Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan global, PBL menawarkan landasan yang kokoh bagi mahasiswa kedokteran untuk tidak hanya menjadi dokter yang terampil tetapi juga pemimpin kesehatan yang visioner, siap menghadapi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang kompleks dalam skala global. Berdasarkan uraian sebelumnya, penerapan PBL yang baik akan meningkatkan retensi dan elaborasi pengetahuan, keterampilan belajar mandiri, kemampuan berpikir kritis dan penalaran klinis, kemampuan dalam mengambil keputusan klinis, dan keterampilan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, PBL tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk berhasil secara akademis tetapi juga sebagai warga negara global yang sadar dan bertanggung jawab, yang berkomitmen untuk mewujudkan SDGs di Indonesia dan di dunia."

"Sebagai bagian dari daerah Global South, Indonesia sudah melalui sebuah proses urbanisasi yang cukup tinggi. Urbanisasi ini membuat tekanan pada infrastruktur yang membantu menyokong kebutuhan manusia di setiap sector seiring dengan pertumbuhan populasi dan permintaan meningkat. Indonesia perlu menjaga persediaan sumber daya dan jasanya untuk menjaga aksesibilitas untuk masyarakatnya, dan salah satunya adalah akses terhadap air bersih, yang sejalan dengan SDG ke-6 milik UN. Untuk melihat bagaimana urbanisasi ini memberikan dampak pada aksesibilitas air bersih, maka studi ini meregresi parameter urbanisasi untuk melihat efeknya pada air bersih pada tahun 2019 menggunakan total sampel 290.052 rumah tangga. Dapat disimpulkan dari hasil regresi bahwa urbanisasi sosial dan ekonomi mempengaruhi aksesibilitas air bersih secara signifikan dan menunjukkan hubungan negatif, sedangkan urbanisasi yang terjadi secara demografis tidak menghasilkan hasil tersebut.

---

As a part of the Global South, Indonesia has been experiencing a period of rapid urbanization. Urbanization puts pressure on infrastructure in almost all sectors related to humanity as the population grows and demands increase over time. Indonesia needs to maintain its resources and services in order to create accessibility towards its people, and one of them is the access to clean water, as aligned with the 6th SDG. In order to see how urbanization could affect accessibility to clean water, this study regresses the parameters of urbanization towards clean water access in 2019 with a total sample of 290,052 households. It can be concluded from the regression result that social and economic urbanization does affect clean water accessibility negatively, except for demographic urbanization as it gave an opposite result."

"Alat kesehatan adalah elemen esensial dalam pelayanan kesehatan, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi perkembangannya dari teknologi sederhana hingga canggih. Dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ketiga tentang kesehatan, alat kesehatan memiliki peran vital. Penyalur Alat Kesehatan (PAK) berperan penting dalam memastikan keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan. Penerapan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) merupakan kewajiban bagi PAK dan cabangnya dalam proses distribusi alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Studi ini menganalisis kesesuaian implementasi CDAKB pada PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 2, yang meliputi proses penerimaan, pengiriman, dan penyerahan alat kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa KFTD Jakarta 2 telah menerapkan CDAKB dengan baik sesuai pedoman yang berlaku, termasuk dalam pengecekan, penyimpanan, dan distribusi alat kesehatan.

