Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat menimbulkan dampak yang merugikan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, Kota Jakarta, dan Kota Malang, pembangunan proyek konstruksi ini melanggar ketentuan rencana tata ruang dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup. Hal tersebut membawa tiga pokok permasalahan yang dibahas di skripsi ini, yakni terkait mengapa pembangunan tidak sesuai tata ruang dapat terjadi, peran hukum dalam menanggapi masalah ini, serta penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu dilakukan upaya perlindungan lingkungan hidup yang telah dicederai yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam proses perencanaan pembangunan proyek konstruksi, melakukan kajian dampak lingkungan yang lebih mendalam saat memulai pembangunan, memperhatikan kriteria lingkungan dalam pemilihan lokasi proyek konstruksi serta menindak secara tegas bagi pelanggar hukum secara tegas dan efektif untuk menjamin lingkungan hidup dalam konteks pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Pemerintah juga perlu menguatkan implementasi peraturan dan regulasi terkait tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek konstruksi, pemerintah dapat menggunakan mekanisme pengawasan seperti izin lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu diperhatikan dan hak-hak mereka ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan proyek konstruksi. ......Development of a construction project that is not in accordance with the spatial designtaion can have a detrimental impact on the efforts to protect the environment. In Indonesia, especially in Bandung, Jakarta, and Malang, the construction of this project violates the provisions of the spatial plan and has a negative impact on the environment. This brings up thre main issues discussed in this thesis, namely related to why development that is not in accordance with that is not in accordance with spatial planning can occur, the role of law in responding to this problem, and its resolution. In this thesis, the method used in this research is juridical-normative. The results of this study indicate that it is necessary to carry out efforts to protect the environment that has been damaged which can be done by integrating environmental aspects in the construction project development planning process, conducting a more in-depth environmental impact assessment when starting construction, paying attention to nevironmental criteria in selecting construction project sites and taking strict action for law violators to strictly and effectively guarantee the environment in the context of construction projects that are not in accordance with the spatial designation. The government needs to strenthen the implementation of rules and regulations related to spatial planning and the environment. In supervising the construction of construction projects, the government can use supervisory mechanisms such as environmental permits. In addition, the community need to be considered and their rights need to be involved in making decisions about construction projects.

Abstrak :
Studi ini meneliti pengaruh penanaman modal asing (PMA) dari Cina dan negara-negara non-Cina terhadap emisi karbon dioksida (CO2) di Indonesia, dengan memperhatikan peran ketatnya regulasi lingkungan dan konsumsi energi. Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan data sekunder dari tahun 2000 hingga 2020, hasil studi menunjukkan bahwa baik PMA dari Cina maupun non-Cina berkontribusi terhadap peningkatan emisi CO2. Terdapat korelasi kuat antara peningkatan emisi dan penggunaan energi, terutama dari bahan bakar fosil. Korelasi antara ketatnya regulasi lingkungan dan emisi CO2 menunjukkan pola kurva U terbalik, mengindikasikan peningkatan ketatnya kebijakan awalnya meningkatkan emisi, namun akhirnya mengurangi emisi secara signifikan. Hasil studi mendukung hipotesis "Pollution Haven," yang mengusulkan bahwa investasi dari negara dengan aturan lingkungan ketat mengakibatkan peningkatan emisi di negara penerima dengan regulasi yang kurang ketat. Studi ini juga mendukung "Porter Hypothesis," yang menyatakan bahwa aturan lingkungan yang ketat dapat mendorong inovasi dan efisiensi, yang akhirnya mengurangi emisi. Studi ini menyoroti pentingnya Indonesia menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan melalui regulasi lingkungan yang ketat, promosi energi bersih, dan fokus pada sektor-sektor dengan emisi tinggi yang dipengaruhi oleh PMA. ......This study examines the influence of Foreign Direct Investment (FDI) from China and non-China nations on carbon dioxide (CO2) emissions in Indonesia. Incorporating the role of environmental regulation strictness and energy consumption. The study applied Ordinary Least Square (OLS) using secondary data from year 2000 to 2020. The findings indicate that both Chinese and non-China FDI contribute to a rise in carbon dioxide (CO2) emissions. There is a strong correlation between greater emissions and energy usage, especially from fossil fuels. The correlation between the strictness of environmental regulations and CO2 emissions exhibits a pattern like an inverted U-shape. This suggests that when policy stringency first increases, emissions also rise. However, as more stringent and persistent rules are implemented, they eventually result in substantial reductions in emissions. These data support the Pollution Haven Hypothesis, which proposes that investments from nations with more stringent environmental rules result in increased emissions in host countries with less severe legislation. The study further corroborates the Porter Hypothesis, illustrating that rigorous environmental rules can ultimately stimulate innovation and enhance efficiency, resulting in a reduction of emissions. The study highlights the importance of Indonesia finding a balance between economic growth and environmental sustainability. This can be achieved by implementing strict environmental regulations, promoting clean energy, and focusing on high-emission sectors that are influenced by FDI.