Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan merupakan persoalan multi dimensi yang cukup kompleks. Penyebab kemiskinan sangat bervariasi antar daerah. Berbagai upaya dan kebijakan yang selama ini ditempuh dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan penyebab muncul dan bertahannya kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik rumah tangga miskin dan pengaruhnya terhadap kondisi kemiskinan rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat. Menggunakan data Susena tahun 2002, penelitian ini menghitung indeks Foster-GFreer-Thorbeck untuk menentukan tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan serta karakteristik rumah tangga miskin di Sumatera Barat. Analisis regresi logistik digunakan untuk melihat pengaruh karakteristik rumah terhada kondisi kemiskinan tersebut. Hasil penelitian menemukan sejumlah kelompok karakteristik yang melekat pada dan berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di Sumatera dan perumahan. Karakteristik adalah pendidikan. Perbaikan dalam tingkat pendidikan diperkirakan akan mengurangi resiko suatu rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan. Penelitian ini menyarankan agar penyusunan program pengentasan kemiskinan memberi prioritas pada perbaikan kualitas pendidikan terutama di perkotaan. Di pedesaan upaya diversifikasi lapangan usaha di luar sektor pertanian sebaiknya menjadi prioritas."

"Studi ini hendak menganalisa dampak dan kebijakan harga energi Indonesia terhadap perekonomian kota Jakarta; khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini juga berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk menurunkan dampak negative dan kebijakan energi nasional ini terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk mencapai tujuan ini, dibangun sebuah model CGE (computable general equilibrium) regional. Model ini merupakan model CGE pertama di Indonesia yang dikembangkan untuk sebuah kota."

"Pembangunan yang berorentasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar intemasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu program pembangunan kedepan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Kenaikan harga BBM pada awal Maret 2005 mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok sehingga sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin. Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal Maret, pemerintah meluncurkan program kompensasi pengurangan Subsidi BBM yang disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BL T). Oleh karena itu, penelitian ini memilih judul lmplementasi Program Bantuan Langsung Tunai Kepada RumahTangga Miskin di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian survey dan penjelasan data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin Tahap I di Kota Medan. Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan. Program Bantuan Langsung Tunai (BL T) merupakan program yang diberikan pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Rumah Tangga Miskin yang dimaksud adalah Rumah Tangga yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 500.000,00/ bulan. Secara berjenjang pembagian BL T dimulai dari Pusat ke Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan hingga Desai Kelurahan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan telah mencapai sasaran, sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan pemerintah. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mendapat BL T telah tepat sasaran dan diterima oleh Rumah Tangga Miskin dengan tepat. Salah satu ciri penting dari kebijakan adalah purposive atau goal-oriented yaitu suatu kebijakan dibutuhkan karena adanya tujuan yang hendak dicapai. Jika tidak ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian tujuan merupakan prasyarat untuk pengadaan kebijakan. Dari hasil penelitian dapat diambil saran bahwa pelaksanaan program harus mengambil data penduduk sesuai dengan syarat yang ada sehingga Rumah Tangga Miskin yang mendapat BL T dapat diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima."

"Dalam upaya pengentasan kaum miskin, ada beberapa karakteristik yang dianggap dominan. Sifat karakteristik-karakteristik tersebut saling berkaitan. Tugas akhir ini mempelajari keterkaitan sifat-sifat tersebut melalul interaksi, menggunakan metode analisis berdasarkan model Log-linier. Data yang digunakan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 1990 (Susenas'90) untuk wilayah Propinsi Jawa Barat. Hubungan antar beberapa karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin di wilayah desa dan kota, yaitu sumber penghasilan utama rumah tangga, status pekerjaan, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga dan jenis kelamin kepata rumah tangga, dianalisis berdasarkan beberapa model Log-Itnier. Hasil penelitian interaksi antar karakteristik-karakteristik yang diperoleh, menunjukkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin, baik di desa maupun di kota. Status kemiskinan hampir selalu nyata berinteraksi dengan sumber penghasilan utama, status pekerjaan dan tingkat pendidikan tertinggi, baik di desa maupun di kota. Pada rumah tangga di kota, tingkat pendidikan tampaknya confounded dengan status kemiskinan. Sifat-sifat yang tampak sebagai interaksi tersebut, diharapkan dapat membantu pemerintah maupun badan-badan lain dalam menetapkan kebijaksanaan di dalarn usaha-usaha pengentasan kaum miskin. Dalam pengertian bahwa perlunya diambil kebijaksanaan yang tepat, misalnya program wajib belajar 9 tahun sebagai salah satu usaha pengentasan kemiskinan harus memperhatikan sumber penghasilan keluarga, sebab ketidak ikut sertaan kaum miskin dalam program tersebut adalah karena tenaga mereka diperlukan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya."

