Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan digunakan untuk operasional bidang kesehatan untuk program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Realisasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tahun 2022 yaitu 69,32%. Kabupaten Tangerang mencapai realisasi anggaran BOK Puskesmas sebesar 86,11%. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas Kabupaten Tangerang tahun 2022. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan penganggaran belum sesuai juknis, ketersediaan SDMK tidak berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas, petunjuk teknis belum dapat diimplementasikan seluruhnya. Pengelolaan yang fektif, pelaporan yang tepat waktu dan monitoring dan evaluasi berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas yang optimal. Sistem informasi/aplikasi dalam pengelolaan BOK Puskesmas belum digunakan oleh Puskesmas di tahun 2022 sehingga tidak dapat dibuktikan hubungannya terhadap realisasi anggaran.

---

Non-physical Special Allocation Funds (DAK Nonfisik) for the Health Sector Nonfisik are allocated for health sector operation for the community health effort (UKM). The realization of the Health Operational Assistance (BOK) budget for Puskesmas in 2022 is 69,32%. Tangerang Regency achieved the realization of the BOK Puskesmas budget of 86,11%. This realization has quite wide variations from 97,41% to 72,33%. This research aims to determine and analyze the factors related to the realization of the BOK budget for Tangerang regency in 2022. The research is non-experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-dept interview and document review. The result of the research show that planning and budgeting is not accordance to technical guidelines, availability of health human resources is not related to the realization of BOK budget and technical guidelines can not fully implemented. Effective management, timely reporting, and monitoring and evaluation related to realization of the optimal BOK Puskesmas budget. Information system/application in managing BOK Puskesmas has not been used by Puskesmas in 2022 so the relationship to budget realization cannot be proven."

"Undang-undang No 23 tahun 2014 menyebutkan pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya perencanaan SDMK. Berdasarkan telaah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK provinsi Banten, terdapat ketidakseragaman dokumen perencanaan kebutuhan jika dibandingkan dengan Permenkes No 33 tahun 2015. Menurut data SISDMK masih terdapat 46.4% puskesmas di provinsi Banten yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Capaian indikator Kota Tangerang sebesar 83.78% dan Kota Serang sebesar 25%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang belum berjalan sesuai dengan Permenkes 33 tahun 2015. Ketersediaan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Adanya pembinaan dan pengawasan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan untuk meningkatkan komitmen dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat Kab/Kota. Selain itu ketersediaan insentif dan pendanaan juga perlu dilakukan peningkatan. Menurut hasil penelitian, faktor SOP tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namun perlu dilakukan penyusunan SOP untuk mempermudah proses monitoring terhadap tahapan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK.

---

Law No. 23 of 2014 stipulates the division of government affairs in the health sector between the central and local governments, one of which is HRH planning. Based on a review of the HRH needs planning documents for Banten province, there is a lack of uniformity in planning needs documents when compared to Permenkes No 33 of 2015. According to SISDMK data, there are still 46.4% of puskesmas in Banten province who do not have nine types of health workers according to standards. The achievement indicator for Kota Tangerang is 83.78% and Kota Serang is 25%. The aim of this study was to determine the implementation of the policy for preparation of HRH needs planning documents and the factors influenced. This research is a non experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the implementation of the policy for preparing planning documents for HRH requirements in the Kota Serang and Kota Tangerang has not been carried out in accordance with Permenkes 33 /2015. The availability of human resources, both in terms of quantity and quality, has an effect on policy implementation. The existence of guidance and supervision greatly influences the implementation of policies to increase commitment and communication in the preparation of HRH planning needs at the District/City level. In addition, the availability of incentives and funding also needs to be increased. According to the research results The SOP has no effect on policy implementation. However, it is necessary to prepare SOPs to facilitate the monitoring process for the stages of preparing HRH planning needs."