Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas klaim bermasalah Gakin & SKTM DKI Jakarta pada pelayanan rawat inap di RSUD Pasar Rebo tahun 2008 berdasarkan kelengkapan administrasi klaim, pengecualian, batasan biaya, batasan waktu pengajuan, dan ketidakwajaran klaim. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran klaim bermasalah Gakin & SKTM DKI Jakarta pada pelayanan rawat inap di RSUD Pasar Rebo tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa penyebab klaim bermasalah Gakin & SKTM dikarenakan ketidaklengkapan administrasi klaim, pengecualian pelayanan, dan batasan biaya. Saran penulis yaitu mengoptimalkan verifikasi berkas di unit Piutang, melakukan koordinasi dengan pengelola Gakin SKTM rumah sakit terkait batasan biaya, melakukan sosialisasi batas pelayanan dan batas biaya yang ditanggung, membekali unit-unit yang terkait pelayanan rawat inap pasien Gakin SKTM dengan juklak juknis Gakin SKTM, melakukan pertemuan antara pihak rumah sakit dengan Dinas Kesehatan, serta analisis kebutuhan SDM di unit piutang.

---

The focus of this thesis is about DKI Jakarta Gakin and SKTM claim problem at Inpatient Department of Pasar Rebo District General Hospital 2008, based on accomplishment of claim administration, exclusion, cost limit, time limit, and unappropriate claim. The objection of this research is understanding the description of DKI Jakarta Gakin and SKTM claim problem at Inpatient Department of Pasar Rebo District General Hospital 2008. This research is quantitative with cross sectional methode. Result of research shows that the causes of claim problem are accomplishment of claim administration, exclusion, and cost limit. Author's suggestions are optimalizing claim verification; coordinating of hospital Gakin and SKTM management for cost limitation; announcing service limit and cost limit that are covered; giving standard operating procedure of Gakin SKTM for inpatient department; coordinating between the hospital and Jakarta Health Provincial Office; and calculating the number of employee needs in the unit."

"ABSTRAKSurat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah suatu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada keluarga miskin dan kurang mampu melalui pendekatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM). Pada kesempatan ini penulis melakukan penelitian mengenai gambaran pelayanan pasien SKTM di RSUD Budhi Asih. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada periode Bulan Februari sampai dengan Bulan April 2011. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengamatan langsung pada proses pelayanan pasien SKTM, telaah dokumen dan wawancara dengan petugas terkait.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa RSUD Budhi Asih memiliki Unit khusus yaitu Unit Pihak Ketiga yang bertugas mengurus administrasi pasien SKTM. Mekanisme pelayanan pasien maupun persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan rumah sakit yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin dan Bencana di Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Mengenai pendanaan, pihak RSUD Budhi Asih tidak menyiapkan dana khusus karena semua pembiayaan dijamin oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan menggunakan sistem cost sharing.

---

ABSTRACTCertificate of Disadvantaged is a health care insurance provided to the poor and underprivileged families through public health care insurance (JKPM–Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). On this thesis, the author conducted research about the description of patient care services with certificate of disadvantages at Budhi Asih general hospital. The research was conducted in the period February to April 2011. This research used descriptive method with qualitative approach through direct observation of patient care processes with certificate of disadvantaged, document review, and interviews with relevant officers.Based on the results, obtained that Budhi Asih general hospital has a special unit which is the unit from third parties in charge of taking cares the administration of patients with certificate of disadvantaged. Mechanism of patient care and the necessary requirements in accordance with procedures established by the hospital that refers to the implementation guidelines and technical instructions poor family health care insurance and planning in the province of DKI Jakarta, established by DKI Jakarta provincial health office. Regarding about the funding, Budhi Asih general hospital are not set up a special fund because all the financing is guaranteed by the government of DKI Jakarta by using cost-sharing system."

