Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konsensus nasional Political Will dari DPR untuk penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, telah diundangkan melalui TAP XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 dan diatur lebih lanjut dengan UU No. 28/1999 tanggal 19 Mei 1999 dan UU No. 31/1999 tanggal 16 Agustus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggantikan UU No. 3/1971 yang lama. Hal ini merupakan babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memanfaatkan momentum era reformasi. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) secara sistematis di Indonesia_ telah sejak lama dilakukan, karena dirasakan korupsi sudah sangat membahayakan pembangunan. yaitu sejak tahun 1957 mulai dengan peraturan penguasa militer, penguasa perang pusat, TPK, Komisi 4, Opstib, sampai era reformasi dengan dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) pada tanggal 13 Oktober 1999 dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada tanggal 23 Mei 2000. Kejaksaan Agung sebagai lembaga penuntutan satu-satunya di Indonesia (legal monopoly) mempunyai tanggung-jawab moral dan hukum untuk berjuang memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum yang responsif dengan rasa keadilan masyarakat. Tuntutan dan harapan masyarakat sangat besar diletakkan di pundak Kejaksaan Agung, untuk mengusut tuntas dugaan adanya korupsi yang merugikan keuangan negara, dan mulai mengadili kasus-kasus korupsi besar, dan yang menarik perhatian masyarakat (catchs some big fishes) seperti Kasus Soeharto mantan Presiden RI berkuasa 32 tahun, yang mulai disidangkan tanggal 31-8-2000. Kinerja Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi selama 5 tahun (1993/1994 s/d 1997/1998) pada tahap penyelidikan penyelesaiannya hanya 40% (34 kasus) dan sisa tunggakan 60% (50 kasus), tahap penyidikan penyelesaiannya hanya 38% (9 kasus) dan sisa tunggakan 62% (15 kasus), dan tahap penuntutan untuk seluruh Indonesia tingkat penyelesaiannya hanya 19% (115 kasus) dan sisa tunggakan 81% (479 kasus). Rata-rata sisa tunggakan kasus sekitar 60%-81%. Pendapat para ahli tentang sebab-sebab terjadinya korupsi dan hambatan pemberantasan korupsi, dijadikan sasaran analisis yang mendasari perumusan strategi pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) selanjutnya. Strategi secara sistematis itu diharapkan dapat mengendalikan faktor-faktor penyebab korupsi tersebut. Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung, sejauh mana tingkat efektifitas Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, (apakah telah memberikan hasil/akibat yang maksimal, taxis dari pertimbangan efisiensi) dan berupaya untuk dapat memberikan strategi alternatif/prioritas yang dapat meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi (anti corruption strategy). Hasil penelitian penulis ini menunjukkan, bahwa Kejaksaan Agung berada pada kondisi di dua lingkungan yaitu lingkungan internal dan eksternal. Hal mana telah memberikan pengaruh terhadap kinerjanya. Pengaruh sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat bisa berasal dari internal maupun eksternal. Yang berasal dari faktor internal berupa faktor kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), dan yang berasal dari faktor eksternal berupa faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Pendekatan analisis SWOT berupaya untuk merumuskan strategi yang sesuai (best solution) untuk diterapkan dalam upaya mencapai sasaran dan goal yang diinginkan. Ada beberapa strategi alternatif yang dirumuskan, namun berdasarkan urgensi penanganannyalskala prioritas kepentingannya, maka direkomendasikan untuk memakai strategi WO untuk strategi jangka pendek dan strategi SO untuk strategi jangka panjang. Dari hasil perumusan alternatif strategi SWOT tersebut dengan pendekatan ternyata untuk sasaran strategi kebijakan prioritas jangka pendek adalah memanfaatkan TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) (0.408), memperbaiki sarana prasarana/penggajian/fas. kesejahteraan SDM kejaksaan (0,239), melakukan pengawasan intensif terhadap moralitas, etika profesi/sikap perilaku terhadap SDM kejaksaan (0,130), mengusulkan independensi kejaksaan/ (Independent Prosecution System) (0,116), dan memperbaiki/reorientasi sistem manajemen pembinaan (rekrutmen, promosi dan penempatan) SDM kejaksaan yang profesional dan rasional (0,106). Untuk sasaran strategi kebijakan prioritas jangka panjang adalah memanfaatkan lembaga ICAC (Independent Commission Anti Corruption)/ Komisi Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KGPTPK) (0,415), menetapkan target penyidikan dan penuntutan (0,366) dan mengusulkan independensi kejaksaan/(Independent Prosecution System) (0,219). Dalam penelitian ini, ternyata dalam strategi jangka pendek maupun strategi jangka panjang memiliki sensitifitas yang sangat kecil. Artinya, walaupun terjadi perubahan dalam urutan prioritas, temyata urutan prioritas faktor endogen (strategi kebijakan) tidak mengalami perubahan, hanya perubahan dalam bobot prioritasnya. Strategi Kebijakan periode jangka pendek dan jangka panjang yang dominan adalah dengan memanfaatkan keberadaan TGPTPK dan lembaga baru ICAC (Independent Commission Anti Corruption)IKGPTPK, sehingga diharapkan tercapainya peningkatan efektifitas strategi pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) di Indonesia. Untuk ICAC, disarankan agar konsistensi terhadap sifat komisi yang harus independenlmandiri kepas dari carnpur tangan pemerintah, melibatkan peranan LSM/masyarakat dalam penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia. Disarankan, ICAC mempunyai kewenangan terbatas hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan korupsi saja, sedangkan tahap penuntutan tetap sebagai wewenang Kejaksaan Agung. Perlu dirumuskan sinkronisasi susunan perundang-undangannya, agar tidak tumpang-tindih atau menabrak tata tertib hukum positif yang sudah ada.

