Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) masih memiliki keterbatasan akses dengan ketentuan adanya syarat fixed assets yang harus disertakan sebagai agunan dalam perhomonan kredit. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tentang Sistem Resi Gudang, pengusaha kecil yang bergerak di bidang pertanian yang menghasilkan barang-barang komoditi dapat memiliki akses untuk mendapatkan kredit dengan jaminan Resi Gudang atas barang-barang yang ada di Gudang.Skripsi ini meninjau bagaimana peranan kekuatan akta pengikatan Hak Jaminan Resi Gudang dan bagaimana penerapan Sistem Resi Gudang ini dalam praktek pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan terkait dengan fasilitas kredit, serta bagaimana kontrol bank terhadap resiko fluktuasi harga yang tercantum dalam Resi Gudang. Metode penelitan yang dilakukan penulis adalah dengan metode penelitian kepustakaan dengan alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan analisa,pada prakteknya ternyata Sistem Resi Gudang telah lama diterapkan namun dalam konsep yang lebih sederhana dengan menggunakan pola tripartit yang dikenal dengan Collaterral Manager Agreement. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 telah memberikan nilai kepastian yuridis dari penerapan Resi Gudang dalam praktek perbankan sehingga mampu memberikan rasa aman bagi bank dalam memberikan kredit dengan Hak Jaminan resi Gudang.Dalam Sistem Resi Gudang yang bersifat lebih kompleks dengan adanya kelembagaan yang telah ditentukan pengaturannya untuk menunjang system ini, diharapkan dapat membuat aspek yuridis dari Resi Gudang lebih terjamin, baik dari segi kekuatan akta pengikatan Hak Jaminan Resi Gudang maupun dalam penerapan sebagai agunan dalam kredit perbankan yang menerbitkan kewajiban bagi kreditur dan debitur, serta dalam hal melindungi resiko bank terhadap adanya perubahan harga barang sebagai objek dari Hak Jaminan Resi Gudang."

"Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang menyebutka Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang

---

.."

"Resi Gudang sebagai dokumen bukti penyimpanan barang di gudang memegang peranan penting dalam meningkatkan tingkat hidup petani di Indonesia, karena berpotensi sebagai alternatif memperoleh pembiayaan. Praktek penggunaan Resi Gudang di dalam kredit perbankan yaitu sebagai agunan dan sebagai dokumen pencairan kredit. Penggunaan Resi Gudang sebagai agunan, bank mendasarkan pada UU tentang Sistem Resi Gudang dan melakukan pembebanan jaminan dalam Akta Perjanjian Hak Jaminan. Penggunaan sebagai dokumen penunjang kredit, bank mendasarkan pada ketentuan dalam Collateral Management Agreement dimana pembebanan jaminannya dengan Akta Pembebanan Jaminan Fidusia. Dalam penggunaannya, bank menghadapi risiko, yaitu risiko yang beraspek ekonomis dan aspek yuridis.

---

Warehouse Receipt as inventory depositor documents played an important role in increasing the life Standard of farmers in Indonesia because it has potentials to be an altemative funding. The usage of Warehouse Receipt in credit banking are as collateral and as credit liquidity document. As a collateral, Warehouse Receipt, banking system is based on warehouse system law and will impose the financial responsibility written on Akta Perjanjian Hak Jaminan. On the other hand, the application of credit liquidity document, banking system is based on collateral management agreement where its financial responsibility written on Akta Pembebanan Jaminan Fidusia. As a result, bank will take the risks both economically and jurisdically."