---

Medical devices are essential components in healthcare services, alongside healthcare professionals and medicines. As technology evolves, ranging from simple to advanced technologies, medical devices are increasingly used in both healthcare facilities and households. They are crucial for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 3, which aims to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. The need for medical devices is matched by the development and contribution of Medical Device Distributors. These distributors and their branches play a vital role in ensuring the safety, quality, and efficacy of medical devices available to the public. A Medical Device Distributor is a legal entity authorized to procure, store, and distribute medical devices in bulk by applicable regulations. All distributors and their branches are required to implement the Good Distribution Practice for Medical Devices (GDPMD) as outlined by the Ministry of Health. Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 (KFTD) is a distributor that applies the principles of Good Distribution Practice (GDP) through certification of Good Distribution of Medicines (GDPM) and GDPMD. This study analyzes the compliance of KFTD Jakarta 2 with GDPMD standards concerning the receipt, delivery, and distribution of medical devices. The analysis reveals that KFTD Jakarta 2 adheres to GDPMD guidelines for the acceptance, shipment, and delivery of medical devices, including checking, storage, and distribution processes."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 telah berkomitmen untuk turut serta bersama PBB menyukseskan komitmen global dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini akan mengulas bagaimana posisi SDGs yang merupakan agenda global, kepentingan nasional Indonesia dalam SDGs, serta dampaknya bagi ketahanan nasional."

"Penelitian ini menganalisis fenomena kehadiran China di negara-negara Magribi khususnya Aljazair dan Libya, yang merupakan top trade partner China di kawasan ini. Melalui wadah kerja sama FOCAC dan BRI, China telah berfokus pada kerja sama yang lebih stratejik dalam pada sektor pembangunan dan pinjaman ke negara-negara tersebut. Disamping itu, China menyatakan adanya keselarasan antara BRI dengan SDGs (Suistainable Development Goals), sehingga dirinya akan bersama-sama terlibat secara aktif dalam mendorong pencapain indikator SDGs dengan negara – negara yang terlibat proyek BRI. Penulis menggunakan konsep neokolonialisme serta teori ketergantungan, world sytem theory, dan indikator SDGs untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara BRI dengan SDGs hanya mengandalkan promosi pembangunan infrakstruktur sebagai kendaraan untuk pencapaian indikator - indikator SDGs. Sepanjang lima tahun Aljazair dan Libya bergabung dengan BRI, ditemukan bahwa agenda BRI di kedua negara tersebut hanya berfokus pada aspek – aspek yang berkaitan dengan kepentingan BRI dan khususnya kepentingan China.

---

This research analyzes the phenomenon of China's presence in the Maghreb countries, especially Algeria and Libya, which are China's top trade partners in the Maghreb region. Through the FOCAC and BRI cooperation forums, China has focused on more strategic cooperation in the development sector and lending to these countries. In addition, China stated that there is a link between BRI and the SDGs (Suistainable Development Goals), so that it will be actively involved in encouraging the achievement of SDGs indicators with countries involved in the BRI project. The author uses the concept of neocolonialism and dependency theory, world system theory, and SDGs indicators to obtain answers to research questions.This research uses qualitative research with the type of literature review research. Through this research, it can be concluded that the relationship between BRI and the SDGs only relies on the promotion of infrastructure development as a vehicle for achieving the SDGs indicators. During the five years that Algeria and Libya joined the BRI, it was found that the BRI agenda in both countries only focused on certain aspects related to the interests of BRI and especially for China national interest."

"ABSTRACTThe limited source of development funding forced local government to find an innovative alternative. One of them is Corporate Social Responsibility (CSR). Although the prospect of CSR Funds as a source of local revenue is relatively big, mismanaging it could lead to a fraud which causes an underachieving the purpose of CSR itself. This paper specifically discussed an alternative budgeting process for local governments activities that CSR was its source of fund. The purpose of this paper is to provide applicable suggestions for local government in optimising CSR Funds as a source of local development funding that minimising the potential fraud. To achieve this objective, this paper used a qualitative approach through analysis of relevant regulations and previous studies. This paper argued that receiving CSR Funds in the form of goods or services could help local government to reduce the risk of fraud, both from a local financial management perspective and from the CSR point of view. In addition to assisting local government with an alternative optimisation source of development funding, this paper also contributed to providing input for the preparation of the National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024 that is intertwined with the Sustainable Development Goals (SDGs). The proposed strategies were divided into short term, medium term, and long-term policies such that it can be implemented with clear and measurable targets."

"Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (The Sustainable Development Goals disingkat SDGs) telah menarik perhatian berbagai organisasi bisnis dan menjadi isu penting dalam keberlanjutan perusahaan bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan Agensi Teori dan Teori Eselon Atas, penelitian ini menyelidiki pengaruh kepemilikan terkonsentrasi dan CEO yang diukur dengan karakteristiknya seperti jenis kelamin, usia, keahlian dan masa kerja terhadap pengungkapan SDGs dan perbedaan pengaruhnya antara High Profile Industry dan Low Profile Industry. Untuk mengukur pengungkapan SDGs, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten Laporan Keberlanjutan dengan pemetaan target SDGs. Menggunakan konteks perusahaan Indonesia periode 2017-2020, penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi, dan CEO yang lebih muda memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan SDGs. Perusahaan pada High Profile Industry, konsentrasi kepemilikan dan CEO yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi keuangan dan/atau berpengalaman bisnis pada bidang industri yang sama dengan industri perusahaannya yang berpengaruh positif signifikan, berbeda dengan perusahaan pada Low Profile Industry bahwa hanya usia dan masa kerja CEO yang memiliki pengaruh. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa ukuran perusahaan, aset tak berwujud dan komitmen keberlanjutan merupakan faktor penting dalam pengungkapan SDGs.

---

The Sustainable Development Goals (SDGs) have attracted the attention of various business organizations and become an important issue in corporate sustainability communication to the stakeholders. Based on agency theory and upper echelons theory, this study investigates the effect of ownership concentration and characteristics of CEO such as gender, age, expertise, and tenure on the Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure and whether the effects are different between High Profile Industry and Low Profile Industry. To measure SDGs disclosure, this study used content analysis of the Sustainability Report by mapping with the SDGs target. Using Indonesian context from 2017 to 2020, this study finds that concentrated ownership and younger CEO has a positive significant effect in SDGs disclosure. For companies in the High Profile Industry, the concentration of ownership and CEO has an educational background in financial accounting and/or business experience in the same industry as the company's industry that has a positive significant influence, in contrast for companies in Low Profile Industry that age and tenure of CEO have a significant influence. This study implies that company size, intangible assets, and commitment to sustainability are important factors in SDGs disclosure."

"

ABSTRAK

Nama                        :    Resha Ayu Putri Belinawati

Program Studi          :    Ilmu Lingkungan

Judul                        :    Studi Masyarakat Desa Jelegong Mengenai Pencemaran Sungai Citarum, Terkait Posisi Pemerintah Daerah Jawa Barat Dalam Menghadapi SDGs 6.3 Air dan Sanitasi.

.

Pencemaran sungai Citarum sudah menjadi isu dunia, sungai Citarum adalah satu dari sepuluh sungai yang paling tercemar di dunia. Beberapa kebijakan telah dibuat oleh pemerintah daerah Jawa Barat dalam upaya menanggulangi pencemaran sungai Citarum, namun masih terjadi hingga saat ini. Saat ini Indonesia dihadapkan dengan tujuan global yaitu SDGs, setiap negara harus mencapai dari tujuan tersebut. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah Jawa Barat menangani pencemaran yang terjadi di sungai Citarum. Riset ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Jawa Barat untuk menghadapi SDGs, khususnya dalam penanganan sungai Citarum. Metode riset yang digunakan adalah teori sistem politik, pembagunan berkelanjutan,  teori studi komparatif, ekologi politik, dan sustainability. Hasil riset yang didapat Pemerintah Daerah Jawa Barat telah memiliki peraturan mengenai pencemaran sungai Citarum, namun hingga saat ini sungai Citarum masih tercemar. Kesimpulan yang didapat Pemerintah Daerah Jawa Barat masih dikatakan kurang, khususnya dalam hal pengawasan.

