Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugas jabatannya harus mengikuti kaidah tertulis, Peraturan tertulis Notaris ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sedangkan PPAT ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018. Notaris dianggap lalai dalam segala perbuatan melawan hukum, sedangkan lalai diartikan sebagai ketidaksengajaan, padahal tidak semua kasus hukum yang terjadi pada notaris merupakan ketidaksengajaan. Perbuatan melawan hukum juga bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaksan perbedaan terkait ketidaksengajaan dan kesengajaan, sehingga sanksi hukumnya tidak memiliki perbedaan diantara keduanya. Menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian berfokus pada norma hukum positif berdasarkan bahan sekunder. Tipologi penelitian bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tindakan Notaris X dan PPAT Y tidak bisa dikatakan lalai, melainkan kesengajaan. Pada kasus terkait Notaris X tidak melaksanakan tugas jabatannya, seharusnya dibuat akta hutang piutang, namun pada akhirnya Notaris X membuat akta PPJB. PPAT Y, dalam membuat AJB tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Akibat dari kelalaian Notaris X dan PPAT Y dapat dikenakan sanksi dari segi administrasi ketentuan tertulis, sanksi perdata terbukti memenuhi unsur PMH, dan pidana sebagai pembantu dari tindakan PMH. ......Notaries and Land Deed Officials are obligated to follow established principles in their official duties, guided by written regulations such as the Notary Job Law, Notary Code of Ethics, Government Regulation Number 24 of 2016, and Ministerial Regulation Number 2 of 2018. Notaries are often accused of negligence, interpreted as unintentional, but not all cases involve unintentional actions; intentional elements can lead to wrongful acts. The lack of differentiation in legal sanctions between unintentionality and intentionality is due to the Civil Code. To address this issue, a doctrinal research method was employed, focusing on positive legal norms from secondary sources. Findings suggest that the actions of Notary X and PPAT Y are intentional rather than negligent. Notary X's failure to fulfill duties resulted in the non-creation of a debt agreement, opting for a PPJB deed. PPAT Y intentionally created an AJB without one party's knowledge. Consequences of their actions may lead to administrative, civil, and criminal sanctions.

Abstrak :
Bagi umat Islam, adalah suatu keharusan melaksanakan syari?at Islam, termasuk pula dalam hal penyelesaian masalah pembagian harta pusaka. Sebab, kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing ahli waris terhadap keluarganya. Meskipun demikian, tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris, tidak selamanya meninggalkan harta warisan saja, akantetapi adakalanya ahli waris harus membayar utang pewaris baik utang kepada Allah swt maupun utang kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, bagaimana Hukum Waris Islam mengatur mengenai kedudukan ahli waris dan harta peninggalan pewaris? Serta bagaimana mana tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris apabila jumlah hutang pewaris lebih besar daripada harta peninggalan pewaris? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian yang bersifat hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaanan, dimana penelitian lebih ditekankan kepada tinjauan kepustakaan. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalis dan disusun secara kualitatif guna mengetahui apakah perundang-undangan telah mengatur dengan jelas mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap pelunasan hutang seorang pewaris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan ahli waris telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Qur?an, namun tidak demikian dengan kriteria mengenai harta peninggalan pewaris menurut Hukum Islam, sebab diantara para ulama pun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apa saja yang termasuk ke dalam harta peninggalan. Menurut hukum Islam, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya terbatas pada jumlah harta peninggalannya, dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi ahli waris itu sendiri.

