Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan korupsi menjadi hambatan serius di tengah kondisi perekonomian yang sedang melaju pesat di negara-negara ASEAN. Oleh sebab itu sangat penting untuk mendeteksi faktor apa saja yang berpengaruh terhadap korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang menjadi determinan korupsi Indeks Persepsi Korupsi . Variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB , Pendapatan Per Kapita, Globalisasi dan Keterbukaan Perdagangan, sedangkan variabel kontrol yang digunakan berasal dari dimensi politik yakni Stabilitas Politik dan Demokrasi. Penelitian ini menggunakan data panel negara ASEAN pada 2012-2015 dengan menggunakan model Pooling Least Square PLS atau Common Effect sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian menemukan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi, artinya Pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB , Pendapatan Per Kapita, Globalisasi, Keterbukaan Perdagangan, Stabilitas Politik dan Demokrasi dapat digunakan sebagai determinan korupsi.

---

ABSTRACT
Corruption becomes a serious obstacle in the midst of conditions are being developed rapidly in ASEAN countries. Therefore, detecting what factors are affecting corruption is very important. This study aims to analyze the variables that become determinant of corruption Corruption Perceptions Index . Economic variables used are growth rate of gross domestic product GDP , income per capita, globalization and trade openness, while the control variables used from the political dimension are political stability and democracy. This study uses data panel of ASEAN countries in 2012 2015 by using Pooling Least Square PLS model or Common Effect as its analysis tool. The results of the study found that all variables had significant influence on CPI, meaning that growth rate of gross domestic product GDP , income per capita, globalization, trade openness, political stability and democracy can be used as a determinant of corruption.

Abstrak :
Kecenderungan manusia untuk segera memenuhi kebutuhan atas manfaat suatu benda tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh benda-benda miliknya. Salah satu cara mengatasinya adalah melalui perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa rumah dan bangunan merupakan salah satu perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan dalam masyarakat dan mendapatkan pengaturan yang cukup lengkap dalam Bab ketujuh Buku Ketiga KUH Perdata. Penulisan tesis mengambil judul "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dan Bangunan (Analisis Terhadap Akta Notariil Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan)" dengan mengangkat kasus 2 (dua) perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan yang dibuat dengan Akta Notariil. Pokok permasalahannya adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum yang seimbang terhadap para pihak dalam perjanjian sewa menyewa serta bagaimana klausul perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan yang dianalisis dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier serta pengkajian terhadap kasus melalui observasi dan wawancara. Hasilnya mendapatkan kesimpulan bahwa ketentuan hukum tentang sewa menyewa dalam KUHPerdata telah memberikan perlindungan hukum yang memadai dan seimbang bagi para pihak. Dalam kasus yang dianalisis ditemukan klausul-klausul yang dapat memberi perlindungan kepada masing-masing pihak tetapi masih ditemukan beberapa klausul yang harus disempurnakan termasuk kejelasan data benda yang disewakan dan resiko yang mungkin terjadi serta akibat hukum bagi masing-masing pihak jika melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati sebagaimana tersajikan selengkapnya dalam tesis ini.

Abstrak :
Tempat tinggal adalah kebutuhan manusia yang sangat penting terutama bagi orang-orang yang mancari nafkah di kotakota besar, seperti Jakarta. Di kota metropolitan mendapatkan tempat tinggal bagi golongan ekonomi lemah tidaklah mudah. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi golongan tersebut, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui salah satu perusahaan daerahnya membangun rumah susun dan rumah sewa bertingkat. Setelah tersedia rumah sewa tersebut, maka terjadi persaingan diantara para calon penyewa yang semakin tinggi walaupun dalam beberapa hal peraturan sewa menyewa menjadi penghambat untuk memperoleh rumah tetapi tidak mengurangi usaha mereka untuk mendapatkannya. Disisi lain pengelola Rumah Sewa Bertingkat, yang seharusnya menegakkan aturan, juga mempunyai keinginan untuk memanfaatkan minat masyarakat. Dengan tujuan yang berbeda, mereka baik calon penyewa/penyewa maupun pengelola mengembangkan suatu strategi interpretasi terhadap peraturan sewa menyewa Rumah Sewa Bertingkat. Proses interpretasi terjadi apabila pengelola dan calon penyewa/penyewa yang terlibat dalam negosiasi tidak mampu atau tidak mau memenuhi persyaratan yang terkandung dalam peraturan. Interpretasi tersebut pada pokoknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : (1). Adanya diskresi dari birokrasi tingkat bawah (Lipsky, 1980 : 13), (2). Adanya aturan formal dari pengelola yang dipengauhi peraturan informal yang timbul dari masyarakat itu sendiri (Moore dalam Ihromi, 1993), (3). Adanya faktor latar belakang sosial ekonomi dan budaya dari para pelaku negosiasi. Dari temuan yang ada, interpretasi yang berlanjut negosiasi dapat berbeda jenis penafsirannya dan dikategorikan dalam empat kategori proses negosiasi yaitu : kategori (1) memenuhi persyaratan, tidak ada persaingan, (2) memenuhi persyaratan, ada persaingan (3) tidak memenuhi persyaratan (4) tidak mematuhi/tidak memenuhi aturan tata tertib. Akibat rendahnya kontrol sosial dari masyarakat maupun atasan pengelola, maka interpretasi berlangsung terus hingga sekarang.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara rent seeking dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan menggunakan suatu model yang dikembangkan oleh Martin Rama. Model ini merupakan penurunan fungsi produksi kepada suatu bentuk yang spesifik, dimana kapital dan kebijaksanaan (regulasi) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi.

