Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang didasarkan atas tindakan efisiensi akibat Reorganisasi perusahaan. Reorganisasi/restrukturisasi adalah merubah tatanan atau struktur di suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan meniadakan posisi sebuah jabatan. Adakalanya Reorganisasi dilakukan pada pekerja/buruh bukan karena posisi tersebut ditiadakan namun karena adanya faktor teknologi/digitalisasi di perusahaan tersebut atau faktor adanya surplus/kelebihan karyawan. Pekerja/buruh yang terkena Reorganisasi lazimnya ditawarkan posisi lain di dalam Perusahaan. Apabila pekerja/buruh menolak atau tidak mendapatkan posisi lain, perusahaan dapat melakukan suatu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh tersebut dengan alasan efisiensi. Isu ini yang selalu mengiringi kekhawatiran para tenaga kerja yaitu mengenai keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas tindakan efisiensi dan kesesuaian pemberian kompensasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi terjadi pula pada PT Shell Indonesia. Penulis mencoba menganalisa kasus tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, agar diketahui pengaturan yang berlaku terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) efisiensi akibat Reorganisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen, bahan pustaka, dan pengamatan/observasi. Yang selanjutnya penulisan ini disebut sebagai Penulisan Hukum Normatif. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian kualitatif sehingga prosedur penelitian akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Penulis menemukan bahwa dalam kasus ini, perusahaan betul mengatur mengenai Reorganisasi namun tidak dijalankan sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan (PP) dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ......This research discusses about the protection of labour from employment termination on basis of company eficiency. Reorganisation is changin the structure of a company. In this case, the company abolished a position of an employee. Sometimes reorganisation is enforce on employees not because the position is abolished but because of technology/digitalisation factor in the company or surplus/excess employee factor. Employee affected by reorganisation are usually offered other positions within the company. If the employee refuses or does not get another position in the company, the company can terminate the employee by the reason of efficiency. The issue that worry the employee most is the legality of employment termination by the reason of such efficiency and the conformity of compensation based on the laws and regulations as a form of legal protection by the company. The employment termination by reason of efficiency also happened in PT Shell Indonesia. The author will try to analiyze case based on the Indonesian labour act, to find regulation regarding termination of employment by the reason of Reorganisation. The method use by the author is a normative-juridical approach, namely the author is conducted with the literature research or secondary data. Data collection methods being used are documents review, literature, and observation. Hereinafter referred to as Normative legal research. With respect of this thesis, the author will conduct qualitative research, accordingly the research procedure will result descriptive data. The author found that in this case, the company did have a regulation regarding Reorganisation but it has been not consistent with the provisions of the Company Regulation and contradicted with Law No. 3 of 2003 on Manpower.

Abstrak :
ABSTRAK
Restrukturisasi adalah salah satu upaya penyelamatan bagi perusahaan yang mengakumulasi kerugian secara material. Akan tetapi restrukturisasi perusahaan secara nyata membutuhkan biaya yang mahal, prosedur yang rumit, dan memakan waktu yang cukup lama. Pilihan penyelamatan lainnya adalah melalui Kuasi Reorganisasi. Kuasi Reorganisasi sebenarnya merupakan salah satu metode restrukturisasi perusahaan. Perbedaanya adalah bahwa tidak ada aliran dana dalam Kuasi Reorganisasi. Dalam Kuasi Reorganisasi yang ada hanyalah suatu prosedur restrukturisasi ekuitas dengan prosedur akuntansi. Akhir dari Kuasi Reorganisasi ini akan menyebabkan defisit perusahan menjadi nol dan perusahaan seperti baru kembali (fresh start). Penelitian ini sebagian besar dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan didukung oleh beberapa data primer dari wawancara. Aspek hukum terkait Kuasi Reorganisasi penting untuk dibahas mengingat semakin seringnya Kuasi Reorganisasi dilakukan dalam praktiknya. Kuasi Reorganisasi juga akan melibatkan beberapa pengaturan terutama bila dilakukan oleh perusahaan terbuka. Selain itu Kuasi Reorganisasi juga dapat dibarengi dengan restrukturisasi perusahaan secara nyata yang membutuhkan upaya kreatif untuk penyehatan perusahaan. Sangat disayangkan bahwa literatur mengenai Kuasi Reorganisasi sangat terbatas sehingga pembahasan dan penelitian mengenai Kuasi Reorganisasi penting untuk dilakukan.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perdamaian dalam kepailitan yang diajukan setelah jatuhnya putusan pailit. Perjanjian perdamaian yang dilakukan antara debitor dan kreditor mengakibatkan kepailitan debitor berakhir. Rencana perdamaian yang disetujui akan disahkan oleh Pengadilan Niaga dan untuk selanjutnya pemberesan kepailitan dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan kurator. Penulis melakukan tinjauan hukum mengenai perjanjian perdamaian dalam kepailitan PT IGLAS (Persero), di mana dalam perjanjian perdamaian tersebut debitor melakukan rescheduling utang dan melakukan pinjaman baru yang digunakan untuk pembayaran utang dan upaya revitalisasi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perdamaian dalam kepailitan lebih efisien jika dilakukan terhadap perusahaan yang masih prospektif. Dalam skripsi ini, penulis juga melakukan tinjauan terhadap peraturan kepailitan Amerika Serikat yang mengatur mengenai reorganisasi dimana debitor khususnya perusahaan yang masih prospektif diberikan kesempatan untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi perusahaan agar nilai perusahaan dapat meningkat. Reorganisasi dapat dilakukan melalui pinjaman baru, maupun menjual sendiri asetnya tanpa melibatkan trustee/kurator, sama halnya dengan perjanjian perdamaian yang diatur dalam UU No. 37/2004, baik perjanjian perdamaian dalam kepailitan maupun dalam rangka PKPU. ......This mini-thesis discusses about accord in bankruptcy filed. The agreement are made between debtor and unsecured creditors in bankruptcy case. If creditors and approved the plan, accord will be ratified by the Commercial Court and for the debts payment will be done by the parties itself without involving the receiver/curator/trustee. The authors review the accord agreement in PT IGLAS (Persero) bankruptcy case. The accord regulates debt rescheduling and new loans for debts payments and any efforts to revitalize the company to enhance business value. Accord in bankruptcy is more efficient for prospective business. The authors also review about US bankruptcy laws that regulates the reorganization where the debtor, especially the prospective firm has opportunity to revitalize and restructure the firm, so it can enhance business value. Reorganization can be effective when firm get a new loan, or sell its own assets without involving the trustee, as well as regulated in Law No.37/2004, both accord in bankruptcy and accord in PKPU.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai analisis reorganisasi BP Migas menjadi SKK Migas, dimana BP Migas dulunya merupakan badan Pemerintah yang bersifat independen dan saat ini setelah beralih menjadi SKK Migas menjadi organisasi yang berada di bawah binaan Kementerian ESDM. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara BP Migas dan SKK Migas, dan walaupun saat ini SKK Migas berada di bawah Kementerian ESDM, namun karakteristik SKK Migas tidak menunjukkan kesamaan dengan karakteristik kementerian/lembaga.