---

For moslem, it is necessary to constitute Islamic rules, include in overcoming the problem of legacy distribution, because in Islamic legacy system, the property that accepted by lineal heir from heir are continuing responsibilities to their fmiliy, so the property that are accepted by each lineal heir balanced with the responsible differences each lineal heir toward their family. In spite of it, lineal heir have responsibility toward the legacy of heir, not only they have legacy but also they must pay debt to God or to other persons that the number of debs can be more than its property heir. Because of that, how does Islamic legacy law manage about the position of lineal heir and legacy heir? And also how responsibility of lineal heir toward heir debt if the number of heir debt more than the property legacy? To answer the question above, the authors use a normative juridicial researches or researches literature juridicial where a research more emphasized in literature outlook. So, data used in research is secondary data then analyzed and constructed qualitatively to get a result whether the laws have regulated clearly about the lineal heir responsibilities toward paying off of heir debt. The result of research can be summarized that the position of lineal heir have fixed clearly in Al-Qur?an, but it does not mention its criteria about heir legacy on Islamic law. Because among ulamas have different outlook about what property are in legacy. According to Islamic law that the responsibility of lineal heir toward debt heir only limited in amount of property heir and it may not cause be disadvantages for all lineal heir.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang kemerdekaan pers pasca reformasi bebas dan bertanggung jawab dengan menggunakan metode analisis normatif baik dengan pendekatan perundang-undangan dan perbadingan hukum. Bebas dimaksud yaitu pers bebas melakukan aktifitas jurnalistiknya sesuai dengan kaidah UU Pers, UU Penyiaran dan kode etik jurnalistik. Tanggung jawab yaitu kewenangan pemerintah mengawasi kemerdekaan pers salah satunya hak atas privasi. Lahirnya UU ITE salah satu kebijakan untuk melindungi hak atas privasi. Namun kehadirannya justru menghambat kebebasan pers dalam menyampaikan informasi khususnya terhadap aktifitas pejabat publik dan informasi publik yang menyimpang dan melanggar hukum. Dalam pasal 26 ayat (3) penghapusan informasi tidak relevan di pengadilan, pasal 27 ayat (3) sanksi pidana terhadap setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi memuat tentang pencemaran nama baik, dan pasal 40 ayat (2b) kewenangan pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik melakukan pencabutan akses informasi dan/atau dokumen elektronik memuat unsur melanggar hukum. Ketiga pasal tersebut memuat tentang pencemaran nama baik. Akibatnya pers yang mempunyai kewenangan menyiarkan informasi yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dengan mengacu pada pasal 5 ayat (3) dan pasal 2 dan 9 kode etik jurnalistik akan sangat rentan terkena UU ITE. Walau demikian pers juga harus mempunyai batasan yang tidak diskriminatif dalam menyampaikan informasi pribadi agar informasi tersebut tidak disampaikan secara sensasional dan hanya mengharapkan keuntungan. Olehnya itu penulis memberikan saran memperjelas kedudukan UU Pers sebagai lex spesialis dan memperkuat kewenangan Dewan Pers melakukan pencabutan informasi melanggar hak atas privasi yang bersifat sensasional dan hanya mencari keuntungan. ......This research discusses the freedom of the press after free and responsible reform using normative analysis methods with both a statutory and comparative legal approach. Free means that the press is free to carry out its journalistic activities in accordance with the rules of the Press Law, the Broadcasting Law and the journalistic code of ethics. Responsibility, namely the government's authority to oversee press freedom, one of which is the right to privacy. The enactment of the ITE Law is a policy to protect the right to privacy. However, its presence actually hinders press freedom in conveying information, especially on the activities of public officials and public information that deviate and violate the law. In article 26 paragraph (3) the elimination of irrelevant information in court, article 27 paragraph (3) criminal sanctions against everyone deliberately distributing, transmitting and making accessible information containing defamation, and article 40 paragraph (2b) government authority and the electronic system operator shall revoke access to information and / or electronic documents containing elements of violating the law. The three articles contain defamation. As a result, the press which has the authority to broadcast information related to defamation with reference to article 5 paragraph (3) and articles 2 and 9 of the journalistic code of ethics will be very vulnerable to being exposed to the ITE Law. However, the press must also have non-discriminatory limits in conveying personal information so that the information is not conveyed sensationally and only hopes for profit. Therefore, the authors provide suggestions to clarify the position of the Press Law as a lex specialist and strengthen the authority of the Press Council to revoke information that violates the right to privacy which is sensational in nature and only seeks profit