Abstrak :
Kemiskinan di negara terbelakang dicirikan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di Indonesia, peran pemerintah dalam bidang kependudukan diserahkan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu program BKKBN adalah Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS). Sejak tahun 2010 hingga 2013 terjadi penurunan jumlah kelompok UPPKS. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memfokuskan pada menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan maupun ancaman. Tujuan penelitian adalah untuk pengoptimalan pencapaian program UPPKS. Hasil analisis metode SWOT menunjukkan bahwa strategi terbaik berasal dari faktor kekuatan dan peluang (SO). Alternatif strategi tersebut diolah dengan metode AHP sehingga ditemukan strategi prioritas yaitu memanfaatkan penggunaan website terintegrasi untuk menarik minat kerjasama sebagai bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi. ...... Poverty in underdeveloped countries are characterized by high population growth. In Indonesia, the government's role in population to be submitted to the National Population and Family Planning Board (BKKBN). One of the program BKKBN?s is to Increase Revenue Family Welfare (UPPKS). From 2010 to 2013, decrease in the number of groups UPPKS. Based on these problems, researchers focus on the identified factors strengths, weaknesses, opportunities and threats. The purpose of the study is to optimization program of achievement UPPKS. The results of analysis method SWOT showed that the best strategy is derived from the strengths and opportunities (SO) factor. Alternative strategies with AHP to finded strategy is utilizing the integrated use of the website to attract cooperation as a form of technological development and utilization of information.

Abstrak :
ABSTRAK
Kompetensi guru harus ditingkatkan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa perubahan gaya belajar siswa.Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) menunjukkan kompetensi guru masih di bawah standar nasional.

Penelitian ini membahas upaya peningkatan kompetensi guru SMA Negeri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis SWOT dan AHP. Analisis SWOT menunjukkan faktorfaktor kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan alternatif-laternatif strategi dalam peningkatan kompetensi guru.

Berdasarkan penilaian respondenaktor yang paling realistis dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi guru adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,dengan prioritas sasaran peningkatan kemampuan teknik pembelajaran. Selanjutnya dalam analisis AHP berdasarkan penilaian responden menunjukkan bahwa strategi meningkatkan kegiatan inservice training, workshop, seminar dan kegiatan lainnya dengan diawali menyusun analisis kebutuhan dan membuat program pelatihan yang sesuai dalam upaya peningkatan kompetensi guru menjadi prioritas utama.

