Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi pelaporan pajak penghasilan SPT Masa PPh 21 dan 23 pada SPT Masa Rumah Sakit DES periode Maret 2022. Rumah Sakit DES merupakan rumah sakit umum yang pada mulanya berfokus pada pelayanan ibu dan anak. Hasil evaluasi akan membandingkan kesesuaian antara praktik pelaporan SPT Masa dengan dasar hukum yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan. Evaluasi dilakukan pada subjek pajak, objek pajak, pembayaran SPT, hingga pelaporan SPT Masa. Dari hasil evaluasi, pelaporan pajak penghasilan SPT Masa yang dilakukan oleh Rumah Sakit DES telah sesuai dengan dasar hukum dan teori yang berlaku. Selain membahas pelaporan SPT Masa pada pajak penghasilan Rumah Sakit DES, laporan magang ini juga membahas refleksi diri dari pengalaman yang didapat selama menjalankan magang. ......This internship report aims to discuss the evaluation of income tax reporting on periodic tax return DES Hospital for the March 2022 period. DES Hospital is a public hospital that initially focused on mother and child services. The results of the evaluation will compare the conformity between the reporting practices of the Periodic SPT with the applicable legal basis such as the Ministry of Finance Regulation. Evaluation is carried out on tax subjects, tax objects, payment of tax returns, to reporting of mass tax returns. From the evaluation results, the reporting of the Periodic Tax Return by DES Hospital is following the legal basis and applicable theory. In addition to discussing the reporting of the Periodic Tax Return on DES Hospital income tax, this internship report also discusses self-reflection from the experiences gained during the internship.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan ditinjau dari asas ease of administration, serta faktor yang mendukung penerapan Unifikasi tersebut. Penerapan Unifikasi ini sendiri berdasarkan pada PerDirjen Pajak nomor PER- 20/PJ/2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deksriptif, dengan teori yang didukung Fritz Neumark mengenai ease of administration and compliance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip di dalam asas ease of administration, seperti simplicity. Unifikasi ini memberikan kepastian hukum yang jelas melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2019 yang membahas Unifikasi SPT Masa Pajak Penghasilan serta tidak ada pertentangan peraturan yang lebih tinggi. Wajib Pajak, dalam hal ini PT. XYZ (BUMN) merasa bahwa Unifikasi ini telah membantu pelaporan perpajakan potong/pungut yang terkait seperti PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23/26, dan Pasal 4 ayat 2 melalui sistem yang sudah data integrated dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut berimbas pada Unifikasi yang mana memberikan kenyamanan yang lebih baik dari sisi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan perpajakannya karena efisiensi yang lebih baik atas kompleksitas transaksi yang dibantu oleh penerapan teknologi dalam software dan terkoneksi secara daring, dan Direktorat Jenderal Pajak bisa melihat secara real time atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak. Kesederhanaan ini juga didukung oleh kebutuhan Sumber Daya Manusia yang tidak begitu banyak, karena didominasi oleh sistem yang sudah otomatis melakukan pelaporan perpajakan melalui host-to-host (H2H), sehingga pelaporannya tidak rumit karena sudah otomatis terpotong/dipungut atas transaksi-transaksi yang dilakukan, namun perlu adaptasi atas penerapan Unifikasi di sisi Wajib Pajak dengan software yang digunakan. Unifikasi ini sendiri tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti kemajuan teknologi dalam pelaporan pajak, dan standarisasi penomoran Bukti Potong. ......This thesis aims to analyze the Unification of the Periodic Income Tax Return in terms of the principle of ease of administration principles, as well as the factors that support the implementation of the Unification. The implementation of this Unification itself is based on the Director General of Taxation number PER-20 / PJ / 2019. This study uses a descriptive quantitative approach, with a theory supported by Fritz Neumark regarding ease of administration and compliance. The results of this study indicate that the Unification of Periodic Income Tax Returns has not fully paid attention to the principles of ease of administration, such as simplicity. This unification provides clear legal certainty through the Directorate General of Taxes Regulation Number PER-20 / PJ / 2019 which discusses the Unification of Periodic Income Tax Returns and no higher regulatory conflicts. Taxpayers, in this case PT. XYZ (BUMN) feels that this Unification has helped reporting related withholding / collection taxes such as Income Tax Article 15, Article 22, Article 23/26, and Article 4 paragraph 2 through a system that has integrated data with the Directorate General of Taxes. This has an impact on Unification which provides better comfort from the side of the Taxpayer in carrying out tax reporting due to better efficiency over transaction complexity aided by the application of technology in software and connected online, and the Directorate General of Taxes can see in real time transactions conducted by the Taxpayer. This simplicity is also supported by the lack of Human Resources requirements, as it is dominated by a system that automatically reports taxation via host-to-host (H2H), so that reporting is not complicated because it is automatically deducted / collected for transactions made. However, it is necessary to adapt the implementation of Unification on the side of the Taxpayer with the software used. This unification is inseparable from several supporting factors such as technological advances in tax reporting, and standardization of withholding evidence numbering.