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kekuasaan dan tanggung jawab kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kasus pengelolaan dana bagi hasil PBB dan BPHTB di Provinsi Bengkulu Tahun 2006. Penelitian diarahkan untuk mencari dan menemukan, sumber kekuasaan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan mengkaji pertanggungjawaban pengelolaanya berdasarkan perspekstif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta diperkuat dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Gubernur sebagai pejabat yang memegang pengelolaan keuangan daerah seharusnya menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) yakni asas larangan detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang), selanjutnya perlu juga mencermati prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan seharusnya juga menyentuh aspek administratif, bukan semata-mata hukum pidana. Undang-Undang Pemerintahan Daerah harus direvisi yakni ketentuan tentang izin pemeriksaan kepala daerah cukup berdasarkan pemberitahuan penyidik kepada Presiden serta perlu diaturnya secara khusus ketentuan pidana terhadap tindakan kepala daerah yang menerima transfer dana dari pusat tanpa melalui rekening kas daerah

---

ABSTRACT
The focus of this study is authority and responsibility of the head of local government in the management of local finance (case study the management of sharing fund of the land and building tax at Bengkulu Province in 2006). Research is led to look for and finding, local government authority source in brings off financially region and this research is procedur accountability bases perspekstif State Administration Law and Criminal Law. This research is observational jurisdictional normatif who utilize legislation approaching and to be strengthened by case approaching. This observational result suggests that Governor as official as hold region finance management necessarily carry on good governance ground namely exclusion principle detournement de pouvoir (authority abuse), hereafter needs also research principles in regions financial management. Law enforcement that did by Attorney necessarily also touch administrative aspect, are not mere criminal law. Region Governance law shall be revised namely rule about check permit carries the wind enough region base investigator making known to President and need to be managed its specially criminal rule for action to carry the wind region that accept fund transfer from center without via region cash account

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi intensi masyarakat Indonesia untuk berinvestasi pada produk investasi Green Sukuk Ritel, sebuah produk investasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan RI. Dalam model penelitian yang disusun, investasi pada Green Sukuk Ritel dapat dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu perilaku konsumsi yang bertanggung jawab sosial, persepsi keuntungan pribadi, dan persepsi efektivitas tindakan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan dilaksanakan dengan menggunakan teknik Partial Least Squares-Structural Equation Modelling. Data penelitian dikumpulkan melalui survei terhadap 265 responden di Indonesia yang sebelumnya pernah membeli produk finansial atau investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumsi yang bertanggung jawab sosial dari investor dan persepsi efektivitas tindakan dari produk Green Sukuk Ritel memiliki pengaruh positif terhadap intensi untuk berinvestasi pada produk Green Sukuk Ritel. Sementara, persepsi atas keuntungan pribadi hanya memiliki pengaruh tidak langsung terhadap intensi melalui persepsi efektivitas tindakan. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi DJPPR Kementerian Keuangan dalam mendesain strategi komunikasi dan pemasaran untuk produk Green Sukuk Ritel.

---

The aim of this research is to analyze the explanatory variables of the intention to invest in Green Sukuk Ritel, an investment product offered by Directorate General of Budget Financing and Risk Management (DGBFRM), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. In the relationship model proposed, the intention to invest in Green Sukuk Ritel can be explained by three variables: the socially responsible consumption of the individual, their perception of personal gain and their perception of the effectiveness of the action. The relationships among the variables were analyzed using the Partial Least Squares -Structural Equation Modelling technique. The data was collected through a survey involving 265 respondents in Indonesia who have purchased financial or investment products. Based on the results, intention to invest in Green Sukuk Ritel is explained by the proposed explanatory variables. The socially responsible consumption habits of the investor and the perception of the effectiveness toward Green Sukuk Ritel have a direct and positive effect on the intention to invest Green Sukuk Ritel. However, the perception of the personal gain only has an indirect effect on the intention through the mediation of perception of the effectiveness of the action. These findings should be taken into account by DGBFRM when designing the marketing and communication strategies for Green Sukuk Ritel.

