Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian tentang Perilaku Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan di Polres "X" bertujuan untuk menunjukkan tentang proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh penyidik dan penyidik pembantu Polri selaku alat negara penegak hukum. Permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan dari prosedur dan tatacara pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor baik oleh penyidik maupun penyidik pembantu. Selain daripada itu juga diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemeriksaan tersangka, bentuk bentuk penyimpangan yang terjadi serta pola-pola perilaku yang muncul dalam proses pemeriksaan.

Proses pemeriksaan tersangka adalah suatu bagian dari proses penyidikan tindak pidana yang banyak berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, sehingga harus dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Sebagai pedoman bagi penyidik KUHAP telah dijabarkan ke dalam Petunjuk Teknis tentang Penyidikan, termasuk di dalamnya tentang pemeriksaan tersangka dan saksi. Walaupun telah diatur oleh perundang-undangan dan peraturan lainnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyimpangan maupun pelanggaran.

Proses pemeriksaan merupakan interaksi antara penyidik dengan tersangka dalam bentuk tindakan-tindakan sosial dipengaruhi oleh kualitas profesionalisme penyidik sendiri serta faktor-faktor lingkungannya. Tindakan-tindakan sosial yang dilakukan secara terus menerus dan cenderung dipertahankan serta cenderung dibenarkan oleh lingkungannya yang akhirnya akan menjadi pola-pola perilaku, baik itu yang bersifat positif (normatif) maupun negatif (menyimpang).

Untuk menjadikan Fold sebagai sosok yang dicintai dan disegani oleh masyarakat serta mampu mengatasi segala tantangan dan hambatan yang menjadi beban tugasnya, Fold perlu membenahi dan meningkatkan profesionalismenya yang dalam setiap tindakannya selalu memperhatikan asasasas dan norma-norma yang berlaku, terutama dalam bidang penyidikan tindak pidana termasuk proses pemeriksaannya yang akan terwujud dalam pola-pola perilaku dalam pelaksanaan tugasnya.

Abstrak :
Dari delapan belas (18) jenis kejahatan yang menonjol dan meresahkan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat tahun 2001, kejahatan Perampokan menduduki peringkat ke tiga, setelah anirat dan curat. Meskipun data statistik di Polres Metro Jakarta Pusat menunjukkan adanya kecenderungan penurunan dari bulan Januari hingga Desember. Namun penurunan yang dimaksud tidak signifikan dan bersifat sementara. Oleh karena kenyataannya penurunan tersebut hanya mencapai separuh (43 kasus) dan 87 kasus sebagai angka tertinggi tahun itu. Demikian pula data jenis kejahatan ini yang ditemukan pada 2002, memperlihatkan kecenderungan meningkat. Sebegitu jauh aparat Polies Metro Jakarta Pusat beserta jajaran (Polsek)nya telah melakukan upaya-upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Namun hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap faktor sosio-demografis Jakarta Pusat yang dalam tesis ini dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan tersebut. Dengan mengandalkan kepada data sekunder yang dihimpun dari Polres Metro Jakarta Pusat, BPS Pusat dan BPS Kotamadya Jakarta Pusat, tidak saja ditemukan adanya korelasi yang kuat antara faktor sosio-demografis tersebut dengan timbulnya kejahatan Perampokan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, tetapi juga faktor yang dominan di antara faktor tersebut dan koefisien korelasinya.