---

ABSTRACT
Teacher's competency in teaching needs to be enhanced in accordance with the rapid development of tecnology and knowledge which brings changes in student?s learning style. The result of Teachers Competency Test/Uji Kompetensi Guru (UKG), which was recently held by the government showed that commonly the teachers? competency was still below the national standard.

This study was a discussion about the efforts of increasing the teachers? competency of SMA Negeri in Hulu Sungai Selatan regency. This study was a quantitative research which applied the SWOT AHP technique analysis. The SWOT technique analysis showed the factors of strength, weaknesses, opportunities, threats, and the alternative strategies in increasing the teachers? competencies.

Based on the assessment given by the respondents, it could be said that the most realistic actor in the efforts in enhancing the teachers? competencies in Hulu Sungai Selatan regency was the Educational Department of Hulu Sungai Selatan regency, and as the priority was enhancing the teachers? competency in teaching techniques. While the AHP technique analysis showed that the strategies in increasing the activities of in service training, workshop, seminar, and other activities which was started with conducting the a needs analysis and carrying out a training program which was in accordance with the efforts in enhancing the teachers competencies, was the priority.

Abstrak :
ABSTRAK
Puspiptek merupakan organisasi dibawah Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna - Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) yang memiliki tugas sebagai pengelola dan pengembang kawasan Puspiptek. Indikator dan pencapaian kinerja yang ditampilkan pada LAKIP Deputi Bidang Jaringan Iptek belum mencerminkan pencapaian kinerja Puspiptek secara keseluruhan. Balanced scorecard menerjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran sistem manajemen strategis. Analisis SWOT Balanced Scorecard digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dalam peningkatan pengelolaan dan pengambangan kawasan Puspiptek. Dengan menggunakan metode AHP, diperoleh prioritas utama penentuan inisatif strategi dalam menentukan perumusan strategi yang terbaik.

---

ABSTRACT
Puspiptek is an organization under Deputy Assistant of Provider Network with User - Ministry of Research and Technology (KRT) who had responsibility as management and developer of Puspiptek zone. Indicator and performance achievement that presented on LAKIP of Deputy for Science and Technology Network has not reflected the overall Puspiptek performance achievement. Balanced Scorecard reflects company’s mission and strategy into a comprehensive set of scales that provide the framework for the measurement of strategic management system. SWOT analysis of Balanced Scorecard is used to determine the strength, weakness, opportunity and threat in the improvement of management and development of Puspiptek zone. By using AHP method, is obtained top priority for initiative strategy determination in determining the best strategy formulation.

Abstrak :
Produk pertambangan bersifat tidak terbarukan dan industri pertambangan memiliki risiko dan dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan kegiatan industri lainnya. Industri pertambangan akan tetap ada selama masih ada perkembangan peradaban kehidupan manusia. Kesenjangan dalam penerapan Good Mining Practice (GMP) pada kegiatan pertambangan menjadi akar permasalahan penyebab dan kompleksitas dampak terhadap lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis SWOT, dan analisis AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sudah sudah memiliki dokumen kebijakan lingkungan. Upaya untuk mencapai target kebijakan tersebut dengan melakukan program pengelolaan risiko lingkungan berdasarkan dokumen Amdal yang dipadukan dengan RKAB, yang merupakan program kerja tahunan yang disetujui KESDM. Perusahaan melakukan evaluasi program pengelolaan lingkungan dengan berpartisipasi dalam program Proper yang dilaksanakan oleh KLHK. Meskipun hasil Proper memperlihatkan hasil yang baik dengan kategori Biru, namun masih ada yang harus ditingkatkan dalam hal kebijakan lingkungan dan strategi perusahaan untuk mencapai target yang ditetapkan. Kesimpulan penelitian ini bahwa perusahaan mempunyai kekuatan dan peluang untuk meningkatkan pengelolaan risiko lingkungan, dengan membuat kebijakan lingkungan yang melibatkan manajemen puncak, melakukan rekrutment tenaga ahli lingkungan hidup yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang sesuai, dan membuat rencana kerja pengelolaan lingkungan tahunan. ......Mining products are non-renewable and a mining industry has relatively higher risk and a greater environmental impact than carrying out other industry. However, mining will continue to exist as long as there is the development of human civilization. The gap in the application of Good Mining Practice (GMP) to mining activities is the main root cause of the magnitude and complexity of the impact on the environment. The method used in this research is descriptive analysis, SWOT analysis and AHP analysis. The results of the study indicate that the company already has an environmental policy. Efforts to achieve this policy target are carried out by carrying out an environmental management program based on the EIA document combined with the RKAB, which is an annual work program approved by the MEMR. The company evaluates environmental management programs by participating in the Proper program implemented by the Ministry of Environment and Forestry. Even though the Proper results show good results in the Blue category, there is still something that needs to be improved regarding environmental policies and company strategies to achieve the set targets. The conclusion of this study is that companies have strengths and opportunities to improve environmental risk management by developing environmental policies that involve top management, recruiting environmental experts with appropriate educational backgrounds and competencies, and making annual environmental management work plans.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada pemilihan strategi terbaik bagi Kabupaten Klaten dalam melakukan pembangunan daerahnya, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan AHP. Penelitian ini menggunakan 2 instrumen kuisioner, yaitu kuisioner SWOT dan kuisioner AHP. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sasaran pembangunan yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara memperkuat perekonomian mikro.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on prioritizing regional development policy strategies on Klaten Regency with SWOT and AHP Analysis Approach. The research uses 2 instruments; those are SWOT questionnaires and AHP questionnaires. This research recommends Klaten Regional Government to increase economic growth by strengthening micro economies.