"Harga barang komoditi yang anjlok di masa panen, membuat petani tidak mempunyai pilihan lain selain menjual barang komoditi kepada tengkulak atau pengijon. Sistem Resi Gudang dilahirkan untuk memenuhi kebutuhan petani akan pendanaan guna membeli keperluan masa tanam berikutnya. Dengan sistem resi gudang, petani dapat menjaminkan barang komoditi yang disimpan di gudang untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan atau lembaga pembiayaan, untuk kemudian barang komoditi dijual kembali saat harga mulai membaik. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas penggunaan sistem resi gudang sebagai lembaga jaminan bagi perbankan dan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi resi gudang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif. Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang telah diundangkan sejak tanggal 14 Juli 2006, namun penerapannya dalam praktek belum seperti yang diharapkan. Sektor perbankan sebagai komponen pendukung sistem ini belum banyak yang menggunakan resi gudang sebagai hak jaminan. Hal tersebut dikarenakan timbul beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Masalah-masalah tersebut antara lain biaya yang cukup besar, belum meratanya pembangunan fasilitas pendukung, pembiayaan dikucurkan untuk jangka waktu yang pendek, keraguan sektor perbankan untuk menggunakan sistem resi gudang dan kurangnya pemahaman mengenai arti penting dan manfaat resi gudang. Eksekusi atas jaminan hak resi gudang belum pernah dilakukan, sehingga belum diperoleh jawaban atas kekuatan eksekutorial yang melekat pada sistem resi gudang. Saran dari penelitian ini adalah sosialisasi harus terus dilakukan kepada pihak terkait, dibangunnya fasilitas pendukung secara merata di berbagai daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga penilai kesesuaian serta meningkatkan peran dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah.

---

Commodity prices dropped in the harvest, making the farmers have no other choice than to sell goods to the middleman or pengijon. Warehouse Receipt System was born to meet the needs of the farmers of funding to buy necessities for next planting season. With a warehouse receipt system, farmers could pledge commodity that is stored in the warehouse to get loans from banks or financial institutions, and then sold the commodity when prices started to recover. This research aimed to find answers to the use of warehouse receipt system as collateral for banking institutions and to understand the execution of warehouse receipts. The method used in this research is the normative legal with qualitative data analysis. Undang-Undang No. 9 tahun 2006 about Warehouse Receipt System has been enacted since the date of July 14, 2006, but its application in practice has not been as expected. Not much of banks as a component of this system use the warehouse receipts as collateral. It happens because of few problems that raises in its implementation. These problems are the large cost, development of supporting facilities that has not been spread well, credit for short term, the banking sector still hesitate to use the warehouse receipt system and a lack of understanding about the importance and benefits of warehouse receipts. Execution of warehouse receipts has never been done, so this research have not received an answer about the enforceable of warehouse receipt system. Suggestions from this study is the socialization must continue to related parties, the construction of supporting facilities in several regions, increasing the quantity and quality of Lembaga Penilaian Kesesuaian, also enhance the role and active participation of local government."

"ABSTRAKResi gudang sebagai dokumen bukti penyimpanan barang digudang memegang peranan penting dalam meningkatkan tingkat kehidupan petani di Indonesia. karena berpotensi sebagai alternatif memperoleh pembiayaan. Praktek penggunaan resi gudang didalam kredit perbankan yaitu sebagai agunan dan sebagai dokumen pencairan kredit. Penggunaan resi gudang sebagai agunan bank berdasarkan pada UU tentang sistem resi gudang dan melakukan pembebanan jaminan dalam akta perjanjian hak jaminan. Penggunaan sebagai dokumen penunjang, kredit, bank berdasarkan pada ketentuan dalam Colaterall Mangement Agreemnet dimana pembebanan jaminan nya dengan akta pembebanan jaminan fidusia. Dalam penggunaan nya bank menghadapi resiko , yaitu resiko yang beraspek ekonomis dan aspek yuridis."

"Industri perbankan mempunyai fungsi yang penting dan strategis bagi aktivitas perekonomian. Dalam menyalurkan danalkredit kepada masyarakat, bank wajib melakukan penjlaian yang seksama terhadap character, capacity, capital, condition of economy dan collateral (jaminan/agunan) dari nasabah debitur. Salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan adalah Resi Gudang. Sebagai upaya u ntuk: mernberikan perlindungan bagi bank, tJndang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi G udang menegaskan bahwa b sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang harus memberitahukan pe.Ijanjian pengikatan Resi G udang sebagai hak jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Resi Gudang yang telah dijadikan jaminan didaftarkan ke PT." K:liring Beijangka Indonesia scbagai Pusat Registrasi-untuk: dieatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak J nan atas kesalahan penulis R:eterangan dalam Resi Gudang dan atas kehilanganlkerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyjmpan dan enyerahkan bararrg. Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang di Bank Rakyat Indonesia dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Nos S.2- DIR/ADK701/2008 yang menga tur tentang Kredi Moaal Kerja Dengan Jaminan Resi Gudang (KRG). Penelitian ini dilakul(an dengan menggunakan Yfetode pendekatan juridis nonnatif ang mengacu ke.pada norma-norma hu.Dalam penelitian ini dapat disimpul.kan bahwa Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang telah..memberikane bank. Pengelola G udan$ juga bergt gung jawab terhadap barang yang mengalami kerusakin/kehilangan yang bukan disebabkan oleh kcsalahannya, khususnya p,ada penstiwa 1Cebakaran, kccurian, d kebanjiran. Pelaksanaan pembebanan H ak Jaminan atas Resi Gudang di Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 201 1 tentang Sistem Resi Gudang. Tahap pertama didahului dengan pembuatan peljanjian pokok berupa peijanjian kredit. Tahap kedua berupa pembuatan perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Tahap ketiga adalah pendaftaran jaminan Resi Gudang ke Pusat Registrasi.

