Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Skripsi ini membahas mengenai strategi pemerintah kabupaten Nias Selatan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan, maka strategi pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam pengembangan pariwisata, yaitu: peningkatan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata, dinilai sudah tepat. Hal ini dinilai berdasarkan analisis lingkungan yang dilakukan melalui analisis SWOT menunjukkan banyaknya potensi destinasi wisata yang ada di daerah namun belum berkembang. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten perlu memerhatikan beberapa hal yang menjadi masalah dalam sektor pariwisata di Nias Selatan, terutama yang dapat menjadi penghambat dalam melakukan pengembangan wisata. Sehingga, strategi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tidak hanya mengenai pengembangan wisata secara fisik namun juga terhadap masyarakat Nias Selatan sebagai tuan rumah di daerah wisata dan pihak pengusaha sebagai penyedia layanan wisata.;This thesis discusses the strategy of South Nias local government in the development of tourism in South Nias Regency as one of the government's efforts to improve the welfare of the community through local development. This research was conducted by using a qualitative approach through fieldstudy and literature. Based on the study, the strategy of South Nias Regency government in tourism development, that is: improvement of the development and marketing of tourism destinations, is considered appropriate. It is assessed based on the environmental analysis conducted through a SWOT analysis indicates the number of potential tourist destinations in the region but not yet developed. However, the local government must pay attention to some things that become a problem in the tourism sector in South Nias, especially those that can become an obstacle in conducting tourism development. Thus, the South Nias local government strategy is not just about the physical development of tourism, but also to the community of South Nias as the host in the tourist area and the employers as travel service providers., This thesis discusses the strategy of South Nias local government in the development of tourism in South Nias Regency as one of the government's efforts to improve the welfare of the community through local development. This research was conducted by using a qualitative approach through fieldstudy and literature. Based on the study, the strategy of South Nias Regency government in tourism development, that is: improvement of the development and marketing of tourism destinations, is considered appropriate. It is assessed based on the environmental analysis conducted through a SWOT analysis indicates the number of potential tourist destinations in the region but not yet developed. However, the local government must pay attention to some things that become a problem in the tourism sector in South Nias, especially those that can become an obstacle in conducting tourism development. Thus, the South Nias local government strategy is not just about the physical development of tourism, but also to the community of South Nias as the host in the tourist area and the employers as travel service providers.]

Abstrak :
Competitiveness is a crucial factor in regional development process. The more open region of technology and information, the more competitive that region in regional competition. Because nowadays, competition not only between nations but also between regions. The purpose of regional competitiveness description is to analyze how technology and innovation have important role in productivity and also social welfare. This regional competitiveness will be explained by Regional Competitiveness Index that following Huggins Regional competitiveness model.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah oleh Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum sudah cukup baik sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Telah dilakukan pengendalian terhadap kebijakan, pengendalian terhadap pelaksanaan, dan evaluasi hasil melalui pemantauan dan supervisi serta evaluasi rancangan peraturan daerah/kepala daerah dengan baik, namun konsistensi dokumen perencanaan masih perlu peningkatan. Implementasi kebijakan didukung pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD. Hambatan dalam implementasi meliputi masalah anggaran, sumber daya manusia aparatur Direktorat PEIPD dan pemerintah daerah, SIPD belum optimal, serta regulasi dan penyusunan Renstra. Saran dari hasil penelitian meliputi bimbingan teknis, diklat dan konsolidasi baik pusat maupun daerah, penyelesaian regulasi, dan percepatan pengembangan SIPD.

---

ABSTRACT
This research dicusses the implementation of monitoring and evaluation of regional development planning policy by The Directorate of Planning, Evaluation, and Information on Regional Development, Directorate General Development of Regional Development, Ministry of Home Affairs. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the policy in general is good enough as mandated by the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. It has been done to monitoring of policies, monitoring over implementation, and evaluation of the result through monitoring and supervision as well as the evaluation of the draft of local regulation, but the consistency of planning documents still needs improvement. Implementation of policies supported by Regional Development Information System SIPD. Obstacles in implementation include budget issues, human resources apparatus of Directorate of PEIPD and local government, SIPD not yet optimal, and regulation and arrangement of strategic plan. Suggestions from the research results include technical guidance, training and consolidation both central and local governments, completion of regulation, and acceleration of SIPD development.