Landasan teori dari model yang digunakan adalah teari ekonomi mikro, yang mengasumsikan bahwa dalam memproduksi suatu barang, perusahaan-perusahaan mengontrol dua variabel penting, yaitu investasi dan pengeluaran untuk lobby. Dalam hal ini investasi akan mempengaruhi persediaan kapital (capital stack), sedangkan pengeluaran untuk lobby akan mempengaruhi sejumlah kebijaksanaan yang akan menguntungkan perusahaan. Adanya lobby ini akan menyebabkan munculnya ketidakseimbangan dimana perusahaan-perusahaan akan berlomba-lomba menjadi pencari rente.

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai ukuran dari rent seeking adalah jumlah deregulasi ekonomi pada tiap-tiap tahun dalam periode penelitian 19B4 - 1993. Karena terbatasnya jumlah observasi menurut waktu, yaitu hanya mencakup sepuluh tahun observasi, maka penelitian ini akan menggunakan estimasi data panel. Dalam hal ini akan digabung data antar sektor ekonomi, yang mencakup sembilan sektor dengan data antar tahun (1984 - 1993) secara bersamaan, sehingga diperoleh 90 observasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa rent seeking ternyata berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh hasil regresi yang menyatakan adanya hubungan positif antara deregulasi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Karena jumlah deregulasi merupakan ukuran mengenai

berkurangnya rente ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa berkurannya rente ekonomi akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Secara sektoral, hanya deregulasi sektor moneter yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Besarnya pengaruh deregulasi sektor moneter ini sangat relevan dengan kondisi

perekonomian selama periode penelitian. Sejak dikeluarkannya deregulasi sektor moneter dan perbankan pada 1 Juni 1983, yang diperkuat dengan Paket 27 Oktober 1968, pertumbuhan sektor bank dan lembaga keuangan lainnya meningkat cukup pesat, yaitu rata-rata 11,7 persen dibandingkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yang rata-rata sekitar 6,1 persen.

Walaupun distribusi persentase dari sektor ini relatif kecil (sekitar 4 persen) terhadap PDB, namun pertumbuhannya ini jelas berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Pengaruh yang cukup besar dari deregulasi sektor moneter ini terutama terlihat dari perkembangan mobilisasi dana masyarakat yang meningkat pesat, yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan ekspansi kredit perbankan.

Pesatnya peningkatan kredit konsumtif, yang mencerminkan peningkatan konsumsi masyarakat, secara langsung berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Demikian pula terdapat beberapa kebijaksanaan deregulasi di sektor moneter dan keuangan, yang secara langsung mempercepat laju pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Namun, tidak cukupnya deregulasi pada sektor produksi riil, menimbulkan kecenderungan selalu memanasnya suhu perekonomian. Selain itu bersamaan dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, juga tidak dapat disangkal bahwa distorsi perekonomian juga - terus meningkat. Hal ini tidak saja karena masih berlangsungnya pasar yang bersifat monopoli dan oligopoli, tetapi juga karena masih berbelit-belitnya perizinan yang akhirnya berkaitan dengan masalah korupsi, kolusi, serta pungutan-pungutan liar. Kesemuanya ini menunjukkan masih berlangsungnya rent seeking activities.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa investasi dan perkembangan tekhnologi juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya pengaruh positif dari investasi sesuai dengan kenyataan empiris yang mendukung model estimasi, yaitu sebagai penurunan dari bentuk fungsi produksi.

