Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Sarana Kreasindo Utara,
340 ELJ
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
" Diskursus mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam (SDA) dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sangat dinamis. Dinamika tersebut terlihat pada beragamnya konsepsi hak menguasai negara atas SDA yang dirumuskan dalam berbagai UU di sektor SDA. Ketiadaan konsep tunggal atas “hak menguasai negara” akan berdampak pada terancamnya SDA akan lepas dari konsepsi hak menguasai negara dan beralih pada penguasaan bukan oleh negara. MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi memiliki peran penting untuk memastikan ... "
JK 12:2 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Media Informasi SDA,
551 AIR
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
" The province of East Kalimantan has the largest tropical forests in indonesia. Throughout the era of the New Order government under President Soeharto the natural resources especially tropical forests were .systematically exploited without any serious effort on the part of the government and private companies to take care of the social and environmental aspect of such exploitation. As a result, severe environmental degradation tool: place and the local people in the country side lost their sources of livelihood in the midst of the presence ... "
Jurnal Hukum Internasional: Indonesian Journal of International Law, Vol. 4 No. 4 Juli 2007 : 717-744, 2007
JHII-4-4-Jul2007-717
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Cahyono
" Upaya resolusi konflik adalah salah satu syarat wajib agar wilayah daulat rakyat dapat diperluas dan diakui bagi kedaulatan dan keadilan ruang hidup rakyat. Hal ini menjadi tujuan besar KPK melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA). Dalam proses implementasinya, terdapat catatan pembelajaran dan tantangan di masa yang akan datang, baik dari sisi internal batas kewenangan dan otoritas pelaksana (kementerian dan lembaga) dalam resolusi konflik, maupun yang bersifat eksternal akibat dinamika politik nasional negara ... "
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2-2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library