Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

---

ABSTRACT
Deogratias is just a boy. Benina is just a girl. Teenagers like teenagers everywhere. Only he is a Hutu, and she is a Tutsi - so say their ID cards. We are in Rwanda in the days leading to a swift and gruesome genocide; the world will watch and do nothing. In less than a hundred days, eight hundred thousand human beings will be hacked to death. Moment by moment, piece by piece, J.P. Stassen skillfully builds a masterpiece, an unforgettable tale that probes man's inhumanity to man. His eloquence, his storytelling power, and his sheer poetry elevate this harrowing story to the rank of a testimonial to one of the darkest chapters in recent human history. With great skill and understanding, Stassen's Deogratias takes us back and forth in time, showing only before and after the killings - and inexorably revealing the grip of madness and horror on one young boy and his country. Difficult, beautiful, honest, and heartbreaking, this is a masterwork by a major artist of our time." - inside front cover.

Abstrak :
How can the salience of ethnicity in Rwandan and Burundian politics be overcome? How can this salience be approached analytically? And why, exactly, is it that it is potentially conflict-prone? This book gives answers to these questions on the basis of what Rwandan and Burundian interviewees expressed as taken for granted and real. In particular, it focuses on different political institutional models, and how they help to overcome an ethnic interpretation of political and social exclusion. Despite the diverging institutional approaches to dealing with ethnic cleavages, the qualitative analysis shows that political and social exclusion, in particular the distribution of power, are interpreted in ethnic terms in both countries.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai praktik pengalihan kewajiban negara ke negara lain untuk menangani pengungsi dalam hukum internasional, dengan UK-Rwanda Asylum Partnership Arrangement (“UK-Rwanda APA”) sebagai objek penelitian. Pada dasarnya, Negara Pihak Konvensi Mengenai Status Pengungsi terikat dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 3-34 Konvensi Mengenai Status Pengungsi, yang di antaranya adalah memberikan hak atas kebebasan beragama, hak terkait status yang berkaitan dengan hukum, hak atas pekerjaan, hak atas kesejahteraan, dan hak dalam tindakan administratif. Berdasarkan hal tersebut, baik negara pengirim maupun negara penerima dalam perjanjian pemindahan pengungsi harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Dalam halnya UK-Rwanda APA, ditemukan bahwa perjanjian ini bukanlah perjanjian internasional (treaty) karena perjanjian ini tidak mengikat berdasarkan hukum internasional, walaupun isi dan ruang lingkupnya menyerupai perjanjian internasional (treaty-like). Tidak adanya kewajiban yang mengikat dapat mengakibatkan ambiguitas, terbatasnya penegakan hukum, dan potensi gap dalam perlindungan pengungsi berdasarkan standar dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Penelitian ini memberikan saran bahwa Negara Pihak Konvensi Mengenai Status Pengungsi dalam kerja sama menangani pengungsi harus dilakukan berdasarkan prinsip solidaritas (principle of solidarity), prinsip pembagian beban (burden sharing), dan prinsip (responsibility sharing). Dalam melakukan kerja sama, Negara Pihak sebaiknya menggunakan perjanjian yang bersifat mengikat (legally binding) sesuai dengan hukum perjanjian internasional yang berlaku. Dengan demikian, kerja sama internasional dengan perjanjian pemindahan pengungsi tetap dapat menjamin perlindungan terhadap pengungsi secara maksimal. ......This undergraduate thesis discusses the practice of shifting responsibilities on refugees under international law, with the UK-Rwanda Asylum Partnership Arrangement (UK-Rwanda APA) as the object of research. It is the principle of the States Parties to the Refugee Convention are bound by the obligations stipulated in Articles 3-34 of the Refugee Convention, which include granting the right to freedom of religion, rights juridicial status, rights to gainful employment, rights to welfare, and rights in administrative measures. Based on this, both the sending country and the receiving country in the refugee transfer agreement must fulfill the obligations in accordance with the Refugee Convention. In the case of the UK-Rwanda APA, it appears that this agreement is not a treaty because this agreement is not binding under international law, even though its content and scope resembles an international agreement (treaty-like). The absence of binding obligations can lead to ambiguity, limited law enforcement, and potential gaps in refugee protection under standards in the Refugee Convention. This research provides a suggestion that the Contracting Parties Parties to the Refugees Convention in their cooperation in dealing with refugees must be carried out based on the principles of solidarity, the principle of burden sharing and the principle of responsibilities sharing. In carrying out cooperation, Contracting Parties should use legally binding agreements in accordance with applicable international treaty law. Thus, international cooperation with the transportation of refugee transfers can still guarantee maximum protection for refugees.

