Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menginvestigasi bagaimana proses restrukturisasi pada salah satu aset ex Badan Penyehatan Perbankan Nasional ('BPPN') yakni PT Tuban Petrochemical Industries ('Tuban Petro') dan anak-anak usahanya. Tujuan berikutnya adalah melakukan investigasi apa saja dan bagaimana proses turnaround dilaksanakan guna meningkatkan nilai aset saham Tuban Petro. Nilai aset saham akan diestimasi menggunakan market multiples approach. Untuk dapat mencapai tujuan penelitian, digunakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan explanatory case study dan dalam pengumpulan datanya akan dilaksanakan triangulasi antara lain beberapa unstructured interviews dan archival study. Skema restrukturisasi Tuban Petro oleh BPPN telah menyelesaikan permasalahan utang pasca krisis melalui instrument Multi Years Bond ('MYB') namun dalam pelaksanaannya Tuban Petro belum mampu membayar kewajibannya dan mengalami gagal bayar. Pasca gagal bayar melalui penelitian ini diinvestigasi bahwa dilakukan proses turnaround berupa inisiatif strategis peningkatan competitiveness, perubahan kepemimpinan dan organisasi, serta stakeholders support sehingga dapat tercapai value recovery yang diharapkan. Signifikansi dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana fenomena restrukturisasi perusahaan dengan kondisi distress yang ekstrim akibat dampak krisis dan melengkapi kurangnya penelitian turnaround yang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini memberikan evaluasi alternatif mengenai proses restrukturisasi dan strategi yang telah dilaksanakan sehingga dapat merumuskan strategi di masa yang akan datang. Penelitian mengenai restrukturisasi aset-aset eks-BPPN tidak banyak dilakukan karena keterbatasan akses informasi yang komprehensif. ......This study aims to investigate how the restructuring process of one of the assets of the ex-National Bank Restructuring Agency ('IBRA'), named PT Tuban Petrochemical Industries ('Tuban Petro') and its subsidiaries. The next objectives in this research is to investigate what and how strategic initiatives are implemented to turnaround and increase the value of Tuban Petro. The value will be simulated using the market multiples approach. To be able to achieve the research objectives, qualitative research is used using an explanatory case study approach and triangulation will be carried out in collecting data, including several unstructured interviews and archival studies. The restructuring scheme for Tuban Petro by IBRA has resolved post-crisis debt problems through the Multi Years Bond ('MYB') instrument, but in its implementation, Tuban Petro has not been able to pay its obligations and has defaulted. After default, this research investigated that a turnaround process was carried out in the form of strategic initiatives to increase competitiveness, change leadership and organization, as well as stakeholder support so that the expected value recovery could be achieved. The significance of this research is to understand how the phenomenon of corporate restructuring with extreme distress due to the impact of the crisis and complement the lack of turnaround research conducted in Indonesia. This study provides an alternative evaluation of the restructuring process and the strategies that have been implemented so that they can formulate strategies in the future. Not much research has been done on restructuring ex-IBRA assets due to limited access to comprehensive information.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Jumlah kasus kepailitan dan penangguhan utang yang semakin meningkat, berdampak pada upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Restrukturisasi utang dipandang sebagai cara untuk menghindari kepailitan, dan prinsip kelangsungan usaha memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Namun, undang-undang kepailitan di Indonesia saat ini terutama berlaku untuk perseroan terbatas, meninggalkan persekutuan dengan pengaturan terbatas untuk restrukturisasi utang. Sebaliknya, Pemerintah Skotlandia telah memperkenalkan Debt Arrangement Scheme (DAS) sebagai alternatif untuk kepailitan, memberikan lebih banyak waktu kepada individu dan persekutuan untuk membayar utang mereka. Pengenalan Business DAS telah memperluas ruang lingkup untuk memasukkan persekutuan komanditer. Di Indonesia, restrukturisasi utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang memungkinkan homologasi rencana perdamaian. Efektivitas rencana ini bergantung pada kolaborasi debitur dan kreditur. Apabila rencana perdamaian dihentikan, debitur dianggap pailit dan harta kekayaannya dititipkan kepada kurator. Kreditur dapat menghadapi konsekuensi yang merugikan jika hasil dari penjualan aset tidak dapat menutupi piutang yang belum dilunasi. Di sisi lain, di Skotlandia, DAS diperkenalkan untuk membantu bisnis mengelola utang mereka. Namun, berpartisipasi dalam DAS mungkin memiliki konsekuensi seperti dampak pada peringkat kredit, pengecualian utang tertentu, potensi bunga dan biaya yang dikenakan oleh kreditur, dan kemungkinan proses kebangkrutan. Penting bagi debitur untuk mengevaluasi implikasi jangka panjang dan dampak psikologis dari keterlibatan dalam DAS. ......The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the global economy, including in Indonesia. The increasing number of bankruptcy and debt suspension cases has had an impact on the government's efforts to recover the economy. Debt restructuring is seen as a way to avoid bankruptcy, and the principle of business continuity plays an important role in providing legal protection for debtors. However, bankruptcy law in Indonesia currently mainly applies to limited liability companies, leaving partnerships with limited arrangements for debt restructuring. In contrast, the Scottish Government has introduced a Debt Arrangement Scheme (DAS) as an alternative to bankruptcy, giving individuals and partnerships more time to pay their debts. The introduction of Business DAS has widened the scope to include limited partnerships. In Indonesia, debt restructuring is regulated in Law Number 37 of 2004 which allows homologation of peace plans. The effectiveness of this plan depends on the collaboration of debtors and creditors. If the reconciliation plan is stopped, the debtor is considered bankrupt and his assets are entrusted to the curator. Creditors may face adverse consequences if the proceeds from the sale of assets cannot cover outstanding receivables. On the other hand, in Scotland, DAS was introduced to help businesses manage their debt. However, participating in DAS may have consequences such as impact on credit rating, exclusion of certain debts, potential interest and fees charged by creditors, and possible bankruptcy proceedings. It is important for debtors to evaluate the long-term implications and psychological impact of engaging in DAS.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepailitan maupun jalan restrukturisasi utang menjadi suatu tindakan yang perlu diambil apabila debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Apabila perusahaan tidak melakukannya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang dapat mengakibatkan masalah yang lebih besar bagi kelangsungan hidup perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Peraturan Kepailitan meski memberikan citra hukum positif, tetapi dalam prakteknya penyelesaian utang melalui jalan ini berpeluang untuk merugikan debitur maupun kreditur. Alasan sederhananya, dari perspektif pihak debitur sendiri ada kendala sosio psikologis berupa rasa malu yang besar apabila publik mengetahui pihaknya mengadakan penyelesaian utang di pengadilan melalui jalan kepailitan. Dalam hal ini perusahaan yang digugat pailit tentu saja akan dicap sebagai perusahaan yang memiliki masalah keuangan sehingga hal ini dapat mempengaruhi reputasi perusahaan tersebut di mata publik. Hal ini dapat menimbulkan kekisruhan publik manakala perusahaan yang digugat pailit adalah perusahaan yang mengelola kepentingan masyarakat banyak, seperti halnya perusahaan asuransi atau perusahaan pengembang properti. Alternatif upaya penyelesaian penunggakan pembayaran utang yang dapat ditempuh selain melalui langkah kepailitan adalah melalui PKPU atau melalui langkah restrukturisasi utang secara bilateral antara debitur dan kreditur diluar PKPU. Upaya penyelesaian ini tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang seperti halnya kepailitan dan PKPU yang secara khusus diatur dalam UUK-PKPU. Pada dasarnya skema penyelesaian utang di luar pengadilan ini merupakan suatu bentuk perjanjian bilateral antara debitur dan kreditur yang tunduk hanya pada ketentuan perjanjian secara umum yang diatur dalam KUHPerdata. Yang mana hal ini tidak memberikan kepastian pelaksanaan dan kepastian hukum bagi kedua pihak dalam melaksanakan restrukturisasi utang.