Abstrak :
Pembangunan di Indonesia selama dasawarsa 60-an sampai 90-an merupakan babak penting dalam sejarah pengelolaan sumberdaya alam, karena sumber daya alam dijadikan lokomotif penghela pembangunan dengan komoditi primadona yaitu minyak dan gas, hasil hutan (terutama kayu), serta hasil tambang.

Menurut laporan misi teknis International Topical Timber Organization (1TO) tahun 2001, disebutkan bahwa pada tahun 1967, produksi log dilaporkan sekitar 3.3 juta m3, telah meningkat pesat menjadi 32 m3 diproduksi pada tahun 1988, di mana 96% produksi log berasal dari hutan alam. Pada tahun 2000 dengan meningkatnya industri kehutanan, telah terjadi kesenjangan antara kapasitas terpasang dengan kemampuan pasokan kayu sekitar 50 juta m3/tahun di mana total kebutuhan industri kayu diperkirakan mencapai 72 juta m3.

Pada tahun 2004 kesenjangan kapasitas terpasang dengan pasokan kayu legal dari hutan alam semakin meningkat. Menurut Dirjen PHKA (2004) kapasitas terpasang industri olahan kayu sebesar 74 juta m3 sedangkan penetapan jatah tebangan untuk tahun 2004 hanya 7 juta m3.

Adanya kesenjangan kapasitas terpasang industri dan kegiatan ekspor illegal produk kayu ke luar negeri menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam hutan semakin meningkat. Kerusakan hutan tropis Indonesia diperkirakan antara 0,6-1,3 juts ha/tahun (Abdullah, 1999), bahkan oleh banyak pihak angka tersebut ditengarai telah mencapai 2,5-3 juta ha/tahun sekarang ini.

Eksploitasi besar-besaran terhadap kawasan hutan bukan hanya terjadi pada hutan produksi tetapi sudah memasuki kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam termasuk di dalamnya kawasan taman nasional.