Abstrak :
Bank adalah pelaku usaha yang menjalankan aktivitasnya dalam bentuk menghimpun simpanan dari individu, pemerintah, Badan Usaha- Milik Negara (BUMN) maupun, usaha swasta, selanjutnya dana yang dihimpun, perbankan disalurkan dalam bentuk pinjaman dan/atau, kegiatan investasi bagi pihak yang membutuhkan, dan konsumen dari bank adalah nasabah yang, terdiri dari, nasabah ¬penyimpan dana dan nasabah debitor. Bagi bank kepercayaan yang diberikan nasabahnya khususnya nasabah penyimpan dana merupakan hal penting agar kegiatan usahanya dapat berjalan. Semakin nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan dan dikelola oleh bank, maka akan semakin kuat kondisi bank tersebut. Dalam memberikan. pelayanan maksimal kepada nasabahnya, bank berusaha memberikan kemudahan. dalam .bertransaksi dengan inovasi telmologi perbankan yang sepenuhnya telah menggunakan system on-line. Kemudahan fasilitas transaksi perbankan merupakan dampak positif.dari kecanggihan teknologi.- Selain datnpak. positif, dampak negative yang ditimbulkan adalah semakin canggih pula kejahatan baru terlahir yang disebut dengan kejahatan kerah putih, salah satunya adalah kejahatan pembobolan bank. Pernbobolan bank dapat dilakukan .dengan memanfaatkan celah mekanisme transfer, LIC, atau cara (modus operandi) lainnya, dan sasaran dalam pembobolan bank adalah dana nasabah yang disimpan pada suatu bank, dengan kata lain apabila terjadi pembobolan bank maka nasabahlah yang akan dirugikan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa;.konsumen yang beritikad baik harus mendapat perlindungan. secara hukum dan pelaku usaha yang terbukti menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Dalam upaya memerangi pembobolan bank yang terpenting adalah melindungi kepentingan nasabah, melalui cara mulai dari.. pengawasan eksternal oleh bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia, pengawasan internal oleh manajemen bank yang bersangkutan hingga pengawasan langsung dari masyarakat terhadap kinerja bank. Selain itu pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Lembaga Mediasi Perbankan Independent juga didirikan untuk melindungi hak nasabah dan memberikan kepastian hukum.

---

Bank is producer who do activities, which collect deposit from individual, government, state own enterprises and private enterprises; then, the money, collected has been channeling through credit scheme and or investing, and consumer of bank is customer. According to Banking Law No. 10 of year 1998 Article 1 point 1, customer was pail of two categories, namely: saving customer and. debt customer: - Customer trust is such important thing as the core of bank business specially for saving customer-. If customer trust their money, which saved and managed by bank is more than before, it will make condition-of bank more stable. To give best service for customer, bank tries to make transaction easier- with innovation of technology in banking business which is fully automated on-line banking system. Positive effect from technology is effective and efficient for anybody to make transaction in banking, and negative effect-is-it could be make new crime born the fast growing-that we call is white collar crime. Robbing bank is on of part white collar crime. The way to rob bank is use the weakness of transfer mechanism, Letter of Credit (L/C), or others way (modus operand), and in this case, account of customer as an object of robbing bank. It's mean that customer will be lost. The Consumer Protection Law No. 8 of year 1999 proposes to be a legal protection on customer who have good faith and producer must be responsibility their fall if they are proofed un-rights by law. For the sake of robbing bank combat the most important thing to be done is protect customer rights such as external control from Indonesian Bank as a central bank of Indonesian, internal- control from bank self management, and control from peoples. Besides that, established of Customer Deposit Institution and Mediation of Independent Bank Institution is one-.of way to protect customer and to give supremacy of law.

