Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas pelayanan registrasi dan identifikasi (Regident) BPKB & STNK kendaraan bermotor pada Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya. Tujuan penelitian untuk mencari postur ideal kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi ancaman degradasi di era digitalisasi. Landasan teori terdiri dari teori kompetensi SDM, public service, new public service, service excellence, dan public trust. Sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kualitatif eksplanatori. Melalui analisis penalaran induktif, penelitian menemukan pentingnya faktor kunci untuk membangun postur ideal dalam menghadapi transformasi digital. Untuk faktor kunci meliputi komposisi dan kompetensi SDM, dan sarana prasarana digital berkaitan dengan efisiensi mekanisme pelayanan. Adapun postur ideal untuk menghadapi ancaman degradasi era digital, penelitian mensyaratkan adanya kesesuaian kompetensi dengan bidang kerja, motivasi kerja tinggi, budaya kerja yang mendukung, bersikap proaktif, serta memiliki komunikasi dan negosiasi yang baik. Hal yang harus dilakukan untuk membangun postur ideal SDM, diperlukan peningkatan kompetensi melalui: (1) pendidikan dan pelatihan; (2) pendidikan kejuruan; (3) pendidikan pengembangan spesial; (4) transfer pengetahuan; dan (5) sertifikasi teknologi dan informasi komputer. Penelitian menyimpulkan bahwa dengan memiliki postur ideal SDM, maka pelayanan Regident BPKB dan STNK pada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak saja mampu menghadapi ancaman degradasi pelayanan digital, namun juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat untuk menuju Smart Public Service. ......This research discusses the registration and identification service (Regident) of BPKB & STNK motor vehicles at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya. The purpose of the research is to find the ideal posture of human resource (HR) quality in facing the threat of degradation in the digitalization era. The theoretical foundation consists of HR competency theory, public service, new public service, service excellence, and public trust. Meanwhile, the research method uses a qualitative approach with an explanatory qualitative design. Through inductive reasoning analysis, the research found the importance of key factors in building an ideal posture in facing digital transformation. For key factors include the composition and competence of HR, and digital infrastructure related to service mechanism efficiency. As for the ideal posture to face the threat of digital era degradation, the research requires the competence to match the field of work, high work motivation, a supportive work culture, being proactive, and having good communication and negotiation. What needs to be done to build an ideal HR posture, competency improvement is needed through: (1) education and training; (2) vocational education; (3) special development education; (4) knowledge transfer; and (5) computer technology and information certification. The research concludes that by having an ideal HR posture, the Regident BPKB and STNK service at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya is not only able to face the threat of digital service degradation, but can also act as an agent of change in improving service quality and public satisfaction towards Smart Public Service.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengenai calo di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran mengenai pola hubungan sosial calo dalam melakukan praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Sedangkan pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan calo dalam menciptakan, mengembangkan dan menggunakan hubunganhubungan sosial di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya.

Metode penelitian ini menggunakan metodologi etnografi dengan pendekatan kualitatif yang mengutamakan pemahaman tentang substansi dari pola-pola hubungan sosial yang dihasilkan dari interaksi sosial yang dilakukan dalam praktek percaloan. Informan penelitian ini terdiri dari para calo, wajib pajak (pemilik kendaran bermotor), petugas Samsat dan beberapa pejabat-pejabat formal seperti Kepala bagian Register dan Identifikasi Dit Lantas Polda Metro Jaya, Kepala Sub Bagian STNK, Perwira Urusan pengesahan STNK dan Kepala kordinator pajak DKl Samsat Polda Metro Jaya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa keberadaan cab di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya disebabkan oleh kondisi gedung yang tidak berimbang, pelayanan yang tidak transparan, dan berbagai faktor lainnya yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan pelayanan uperantara" bagi pemilik kendaraan bermotor. Sehingga para calo tetap eksis dalam melakukan praktek percaloannya.
Namun untuk "memuluskan" para pelaku praktek percaloan dalam bekerja, mereka menciptakan, menggunakan dan mengembangkan pola-pola hubungan sosial di antara mereka. Pola-pola hubungan sosial itu diciptakan dan digunakan untuk mendapatkan akses ke arah sumber daya-sumber daya potensial yang meliputi "tembak KTP" , pemilihan nomor-nomor khusus, dan upaya mendapatkan fasilitas proses cepat. Disamping itu mereka juga menciptakan pola-pola hubungan sosial untuk mempertahan diri dalam melakukan praktek percaloannya.

