Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang konsep outsourcing, namun hal itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering terjadi ketidakjelasan pengaturan, seperti pengaturan rekrutmen dan pelatihan calon tenaga kerja outsourcing yang memang kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Skripsi ini membahas pemahaman konsep outsourcing di Indonesia, implementasi rekrutmen dan pelatihan karyawan outsourcing yang secara umum dilakukan, serta analsis kasus rekrutmen dan pelatihan karyawan di PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) site office PT. Puri Dibya Property (Margo City). Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman bahwa perhatian terhadap tenaga kerja outsourcing hanya melihat pada kewajiban yang diberikan undang-undang saja. Selain itu, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan pengaturan konsep outsourcing di Indonesia secara keseluruhan.

---

Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower set about the concept of outsourcing, but it is not completely worked well because there has been uncertainty settings, such as setting the recruitment and training of manpower outsourcing candidates who did not receive special attention from the government. This thesis discusses the understanding of the concept of outsourcing in Indonesia, the implementation of outsourcing recruitment and training of employees generally, and case analysis of recruitment and training of employees in PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) site office PT. Puri Dibya Property (Margo City). The results of this research is the understanding that attention to the outsourcing of labor is only looking at the obligations that the law be given. In addition, the Constitutional Court is also not a significant impact on improving the concept of outsourcing arrangements in Indonesia as a whole.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, diperlukan aktivitas manajemen kepegawaian yang baik. Salah satu aktivitas manajemen kepegawaian yang berkontribusi besar adalah aktivitas rekrutmen dan seleksi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola rekrutmen dan seleksi menurut peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku serta menganalisa proses rekrutmen dan seleksi pegawai Aparatur Sipil Negara baik jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil maupun jenis kepegawaian Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, rekrutmen dan seleksi Aparatur Sipil Negara terus mengalami perubahan baik pola maupun sistem yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka pola dan sistem rekrutmen akan bertambah untuk jenis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

---

Act No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus stated that in order to achieve national objectives, as stated in paragraph 4 of the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, required Apparatus State Civil which have integrity, professional, neutral, and free from political interference, free from corruption, collusion, and nepotism, as well as capable of organizing public services for the society and able to perform a role as an adhesive element of national unity based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Therefore, it is required good personnel management activities. One of the personnel management activity that contributes more is the activity of recruitment and selection process. This study aimed to describe the pattern of recruitment and selection according to the legislation in effect until now and analyze the process of recruitment and selection of employees of the State Civil Apparatus both types of employment of Civil Servants and type of personnel Civil Apparatus of the new Government Employees with Work Agreements. This research form is normative juridical (statute approach) with comparison (comparative approach). Based on the results, it can be concluded, recruitment and selection process of the State Civil Apparatus continues to change both on patterns and systems used in the recruitment and on selection process and with the enactment of Act No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus then recruitment system will accrue to the type of Government Employees with Work Agreements.