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan bagaimana kondisi Selat Malaka yang sangat kompleks. Secara faktual telah menjadi wilayah yang memiliki kerawanan dari berbagai ancaman non tradisional seperti pelanggaran hukum oleh kapal-kapal asing, masalah perbatasan laut antara negara pantai, pencemaran lingkungan laut, pembajakan, perompakan bersenjata, penangkapan ikan secara ilegal maupun kejahatan transnasional terorganisasi lainnya seperti perdagangan senjata dan narkoba, penyelundupan serta isu terorisme. Kegagalan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran dari berbagai masalah keamanan yang terjadi di wilayah ini, akan berimplikasi pada terjalinnya silang hubungan antara kepentingan negara-negara besar pengguna utama dengan kepentingan negara pantai terutama Indonesia. Bentuk-bentuk ancaman non-tradisional tersebut dapat saja bertranformasi menjadi ancaman tradisional, atau paling tidak dalam bentuk intervensi negara-negara besar untuk memaksakan kehendaknya. Penelitian ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya masalah keamanan di Selat Malaka belakangan ini, terutama pembajakan dan perompakan, (2) mengetahui dampak akibat meningkatnya permasalahan keamanan di Selat Malaka terhadap kepentingan Indonesia, (3) mengetahui pandangan strategis negara-negara besar yang paling berkepentingan terhadap Selat Malaka, (4) merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah keamanan dan mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan muncul. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diperkuat dengan studi kepustakaan dan analisis situasi yang diperoleh dari gambaran dan informasi kejadian dengan memperhatikan kemampuan, intensitas dan kecenderungannya. Ketidakmampuan negara dalam mengontrol wilayah jurisdiksinya akibat dari keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh negara merupakan faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap peningkatan masalah keamanan di Selat Malaka, sedangkan kondisi geografis fisik dan keberadaan objek-objeknya serta kedekatannya dengan negara-¬negara yang memiliki situasi politik dalam negerinya kurang stabil merupakan faktor yang turut mempengaruhi munculnya masalah keamanan dan merupakan faktor alamiah sebagai tantangan yang harus dikelola dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka melakukan upaya-upaya yang relevan dalam mengelola lingkungan keamanan laut di Selat Malaka. Penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam mengendalikan atau mengontrol wilayah perbatasan di Selat Malaka masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama, koordinasi, regulasi, publikasi, sosialisasi, baik dengan melibatkan peran segenap instansi yang berkepentingan dan memiliki kewenangan di dalam negeri maupun dengan negara-negara pantai. Selain itu dapat dipertimbangkan kerjasama multilateral secara efektif dan optimal yang di fokuskan dalam membantu meningkatkan dukungan kemampuan.

---

This thesis describes about the various complicated condition of The Malacca Strait. This area factually becomes a dangerous place with various threat of non-traditional danger such as violations of territorial regulation done by foreign ships, the problem of water territorial border among coastal countries, the sea pollutions, pirating, armed robbery, illegal fishing as well as other trans-organized crime such as weapons and drugs trading. Smuggling including terrorism issue. The failure in keeping the security and safety of sailing from many threats on this area has implications on the conflict of interest among the inter-relationships of the influenced big countries as the user and the coastal countries especially-Indonesia. Those non-traditional threats may be transformed into traditional threat or at least in the form of intervention of the big countries to force their purposes on us. This research has objectives as follows: (1) it identify factors that can influence on the recent creation of security problem in Malacca Straits, especially in pirating and robbery cases, (2) it know the impact of the increasing security problem in Malacca Straits on Indonesia's interest, (3) to know the big countries strategic views-that have main interest-on The Malacca Straits, (4) to formulate the strategy and policy that can be applied to overcome security problem and to anticipate the likely threats that may appear. The research uses descriptive analysis type with qualitative approach method using book research and situational analysis taken from description and information of the events with consideration on ability, intensity and the tendencies. The inability of government to control its jurisdiction area as the result of the limited availability of human resources become the main factor that can influence in enhancing the security matter in The Malacca Straits, while the physical geographical condition and the existence of its objects and the closeness to the countries with political instability can be an additional factor to create security problem and also as a base on making policies for the purpose of having relevant efforts to manage the security of the environment sea in The Malacca Straits. This research also recommends the need to enhance the controlling and managing the border area along The Malacca Straits through cooperation, coordination, regulation, publication, socialization for both the relevance institutions which hold authorities internally and the coastal countries. Apart from this, it is possible to have effective and optimum cooperation which is focused to help in enhancing the ability o f support.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai peranan instrumen ASEAN berupa forum-forum yang berfokus pada keamanan maritim seperti ASEAN Maritime Forum AMF , Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , dan ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo; Maritime Group on Maritime Security yang belum berperan secara efektif dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan di perairan Asia Tenggara, khususnya pembajakan dan perompakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deduktif. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa kerjasama yang sudah disepakati dalam kerangka ASEAN tidak terlalu berjalan efektif karena adanya relative gain dan self-interest yang berbeda dari setiap anggota ASEAN, sehingga forum kerjasama maritim di bawah ASEAN hanya menjadi forum trust building tanpa ada tindak lanjut berupa operasi bersama atau patroli bersama di dalam kerangka ASEAN. Penelitan ini menyarankan agar Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN dapat memimpin kerja sama regional dalam menangani pembajakan dan perompakan di wilayah Asia Tenggara.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the role of ASEAN instruments in the form of forums focusing on maritime security such as the ASEAN Maritime Forum AMF , the Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , and the ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo Maritime Group on Maritime Security have not functioned effectively in the efforts to reduce crime rates in Southeast Asian waters, especially sea piracy and armed robbery at sea. This research is a deductive qualitative research. The research concludes that the agreed cooperation within the framework of ASEAN are not very effective because of the relative gain and different self interest of each ASEAN member, so that the maritime cooperation forums under ASEAN merely becomes forums of trust building without any follow up in the form of joint operation or joint patrol within the framework of ASEAN. This research suggests that Indonesia, as a traditional ASEAN leader, can lead regional cooperation in dealing with sea piracy and armed robbery at sea in the Southeast Asian region.