Adapun pola-pola hubungan sosial yang diciptakan mereka adalah hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan, hubungan sosial dengan pusat-pusat kekuasaan terbatas, hubungan sosial kekerabatan, hubungan sosial kekerabatan yang diaktifkan dan hubungan sosial pertemanan. Serta dari berbagai hubungan sosial yang diciptakan itu secara tidak disadari ada yang membentuk suatu jaringan sosial. misalnya saja dalam hal upaya mendapatkan akses "tembak KTP".

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah adanya kebutuhan akan pelayanan "perantara" bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Sehingga tidak mungkin calo hilang dari lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya.

---

Abstrak :
Pelaksanaan Otonomi Daerah menuntut adanya reformasi birokrasi, dimana kedudukan pemerintah dan rakyat menjadi sejajar. Dalam hal ini Pemda DKI Jakarta sebagai pelaksana isi dari otonomi daerah, harus mampu menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas Publik merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang Akuntabel. Konsep Akuntabilitas Pelayanan ini merupakan paradigma baru yang menjadi tanggung jawab Pemda DKI Jakarta kepada masyarakatnya, dalam menciptakan Good Governance. Salah satu pelayanan umum yang dilakukan oleh Pemda adalah perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor, yang memiliki fungsi penghimpun dana (Budgetter) maupun pengaturan (Regulation). Pelayanan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui Unit Pelaksana Teknisnya yaitu Kantor SAMSAT DKI Jakarta, yang salah satunya adalah Kantor SAMSAT Timur DKI Jakarta yang terletak di JL. DI. Panjaitan. Konsep Kantor SAMSAT ini merupakan upaya pemerintah yang berorientasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dimana masyarakat tidak perlu lagi mengurus suatu jenis pelayanan ke beberapa tempat. Masyarakat hanya perlu datang ke satu tempat, dimana pelayanan dapat dilakukan sekaligus. Kantor SAMSAT merupakan integrasi unsur Kepolisian, Dipenda, Kas Daerah, Jasa Raharja, Kantor Pengolahan Teknologi dan Infromasi (KPTI) serta Sudin Kependudukan, dalam memberikan pelayanan perpanjangan STNK kepada masyarakat khususnya di wilayah Jakarta Timur. Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden dengan menggunakan teknik sampling Aksidental dan metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, pedoman wawancara dan studi kepustakaan. Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan, yaitu dengan membandingkan persepsi pelanggan dengan harapan yang menjadi keinginan pelanggan, dengan Indikator 5 (lima) dimensi pengukuran kualitas jasa yang terdiri dari : Tampilan Fisik (Tangible), Daya Tanggap (Responsiveness), Keandalan (Reliability), Jaminan (Assurance) dan Empati (Emphaty). Model pengukurannya dengan menggunakan Konsep Gaps Model Of Service Quality, yang dikembangkan oleh Valarie A. Zeithaml, Parasuraman A. Di samping itu juga akan di analisis implementasi konsep Akuntabilitas Pelayanan sehingga akan terlihat sampal sejauhmana telah dilaksanakan dalam pelayanan perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Timur DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan menurut dimensi Tangible sebesar 107 %, Resposiveness sebesar 71 %, Reliability sebesar 68 %, Assurance sebesar 76 % dan Emphaty sebesar 72 %. Dari skor-skor tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada dimensi Tangible (107 %) dan terendah terdapat pada dimensi Reliability (68 %). Secara keseluruhan diperoleh tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan perpanjangan SINK Kendaraan Bermotor sebesar 78 % dari harapan pelanggan. Sementara dari analisis Akuntabilitas Pelayanan menunjukkan indikator Akuntabilitas secara umum belum dilaksanakan dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan pelayanan perpanjangan STNK kendaraan bermotor cukup memuaskan, sementara pelayanan belum Akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum tentu menunjukkan Pelayanan yang Akuntabel karena faktor sosial-budaya masyarakat, sementara Akuntabilitas Pelayanan lebih mengacu kepada standar kualitas pelayanan kliersg dari kesimpulan di atas, diberikan beberapa saran seperti perlu adanya loket khusus bagi penanganan berkas bermasalah maupun loket komplain atas pelayanan,perlu adanya standar waktu pelayanan di tiap loket maupun secara keseluruhan, perlu dibuat suatu produk hukum yang menunjuk penanggungjawab SAMSAT secara keseluruhan atas pelayanan yang diberikan, perlu dibuat kesepakatan bersama tentang pola pelayanan yang terpadu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan, serta perlu adanya payung hukum yang melindungi kepentingan pelanggan atas pelayanan yang diterimanya.