Abstrak :
Era pasca Perang Dingin (post-Cold War) yang diwarnai oleh banyaknya konflik internal telah memberi kesempatan kepada PBB untuk memainkan peran dan strategi yang baru dalam menghadapi gangguan dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Pada konflik etnis internal di Rwanda, PBB inengambil tindakan intervensi yang didasari alasan-alasan kemanusiaan. Tindakan intervensi kemanusian PBB dalam upaya menangani konflik internal merupakan sesuatu yang relatif masih baru, dan sangat jarang dilakukan pada era Perang Dingin. Oleh karena itu, intervensi kemanusiaan menjadi perdebatan dan masih belum memiliki aturan hukum yang tetap. Demikian pula, dalam pelaksanaanya masih terdapat banyak permasalahan dan kendala. Tesis ini menjelaskan kerangka manajemen konflik yang digunakan oleh PBB dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional, khususnya melalui mekanisme intervensi kemanusian. Dalam tesis ini juga dijelaskan justifikasi intervensi kemanusiaan, dan alasan-alasan justifikasi intervensi kemanusiaan PBB dalam konflik di Rwanda. Dengan menggunakan konsep manajemen konflik dan intervensi kemanusiaan, penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan intervensi kemanusiaan PBB dalam konflik etnis di Rwanda, serta menjelaskan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam intervensi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptip analitis, dengan memaparkan data-data yang ada dan menganalisis data-data tersebut melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis data yang ada, penelitian ini menyimpulkan inefektifitas intervensi kemanusiaan PBB dalam konflik Rwanda. Tidak efektifnya peran PBB dalam konflik tersebut diakibatkan oleh lemahnya mandat yang diberikan kepada misi PBB di Rwanda, dan lemahnya kekuatan pasukan PBB. Sumber utama kelemahan-kelemahan ini sebenamya terletak pada faktor politis, yaitu kurangnya political will dari negaranegara besar, dan proses pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB.

Abstrak :
Tulisan ini membahas Mahkamah Kriminal untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda. Pembahasan kedua Mahkamah Kriminal Internasioanl tersebut bertitik tolak dari sudut pandang hukum intenasioanl. Resolusi Dewan Keamanan No. 827 Tahun 1993 menjadi dasar pembentukn Mahkamah Intenasioanl untuk bekas Ygoslavia (ICTY). Dasar hukum bagi Mahkamah Internasional untuk rwanda (ICTR) adalah Resolusi Dewan Keamanan No. 995 Tahun 1994. Kedua mahkamah internasional tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah bangsa-bangsa, karena Pengadilan Nurenberg telah mengadili penjahat-penjahat perang berkebangsaan Jepang dan Jerman karena kejahatan kemanusiaan selama Perang Dunia II.

Abstrak :
The eleven chapters cover many aspects of the physics, geochemistry and biology of the lake, with a particular focus on the unique physical and geochemical features of the water column and on the ecological functioning of the surface waters. The impacts of the introduced fish species and the potential impacts of methane exploitation are also summarized. This multi-disciplinary book may also be used as an introduction to the limnology and biogeochemistry of large tropical lakes, as it covers various aspects of the physics, geochemistry, biology and ecology of the African Great Rift lakes.​