Variabel investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi baik secara keseluruhan maupun secara sektoral untuk seluruh (ke-9) sektor ekonomi. Sedangkan perkembangan tekhnologi yang berpengaruh secara signifikan hanyalah pada sektor listrik, gas dan air.

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya keputusan pengusaha untuk menggunakan pembiayaan aktiva tetap dengan leasing adalah merupakan suatu hal yang penting karena kesalahan dalam membuat keputusan akan berpengaruh luas pada intern dan ekstern perusahaan yang bersangkutan.

Atas dasar pemikiran ini adalah penting untuk mengevaluasi keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggunakan leasing dalam pembiayaan aktiva tetapnya, dengan cara ini diharapkan dapat memberi informasi bagaimana sebaiknya jika perusahaan-perusahaan ingin menggunakan pembiayaan aktiva tetapnya dengan cara leasing agar perusahaan- perusahaan yang menggunakan leasing dapat memetik suatu keuntungan real.

Berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah pembiayaan khususnya pembiayaan dengan leasing digali dalam studi ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu Apakah pembiayaan leasing yang telah diterapkan di Indonesia lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan non leasing?; Apakah keputusan pengusaha-pengusaha di Indonesia untuk memilih alternatif pembiayaan aktiva tetapnya sudah rasional menurut kriteria penilaian investasi ? Apakah dengan semakin banyaknya lembaga leasing yang menawarkan jasanya kepada pengusaha di Indonesia akan membawa pengaruh pada praktek leasing di Indonesia ?.

Untuk menjawab persoalan diatas telah dilakukan survey yang menggunakan daftar pertanyaan penelitian. Ada 30 perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan Lampung serta instansi/lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.

Hasil dari studi ini dapat diringkas berikut ini: Pembiayaan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dijadikan studi kasus untuk Indonesia ini secara finansial tidak rasional atau kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan pembiayaan non leasing; pembiayaan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan bukan berdasarkan pertimbangan kriteria penerimaan usulan investasi yang ada, tetapi lebih berat berdasarkan pertimbangan non finansial antara lain alternatif yang tersedia dan kemudahan; dan yang terakhir menunjukkan bahwa ada faktor dominan yang dipertimbangkan pengusaha dalam melakukan pembiayaan aktiva tetap melalui leasing yaitu aliran kas dan kemudahan.

Abstrak :
Kebutuhan akan perumahan adalah merupakan kebutuhan yang primer.Demikian halnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang juga membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal untuk menunjang pengabdiannya. Beranjak dari keinginan dasar tersebut maka pemerintah mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu. Disadari bahwa perumahan dinas adalah milik Negara. Dalam rangka pemikiran yang menjadikan rumah tersebut menjadi Hak Milik pribadi, tentu melalui prosedur penjualan yang lain dari penjualan rumah pada umumnya. Oleh karena itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara, diadakan proses pengalihan Rumah-Negara dengan cara sewa beli. Dalam sewa beli, Pegawai Negeri Sipil membayar harga Rumah Negara tersebut dengan cara mengangsur. Untuk menjamin agar hal itu dapat terlaksana,maka dibuat dengan suatu perjanjian. Perjanjian sewa bell Rumah Negara merupakan suatu transaksi baru dan sebagai sarana terwujudnya jual bell rumah dengan bentuk khusus. Untuk itu harus diketahui secara khusus apa yang dimaksud sewa beli, syarat-syarat bagi si penyewa beli dan prosedur pengalihannya serta permasalahan yang timbul sebelum dan pada saat pengalihan dilaksanakan. Metodelogi yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu memberi gambaran tentang prosedur pengalihan Rumah Negara dari Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil dan juga menganalisis perbedaan sewa bell dengan sewa,menyewa secara mendalam. Perjanjian sewa bell Rumah Negara mempunyai karateristik tersendiri dibandingan perjanjian sewa bell pada umumnya, baik dari subjeknya, objeknya maupun prosedur pengalihannya. Akan tetapi dalam perjanjian ini harus tetap memperhatikan kepentingan si penyewa bell walaupun pembelinya adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pegawai (bawahan) dari pemerintah.