Abstrak :
Pada masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan penerimaan negara salah satunya dari pajak kendaraan bermotor karena kualitas pelayanan di Samsat yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan perpanjangan STNK di Gerai Samsat Kecamatan Pulogadung pada masa pandemi Covid-19. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Quality Service Audit oleh Verma. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei melalui kuesioner dengan skala likert dan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas pelayanan perpanjangan STNK Tahunan di Gerai Samsat Kecamatan Pulogadung termasuk dalam kategori baik. Namun dalam beberapa hal wajib pajak masih merasa kualitas pelayanan di Gerai Samsat Kecamatan Pulogadung masih dinilai buruk yaitu pada dimensi availability dan partnership sehingga perlu diperbaikiki. Saran yang dapat diberikan untuk Gerai Samsat Pulogadung adalah dapat menyediakan hand sanitizer dan petugas khusus yang dapat mengatur jarak antar Wajib Pajak selama masa PSBB. ......During the Covid-19 pandemic there was a decline in state revenue, one of which was from motor vehicle taxes because the quality of service at Samsat was not in accordance with health protocols. Therefore, the aim of this study is to analyze the quality of service for the extension of the STNK at the Samsat Gerai, Pulogadung District during the Covid-19 pandemic. The theory used in this research is the theory of Quality Service Audit by Verma. This research method is conducted using quantitative data collection techniques. The instrument used in this study was conducted by means of a survey through a questionnaire with a Likert scale and interviews with several sources. The results showed that most of the respondents stated that the quality of the annual STNK extension service at the Samsat Gerai, Pulogadung District, was in the good category. However, in some cases taxpayers still feel that the service quality at the Samsat Outlet in Pulogadung District is still considered bad, especially in the availability and partnership dimensions so that it needs to be improved. Suggestions that can be given to the Pulogadung Samsat Outlet are to provide hand sanitizers and special officers who can adjust the distance between taxpayers during the PSBB period.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis implementasi penerbitan sertifikasi profesi bagi anggota Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya. Tingginya jumlah pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak sebanding dengan personil yang telah memiliki sertifikat kompetensi, yaitu hanya 58 personil dari 1370 personil Subdit Regident Ditlantas PMJ sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Proses penerbitan sertifikasi profesi tersebut tidak mudah, karena ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain: terbatasnya jumlah asesor yang dimiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Polri, adanya pembatasan jumlah peserta sertifikasi profesi dalam setiap uji kompetensi maksimal sebanyak 100 (seratus) orang, kerjasama antar satuan kerja yang terbatas, belum tersedia sarana prasarana tempat uji kompetensi (TUK), maupun metode uji kompetensi yang terdiri dari wawancara dan praktek belum maksimal menggali pengetahuan dan keterampilan peserta uji kompetensi. Permasalahan diatas akan dianalisis menggunakan teori manajemen SDM, konsep manajemen organisasi, teori kerjasama, teori implementasi dan teori kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai strategi penelitian dalam memahami, mengkonstruksi dan menyikapi permasalahan terkait implementasi penerbitan sertifikasi profesi dalam meningkatkan kinerja anggota Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya khususnya bidang pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB. Temuan penelitian terhadap permasalahan diatas adalah tidak sebanding jumlah anggota yang dinyatakan kompeten dengan jumlah pelayanan yang diberikan, terbatasnya jumlah peserta yang dapat mengikuti sertifikasi profesi, minimnya jumlah asesor yang dimiliki LSP Polri, tidak tersedianya tempat uji kompetensi yang memadai, dan terbatasnya kerjasama antara LSP Polri, Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya. ......This study analyzes the implementation of the issuance of professional certification for members of the Regional Police Headquarters of the Jakarta Police. The high number of services for issuing a drivers license (SIM), vehicle registration number (STNK), and Motor Vehicle Ownership Book (BPKB) is not comparable to personnel who already have competency certificates, namely only 58 personnel from 1370 Regident Ditlantas PMJ personnel, so influential the quality of services provided. The process of issuing professional certification is not easy, because there are several obstacles faced, among others: the limited number of assessors possessed by the National Professional Certification Agency, the limitation of the number of professional certification participants in each competency test to a maximum of 100 (one hundred) personnel, infrastructure facilities where the competency test (TUK) are not available, or the competency test method consisting of interviews and practice has not maximally explored the knowledge and skills of competency test participants. The above problems will be analyzed using HR management theory, organizational management concepts, collaboration theory, implementation theory and policy theory. The research method used in this study is a qualitative-descriptive method. The qualitative approach is used as a research strategy in understanding, constructing and responding the problems related to implementation of publishing professional certification in improving performance of members of the Regident Sub Directorate, Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police, especially in the field of SIM, STNK and BPKB publishing services. The research findings on the above problems are not comparable to the number of members who are declared competent with the number of services provided, the limited number of participants who can take professional certification, the minimum number of assessors possessed by LSP Polri, unavailability of adequate competency test places, and the limited collaboration between LSP Polri, Indonesian National Traffic Police and Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police.