Kata kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Citarum, SDGs 6.3, Sistem Politik, Ekologi Politik

 

---

ABSTRACT

Name                        :    Resha Ayu Putri Belinawati

Study Program         :    Environmental Science

Title                          :    Community Study Jelegong Village A Pollution Of Citarum River, Related To The Position Of The West Java Government In The Effort Of Facing SDGs 6.3 Water and Sanitation

 

Pollution of the Citarum River has become a world issue, where the Citarum River is one of the ten most polluted rivers in the world. Several policies have been made by the West Java regional government in response to the Citarum river pollution but still occur today. At present Indonesia is faced with the global goal of SDGs, where each country must achieve that goal. The problem in this research is how the West Java Regional Government handles pollution that occurs in the Citarum River. This research aims to analyze the extent of the role of the Java Barat Regional Government in dealing with SDGs, especially in handling the Citarum River. The research methods used are political system theory, sustainable development, comparative study theory, political ecology, and sustainability. The results of the research obtained by the West Java regional government have regulations regarding pollution of the Citarum River, but until now the Citarum River is still polluted. The conclusions obtained by the West Java Regional Government are still said to be lacking especially in terms of supervision.

 

Keyword: Sustainable Development, Citarum, SDGs 6.3, Political System, Ecological Politic 

"

"ABSTRAKAkses sanitasi dan air bersih yang layak serta berkelanjutan merupakan salah satu tujuan yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Kondisi sanitasi dan air bersih di Indonesia khususnya daerah pedesaan masih belum memenuhi target. Untuk dapat mencapai target SDGs, diperlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) mengingat potensi nya yang cukup besar serta adanya fatwa MUI yang membolehkan penggunaan dana ziswaf untuk sanitasi dan air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prioritas masalah dan solusi serta strategi dalam pendayagunaan ziswaf untuk sanitasi dan air bersih menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prioritas masalah, solusi strategi dalam pendayagunaan ziswaf untuk sanitasi dan air bersih terbagi menjadi tiga kluster yaitu masyarakat, Lembaga Pengelola Ziswaf (LPZ) dan regulator. Prioritas masalah pada masyarakat terdiri dari Budaya, Kepedulian dan Penerima Manfaat. Prioritas masalah pada LPZ adalah monitoring dan evaluasi, SDM dan pimpinan LPZ. Prioritas masalah pada regulator adalah sentralisasi data, regulai dan peran strategis. Kemudian prioritas solusi pada masyarakat adalah Budaya, Sumber Daya dan kepedulian. Prioritas solusi pada LPZ adalah pimpinan LPZ, monitoring dan evaluasi serta penyaluran. Prioritas solusi pada regulator adalah sentralisasi data, program dan peran strategis. Selanjutnya prioritas strategi adalah sinergi, promosi dan infrastruktur.

---

ABSTRACTAccess to proper and sustainable sanitation and clean water is one of the objectives contained in the Sustainable Development Goals (SDGs). The condition of sanitation and clean water in Indonesia, especially in rural areas, has not met the target. To be able to achieve the SDGs target, significant funds are needed. One source of funds that can use is zakat, infak, alms, and endowments (ziswaf), given its considerable potential and the existence of an MUI fatwa that allows the use of ziswaf funds for sanitation and clean water. This study aims to determine priority problems and solutions as well as strategies in the use of ziswaf for sanitation and clean water using the Analytic Network Process (ANP) approach. The results of this study indicate that priority problems, strategic solutions in the utilization of ziswaf for sanitation, and clean water are divided into three clusters, namely the community, the Ziswaf Management Institute (LPZ), and the regulator. Priority problems in society consist of Culture, Care, and Beneficiaries. Priority problems at LPZ are monitoring and evaluation, HR, and LPZ leaders. Priority problems for regulators are the centralization of data, regulations, and strategic roles. Then the priority solutions to the community are Culture, Resources, and awareness. The priority of the solution at the LPZ is the leadership of the LPZ, monitoring and evaluation, and distribution. The priority of the solution to the regulator is the centralization of data, programs, and strategic roles. Then the strategic priorities are synergy, promotion, and infrastructure."