---

Abstract
Bankruptcy or debt restructuring is one of the necesary actions that need to be taken when debtor faces difficulty on their debt payment. The debt restructuring could prevent the debtor from caused of default or defects to their company which can lead to a bigger problems for the future. The regulation under the bankruptcy law, despite its positive image, but the fact that debt settlement through this kind of procedure has an impact to ruin the whole business of debtor and creditor. From the perspective of the debtor itself, debt settlement under the bankruptcy law has a sosio-psychological problem in the form of a great shame if public find out that the company hold the settlement of debt in bankruptcy. In this case, the company that being sued for bankruptcy would be labeled as a company that has financial problems so this could affect the company's reputation in the public. This could be a trigger to a public chatocic when the sued party is a public company, publicly-listed property developer, or an insurance company. An alternative debt settlement can be taken instead of bankruptcy is through PKPU or bilaterally debt restructuring between debtor and creditor outside the court. This settlement is not regulated specifically in the legislation as well as bankruptcy and PKPU which is specifically regulated under the UUK-PKPU. Basically a debt settlement scheme outside the court is a form of bilateral agreements between the debtor and creditor which is solely regulated under the provisions of general agreement in KUHPerdata. This scheme do not provide the certain kind of execution and legal certainty for both parties on implementing the debt restructuring.

