Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah. SKB tiga menteri Ahmadiyah dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis dari Norman Flairclough. SKB tiga menteri Ahmadiyah sebagai sebuah teks dianalisis dari aspek kebahasaan, produksi, dan konsumsi serta situasi kontekstual yang ada. Dari hasil analisis tersesebut dapat disimpulkan bahwa ada proses hegemoni yang terjadi dalam SKB tiga menteri tentang Ahmadiyah. Wacana yang dihegemonikan adalah Ahmadiyah merupakan sebuah kelompok yang menyimpang dari pokok ajaran Islam sehingga harus dilarang melalui SKB tiga menteri.

Abstrak :
Monopoli tidak otomatis dilarang dalam perspektif persaingan usaha. Hal ini disebabkan pembuktian praktek monopoli menganut prinsip rule of reason. Benarkah praktek monopoli tersebut menimbulkan pencegahan, pembatasan, dan pengurangan persaingan, serta eksploitasi konsumen? Apakah praktek monopoli menyebabkan menyebabkan inefisiensi ekonomi, terciptanya harga yang tidak wajar, eksploitasi konsumen dari sisi non-harga, ekses profit hanya dapat dinikmati monopolis, terciptanya hambatan masuk, dan lain-lain. Selain itu, perlu dianalisa penyebab perilaku monopoli dari pemegang posisi monopoli di pasar. Apakah monopoli tersebut merupakan hasil dari kondisi pasar yang menyebabkan hanya ada satu pelaku usaha di pasar (monopoli alamiah); karena adanya peran pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi kepentingan umum; atau merupakan hasil dari hambatan masuk yang disengaja dari sebuah regulasi pemerintah yang berdampak mengganggu persaingan. Tesis ini membahas potensi praktek monopoli dalam penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan hak monopoli yang dimiliki Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok melalui SKB tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM. Selain itu, juga membahas potensi dampak peraturan tersebut terhadap persaingan usaha di industri jasa penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan hasilnya menyimpulkan bahwa SKB tahun 2011 tersebut berpotensi menimbulkan praktek monopoli oleh pemegang hak monopoli. Hal ini dapat dilihat dari terciptanya eksploitasi konsumen dari sisi non-harga yaitu rendahnya produktivitas TKBM, dan sisi harga (tidak langsung) melalui terciptanya pengeluaran biaya tinggi tanpa diiringi dengan kinerja yang sepadan. SKB juga memiliki potensi dampak negatif terhadap persaingan usaha. Dampak tersebut berupa diskriminasi terhadap calon kompetitor melalui pembatasan/pengurangan pelaku usaha di pasar (hambatan masuk bagi pesaing potensial untuk menggarap pasar penyediaan jasa TKB), menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan alternatif produk dengan kualitas dan harga yang bersaing, serta tidak adanya insentif bagi incumbent untuk meningkatkan kualitas produk yang dimiliki.

---

Monopoly is not something that is automatically prohibited under competition perspective. This is due to evidence of monopolistic practices under the principle of the rule of reason. Is it true that the monopolistic practice lead to prevention, restriction, and lessening of competition as well as the consumer exploitation? Are monopolistic practices causing economic inefficiency, creating unreasonable prices, consumer exploitation from non - price side, excess profit of monopolist, barrier to entry, and others? It is also necessary to analyze the causes of monopoly behavior of the holder of a monopoly position. Is the monopoly the result of market conditions so there is only one business actor in the market (natural monopoly); or because of the government role through legislation in order to protect the public interest; or monopolist in the market is the result of a deliberate barriers to entry that come from government regulation to lessening competition. This thesis discusses the potential of monopolistic practices because of monopoly held by Cooperative of Stevedore (TKBM) at Tanjung Priok Port by Joint Decree (SKB) of 2011 concerning Management and Structuring of Stevedore Cooperative. It was also discuses about the potential impact of the regulation on competition in the stevedore providing industry in Port Tanjung Priok. This thesis uses descriptive - analytical method with the results concluded that the SKB of 2011 potentially create monopolistic practices by the holder of the monopoly that are the creation of non - price consumer exploitation in the form of low productivity of stevedore, the creation of higher expenses without being accompanied by commensurate performance. SKB also has the potential negative impacts on competition that are discrimination against potential competitors through limiting/lessening business actors in the market (barrier to entry for potential competitors to work on the market of stevedore providing services), the opportunity loss for consumers to get an alternative product under competitive quality and price, and the absence of incentives for the incumbent to improve the quality of their products.