---

The banking indusTry has an important and strategic function in economic activity. In distributing funds or credit to borrower, a hank must first conduct a careful assessment towards the character, capacity, capital, condition of economy, and collateral of debtor. Warehouse Receipt is one of instruments that can be used as a security or collateral. In an effort to provide protection for the banks, Law No. 9 of 201 1 on Warehouse Receipt System confirms that bank as recipient, sha I notify he of Registration and the Warehouse Manager. Warehouse Receipt as collateral must he register in Indonesia Futures Clearing Company (PT. K/iring Berjangka Indonesia) as the Center of. Registration, to he recorded in the egister of Imposition of Guarantee on Warehouse Receipt Rights. In aadition, the Warehouse Manager is responsible on an.x writing error in Warehouse Receipt and of the loss or damage of goods, either caused by its negligence in storing and deliverin . or as a result of fire, thief. and flooding. The imposition of..rights on Warehouse "Receipt in Bank Rakyat Indonesia is implemented based on Circular Letter No. S.2-DIRIADKIOI/2008 governing the Loan of Working Capital Guaranteed by arehouse Receipt. The re.searcil was conducted using a juridical-normative met od refiring to legal norms.The study concluded that Law No. 9 of 20 II on Warehouse Receipt System has , provide sufficient protection for banks. The imposition of guarantee on Warehouse Receipt rights in Bank Rakyat Indonesia is in accordance with the said law. The process itself is conducted in three stages, firstly preceded by a basic loan agreement, foJ!owed by a Warehouse Receipt collateral agreement imposing the rights guarantee on Warehouse Receipt, and lastly, the registration o} Warehous 'Re eipt as collateral to the Center of Registration."

"Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada tiga pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan sistem resi gudang sebagai lembaga hukum jaminan? (2) Bagaimana eksekusi jaminan resi gudang apabila debitur wanprestasi? (3) Apakah hak jaminan resi gudang telah mengakomodir kepentingan yang tidak diatur dalam dalam lembaga hukum jaminan gadai dan fidusia?Hak jaminan atas resi gudang merupakan suatu lembaga hukum jaminan baru di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. kemudian terdapat perubahan pada Undang-Undang Sistem Resi Gudang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Dengan adanya perubahan dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang ternyata masih juga menyisakan beberapa permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul dalam praktek pelaksanaan sistem resi gudang di Indonesia, lebih khususnya dalam pelaksanaan pembebanan hak jaminan atas resi gudang.

---

The point of discussion in this research starts from three basic questions: (1) How the rulings of warehouse receipt system as security legal entity? (2) How the ruling of warehouse security objects? execution if debtor breaches the contract? (3) Does warehouse security system accommodate the interests are not ruled in fiduciary and pledge?

Warehouse security right is a new security legal entity in Indonesia by the legalization of Law No. 9 Year 2006 Concerning on Warehouse Receipt System. Then there is an amendment on Law of Warehouse Receipt System by the legalization of Law No. 9 year 2011 Concerning the Amendment of Law No. 9 Year 2006 Concerning on Warehouse Receipt System. With the Amendment on Law of Warehouse Receipt remains some legal problems. This research has goals to analyze problems occur on warehouse receipt system's practice in Indonesia, specialized on the practice of warehouse receipt as security."

"Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang, diterbitkan oleh pengelola gudang dan dapat menjadi instrumen perdagangan. Resi gudang sebagai salah salah satu bentuk jaminan merupakan jalan keluar dari terbatasnya modal petani dan pengusaha bidang pertanian dalam mencairkan kredit demi pengembangan usaha. Tesis ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan jaminan resi gudang serta peranan notaris dalam proses tersebut. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pembebanan jaminan resi gudang ditandai dengan suatu pembuatan akta Pembebanan Hak Jaminan oleh pemberi jaminan dan penerima jaminan di hadapan notaris. Peranan notaris dalam proses pembebanan Jaminan Resi Gudang adalah membuat akta perjanjian Jaminan Resi Gudang. Dalam membuat akta Jaminan Resi Gudang, peranan notaris sebenarnya sama dengan pembuatan akta-akta lain pada umumnya. Yang harus diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta adalah menjaga otentisitas akta tersebut, agar akta yang dibuat dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dikemudian hari. Dalam hal Resi Gudang, sebelum membuat akta notaris harus melakukan pengecekan keaslian dokumen.

---

Warehouse receipt is a document of ownership of goods stored in a warehouse, which is published by the warehouse manager and possible to become an instrument of trade. Warehouse receipts as a collateral is a way out of the limited capital of farmers and agricultural entrepreneurs in business development. This thesis describes the procedures for the implementation of warehouse receipt collaterla and the notary?s deed role in the process. This research is a study in the form of juridical normative with descriptive analytic. Implementation of the collateral is marked with the making of a deed that contain with Warehouse Receipt's Collateral by a notary public. In making the warehouse receipt collateral deed, the role of notaries in fact is same as making other deeds in general. That must be considered by the notary in the making is to maintain authenticity of notarial deed. In the case of warehouse receipt, before making the deed, Notary had to check the authenticity of documents."

"Negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan yang sangat luas. Hal ini tentu menjadi potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk dikembangkan secara optimal. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut ialah melalui Sistem Resi Gudang. Namun proses yang ada di lapangan belum sesuai dengan ekspektasi Pemerintah setelah regulasi tersebut telah dibuat. Permasalahan utama yang terjadi pada Sistem Resi Gudang adalah masih banyak para petani yang belum mengetahui informasi mengenai Sistem Resi Gudang tersebut. Hal ini dapat terjadi karena masih kurangnya dukungan Pemerintah dalam pelaksanaan Sistem ini. Lebih lanjut Sistem Resi Gudang sendiri bertujuan untuk menyejahterakan para petani dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena Sistem Resi Gudang masih belum berjalan dengan optimal, maka taraf hidup para petani juga masih belum stabil. Melihat dari penerapan resi gudang warehouse receipt di India yang memiliki persamaan sebagai negara agraris dan merupakan negara berkembang yang telah berhasil dalam mengoptimalkan penerapan resi gudang. Hal ini menjadi tanda tanya apa yang menyebabkan Indonesia masih mengalami kendala dalam penerapannya. Penulis melakukan studi literatur untuk melihat bagaimana regulasi resi gudang di Indonesia dan India, kemudian melakukan perbandingan dari informasi yang ditemukan. Penulis mendapatkan hasil bahwa sistem regulasi di India yang sederhana ternyata memiliki kekuatan untuk menjalankan sistem tersebut dengan baik dan lebih optimal dibandingkan dengan Indonesia.

---

Indonesia is an agricultural country who has large area. Indonesia has great potential to developing it. One of the way to achieve that goal is by a warehouse receipt system. But outside condition are not in line with government expectations after the regulation already made. The main problem with warehouse receipt system is there are still many farmers who do not know information about the warehouse system. This happened because a lack of government support in implementation this system. Moreover the warehouse receipt system intend to prosperous the farmers in improving their standard of living. Therefore the system still not working optimally, then the standard of living of farmers are still not stable. Looking from application warehouse receipt system in India, which has similarities as an agricultural country and developing country who has succeeded to do the best implementation of warehouse receipt. This is become question mark that what caused Indonesia still having problems to use it. The author conducted a literature study to see how regulation of warehouse receipt in Indonesia and India, then doing a comparison from that information.  The author get a result that regulation of system in India that is simple turns out to have the power to operate the system well and more optimally than Indonesia."