 

Abstrak :
Aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam perusahaan menjadi jauh lebih penting untuk membuat hidup kita sejahtera dan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Lembaga keuangan sebagai salah satu pihak utama dalam pembangunan berkelanjutan berperan sebagai perantara bagi dunia usaha untuk dapat menghasilkan barang atau jasa yang mana praktik atau kebijakan usahanya dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Investasi bertanggung jawab, terutama dalam aset infrastruktur, adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko keuangan dan ESG serta menghasilkan financial returns yang berkelanjutan melalui hasil sosial dan/atau lingkungan penerima investasi. PT DII merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan investasi bertanggung jawab khususnya di bidang infrastruktur di Indonesia. Walau berorientasi pada laba, PT DII telah menanamkan aspek keberlanjutan sejak didirikan melalui penerapan strategi ESG investing dan praktik terbaik berdasarkan standar internasional. PT DII menggunakan balanced strategy content yang tercermin dalam produk, praktik, dan kebijakannya. Manajemen internal dan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh PT DII yang tergolong sebagai proyek berkelanjutan telah membantu memberikan kontribusi bagi pembangunan negara melalui strategi ESG investing yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. ......Environmental, social, and governance (ESG) aspects within companies have become significantly more important to make our lives prosperous and the world a better place. Financial institutions, as one of the key players in sustainable development, serve a role as an intermediary for businesses to be able to produce goods or services in which their business practices or policies may have a positive or negative impact to the community and the environment. Responsible investment, especially in infrastructure assets, is one way to reduce financial and ESG risks and generate sustainable financial return through investees’ social and/or environmental outcomes. PT DII is a financial institution that implement responsible investment specifically in the infrastructure sector in Indonesia. Although commercially driven, PT DII has embodied sustainability aspects since its establishment through the implementation of ESG investing strategies and best practices based on international standards. PT DII utilizes the balanced strategy content which is reflected in its products, practices, and policies. Internal management and infrastructure projects financed by PT DII which are classified as sustainable projects have helped in contributing to the country’s development through its ESG investment strategy which eventually contributes to sustainable development.

Abstrak :
Manusia senantiasa berhubungan dengan teknologi, baik sebagai pengguna, maupun sebagai bagian dari pembuat produk teknologi. Apakah teknologi itu, dan apakah nilai yang terdapat di dalamnya, serta bagaimanakah manusia seharusnya bersikap terhadap teknologi? Dalam filsafat teknologi ada seorang pemikir yang mewakili pemikiran filsafat reformasional terhadap teknologi, yakni Egbert Schuurman. Di tengah dua arus pandangan, baik optimis maupun persimis, terhadap teknologi, Schuurman menawarkan sebuah Liberating Perspective sebagai jalan tengah. Pandangan ini melihatdampak kejatuhan yang begitu dalam, akan tetapi juga memperhitungkan keindahan ciptaan dan penebusan dalam Kristus bagi perkembangan teknologi. Menurut penulis pemikiran Schuurman akan Liberating Perspective merupakan solusi terhadap problema teknologi dan kehidupan teknologis.

