Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Lambatnya proses hukum dan ketidaksesuaian sanksi mengakibatkan masyarakat di dunia siber berupaya untuk mencapai keadilan melalui vigilantisme digital, khususnya doxing yang menargetkan pelaku kejahatan. Tulisan ini melakukan analisis sentimen reaksi atas serangan doxing terhadap pelaku dalam kasus MD. Kasus yang dipilih dalam tulisan ini adalah penganiayaan oleh tiga pelaku yaitu MD, AG, dan SL terhadap DO. Data dikumpulkan sejak 20 Februari 2023 hingga 20 Maret 2023 dari Twitter dan dianalisis sentimennya dengan algoritma Naive Bayes. Hasilnya, 57,4% warganet mendukung doxing dan 42,% sisanya menolak doxing. Terdapat dua pembahasan utama dalam sentimen positif yaitu pendalihan dalam dukungan terhadap perilaku doxing dan doxing sebagai bentuk keadilan informal. Di sisi lain, pembahasan dalam sentimen negatif berkisar pada dampak doxing bagi pelaku kejahatan serta penolakan terhadap doxing sebagai upaya melindungi anak. ......The slow pace of the legal process and the inappropriateness of sanctions have resulted in cyber communities seeking to achieve justice through digital vigilantism, particularly doxing that targets perpetrators. This paper analyzes the sentiment of reactions to doxing attacks against perpetrators in the MD case. The case chosen in this paper is the mistreatment of DO by three perpetrators, MD, AG, and SL. Data was collected from February 20, 2023 to March 20, 2023 from Twitter and analyzed for sentiment with the Naive Bayes algorithm. As a result, 57.4% of netizens supported doxing and the remaining 42.% rejected doxing. There are two main discussions in the positive sentiment, namely the diversion in support of doxing behavior and doxing as a form of informal justice. On the other hand, the discussion in the negative sentiment revolves around the impact of doxing for criminals and the rejection of doxing as an effort to protect children.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji secara mendalam dan memaparkan tentang respon misoginis pengguna Twitter terhadap cuitan isu terkait marital rape. Sebuah unggahan oleh akun @TsamaraDKI memantik berbagai reaksi dari para pengguna Twitter lainnya untuk memberikan tanggapan dan reaksinya terhadap unggahan tersebut. Kajian ini menggunakan Teori Feminisme Radikal. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya respon misoginis terhadap isu marital rape oleh para pengguna Twitter lainnya dipengaruhi oleh pemikiran patriarki, ketidakpahaman atas ketimpangan relasi kuasa yang menjadi akar dari segala jenis kekerasan seksual, dan sikap opresif terhadap Tsamara karena ia telah secara vokal berbicara tentang isu yang dianggap tabu di masyarakat. Oleh karena masih kurangnya pemahaman para pengguna Twitter yang notabene juga bagian dari masyarakat terkait pendidikan seksualitas dan hak otonomi tubuh, disarankan untuk menggencarkan gerakan kolektif aktivisme feminis digital di media sosial untuk menyebarkan wawasan seputar seksualitas dan kesehatan reproduksi. Tujuannya, agar mulai terbentuk kesadaran dan pemahaman bahwa hak otonomi tubuh merupakan prinsip penting yang terus berlaku bahkan saat berada dalam ranah pernikahan. ......This thesis examines in depth and describes the misogynistic response of Twitter users to tweets related to marital rape. A tweet uploaded by the account @TsamaraDKI sparked various reactions from other Twitter users to provide their responses and reactions to the upload. In addition, this thesis shows clearly the characteristics of misogyny that are reflected in the reactions of Twitter users when reacting to the issue of marital rape. This study uses the Theory of Radical Feminism. In addition, this study uses a qualitative approach. The results of this study indicate that the emergence of a misogynistic response to the issue of marital rape by other Twitter users is influenced by patriarchal thoughts, a lack of understanding of the imbalance of power relations which is the root of all kinds of sexual violence, and an oppressive attitude towards Tsamara because she has spoken vocally about issues that are considered taboo in society. Because there is still a lack of understanding among Twitter users, who are also part of society, regarding sexuality education and bodily autonomy, it is advisable to intensify the digital feminist activism collective movement on social media to spread insights about sexuality and reproductive health. The goal is to start to form awareness and understanding that the right to body autonomy is an important principle that continues to apply even when in the realm of marriage.