Perubahan dinamika politik juga turut berpengaruh terhadap percepatan kerusakan kawasan hutan dimana tuntutan peningkatan PAD menyebabkan Pemda turut melirik potensi SDA hutan untuk dijadikan sumber dana dengan mengeluarkan perda ataupun perizinan yang sering bermasalah. Salah satu contohnya adalah pemberian izin lokasi pemanfaatan kayu di areal yang tidak potensial untuk diambil kayunya sehingga penebangan terjadi di luar izin yang diberikan, di sisi lain pengawasan masih sangat minim. Angin reformasi yang bertiup kencang sering diidentikkan dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya dan dijadikan alasan untuk melakukan perambahan hutan. Kondisi pendapatan masyarakat yang masih rendah dan jumlah penduduk yang semakin bertambah turut memberi andil dalam memperparah kerusakan hutan. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 1.375.349 ha, terletak pada bagian tengah rangkaian pengunungan bukit barisan dengan topografi yang didominasi oleh kelas kelerengan > 60% pada sebagian besar kawasannya (± 70%) dari luas kawasan. Pada kawasan ini terdapat hulu-hulu sungai dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari (Jambi), DAS Musi (Sumatera Selatan), DAS Ketaun (Bengkulu) dan DAS Indrapura (Sumbar). Jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah Podsolik dengan sifat fisik dan sifat tanah yang relatif kurang baik serta relatif mudah tererosi. Kondisi fisik kawasan TNKS yang demikian menyebabkan kawasan tersebut sangat vital bagi kelangsungan aktifitas ekonomi di daerah sekitar dan di bagian hilirnya yang mata pencaharian pokoknya adalah di sektor pertanian. Di samping itu, kawasan ini juga berperan memelihara fungsi ekologis seperti menjaga stabilitas iklim, mencegah erosi, mengendalikan banjir, melestarikan biodiversity sarana penelitian dan pendidikan, wisata dan fungsi lainnya. Dari hasil penafsiran citra satelit yang dilakukan ICDP dan Balai TNKS terlihat adanya pengurangan penutupan kawasan hutan dari tahun 1985 sampai tahun 2002 seluas 26.044 ha dan kerusakan tersebut sampai saat ini masih terus berlangsung. Kerusakan TNKS terutama disebabkan oleh aktifitas illegal logging dan perambahan hutan yang masih tinggi. Di samping itu, juga disebabkan oleh kebakaran hutan pencurian hasil hutan bukan kayu, perburuan liar, penambangan liar dll. Dampak dari kerusakan TNKS secara langsung mulai dirasakan dengan seringnya banjir dan longsor di sekitar kawasan yang menimbulkan kerugian material dan moril yang sangat besar terhadap masyarakat sekitar, terganggunya aktifitas ekonomi misalnya di sektor pertanian (sawah tergenang), transportasi (baik air maupun darat) dan sektor lainnya. Bertolak belakang dari kenyataan tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 1. Menganalisa faktor-faktor yang berkaitan pengelolaan INKS baik dari sisi intern maupun ekstern berupa kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dihadapi institusi pengelola yaitu Balai TNKS, Departemen Kehutanan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan di INKS. 2. Merumuskan strategi-strategi kebijakan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan di TNKS. 3. Memilih prioritas strategi yang ada berdasarkari kriteria-kriteria yang ditentukan. Dari hasil analisa SWOT terhadap faktor internal dan eksternal Balai INKS sebagai pengelola kawasan maka diperoleh alternatif strategi