Abstrak :
Socially Responsible Marketing adalah suatu aktivitas bisnis / usaha yang dalam pelaksanaannya juga memikirkan kepentingan di luar perusahaan terkait untuk memelihara dan memperbaiki kesejahteraan / kesehatan dari konsumen maupun lingkungan sekitar. Sedangkan CSR adalah komitmen perusahaan untuk memperbaiki komunitas sekitar untuk lebih baik dengan kebebasan cara melalui praktik bisnis dan kontribusi perusahaan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh aktivitas Socially Responsible Marketing dan CSR terkait kampanye sosial dari Pepsodent yaitu ?Senyum Sehat Senyum Pepsodent terhadap Brand Image dan Corporate Reputation dari Pepsodent dan PT. Unilever. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Socially Responsible Marketing mempunyai pengaruh secara positif terhadap Brand Image, namun tidak mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap Corporate Reputation. Sedangkan kegiatan CSR secara positif terbukti dapat mempengaruhi Brand Image suatu produk dan Corporate Reputation. Dan terakhir, Brand Image secara positif mempengaruhi Corporate Reputation. Dengan demikian terlihat bahwa aktivitas Socially Responsible Marketing tidak dapat secara langsung mempengaruhi Corporate Reputation, namun harus melalui mediasi Brand Image dari produk yang diciptakan perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sebaiknya pasta gigi merek Pepsodent dan PT. Unilever itu sendiri terus melaksanakan dan meningkatkan program Socially Responsible Marketing dan CSR secara lebih terencana dan berkelanjutan sebagai wujud kepedulian dari Pepsodent dan PT. Unilever dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya terkait kesehatan mulut dan gigi yang lebih baik. ......Socially Responsible Marketing is a business activity which in the marketing process implementation are also thinking outside the related enterprises to maintain and improve the welfare / health to consumer and the environment around the consumer. While CSR is a corporate commitment to improving the community around for a better way through business practices and corporate contributions. This study discusses the influence of the activity of Socially Responsible Marketing and CSR on Brand Image and Corporate Reputation. The results show that the activities of Socially Responsible Marketing has a positive effect on Brand Image, but do not have a direct positive influence on Corporate Reputation. CSR activities are proven to positively affect the Brand Image of a product and Corporate Reputation. And lastly, Brand Image positively affects the Corporate Reputation. Thus can be seen that the activity of Socially Responsible Marketing cannot be affect directly to Corporate Reputation, but through the mediation of Brand Image of the company products. Based on these results, the company should continue to implement Socially Responsible Marketing and CSR with better planned and sustainable as a form of awareness of Pepsodent dan PT. Unilever in improving the quality of life, especially which related to oral and dental health.

Abstrak :
Fokus pada penelitian ini membahas potensi dampak lingkungan dari aktifitas pemanfaatan emisi gas karbon dioksida sebagai injeksi miscible gas pada enhanced oil recovery. Responsible Innovation dipilih sebagai kerangka kerja besar pada peneltian ini, pemanfaatan CO2 dianggap sebagai salah satu inovasi yang harus dijaga keberlanjutannyya, oleh karena itu studi ini membahas dan menganalisis menggunakan lima dimensi responsible innovation diantaranya: anticipation, reflexivity, responsiveness, deliberation and participation. Sebagai alat untuk mengevaluasi, Life Cycle Assessment digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh 4 unit utama dalam proses CO2-Enhanced Oil Recovery yaitu sumur gas Subang,CO2 Recovery, CO2 Transmisi, dan sumur minyak EOR Jatibarang. Kami membangun model perhitungan LCA dengan software spreadsheet, untuk mengukur berbagai kuantitas input feed gas yang berbeda untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Potensi dampak lingkungan terbesar adalah kontribusi terhadap dampak pengasaman/acidification ,yang sumbernya didominasi oleh emisi dari unit CO2 recovery. Secara umum, dampak lingkungan terbesar dalam kategori LCA adalah pengasaman/acidification, diikuti oleh pembentukan photo-oxidant, perubahan iklim/climate change dan penipisian sumber daya abiotik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unit sumur gas Subang menyumbang potensi dampak lingkungan terbesar dalam seluruh proses yang ada. ......The focus of this research is to analyze potential environmental impact in the utilization of carbon dioxide gas emission as miscible gas injection on Enhanced Oil Recovery activity. Responsible Innovation has been choosen as a grand framework on this study, CO2 utilization is considered as one of the innovations that should be kept sustainability, therefore this study discuss and analyzes using five dimensions of responsible innovation namely: anticipation, reflexivity, responsiveness, deliberation and participation. As a tool to asses, Life Cycle Assessment (LCA) is applied to analyze impacts environment, produced by the four main units in the process of CO2-Enhanced Oil Recovery, which are Gas Well in Subang, CO2 Recovery, CO2 Transmission and Oil Well fo EOR in Jatibarang. We developed LCA calculation model using spreadsheet software, used to assess a various of input quantity of feed gas to evaluate environmental impact. The biggest potential environmental impact is the contribution to acidification impact which emissions are produced mostly from unit CO2 recovery. In general, the biggest environmental impact in the LCA category is acidification, followed by photo-oxidant formation, climate change and depletion of abiotic resources. This study shows that gas wells in Subang gives the biggest environmental impacts potential in the whole process.