarakat untuk mengurangi penggunaan injeksi dan memperbaiki perencanaan kebutuhan obat dengan menggunakan metode epidemiologi di samping metode konsumsi yang selama ini dipakai dengan peningkatan kemampuan perencana di Kabupaten melalui pelatihan di bidang perencanaan, penelitian lanjutan dengan melihat indikator penggunaan obat tidak rasional lain yang belum diteliti, dan yang lebih penting adalah komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Dati II Sambas untuk meningkatkan penggunaan obat rasional dengan cara memperbaiki pola peresepan obat di Puskesmas.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepiting Bakau Syclla serrata merupakan salah satu komoditas ekspor perikanan yang bernilai ekonomis tinggi. Tujuan penelitian ini secara umum adalah menghitung besarnya usaha penangkapan kepiting bakau, pemanfaatan dan menentukan strategi pengelolaan yang berkelanjutan kepiting bakau di Kabupaten Sambas. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2015 - Maret 2016 di Kecamatan Paloh di Kabupaten Sambas dengan metode survey darat dan laut.Analisis terhadap karakteristik biologi meliputi nisbah kelamin, TKG, Fekunditas, faktor kondisi, Lc, Lm, dan ukuran layak tangkap. sedangkan analisis pengelolaan yang berkelanjutan menggunakan metode Rapid Appraisal for Fisheries RAPFISH . Hasil Analisis Potensi Lestari MSY Kepiting bakau di Kabupaten Sambas adalah 94.040 kg/unit dengan Fmsy adalah 52 unit dan CPU Eopt adalah 1679.2 kg/unit. Kisaran panjang karapas kepiting bakau jantan yang tertangkap adalah 62 mm - 152,5 mm, sedangkan rajungan betina mempunyai ukuran 67,5 -132,5 mm. Pola pertumbuhan bersifat alometrik positif. Kepiting bakau jantan memiliki persentase tertangkap lebih tinggi dibandingkan betina 1,25:1 . Persentase kepiting bakau matang gonad dan belum matang adalah 56,57 dan 43,43 .Status keberlanjutan pengelolaan Kepiting Bakau di Kabupaten Sambas secara multidimensi dalam kondisi cukup berkelanjutan nilai indeks 53,1 . Strategi yang perlu dilakukan berdasarkan skala prioritas adalah 1 Pengaturan alat bantu penangkapan ikan, 2 Penentuan selektivitas alat penangkapan ikan, 3 Pembatasan upaya penangkapan ikan, 4 Peningkatan kualitas SDM, 5 Pengaturan perubahan target tangkapan sementara sesuai musim, 6 Pengelolaan hasil tangkapan sampingan , 7 Peningkatan pengawasan penangkapan ikan, 8 Pengembangan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, 9 Meningkatkan nilai GDP, 10 Pengaturan kepemilikan sumberdaya, 11 Kebijakan dalam pengelolaan perikanan mempertimbangkan kearifan lokal nelayan setempat, 12 Meningkatkan Peran Sektor Perikanan, dan 13 Status konflik.

---

ABSTRACT
Mangrove crabs Syclla serrata is one fishery export commodities with high economic value. The purpose of this research in general is to calculate the amount of fishing effort mud crab, utilization and determine the strategy of sustainable management of mangrove crabs in Sambas district. The study was conducted in December 2015 March 2016 in the Paloh in Sambas Regency with land and sea survey methods.The analysis of the biological characteristics include sex ratio, TKG, fecundity, condition factor, Lc, Lm, and a decent sized catch. whereas sustainable management analysis using rapid appraisal methods for Fisheries RAPFISH . Result Analysis of Potential Lestari MSY mangrove crab in Sambas district is 94 040 kg unit with Fmsy is 52 units and CPU Eopt is 1679.2 kg unit. The range of mangrove crab carapace length of males caught is 62 mm 152.5 mm, while the female crabs between size 67.5 132.5 mm. Allometric growth pattern is positive. mangrove crabs caught males have higher percentage than females 1.25 1 . Percentage of mangrove crabs mature and immature gonads was 56.57 and 43.43 . The status of sustainability management in multidimension point of view, Mangrove crab activities in Sambas Regency is sustainable enough condition index value of 53.1 . The strategies that need to do based on priority scale are 1 setting up the fishing tools, 2 Determination of the selectivity of fishing tools, 3 Restriction of fishing activities, 4 improving the quality of human resources, 5 Settip up the changes of temporary target catch according to season, 6 Management of side catches value by catch , 7 Improving monitoring of fishing, 8 Developing of fishing tools that are environmentally friendly, 9 Increase the value of GDP, 10 Admission of resource ownership, 11 Policy in fisheries management that considering the value of local fishermes, 12 Increase the Role of Fisheries Sector, and 13 Status of conflict.