Abstrak :
Adakalanya jalan restrukturisasi utang menjadi suatu tindakan yang perlu diambil apabila debitor mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Hal ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya contingency plan perseroan untuk menyelamatkan perseroan dari kebangkrutan maupun menghindari perseroan dilikuidasi atau dipailitkan. Halmana debitor yang akan dipailitkan oleh kreditornya sesungguhnya masih memiliki prospek usaha yang baik dan dapat kembali menjadi perusahaan yang sehat apabila diberikan beberapa keringanan terhadap utang-utangnya, maka langkah restrukturisasi utang seringkali menjadi solusi pilihan bagi debitor maupun kreditor. Restrukturisasi utang dilakukan sepanjang utang-utang debitor layak untuk direstrukturisasi karena perseroan debitor masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang dan akan menjadi perseroan yang sehat untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya apabila diberi penundaan jangka waktu pelunasan dalam jangka waktu yang wajar, baik dengan atau tanpa diberi keringanan terhadap persyaratan utangnya, juga baik restrukturisasi utang itu dilakukan dengan atau tanpa disertai upaya untuk menyehatkan perseroan yang bersangkutan. Untuk itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan kesempatan kepada para debitor yang kesulitan dalam membayar utang-utangnya untuk dapat menunda pembayaran utangnya dalam jangka waktu tertentu, dan memungkinkan untuk mengajukan proposal restrukturisasi utang kepada kreditornya dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini akan memberikan pandangan mengenai restrukturisasi utang dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang secara khusus akan membahas mengenai studi kasus PT Bakrie Telecom, Tbk. ...... Sometimes the debt restructuring might be an action that needs to be taken when the debtor experiencing difficulties in payment of debts. It basically is an effort as the company's contingency plan to save the company from insolvency and to avoid the company from being liquidated or bankrupted. Whereas the debtor who will be liquidated by their creditors still has good business prospects, and is able to recover from a financial distress when given some relief on its debt, hence the debt restructuring shall be the win-win solution for both debtor and creditor. The debt restructuring may only occur when the debts of the debtor eligible to be restructured, provided that there is still light at the end of the tunnel. In the case of the company might be able to continue its operation if given a delay of the term of repayment within a reasonable time, either with or without the debt remissions, the debt restructuring shall occur. Therefore, the legislation in Indonesia provides the opportunity for debtors who have difficulty in paying its debts in order to delay payment of the debt within a certain period, and allow for debt restructuring proposal to its creditors in terms of the Suspension of Debt Repayment (SDR). This study will provide the framework of debt restructuring in terms of the Suspension of Debt Repayment, which particularly discuss the case study of PT Bakrie Telecom, Tbk.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan merekomendasikan metode restrukturisasi utang yang tepat untuk penyehatan keuangan perusahaan dikarenakan perusahaan mengalami kerugian dalam tiga tahun berturut-turut dari tahun 2013-2015.Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perusahaan berada pada industri dengan nilai belanja modal tinggi, yang dipicu oleh adaptasi kemajuan teknologi yang sangat cepat. Untuk pembiayaan belanja modal yang tinggi, perusahaan mengandalkan pembiayaan utang, yang sebagian porsinya dalam mata uang asing USD , sehingga perusahaan mengalami transaction exposure akibat currency risk. Dari analisis rasio keuangan dan financial distress, perusahaan tidak berada pada kondisi kesulitan likuiditas dan masih berada pada level di atas financial distress. Sehingga dari beberapa perbandingan metode restrukturisasi utang seperti metode penjadwalan kembali, penataan kembali, persyaratan kembali, dan kontrak lindung nilai. Kontrak lindung nilai direkomendasikan untuk dapat mengurangi transaction exposure perusahaan.Dari pilihan metode kontrak lindung nilai kontrak forward, pasar uang, dan kontrak opsi. Penggunaan metode lindung nilai kontrak forward dapat dipenuhi oleh ketersediaan kas perusahaan, dan berpotensi untuk mengurangi transaction exposure lebih besar dibandingkan metode lindung nilai lainnya, dari kerugian akibat selisih nilai tukar kurs utang USD perusahaan.