Abstrak :
Tujuan studi ini adalah mengetahui dan menganalisis suatu fenomena sosial yakni Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupatren Kendari. Program Inpres Dati II adalah merupakan salah satu jenis Inpres yang dimulai sejak tahun 1970/1971, dimaksudkan untuk; (1) menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan (2) membangun proyek-proyek prasarana perhubungan, prasarana produksi serta proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek proyek pembangunan lain di daerah yang bersangkutan. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Inpres Dati II adalah variabel terikat sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari adalah variabel bebas. Besarnya partisipasi masyarakat meliputi; (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, (c) partisipasi masyarakat dalam penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan, (d) partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan, (e) partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari meliputi; (a) besarnya kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II, (b) perencanaan, (c) produktivitas, (d) Kohesi/moril, (e) pengembangan sumberdaya manusia dan (f) stabilitas/kontrol. Unit analisis penelitian ini adalah masyarakat dan organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari. Populasi unit analisis adalah tokoh masyarakat dan Instansi/Dinasdinas Dati II Kendari yang terlibat dalam pengelolaan Inpres Dati II. Pemilihan sampel ditetapkan secara purposive yaitu, (a) pemilihan informan/responden dari masyarakat dan aparat pengelola yang dianggap lebih memahami permasalahan penelitian, (b) pemilihan instansi/Dinas-dinas Dati II berdasarkan keterlibatannya yang dominan, (c) pemilihan lokasi penelitian dan jenis proyek didasarkan pada sejumlah desa dalam beberapa kecamatan yang memiliki berbagai jenis proyek yang berbeda. Metode yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, sedangkan metode kuesioner dan pengamatan adalah sebagai pendukung atau pembanding. Studi ini, selain menggunakan pendekatan efisiensi (besarnya output terhadap input) dari proyek Inpres Dati II, juga memperhatikan kepentingan pengelola (aparat) dari berbagai Instansi/Dinas-dinas Dati II yang terlibat dan terutama kwalitas hasil yang dipersembahkannya kepada masyarakat. Hasil studi menunjukkan bahwa ketatnya berbagai peraturan pelaksanaan Inpres Dati II menyebabkan kurangnya keleluasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari dalam pengelolaannya baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga menyebabkan pula kurang munculnya potensi dan kreativitas aparat pengelola. Meskipun Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari menggunakan kriteria dan ketentuan yang berlaku, hubungan pribadi dan kekeluargaan masih mewarnai Penetapan aparat pengelola proyek dan kontraktor. Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupaten Kendari belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat. Perencanaan dari atas masih tetap mendorainasi penentuan program dan proyek Inpres Dati II, meskipun mekanisme perencanaan dari bawah telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan terbatas pada tahap identifikasi masalah dalam musyawarah pembangunan tingkat desa dan diskusi UDKP tingkat Kecamatan. Masyarakat yang terlibat adalah tokoh formal sebagai Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan bentuk partisipasinya adalah saran dan pendapat. Namun demikian, saran dan pendapat tersebut kurang mendapatkan perhatian karena aparat tingkat atasnya menganggap telah mengetahuinya. Peningkatan jumlah dan jenis proyek Inpres Dati II setiap tahun belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya karena kurang menciptakan lapangan kerja terhadap masyarakat di sekitar proyek. Partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan hasil proyek sangat kurang karena masih terdapatnya anggapan bahwa pemeliharaan hasil-hasil pembangunan merupakan tugas pemerintah. Partisipasi masyarakat baru sebagian kecil dalam proses- pembangunan yaitu penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan. Jadi posisi masyarakat dalam pembangunan baru sebagai obyek atau penikmat hasil pembangunan belaka dan belum banyak berfungsi sebagai subyek pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, peran dan kedudukan pegawai pengelola dalam organisasi proyek, cenderung pula semakin tinggi partisipasinya dalam pengelolaan proyek. Keikutsertaan pegawai .pengelola dalam kursus/pelatihan mempengar hi peningkatan karier dan rasa pengabdian terhadap tugasnya meskipun jumlahnya masih terbatas. Irwilkab Dati II, DPRD Tingkat II cenderung lebih berorientasi ke atas karena ketergantungannya kepada Hupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari sehingga mengakibatkan kurangnya otonomi dalam melakukan pengawasan. Hal ini mempengaruhi gala kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan kurang terpadunya pengawasan fungsional, pengawasan melekat, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Akibatnya pelaksanaan proyek-proyek Inpres Dati II pada umumnya belum memenuhi target yang telah ditentukan baik dari segi waktu maupun dari segi kualitas.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai determinan yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Motivasi studi ini berasal dari adanya inkonsistensi program, kegiatan dalam dokumen rencana daerah tahunan dimana Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun dokumen rencana daerah baik jangka panjang dua puluh tahunan, jangka menengah lima tahunan, maupun jangka pendek tahunan. Namun studi empirik dalam membuktikan faktor yang mempengaruhi kualitas terhadap dokumen perencanaan tahunan sangat terbatas, hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan data. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan temuan tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan / RKPD, persentase anggaran Bappeda terhadap belanja dalam APBD, nilai LPPD, Incumbent/ Petahana Bupati/Walikota, dan tambahan penghasilan PNS di Bappeda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas dokumen RKPD. ......This study aims to explain the determinants that affect the quality of district/city  planning documents in Indonesia. The motivation for this study stems from the inconsistency of programs, activities in the annual regional plan document where the Regional Government annually prepares a regional plan document, either twenty years long term, five year medium term, or annual short term. However, empirical studies in proving the factors that affect the quality of annual planning documents are very limited, this happens because of limited data. This study aims to analyze the factors that affect the quality of district/city planning documents in Indonesia. The study used panel data regression with the findings of the stages of preparing the annual planning / RKPD document, the percentage of Bappeda budget to expenditure in the APBD, the value of LPPD, Incumbent / Regent / Mayor incumbents, and additional income of civil servants in Bappeda had a positive and significant effect on the quality of RKPD documents.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Bank Pembangunan Daerah memiliki kinerja yang baik apabila memiliki modal intelektual Total Bank Pembangunan Daerah yang penulis teliti sebanyak 26 perusahaan sejak tahun 2005 sampai 2014 Dalam penelitian ini penulis mengukur modal intelektual melalui HCE SCE CEE dan VAICTM Sedangkan untuk mengukur kinerja keuangan penulis menggunakan ROA dan ROE Penelitian ini menggunakan 4 model dimana didapatkan hasil yang menunjukan bahwa VAICTM berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan Namun ketika VAICTM dibagi kedalam 3 komponen maka CEE merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPD.