---

ABSTRACT
The focus of this study is to explain the analysis of the reorganization process of BP Migas to SKK Migas, where BP Migas was once a government?s independent entity and now switching to SKK Migas which become an organization under the Ministry of Energy and Mineral Resources. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of this study concluded that there was no significant difference between BP Migas and SKK Migas, and although SKK Migas is now under the Ministry of Energy and Mineral Resources, the characteristics of SKK Migas has no similarities with the characteristics of the ministries/institutions.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas proses penciptaan ruang bisnis di stasiun kereta Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) tahun 2012-2015 melalui pengembangan sektor layanan jasa KRL, perparkiran stasiun, dan persewaan lahan untuk ritel usaha. Proses itu dijelaskan menggunakan pandangan David Harvey mengenai akumulasi kapital yang berjalan melalui reorganisasi ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peningkatan penerimaan yang diperoleh PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ), PT Reska Multi Usaha, dan PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1. Namun disisi lain, terjadi keterbatasan akses pada sebagian pengguna KRL melalui kebijakan e-ticketing dan peningkatan tarif parkir stasiun. Keterbatasan akses juga terjadi pada pelaku usaha ritel tradisional melalui kebijakan peningkatan tarif sewa lahan untuk ritel usaha di stasiun. Skripsi ini menyimpulkan bahwa proses pengembangan sektor layanan jasa KRL, perparkiran stasiun, dan persewaan lahan untuk ritel usaha tidak semata-mata bertujuan untuk memperluas akses setiap lapisan masyarakat untuk dapat memanfaatkan KRL sebagai moda transportasi publik. Proses pengembangan 3 sektor itu lebih mengarah kepada motif akumulasi kapital.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the process of creating business space at Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) train station year 2012- 2015 through the development of commuterline services sector, parking station, and land rental for retail business. This process is explained by using David Harvey?s view about the capital accumulation which runs through the reorganization of space. This research used qualitative method with case study model. The result shows that there is an increasing income that obtained by PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ), PT Reska Multi Usaha, and PT KAI Operation Region (Daop) 1. But on the other hand, there is limited access to some KRL users through e-ticketing policy and an increasing in parking rates. Limited access also occurs in traditional retail traders through the policy of increasing land rental rates for retail business at the station. This thesis conclude the development of commuterline services sector, parking station, and land rental for retail business are not solely aimed to expand access at all levels of society to be able to utilize commuterline as a mode of public transportation. The development process of these three sectors are intended to lead to capital accumulation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Koninklijk Nederlands Indisch Leger KNIL pada masa kemerdekaan hingga Agresi Militer I. KNIL sebelumnya merupakan tentara bentukan pemerintah kolonial yang berfungsi untuk mengamankan dan menaklukan wilayah nusantara sejak awal pembentukannya di tahun 1830-1942. Pada tahun 1942 ketika wilayah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang, KNIL dibubarkan. Sebagian besar prajuritnya ditahan dan sebagian perwiranya berhasil melarikan diri ke Australia. Lalu pada tahun 1945 setelah Jepang kalah dalam Perang Pasifik, Belanda berkeinginan untuk menjajah kembali wilayah Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan membentuk kembali tentara KNIL. Selama proses pembentukan itu berbagai kebijakan dilakukan seperti reorganisasi, dan perekrutan kembali. Setelah berhasil membangun kembali KNIL, Belanda melanjutkan aksi nyata penjajahan dengan tindakan agresi militer pertamanya pada tahun 1947 di wilayah Jawa dan Sumatera.

---

This thesis discusses the Royal Netherlands East Indies Army KNIL at the time of independence to Colonial Army Military Aggression I. Firstly, an army formed by the colonial government serves to secure and conquer the archipelago since the beginning of its establishment in the year 1830 to 1942. In 1942 when the Dutch East Indies fell to the Japanese, KNIL was disbanded. Most of the soldiers were detained and some officers managed to escape to Australia. Then, in 1945 after Japan 39 s defeat in the Pacific War, the Netherlands wishes to re colonize Indonesia. One way is to reshape the Colonial Army soldiers. During the process of formation, various policies carried out such reorganization and recruitment back. After successfully rebuild KNIL, the Dutch continued occupation of real action with his first act of military aggression in 1947 in Java and Sumatra.