Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada setiap pelaksanaan proyek, penerapan regulasi (regulasi yang dimaksud ialah Undang-Undang Jasa Kontruksi Tahun 1999) sebagai aspek hukum di bidang konstruksi sangat penting mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan proyek yang digunakan sebagai landasan bagi semua unsur-unsur pengelola proyek tersebut. UUJK Tahun 1999 tersebut menyangkut kriteria, pengawasan dan ketentuan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP No. 28 Tahun 2000, PP No. 29 Tahun 2000 dan PP No. 30 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah menjadi aturan pelaksanaan UUJK Tahun 1999 sebagai acuan dalam penyelenggaraan proyek konstruksi. Pelaksanaan penerapan UUJK Tahun 1999 pada proyak konsruksi masih seiring dengan peraturan-peraturan yang berlaku sebelumnya meliputi Undang-Undang (UU), Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusa Menteri (Kepmen) yangjuga mmengatur jasa konstruksi seperti UU tentang Arbitrasi dan Keppres 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Istansi Pemerintah. Dalam prakteknya UU atau PP yang telah berlaku tersebut sebagai hukum konstruksi di Indonesia dapat menjadi sumber utama timbulnya risiko pada Jasa konstruksi. Sumber risiko tersebut terjadi karena para pelaku jasa konstruksi belum sepenuhnya melaksanakan amanat UUJK dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Faktor risiko yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Skripsi ini selanjutnya akan mengkaji faktor-faktor risiko yang dapat menurunkan kinerja perusahaan dilihat dari kinerja perusahaan tersebut. Dari berbagai analisa yang dilakukan maka akan terlihat faktor-faktor yang paling berpengaruh dengan tingkat risiko dan kinerja yang terjadi serta kemungkinan terjadinya. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa faktor risiko yang paling berpengaruh menurunkan kinerja pendapatan perusahaan adalah Persekongkolan, Tenaga Kerja Konstruksi dan Kegagalan Bangunan. Ketiga sumber risiko tersebut terjadi dengan tingkat risiko yang tinggi sehingga mengakibatkan kinerja perusahaan rendah dan kemungkinan terjadinya besar.

---

At every project execution, regulation application (the regulation is Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999) as law aspect in construction sector is very important starting from planning, execution until project control that used as the base for all element involved in the project. UUJK Tahun 1999 is about precondition, control and sanction condition which have ruled by Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah is become a standard on construction project implementation. The Application of UUJK Tahun 1999 on construction project still together with other rules that valid before, including Undang-Undang (UU), Keputusan Presiden (Keppres) and Keputusan Menteri (Kepmen) which also ruled the construction sector like as Arbitrary Rule and Keppres 18 Tahun 2000 about Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Practically, UU and PP that valid as construction law in Indonesia can be the main source of risk appearance on the construction sector. The risk sources happen because people involved in the construction sector has not been implemented UUJK on the execution of construction sector yet. This thesis investigate various risk which can decrease company cost performance. From doing various analysis, factors which most affected can be seen with the risk level and performance also its probability. From this thesis result, known that risk factors affected most on company cost performance are Conspiration (in negative way). Construction's Employee and Construction Failure. Those risk factors happen with high risk level that makes company performance become low and its probability are large."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sasaran dan program metode pelaksanaan rangka pipa baja pada proyek pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Bandung, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, melibatkan studi dokumentasi (arsip), wawancara dengan pakar dan pihak terkait, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran dan program keselamatan konstruksi perlu dilakukan dan dirancang sejak masa pra konstruksi agar dapat mengidentifikasi bahaya dan risiko untuk setiap aktivitas pekerjaan. Pelaksanaan sasaran dan program keselamatan konstruksi telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan berdasarkan penelitian terdahulu, sehingga diperlukan adanya sasaran dan program keselamatan konstruksi. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi metode tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pelaksanaan proyek serupa di masa mendatang. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik konstruksi yang lebih efektif dan sesuai regulasi di Indonesia.

---

This study aims to analyze the targets and programs of the steel pipe frame implementation method in the Al Jabbar Grand Mosque construction project in Bandung, referring to the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing (Permen PUPR) Number 10 of 2021 concerning Guidelines for the Construction Safety Management System (SMKK). This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis method, involving documentation studies (archives), interviews with experts and related parties, and field observations. The results of the study indicate that construction safety targets and programs need to be carried out and designed since the pre-construction period in order to identify hazards and risks for each work activity. The implementation of construction safety targets and programs has had a positive sustainable impact based on previous research, so that construction safety targets and programs are needed. This study also identifies several challenges in implementing the method, and provides recommendations for optimizing the implementation of similar projects in the future. These findings are expected to contribute to the development of more effective and regulatory-compliant construction practices in Indonesia."