Abstrak :
Di tingkat universitas, wadah partisipasi mahasiswa dalam bidang pertahanan keamanan dan olah keprajuritan adalah Resimen Mahasiswa Menwa . Pasca diberlakukannya SKB Tiga Menteri Tahun 2000 sebagai dasar hukum, pengembangan potensi Menwa menjadi kurang maksimal. Di bawah SKB Tiga Menteri Tahun 2000, kewenangan pembinaan Menwa direduksi dari pembinaan sebelumnya di bawah tiga Kementerian secara langsung menjadi dikembalikan ke univesitas-universitas masing-masing. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan status dan fungsi kelembagaan Menwa Indonesia pasca berlakunya SKB Tiga Menteri Tahun 2000 serta menganalisis status pembiayaan pembinaan Menwa dari sisi teori hukum administrasi negara dan keuangan negara. Analisis skripsi dibuat dengan metode yuridis normatif. Pasca berlakunya SKB Tiga Menteri, status Resimen Mahasiswa adalah 1 UKM sebagai wadah untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dan bela negara mahasiswa di bawah pembiayaan dan pembinaan universitas masing-masing, 2 Dalam fungsinya bidang pertahanan negara, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 juncto Kebijakan Umum Pertahanan Negara Indonesia 2015-2019, status Menwa adalah Komponen Pendukung Komduk dimana pembiayaan pembinaan dan pemberdayaannya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan melalui APBN mekanisme dana dekonsentrasi, 3 Dari segi fungsi perlindungan masyarakat, status Menwa sebagai wadah partisipasi mahasiswa dalam hal tanggap bencana dimana pembiayaan pembinaan dan pemberdayaannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui APBN mekanisme dana dekonsentrasi dan APBD.

---

At university level, there is a student organization named rdquo Resimen Mahasiswa rdquo Menwa for sake of students rsquo participation in national defense and security. Post enactment of Indonesian Joint Decree of Three Ministries Year 2000 as Menwa rsquo s legal basis, the potential developing Menwa has been lesser and the guidance has been reduced from previously under three Ministries into under each universities rsquo guidance. The purpose of this study is to describe status and functions of Menwa after enactment of that Ministerial Decree Year 2000 and to analyze status of financing Menwa with theories of administrative law and public finance. Thesis has been done with method of judicial normative. In the analysis, post enactment of SKB three Ministers, author finds 1 Menwa as a university student rsquo s organization with function of developing students rsquo nationalism under guidance and financial scheme of each respective universities, 2 In its function for national defense, based on Indonesia Law No. 3 of 2002 juncto Indonesia Defence Policy year 2015 2019, Menwa has status as part of rsquo Komponen Pendukung rsquo which the coaching and empowerment financing will be conducted by Ministry of Defence through APBN deconcentration fund , 3 For function of public protection, Menwa participates in helping disaster emergency response which the coaching and empowerment financing will be conducted by Ministry of Home Affairs through APBN deconcentration fund and APBD.

Abstrak :
Artikel ini membahas mengenai upaya Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 1998—2004, untuk mempertahankan eksistensinya. Resimen Mahasiswa (Menwa) merupakan suatu wadah bela negara pada tingkat perguruan tinggi. Mulai secara resmi terbentuk pada tahun 1963, seseorang dikatakan anggota Menwa jika sudah melaksanakan Latihan Dasar Militer. Menwa memainkan peran penting dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai cendekia dan penerus bangsa. Akan tetapi, pada akhir Masa Orde Baru timbul tuntutan agar Menwa dibubarkan sebagai ekses dari tuntuan penghapusan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 2000 merupakan jawaban dari kehadiran dan keberlangsungan Menwa di lingkungan perguruan tinggi. Dalam artikel jurnal ini akan dijelaskan mengenai dinamika Menwa pada masa pra reformasi, kondisi pasca reformasi dan upaya Menwa UI mempertahankan eksistensinya, serta dampak dari bertahannya Menwa UI terhadap minat bela negara mahasiswa di lingkungan Universitas Indonesia. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi/kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahapan heuristik, sumber sejarah primer diperoleh dari Arsip Pribadi, Arsip Universitas Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpusatakaan Nasional Republik Indonesia, dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa Menwa sebagai salah satu wadah bela negara pada tingkat perguruan tinggi memiliki peran penting dalam sistem pertahanan negara dan kesadaran bela negara, maka dari itu harus dipertahankan keberadaannya dengan beberapa penyesuaian. Dampak dari penyesuaian tersebut di lingkungan Universitas Indonesia, yakni tetap bertahanannya Menwa dan menjadi wadah mahasiswa dalam bidang bela negara. ......This article discusses the efforts of the Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia from 1998- 2004 to maintain its existence. The Resimen Mahasiswa (Menwa) is a forum for bela negara at the university level. Began to be officially formed in 1963, a person is said to be a member of Menwa if he has carried out Basic Military Training. Menwa plays an important role in the Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) as scholars and successors of the nation. However, at the end of the Orde Baru period, demands arose that Menwa be disbanded as an excess of demands for the abolition of the Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 2000 was the answer to the presence and continuity of Menwa in the higher education environment. This journal article will explain the dynamics of Menwa UI in the pre-reform era, post-reform conditions and Menwa UI's efforts to maintain its existence, as well as the impact of Menwa UI's survival on students' interest in bela negara at the Universitas Indonesia. This article is written using historical methods consisting of heuristics, verification/criticism, interpretation, and historiography. At the heuristic stage, primary historical sources were obtained from private archives, Universitas Indonesia Archives, the National Archives of the Republic of Indonesia, the National Library of the Republic of Indonesia, and interviews with relevant sources. The results of this study, it can be seen that Menwa as a forum for bela negara at the university level has an important role in the national defense system and awareness of bela negara, therefore its existence must be maintained with some adjustments. The impact of these adjustments on the Universitas Indonesia, namely the continued existence of Menwa and becoming a forum for students in the field of state defense.