"Tesis ini membahas tentang penyebab anak putus sekolah pada 6 rumah tangga miskin hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 di Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.Hasil penelitian menyarankan agar dapat memberikan kesempatan kepada anak putus sekolah untuk mengikuti kejar paket A/B/C, kepada pihak pemerintah setempat dapat memberikan larangan/peraturan tertulis berkenaan dengan jam beroperasinya warnet di sekitar lokasi penelitian, menghimbau kepada rumah tangga miskin untuk mengurus SKTM guna memperoleh keringanan biaya pendidikan. Bagi pihak sekolah, dapat menginformasikan segala persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan keringan biaya pendidikan bagi siswa miskin.

---

This thesis discusses the causes of school dropouts in 6 poor households as the result of documenting of the Social Protection Program 2008 in Subdistric Pangkalan Jati District Cinere Depok City. This study is a qualitative research with this type of case study research. The results suggest providing opportunities for children dropping out of school to follow the chase pack A / B / C, to the local government may provide restrictions / regulations with regard to the hours of operation of the cafe around the study site, appealed to poor households for SKTM care in order to obtain tuition waivers. For the school, can inform all the requirements that must be met to obtain drought relief costs of education for poor students."

"Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta akan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu. menyediakam pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkaian pada tariff angkutan Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30l-40%. dan sebagai akibatnya, pemilik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah meningkatkan tariff sebesar 8-!9% yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005.Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tariff angkutan publik terhadap perekonumian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting baigi Jakarta mengurangi dampak negatif dari kebijakan energl nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model regional computable general equilibrium ' (regional CGE). Model CCE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated."

"Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi persoalan yang sama seperti negara berkembang lainnya, yaitu kemiskinan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah mengadakan berbagai macam bantuan, seperti raskin, JPS Pangan, BLT dan lainnya. Bantuan-bantuan tersebut di adakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk. Salah satu yang akan dibahas lebih dalam adalah raskin (beras untuk keluarga miskin).Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data SUSENAS BPS pada 30 provinsi pada tahun 2006 dengan jumlah kurang lebih 10019 sampel/variabel.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa jauh kecenderungan rumah tangga dalam membeli raskin, ditinjau dari faktor lokasi, status di dalam keluarga dan kesejahteraan dengan variabel kontrol adalah status di dalam keluarga.Model yang digunakan dalam estimasi adalah model probit, serta dilakukan penghitungan matjinal efek dan melihat peluang distribusi wilayah. Dari hasil pengolahan di dapat bahwa var iabel-variabel yang digunakan signifikan menjelaskan variabel terikat. Bahwa variabel pendidikan, infrastruktur, serta lokasi menjadi hal yang signifikan dalam membeli raskin.Dapat disimpulkan bahwa program raskin ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Belum ada aturan yang jelas mengenai pembagian antar wilayah, membuat RTM tidak mempunyai peluang yang sama dalam membeli raskin. Belum baiknya infrastruktur membuat raskin RTM yang tinggal di daerah yang cenderung mempunyai infrastruktur relatif tidak bagus mempunyai peluang yang lebih kecil. Diharapkan pemerintah pusat dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pendistribusian, sehingga meminimalisir kendala yang akan dihadapi oleh penerima raskin.

---

Indonesia, as a one of developing countries, is facing the same problems as any other developing countries. Poverty, unemployment, poor nutrition and illiterates are most important problems which need a lot of concentration besides economic problems. Central Government was granting some programs to counter the problems itself which are RASKIN, JPK GAKIN, ASKESKIN, BLT et cetera. Those grants are being made by the government in order to increase the household welfare. In this time, we will discuss more about one of the grant which is RASKIN (paddy for the poor households).