---

ABSTRACT
The objective of this thesis is to recommend the proper method of debt restructuring for the firm PT. Indosat, Tbk because the firm suffered losses in three consecutive years from period of year 2013 2015.From this thesis results, it can be seen that the companies is belong in industry with high capital expenditure spending, which driven by adaptation to rapid technological progress. For high technology spending activities, companies rely on debt financing, which partly is in the portion of foreign currency USD , thus the company suffered due to transaction exposure of currency risk. From the analysis result of financial ratios and financial distress, the company is not in a state of liquidity problems and is at a level above financial distress. Hence from several comparison of debt restructuring methods such as debt reconditoning, debt rescheduling, debt restructuring, and hedging contracts. Hedging contracts is recommended to reduce transaction exposure of the company towards currency riskFrom the several selection of hedging contracts methods such as forward contract, money markets hedge, and options hedge. The use of forward contract hedge could be accommodated by availability of the firm rsquo s cash, and has the biggest potential to reduce transaction exposure compare to other hedge method, from the risk of losses due to the difference in the exchange rate of the firm debt in USD.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai ketidaksesuaian penerapan ketentuan hukum terkait pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan PKPU dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan juga perbandingan mekanisme dan akibat hukum antara skema debt to equity swap dengan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menganalisis pelaksanaan proses PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejak diajukannya permohonan PKPU hingga dijatuhkannya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini juga menganalisis mekanisme restrukturisasi utang dengan skema debt to equity swap dan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB), yang merupakan bagian dari metode-metode restrukturisasi utang yang diajukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Rencana Perdamaian, dengan turut memperhatikan kesesuaian penerapannya dengan peraturan perundang-undangan terkait. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menelaah dan memahami perbandingan mekanisme dan akibat hukum antara debt to equity swap dengan Konversi Mandatory Convertible Bond (MCB) sebagaimana yang diajukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Rencana Perdamaian sehubungan dengan PKPU. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek penting dalam kepailitan, PKPU, restrukturisasi utang secara umum, dan restrukturisasi utang dengan skema debt to equity swap dan Konversi Mandatory Convertible Bond (MCB). Selain itu, tujuan khusus penelitian ini adalah juga untuk menganalisis mengenai bagaimana kesesuaian penerapan ketentuan hukum dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian penerapan ketentuan upaya hukum kasasi dalam perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pengajuan kasasi dalam perkara ini tidak memenuhi syarat pengajuan kasasi sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mekanisme dan akibat hukum antara skema debt to equity swap dengan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB) ......This thesis examines the inappropriateness of the application of the legal provisions related to the cassation submission against PKPU decision in the PKPU case of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, as well as the comparison of the mechanisms and legal consequences between debt to equity swap scheme and Mandatory Convertible Bond (MCB) Conversion. The research method used in this thesis is juridical-normative with 2 (two) approaches, namely statutory approach and conceptual approach. This research analyzes the PKPU process of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk from the application time of the PKPU until the issuance of the Supreme Court's cassation decision. This research also analyzes the mechanism of debt restructuring with the debt to equity swap scheme and the conversion of the Mandatory Converible Bond (MCB), which are parts of the debt restructuring methods proposed by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in the Composition Plan, by also taking into account their compliance with the related laws and regulations. The general objective of this research is to examine and understand the comparison of mechanisms and legal consequences between the debt to equity swap and the Mandatory Convertible Bond (MCB) conversion as proposed by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in the Composition Plan in relation to the PKPU. The specific objective of this study is to determine the important aspects of insolvency, PKPU, debt restructuring in general, and debt restructuring with a debt to equity swap scheme and Mandatory Convertible Bond (MCB) conversions. In addition, the specific objective of this research is also to analyze how appropriate the application of legal provisions is in the PKPU case of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. The results of this thesis research indicate that there is a discrepancy in the application of provisions related to cassation in the PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk PKPU case. The submission of cassation in this case does not meet the requirements for cassation submission as stipulated in the Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021. In addition, the results of this research also show that there are some similar and different mechanisms and legal consequences between the debt to equity swap scheme and the Mandatory Convertible Bond (MCB) conversion.

Abstrak :

Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses uji tuntas yang dilakukan oleh PT JKK dalam rangka restrukturisasi utang PT E kepada PT BMU. Restrukturisasi utang dilakukan akibat ketidakmampuan PT E dalam membayar utangnya dengan pemasok utamanya yakni PT BMU karena arus kas operasi yang negatif. Uji tuntas yang dilakukan oleh PT JKK sebagai pihak ketiga profesional merupakan bagian awal dari tahap pelaksanaan restrukturisasi utang yang meliputi tahap persiapan proyek, tahap perencanaan proyek, dan tahap implementasi. Berdasarkan evaluasi, prosedur uji tuntas yang dilakukan oleh PT JKK dalam rangka restrukturisasi utang PT E sudah sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dan meliputi aspek keuangan, operasional, dan hukum.

---

This internship report aims to evaluate the due diligence process carried out by PT JKK in the context of PT E’s debt restructuring to PT BMU. Debt restructuring is required due to inability of PT E to pay its debts to the main supplier, namely PT BMU, because of negative operating cashflows. Due diligence carried out by PT JKK as a professional third party is the initial part of the debt restructuring stage which includes the project preparation stage, project planning stage, and implementation phase. Based on the evaluation, due diligence procedures carried out by PT JKK regarding to PT E’s debt restructuring are consistent with the prevailing general theory and has included financial, operational, and legal aspects.