Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengeluaran pemerintah dari belanja konsumsi dan belanja investasi serta realisasi investasi sektor swasta. Hasil analisis kemudian di gunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 secara terpisah. Metode analisis menggunakan regresi data panel karena data berupa cross section dan time series dengan metode fixed effect model. Tiga variabel utama yaitu belanja konsumsi, belanja investasi dan realisasi investasi sektor swasta. Dalam penelitian ini belanja konsumsi di rinci dalam belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial, sedangkan belanja investasi di rinci dalam belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya. Pengembangan hipotesa dari penelitian ini adalah di duga ada pengaruh negatif atau hubungan terbalik antara pengeluaran pemerintah dan realisasi investasi swasta terhadap tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Dari hasil uji ketepatan model nilai Fhitung sebesar 97,98 persen pada tingkat kemiskinan. Pengaruh pengeluaran pemerintah dan realisasi investasi swasta terhadap tingkat kemiskinan di peroleh persamaan : Kemiskinan = 158,431796626 - 1,4886 bljbrg - 1,8240 bljhbh + 2,4067 Bansos - 2,0880 Peralmes - 5,3047 Banged + 3,09406 Jairjar - 2,93462 Asttl + 5,9541 Reinsws. Variabel belanja barang, belanja hibah , belanja peralatan mesin, belanja bangunan gedung, belanja aset tetap lainnya, realisasi investasi sektor swasta , memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan, namun bantuan sosial, belanja jalan, irigasi dan jaringan., realisasi investasi sektor swasta memiliki pengaruh positif. Variabel yang memiliki hubungan negatif perlu terus di tingkatkan dan variabel yang memiliki hubungan postitif perlu di lakukan penelitian lebih lanjut "

"Tesis ini menganalisis bagaimana implementasi penanaman modal di Indonesia setelah ditetapkannya Undang – Undang Cipta Kerja, khususnya berdasarkan peran Kementerian Investasi/BKPM sebagai koordinator pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Secara khusus permasalahan yang dibahas adalah bagaimana optimalisasi realisasi investasi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Metode dalam penelitian ini adalah doktrinal. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, bahwa Undang – Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya bepengaruh signifikan terhadap peningkatan realisasi investasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari capaian realisasi investasi yang meningkat setiap tahunnya, jumlah nomor induk berusaha yang sampai dengan akhir Desember 2023 mencapai angka 11 Juta dan peringkat daya saing Indonesia pada World Competitiveness Rangking yang dirilis oleh IMD World meningkat dari posisi 34 menjadi 27. Kedua, Untuk implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko setelah diterbitkannya UU CK belum dapat terlaksana dengan maksimal apabila di komparasi dengan jumlah NIB yang diterbitkan, sehingga prinsip perizinan berusaha ”Trust But Verify” belum dilakukan optimal.

---

This thesis analyze the implementation of capital investment in indonesia after Job Creation Law was issued according to ministry of investment/bkpm role as supervisor coordinator of risk based business license. Specifically, the issues discussed are how to optimize investment realization in accordance with the Job Creation Law and how to implement risk-based business licensing supervision after the issuance of the Job Creation Law. The method in this research is doctrinal. The research results show that first, the Job Creation Law and its derivative regulations have a significant effect on increasing investment realization in Indonesia. This can be seen from the achievement of investment realization which increases every year, the number of Business Identification Numbers which by the end of December 2023 reached 11 million and Indonesia's competitiveness ranking in the World Competitiveness Ranking released by IMD World increased from position 34 to 27. Second, for The implementation of risk-based business licensing supervision after the issuance of the CK Law has not been implemented optimally when we compared with the number of NIBs issued, so the principle of "Trust But Verify" business licensing has not been implemented optimally."