The data conducted from Central Bureau of Statistics, the National Economic Social Survey at 30 provinces in a year 2006 with approximately 40000 samples per variable. In which those variable esiimations were selected again, to more focus on the tinding, and had the end result was 10019 samples per variable.

Propose of this study is to fiud how deep the tendency of households when faced to buy the raskin, seeing it from their locations, the family status and the welfare with the control variable is the family status.

From the regression was resulted that those variables were significant on explained the dependent variable. The location factor was one of the barriers of households on bought raskin.

Probit was used as an estimation model in this thesis, also I concluded marginal effect counting and saw the chances ditributions amongs regions. From the result estimation, those variables were significant on explained the dependent variable. There was education, infrastructure and location became significant on determined the poor households when buying raskin.

I concluded, that the raskin program was yet run as suppose as it is. The govemment did not provides clear rule about distribution among regions, made poor households did not have the same probabilty on buying raskin. The lack of infrastructure made poor households who lived in the regions which tend to have bad infrastructure had smaller chances on buying raskin. In order to encounter these problems, the Central government can coordinate with local governments to minimize barriers for all these years had been faced by the receiver."

"Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan yaitu beras. Bila tujuan ini tercapai maka besaran pengeluaran RTS untuk konsumsi beras dan pangan akan berkurang. Berkurangnya pengeluaran ini menghasilkan selisih pengeluaran yang dapat dimanfaatkan oleh RTS untuk dapat lebih memenuhi kebutuhan keluarga pada sektor lain. Kebijakan pemberian subsidi harga beras ini secara jangka pendek akan langsung bermanfaat bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasarnya.Metode pengolahan data yang digunakan adalah regresi dengan variabel dummy dan menggunakan data yang bersifat cross section dari Susenas bulan Maret tahun 2013. Variabel terikat adalah pengeluaran konsumsi per kapita. Variabel bebas adalah dummy dari status penerimaan Raskin. Variabel kontrol menggunakan dummy dari tingkat pendidikan kepala rumah tangga, pekerjaan kepala rumah tangga dan status penguasaan bangunan tempat tinggal.Berdasarkan hasil regresi dan analisa maka dapat disimpulkan bahwa Program Raskin yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998 ini berpengaruh besar pada pengeluaran akan konsumsi pangan pada rumah tangga yang menerima Raskin yaitu sebesar Rp 87.766,91. Pada rumah tangga sasaran yaitu rumah tangga miskin yang berada pada desil 1-3, pengaruh penerimaan Raskin hanya Rp 11.959,79. Artinya kebijakan pemerintah ini tercatat cukup berpengaruh dalam membantu RT memenuhi kebutuhan pangannya tetapi belum cukup untuk menanggulangi kemiskinan pada rumah tangga yang menjadi sasaran Program Raskin.

---

Raskin program aims to reduce the burden of Target Households expenditure through partial fulfillment of the need for food that is rice. When this goal is reached, the amount of expenditure RTS for rice and food consumption will be reduced. Reduced spending produces excess expenditure that can be utilized by the RTS to be able to better meet the needs of families in other sectors. Policy of subsidizing rice prices in the short term will directly give benefit for the poor to meet the basic needs of their consumption.Data processing method uses regression with dummy variables and use cross section data, Susenas March 2013. The dependent variable is per capita consumption expenditure. The independent variable is a dummy of acceptance status Raskin. Control variables use dummy of educational level of household head, household head job and home tenure status.Based on the results of the regression and analysis, it can be concluded that Raskin which has been implemented since 1998 have a big impact on food consumption expenditure in households who receive Raskin, that is 87.766,91 rupiah. On the target households, which are poor households who are in deciles 1-3, the effect of acceptance Raskin only 11.959,79 rupiah. This means that government policy is recorded quite influential in helping households meet their food needs but not enough to reduce poverty in households that were subjected to Raskin."

"Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta kan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu, menyediakan pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat diandalkan menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkatan pada tarif angkutan. Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30-40%, dan sebagai akibatnya, pemillik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah memutuskan meningkatkan tarif sebesar 8-19%, yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tarif angkutan publik terhadap perekonomian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan energi nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model 'regional computable general equilibrium' (regional CGE). Model CGE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated. "