kebijakan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan di INKS berupa strategi WT (Weakness-Threat) dengan bobot 4,78 kemudian strategi ST (Strength-Threat) dengan bobot 3,77 disusul strategi WO (Weakness opportunity) dengan bobot 3,16 dan selanjutnya strategi SO (Strength-Opportunity) dengan bobot 2,15. Hasil analisa altematif-alternatif kebijakan dari strategi terpilih yaitu Weakness-Threat (atasi kelemahan untuk menghadapi ancaman) adalah sebagai berikut : - Peningkatan organisasi/kelembagaan BTNKS, penyempurnaan sarana prasarana, perbaikan tata batas kawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman/gangguan kawasan serta melakukan pemantauan terhadap upaya peningkatan PAD secara tidak terkendaii. Mengupayakan penambahan jumlah SDM BTNKS dan peningkatan kemampuan petugas dalam mengantisipasi gangguan kawasan terhadap aktifitas pemenuhan bahan baku industri secara ilegal. Dukungan dana operasional yang memadai dan teratur dalam rangka mengantisipasi/menanggulangi gangguan kawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pengembangan masyarakat di daerah penyangga. Strategi kebijakan yang didapat dari hasil analisa SWOT tersebut belum tentu seluruhnya dapat dilaksanakan secara simultan karena keterbatasan sumber daya dan yang lainnya sehingga perlu dilakukan penentuan prioritas. Dengan menggunakan The Analityc Hierarchy Process (AHP), dilakukan pemilihan prioritas kebijakan dengan hasil sebagai berikut : 1. Peningkatan jumlah SDM BTNKS dan kemampuan petugas dalam mengantisipasi gangguan kawasan terhadap aktifitas pemenuhan bahan baku industri secara illegal dengan bobot 0,483 2. Dukungan dana operasional yang memadai dan teratur dalam rangka mengantisipasi/penanggulangan gangguan kawasan INKS dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pengembangan masyarakat di daerah penyangga dengan bobot 0,309 3. Peningkatan organisasi/kelembagaan, penyempurnaan sarana prasarana BTNKS, perbaikan tata batas kawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman/gangguan kawasan serta melakukan pemantauan terhadap upaya peningkatan PAD secara tidak terkendali dengan bobot 0,208. Penentuan prioritas strategi kebijakan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan TNKS, bukan berarti menyatakan bahwa yang pertama perlu dan yang lain tidak perlu tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan kebijakan yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh kebijakan secara simultan mengalami kendala. Pelaksanaan seluruh kebijakan secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih optimal. Berkurangnya laju kerusakan hutan di INKS merupakan langkah panting untuk mempertahankan fungsi kawasan baik yang tangible maupun intangible yang sangat dibutuhkan masyarakat sekitar untuk mempertahan-kan dan meningkatkan kesejahteraannya.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor penentu terkait strategi kebijakan prioritas dalam pengembangan komoditi rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan analisis rantai nilai, analisis SWOT dan analisis proses hirarki (AHP). Pakar yang dijadikan narasumber dalam pengisian kuesioner AHP yakni Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Bappeda Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, Dinas KUMKM Kabupaten Konawe Selatan, BP4K Kabupaten Konawe Selatan, nelayan serta ahli rumput laut (mantan anggota asosiasi rumput laut Indonesia).