Abstrak :
Tesis ini membahas pergeseran isu-isu keamanan dari safety ke security atas pengelolaan keamanan di Selat Malaka. Lembaga International Maritime Bureau menyatakan Selat Malaka rawan perompakan, pembajakan dan teroris. Padahal patroli terkoordinasi negara pantai telah lama berlangsung di Selat Malaka. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan kajian sekuritisasi isu di Selat Malaka. Penelitian dekriptif ini menyimpulkan, opini publik dan aktor politik yang menyatakan ketidakmampuan Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam pengelolaan keamanan di Selat Malaka, sepenuhnya tidak benar karena hasil laporan perompakan dan monitoring IMB hanyalah rekayasa bagi kepentingan isu-isu sekuritisasi.

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus dari penelitian ini adalah menjelaskan penerapan asas universal jurisdiction oleh Negara untuk memberantas pembajakan di laut (piracy). Dalam hukum internasional, terutama United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menegaskan bahwa kejahatan pembajakan di laut terjadi di wilayah laut lepas dan diluar yurisdiksi Negara manapun. Berbeda dengan armed robbery yang terjadi di laut teritorial. Oleh karena itu untuk melawan pembajakan di laut Negara harus menerapkan yurisdiksinya di wilayah laut lepas dan menerapkan asas universal jurisdiction. ABSTRACT
Focus of this research is explaining the implementation of universal jurisdiction principle by states to combat piracy. International law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 emphasized that piracy shall occur in the high seas beyond jurisdiction of any States. It differs with armed robbery which is happened inside territorial waters. Therefore it is necessary for States to implement their jurisdiction on the high seas and implement universal jurisdiction principle.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menjelaskan mengenai kerja sama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melindungi Selat Malaka dari ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan tersebut. Tesis ini menggunakan konsep Diplomasi Maritim sebagai alat untuk mengukur keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis dinamika keamanan internasional di Asia Tenggara. Selat Malaka dipilih karena merupakan salah satu jalur perairan terpenting di dunia. Salah satu isu terbesar di Selat Malaka adalah ancaman pembajakan dan perompakan laut. Ketiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka menanggapi ancaman ini dengan menciptakan sebuah inisiatif baru untuk mengatasi keamanan maritim yang disebut Patroli Terkoordinasi pada tahun 2004. Tesis ini menyimpulkan bahwa pemenuhan tanggung jawab untuk keamanan di Selat Malaka dapat menekan ancaman pembajakan dan perompakan laut. Patroli Koordinasi yang diselenggarakan oleh tiga negara bagian di Selat Malaka juga membuktikan bahwa Diplomasi Maritim merupakan kunci keberhasilan dalam merespon masalah kawasan bersama. Melalui Diplomasi Maritim, ketiga negara di Selat Malaka berhasil mengatasi ancaman di kawasan bersama antara ketiga negara bagian tersebut. Kata Kunci : Diplomasi Maritim, Selat Malaka, Keamanan Maritim, Patroli Terkoordinasi, Pembajakan dan Perompakan Laut