"Biaya kasus katastropik adalah biaya yang telah disetujui dan dibayarkan oleh Bapel/Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ke PPK/rumah sakit dan memenuhi kreteria katastropik untuk pelayanan kesehatan keluarga miskin dengan jumlah yang sesuai dengan BAP. Pasien dengan bencana di Jakarta terus meningkat dari tahun 2007 sampai 2009 dan diikuti oleh kenaikan biaya kasus bencana untuk tahun tahun 2007 sebesar Rp.54.033.537.300, - menjadi Rp. 67.631.575.230, - pada tahun 2008 dan Rp. 112. 409. 277. 100, - pada tahun 2009. Penyakit Paru adalah urutan kedua penyakit yang paling bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang determinan biaya kasus bencana penyakit paru pada kasus pasien rawat inap miskin di Jakarta. Penelitian ini merupakan cross sectional. Data klaim biaya kasus bencana penyakit paru untuk perawatan pasien rawat inap di 40 rumah sakit di Jakarta tahun 2009 itu diperoleh, dan dilengkapi dengan sebuah penelitian kualitatif dalam 2 rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, lama tinggal, jumlah tempat tidur, kepemilikan (pemerintah / swasta) berhubungan dengan biaya kasus bencana (p <0,005). Biaya tertinggi kasus bencana ditemukan dalam kelompok umur 5-14 tahun sebesar Rp. 21.172.562, - dengan biaya terendah pada lama tinggal dalam kisaran 1-14 hari, sebesar Rp. 10.695.618, -. Biaya tertinggi ditemukan pada pasien di rumah sakit kelas D dengan biaya rata-rata sebesar Rp 37.488.990,-. Disarankan untuk memperbaiki sistem informasi terkomputerisasi dalam menentukan biaya kasus bencana dan meningkatkan pemantauan verifikasi serta pengawasan manajemen klaim sesuai dengan pedoman.

---

The cost of catastrophic cases is the cost that meet the criteria of catastrophic for health services of the poor according to the standard, and have been approved and paid by insurer/payer (PHO). Patients with catastrophic in Jakarta continues to increase from year 2007 till 2009 and followed by increase the costs of catastrophic cases for the years of 2007 amounted to Rp.54.033.537.300, - to Rp. 67,631,575,230, - in 2008 and Rp. 112 409 277 100, - in the year 2009. Lung disease is the second most catastrophic disease.

The objective of this study is to obtain information on the determinant of the cost of catastrophic cases of pulmonary disease amoung poor inpatients cases in Jakarta. This study is a cross sectional. Data on claims of costs catastrophic cases of pulmonary disease for inpatients care in 40 hospitals in Jakarta in 2009 was obtained and completed with a qualitative study in 2 hospitals.

The result showed that age, length of stay, number of beds, ownership (public/private) are associated with the cost of catastrophic cases (p < 0,005). The highest costs of catastrophic cases found in age groups 5-14 years amounted to Rp. 21,172,562, - with length of stay in the range of 1-14 days, amounted to Rp. 10,695,618, -. The highest cost was found amoungst the patient in class D hospital with average cost at Rp 37.488.990,-.

It is recommended to improve the computerized information system in determining the cost of catastrophic cases improve the verification and supervision monitoring of the claim management according to the guidelines."

"ABSTRAKKebijakan sistem zonasi digunakan dalam proses penyeleksian penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh negara. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia untuk menghapus stigma eklusivitas sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2017 dan tahun 2018 masih ditemukan tindak kejahatan; tindak jual-beli kursi, kasus pungutan liar dan kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang baru muncul sejak diterapkan PPDB sistem zonasi. Dalam penulisan ini menggunakan Routine Activity Theory untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peluang membentuk beberapa kasus kejahatan dalam proses pelaksanaan PPDB. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber laporan dan berita, serta wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa peluang kejahatan terbentuk akibat rentannya target, para pelaku yang termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan dan lemahnya pengawasan yang cakap.

---

ABSTRACTThe school zoning system policy is applied in the process of selecting new student admissions (PPDB) for the level of junior and senior high school education held by the state. The purpose of the school zoning system is one of the government efforts inequitable education in Indonesia to eliminating the stigma of exclusivity in schools. In the implementation of new student admissions in 2017 and 2018, crimes are still found; seat purchases, extortion, and relief letter for students from disadvantaged families (SKTM) Forgery that has emerged since the PPDB zoning system were implemented. This writing is using the Routine Activity Theory to identify and analyze how opportunities form several criminal cases in the process of implementing PPDB. Data collection is obtained from various sources of reports and news, as well as an interview. The result found that chances of crime formed are due to the vulnerability of the targets, the motivated offenders who willing to commit crimes and lack of capable guardians."