---

This study aims to determine the Regional Development Banks whether has a good performance if it has intellectual capital Total Regional Development Banks of this research are 26 companies from 2005 to 2014 In this study intellectual capital is measured using the HCE SCE CEE and VAICTM Meanwhile to company rsquo s performance is measured using the ROA and ROE This study used four models where the results show that VAICTM positively associated with company 39 s financial performance But when VAICTM is split into three components CEE is the most influence component on financial performance in Regional Development Banks.

Abstrak :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah salah satu perangkat daerah mempunyai fungsi pokok sebagai badan perencanaan pembangunan daerah. Wewenang Bappeda induk sebagai koordinator dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi merupakan upaya yang sangat penting yang dilakukan oleh Bappeda dan jajarannya daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah. Dengan Adanya permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kendala internal Pelaksanaan koordinasi, koordinasi di internal Bappeda terlihat kurang baik dari kerjasama, komunikasi dan disiplin anggotanya, oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan koordinasi serta faktor-faktor mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan postpositivist. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari wawancara studi pustaka dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cukup efektif. Hasil ini diketahui melalui Proses analisis empat dimensi yaitu dimensi koordinasi harus terpusat, koordinasi harus terintegrasi, koordinasi harus berkesinambungan, dan koordinasi harus ada menggunakan pendekatan multi-kelembagaan. Dimensi yang terpenuhi adalah dimensiK oordinasi harus terintegrasi dan koordinasi harus berkesinambungan, sedangkan dua Dimensi lain yaitu dimensi koordinasi harus terpusat dan koordinasi harus menggunakan pendekatan multi-kelembagaan tidak terpenuhi. Faktor-faktor itu Pengaruh ini dianalisis dengan menggunakan teori Hasibuan (2006) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan koordinasi yaitu faktor kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Dari segi faktor kesatuan tindakan, pelaksanaan koordinasi belum terlaksana dengan baik karena adanya perintah tidak ada satupun isu yang dikeluarkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota kedua departemen di Bappeda kepada instansi di bawahnya. Faktor komunikasi, pelaksanaan koordinasi sudah dikomunikasikan dengan baik kepada semua pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Faktor ketiga, pembagian kerja juga telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Walikota tertuang dalam Susunan Organisasi Tata kerja masing-masing perangkat daerah. Faktor keempat, yaitu disiplin, menunjukkan Badan-badan dalam proses tersebut belum terpapar pada kemauan dan kecenderungan yang tinggi dari badan-badan tersebut dalam prosesnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. ...... The Regional Development Planning Agency is one of the regional apparatuses having the main function as a regional development planning agency. The authority of the main Bappeda as coordinator in the preparation of Regional Government Work Plans greatly influences the development of community welfare. Coordination is a very important effort made by Bappeda and its regional staff in the preparation and implementation of regional development work plans. The existence of regional development problems illustrates internal constraints. The implementation of coordination, coordination within Bappeda looks less good than the cooperation, communication and discipline of its members, therefore this study aims to analyze the implementation of coordination and its factors. influence it. This research was conducted using a postpositivist approach. The data needed in this study comes from literature and in-depth interviews. The results showed that the coordination implementation of the Regional Government Work Plans by the Regional Development Planning Agency was quite effective. These results are known through a four-dimensional analysis process, namely the dimensions of coordination must be centralized, coordination must be integrated, coordination must be sustainable, and coordination must exist. using a multi-institutional approach. The dimensions that are fulfilled are that the coordination dimension must be integrated and the coordination must be sustainable, while the other two dimensions, namely the coordination dimension must be centralized and the coordination must use a multi-institutional approach is not fulfilled. These factors. This influence is analyzed using the theory of Hasibuan (2006) about the factors that affect the success of the implementation of coordination, namely factors unity of action, communication, division of labor, and discipline. In terms of the unity of action factor, the implementation of coordination has not been carried out properly because there was no single issue issued in the process of drafting the Regional Government Work Plan. said the two departments at Bappeda to the agencies under it. Factor communication, the implementation of coordination has been well communicated to all stakeholders in the preparation of the Regional Government Work Plan. The third factor, the division of labor has also been implemented properly in accordance with applicable regulations The regulations of the Minister of Home Affairs and the Mayor are contained in the Organizational Structure of the work procedures of each regional apparatus. The fourth factor, namely discipline, shows that the Agencies in the process have not been exposed to the high willingness and inclination of these agencies in the process of preparing Local Government Work Plans.