---

ABSTRACT
Name Lintang SuproboningrumStudy Program Master rsquo s Degree International RelationsTitle The Role of Maritime Diplomacy in the Success of Indonesia Malaysia Singapore in Supressing the Number of Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait This thesis is study of maritime security cooperatioon among Indonesia, Malaysia and Singapore in safeguarding the Malacca Strait from threats to maritime security in the area. This thesis uses Maritime Diplomacy concept as tool to measure the sucess of coordinated patrol in the Malacca Strait. The focus of this research is to analyze the dynamic of international security in the Southeast Asia. Malacca Strait is chosen because it is one of the most important waterways in the world. One of the biggest issue in the Malacca Strait is the threat of piracy and armed robbery. The three states which is located around Malacca Strait respond to this threats by creating a new initiative for tackling maritime security called Coordinated Patrol in 2004. This thesis conclude that the fulfillment of responsibility for security in the Malacca Strait can suppress the threats of piracy and armed robbery. The Coordinated Patrol held by the three states in the Malacca Strait also proves that Maritime Diplomacy is a key to the exercise of success in responding to the problems of shared area. Through Maritime Diplomacy, the three states in the Malacca Strait successfully overcome the threats to the shared area among the three states. Keyword Maritime Diplomacy, Malacca Strait, Maritime Security, Coordinated Patrol, Piracy and Armed Robbery

Abstrak :
Permasalahan penelitian ini adalah belum adanya mekanisme pencegahan kejahatan begal (PKB) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Jakarta yang melibatkan anggota komunitas (community crime prevention, CCP) yang sistematis, terstruktur, dan terencana dalam mencegah kejahatan jalanan, khususnya begal motor. Bertitik tolak dari permsalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji konsep pencegahan kejahatan berlandaskan komunitas dalam konteks pencegahan kejahatan begal (PKB) di DKI Jakarta berupa begal sepeda motor. Penelitian ini hendak menganalisis dan merumuskan model pencegahan kejahatan jalanan yang melibatkan anggota komunitas. Pendekatan penelitian menggunakan mixed method. Secara kuantitatif penelitian ini menguji pengaruh secara parsial Community Based Crime Prevention, Busy Street Theory, dan Situational Crime Prevention terhadap PKB. Sampel penelitian adalah para pengendara motor di Jakarta. Teknik pengumpulan data melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik analisis pendekatan kuantitatif menggunakan PLSSEM, sedangkan teknik analisis pendekatan kualitatif melalui empat tahap analisis kualitatif dari Miles et al (2014). Hasil penelitian membuktikan bahwa: (a) Community Based Crime Prevention atau Pencegahan Kejahatan Berbasiskan Komunitas (PKBK) sebagai variabel independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB); (b) Busy Street Theory (BST) sebagai variabel independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB) sebagai variabel dependen; (c) Situational Crime Prevention (SCP) sebagai variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menghasilkan model pencegahan kejahatan jalanan yang melibatkan anggota komunitas untuk pencegahan kejahatan jalanan, khususnya begal. ......The problem with this research is that there is no mechanism for preventing the crime of robbery (PKB) carried out by law enforcement officers in Jakarta involving community crime prevention (CCP) members that are systematic, structured, and planned in preventing street crimes, especially motorcycle robberies. Starting from this problem, the purpose of this study is to examine the concept of community-based crime prevention in the context of preventing criminal acts of robbery (PKB) in DKI Jakarta in the form of motorcycle robberies. This study aims to analyze and formulate a street crime prevention model that involves community members. The research method is a mixed method method. Quantitatively, this study partially examines the effect of Community Based Crime Prevention, Busy Street Theory, and Situational Crime Prevention on PKB. The research sample is motorcycle riders in Jakarta. Data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The quantitative approach analysis technique uses PLS-SEM, while the qualitative approach analysis technique uses four stages of qualitative analysis from Miles et al (2014). The results of the study prove that: (a) Community Based Crime Prevention or Community Based Crime Prevention (PKBK) as an independent variable has a positive but not significant effect on the prevention of the crime of robbery (PKB); (b) Busy Street Theory (BST) as the independent variable has a positive but not significant effect on the prevention of the crime of robbery (PKB) as the dependent variable; (c) Situational Crime Prevention (SCP) as the independent variable has a positive and significant effect on the prevention of crime of robbery (PKB) as the dependent variable. This research produces a street crime prevention model that involves community members for the prevention of street crime, especially motorcycle robbery.