Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Alokasi risiko terhadap potensi-potensi risiko yang mempengaruhi produktifitas, kinerja waktu, mutu dan anggaran proyek jalan tol harus diidentifikasi secara cermat, agar risiko yang mempengaruhinya dapat diminimalisir atau ditransfer ke pihak lain. Dengan demikian besarnya ketidakpastian dapat ditanggulangi secara tepat dan akurat dengan porsi yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak. Agar klausul alokasi risiko yang dituangkan dalam kontrak antara pemerintah dan investor memuaskan kedua pihak, perlu dilakukan penelitian alokasi risiko pada proyek jalan tol. Penelitian menggunakan cara survey dan pengolahan datanya menggunakan bantuan program komputer SPSS R10.0 untuk Identifikasi Risiko serta model matematika hubungan antara Tingkat Penting Risiko dengan Kualitas Klausul Kontrak. Sedangkan pengolahan data dari Pilihan Alokasi Risiko sampai dengan Penanggung Jawab Risikonya menggunakan program komputer Expert Choice Release Educational untuk analisis AIIP (Analytical Hirearchy Process)nya. Hasil penelitian Identifikasi Risiko menggambarkan 51.28% atau 20 variabel potensi risikonya mempunyai Tingkat Penting Risiko yang Sangat Tinggi serta 43.58% atau 17 variabel potensi risiko lainnya mempunyai tingkat penting risiko yang Tinggi sedang sisanya 5.13% atau 2 variabel potensi risikonya dengan tingkat penting risiko yang sedang. Dari persamaan model matematika juga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan linier antara Tingkat Penting Risiko dengan Kualitas Klausul Kontrak, dimana makin Tinggi Tingkat Penting Risiko maka Kualitas Klausul Kontraknya akan semakin baik. Pernyataan ini juga membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Pada bagian Pilihan Alokasi Risiko, 14 variabel-variabel potensi risikonya Tidak Ada Dalam Kontrak (TADK) schingga baik Investor maupun Pemerintah harus mempertimbangkan hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan alokasi risiko serta prosesnya yang dapat saja menimbulkan biaya risiko lainnya. Sedangkan 25 variabel-variabel potensi risikonya Diputuskan Dalam Kontrak (DDK) serta beberapa variabel dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah memerlukan konsultasi dcngan Badan Legislasi DPR. Dari analisis Penanggungjawab Risiko dapat disimpulkan bahwa Pemerintah menanggung 11 variabel atau 28.2% dari total variabel potensi risiko sedangkan Investor menanggung 28 variabel atau 71.79% dari total variabel potensi risiko yang berpengaruh pada Proyek Jalan Tol di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar potensi risiko harus ditanggung oleh Investor. Dan analisis Porsi Risiko pemerintah menanggung Seluruh Risiko (SR) sebanyak 5 variabel, untuk Sebagian Besar Risiko (SBR) sebanyak 6 variabel. Sedangkan investor menanggung Seluruh Risiko (SR) sebanyak 21 variabel dan untuk Sebagian Besar Risiko sebanyak 7 variabel dari total potensi risiko.

Abstrak :
Secara umum proyek konstruksi mempunyai kegiatan yang kompleks dan memiliki unsur ketidakpastian sehingga mengandung resiko. Tdak terkecuali juga dengan proyek jalan tol. Dimana resiko-resiko yang diterima proyek selama masa konstruksi berpotensi mempengaruhi kinerja proyek, termasuk kinerja biaya pelaksanaan proyek. Untuk mengetahui resiko apa yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap kinerja biaya pelaksanaan diperlukan manajemen resiko sebagai pendekatan untuk mengelola resiko. Identifikasi resiko selama masa pelaksanaan diperlukan untuk mengetahui resiko apa yang berpotensi mempengaruhi kinerja biaya pelaksanaan. Dengan demikian akan diperoleh tingkat prioritas masing-masing resiko, sehingga dapat dievaluasi dan diperoleh tindakan penanganan yang tepat (alokasi resiko). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penanganan yang dilakukan oleh pihak kontraktor terhadap resiko cenderung berbeda. Ini menunjukkan bahwa belum diterapkannya prosedur yang baku terhadap pengelolaan resiko. Untuk itu diharapkan kontraktor jalan tol untuk menerapkan prosedur pengelolaan resiko yang baku.

---

In general the project of construction have complex activity and have uncertainty element so that contain risk. Do not aside from also with project of turnpike. Where accepted risks the projects of during a period of construction have potency to influence performance of is project of, including performance is expense of execution of project. To know risk what have potency to give influence to performance is expense of execution needed by risk management as approach to manage risk Identify risk during a period of execution needed to know risk what have potency to influence performance of is expense of execution. Thereby will be obtained by priority level of is each risk, so that can evaluate and obtained by handling action which is accept risk allocation. Handling action conducted by contractor party to risk tend to differ. This indicates that not yet applied of standard procedure to management of risk. Is for that expected by turnpike contractor to apply procedure management of standard risk.

Abstrak :
Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan kepada negara untuk mensejahterakan masyarakat, namun nyatanya negara belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pelayanan di bidang penyediaan air minum di Indonesia yang masih minim akibat keterbatasan yang diemban oleh Pemerintah terkait pendanaan dan pengelolaan infrastruktur. Demi menanggulangi kendala ini, maka Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka membangun sistem penyediaan air minum yang layak guna bagi masyarakat, yang kerap disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk melihat sejauh mana peran Pemerintah dalam penyediaan air minum melalui skema KPBU ini, maka Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yakni menganalisis Kontrak Kerjasama yang dimiliki Penulis dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk melihat kesesuaian isi kontrak kerjasama dan mengetahui peran Pemerintah dalam skema KPBU. Berdasarkan Kontrak Kerjasama tersebut, Pemerintah ternyata tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu pemberian Dukungan dan Jaminan Pemerintah, yang mana dalam hal ini adalah pemberian Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund) sehingga menurunkan gairah Badan Usaha untuk turut berkontribusi membangun infrastruktur. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan masalah kontribusi Pemerintah dalam hal pembiayaan infrastruktur dapat diperbaiki, sehingga alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha menjadi seimbang dan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dapat terwujud secara maksimal. ......Although the Constitution has mandated the state to fulfill the basic needs of society, one of which is the need for access to potable water, however the service in supplying potable water is frequently hampered by the lack of state funds and management to build water and sanitation infrastructure. To overcome this obstruction, the Government pull together with the private company to build up the potable water supply system that can be accessed by society, which often referred to as Public-Private Partnership (PPP). According to this, the writer figures out the suitability of the Cooperative Contract with the regulations and concludes the Governments role in supplying public service. Based on the contract, in fact, the Government does not carry out any of its obligations specifically the Government Support and Guarantees, videlicet Project Development Fund, thus the interest of Business Entity to invest in developing infrastructure becomes low and the funds allocation is not optimal. Therefore, this thesis will provide a proper solution through normative judicial research by conducting literature studies and evaluation towards the public sectors role in cooperating with the private. Using that evaluation and implemented the PPPs partnership principle, hopefully the problem of Governments contribution on financing the infrastructure development can be improved.