Hasil analisis rantai nilai (value chain analysis) menunjukkan bahwa penguatan dalam pengembangan komoditas rumput laut dilakukan pada tingkat hulu (petani rumput laut). Sementara hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang dipakai adalah strategi strength- threat (ST) yakni inovasi melalui riset bibit unggulan rumput laut dan optimasi penggunaan lahan budidaya rumput laut. Hasil analisis proses hirarki (AHP) menunjukan bahwa untuk mencapai tujuan (goal) peningkatan PDRB sektor pertanian dan perikanan melalui komoditi unggulan Kabupaten Konawe Selatan strategi kebijakan prioritas utama yakni melalui riset bibit unggul rumput laut.

---

ABSTRACT
This research aimed to analysis the determinants related priority policy in development of commodity seaweed in Konawe Selatan, Southeast Sulawesi Province. This research used value chain analysis, SWOT analysis and analytical hierarchy process (AHP). The expert to complete questionnaire are BAPPEDA Southeast Sulawesi Province, BAPPEDA Konsel, Department of Marine and Fisheries Konsel, Office KUMKM Konsel, BP4K Konsel, fishermen, and seaweed experts (former member of the Association of Indonesian seaweed).

The results of the value chain analysis shows that the reinforcement in the development of seaweed commodities carried on the upper level (seaweed farmers). The results of SWOT analysis shows that the strategy used is strength- threat (ST): innovation through research seaweed?s seeds and optimization for land use of seaweed farming. The results of the analysis hierarchy process (AHP) shows that to achieve the goal increase in GDP of agriculture and fisheries sector through commodity South Konawe, the main priority of policy strategy is research quality of the seaweed's seeds.;This research aimed to analysis the determinants related priority policy in development of commodity seaweed in Konawe Selatan, Southeast Sulawesi Province. This research used value chain analysis, SWOT analysis and analytical hierarchy process (AHP). The expert to complete questionnaire are BAPPEDA Southeast Sulawesi Province, BAPPEDA Konsel, Department of Marine and Fisheries Konsel, Office KUMKM Konsel, BP4K Konsel, fishermen, and seaweed experts (former member of the Association of Indonesian seaweed). The results of the value chain analysis shows that the reinforcement in the development of seaweed commodities carried on the upper level (seaweed farmers). The results of SWOT analysis shows that the strategy used is strength- threat (ST): innovation through research seaweed?s seeds and optimization for land use of seaweed farming. The results of the analysis hierarchy process (AHP) shows that to achieve the goal increase in GDP of agriculture and fisheries sector through commodity South Konawe, the main priority of policy strategy is research quality of the seaweed's seeds., This research aimed to analysis the determinants related priority policy in development of commodity seaweed in Konawe Selatan, Southeast Sulawesi Province. This research used value chain analysis, SWOT analysis and analytical hierarchy process (AHP). The expert to complete questionnaire are BAPPEDA Southeast Sulawesi Province, BAPPEDA Konsel, Department of Marine and Fisheries Konsel, Office KUMKM Konsel, BP4K Konsel, fishermen, and seaweed experts (former member of the Association of Indonesian seaweed). The results of the value chain analysis shows that the reinforcement in the development of seaweed commodities carried on the upper level (seaweed farmers). The results of SWOT analysis shows that the strategy used is strength- threat (ST): innovation through research seaweed’s seeds and optimization for land use of seaweed farming. The results of the analysis hierarchy process (AHP) shows that to achieve the goal increase in GDP of agriculture and fisheries sector through commodity South Konawe, the main priority of policy strategy is research quality of the seaweed's seeds.]

Abstrak :
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan baik pada internal Kementerian Dalam Negeri maupun pada Pemerintah Daerah. Selama 5 tahun terakhir, jumlah temuan kerugian negara dari pemeriksa eksternal tidak menurun secara konsisten, indeks reformasi birokrasi tidak tercapai, hasil survey dari lembaga eksternal menunjukkan nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Dalam Negeri rendah, serta masih ditemukan permasalahan hukum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal maka dibutuhkan strategi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah: Bagaimana strategi peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui analisis faktor internal dan eksternal organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dan menggunakan konsep SWOT untuk mendapatkan skor IFAS dan EFAS serta AHP untuk menentukan prioritas strategi yang dihasilkan dari SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktor yang paling realistis dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah APIP, dan yang harus diprioritaskan adalah agar APIP yang telah memiliki sertifikasi pengawasan menguasai perkembangan tekhnologi informasi dengan memanfaatkan dukungan dan kerjasama dari lembaga dan sistem dari Kementerian/Lembaga lain. ...... The Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs plays an important role in both internal Ministry of Home Affairs oversight and local government oversight. APIP's role as an assurance and consulting partner is in high demand among stakeholders, as there are no findings of state losses from external examiners, the Bureaucratic Reform index is achieved, the public satisfaction index for the performance of the Ministry of Home Affairs rises, and no legal problems are discovered in the implementation of local government. The high stakeholder demand for improved internal supervisor performance necessitates the implementation of the appropriate strategy. Thus, the research question can be formulated as follows: How is the strategy for improving the performance of the Inspectorate General of the Ministry of Internal Affairs through an analysis of internal and external organizational factors? This study employs a post-positivism approach, utilizing the concept of SWOT to obtain IFAS, EFAS, and AHP scores in order to determine the priorities of strategies resulting from SWOT. The analysis results show that APIP is the most realistic actor in improving the performance of the Inspectorate General of the Ministry of Home Affairs, and what must be prioritized is that APIP that has been certified for supervision masters the development of information technology by leveraging support and cooperation from institutions and systems from other Ministries/Institutions.

Abstrak :
This research aims to develop "Coastal Urban Spatial Planning for Sustainable Development " policy model. The hypothesis is that Coastal Urban Spatial Planning will be sustained if there is an integration between spatial planning of land areas and sea areas. The research is exploratory based on prescriptive perspective, combining qualitative research methods (to explore meaning) and quantitative research methods (to explore facts). The research sires include the districts of Palomerak and Bojonegara, Banten Province. The research applies two instruments, Strength, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT) analysis and Analytical Hierarchy Process (AHF). Based on the analysis, the result shows that the hypothesis is accepted This results of this research could be useful in developing the policy model of Coastal Urban Spatial Planning for Sustainable Development.