Abstrak :
Menurut teori moral credential penghukuman terhadap pelaku pelanggaran ditentukan oleh domain pelanggaran. Penelitian ini membuktikan bahwa moral credential berupa keringanan hukuman terjadi pada kondisi pelanggaran dengan korban yang tidak terlihat jelas invisible victim dan penghukuman menguat pada pelanggaran dengan visible victim. Penelitian terdiri dari 4 studi yang melibatkan 893 partisipan dengan metode mixed methods, qual-Quant. Tiga penelitian kuantitatif dilakukan dengan population based-survey experiment yang membandingkan pelanggaran gratifikasi korban tidak terlihat jelas vs korban terlihat jelas , ngebut korban tidak terlihat jelas vs korban terlihat jelas . Prosedur partisipan diberi narasi tugas mulia Polisi/Dokter/Guru kondisi moral credential , selanjutnya ditugaskan memberikan penghukuman pidana yang tepat terhadap vignette pelanggaran menerima gratifikasi, dan memberi reaksi sosial terhadap pelanggaran ngebut. Pelanggaran di domain yang berbeda terbukti bahwa moral credential berpengaruh pada keringanan penghukuman pidana hanya pada pelanggarn dengan korban yang tidak terlihat jelas invisible victim , dan moral credential melemah pada pelanggaran dengan korban yang terlihat jelas visible victim sehingga pelaku dihukum berat. Polisi yang menerima gratifikasi dengan korban dihukum lebih berat oleh pengamat dan kelompoknya, akan tetapi secara sosial pelaku tetap dipandang sebagai orang bermoral dan profesional. Tingkat identifikasi sosial dan nilai berbuat baik tidak terkonfirmasi secara statistik, tetapi perbedaan profesi berperan sebagai moderator. Penghukuman anggota Polisi didasarkan pada mekanisme Black Sheep Effect BSE , sedangkan penghukuman kelompok Dokter menggunakan mekanisme Devil Protection Effect DPE . Kontribusi dan implikasi teori dijelaskan dalam diskusi.

---

According to moral credential theory, the punishment of offenders is decided by the domain of offenses. This research attempts to prove that moral credential, in the form of punishment leniency, happens in offenses with invisible victims, while stronger punishment appears in offenses with visible victims. This research consists of four studies, involving 893 participants with mixed methods qual rarr;Quan. Three quantitative research used population based-survey experiment, comparing gratification offenses invisiblet victims vs. visible victims and speeding invisiblet victims vs. visible victims . Narratives on the honorable duty of Police/Doctors/Teachers are given in participant rsquo;s procedure, followed with a task to give proper criminal punishment to the vignette of gratification offenses, and social reactions to speed violations. Offenses in the different domain proved that moral credential affected leniency in criminal punishment, only in offenses with invisible victims, while moral credential weakened in offenses with visible victims, resulting in heavier punishment for the offenders. Police who received gratifications with the victim is punished heavier by observers and his/her group. However, the offender is still seen as a moral and professional person. Social identification and meaning of good deeds are not confirmed statistically, but the different of job type consider as moderator. Punishment of Police is based on the Black Sheep Effect BSE mechanism, while the punishment of Doctors is using Devil Protection Effect DPE mechanism. Contributions and implications of the theory are explained in discussion.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peran Pesantren Ali Maksum dalam upaya melawan ideologi jihad radikal yang disebarluaskan oleh kelompok terorisme. Skripsi ini melihat peran pesantren sebagai sebuah reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan. Landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah peacemaking criminology dan pendekatan secara soft-approach dalam penanggulangan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan penelusuran data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bentuk-bentuk dari peran pesantren dalam melawan ideologi jihad radikal. Bentuk-bentuk tersebut berupa pelibatan masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan pesantren dan adanya wacana pengganti sebagai sebuah cara untuk melawan ideologi jihad radikal. Namun demikian, penelitian ini tidak bisa digeneralisasi terhadap pesantren yang lain. Selain itu penelitian ini hanya mendeskripsikan peran pesantren dan tidak melihat efektifitas keberhasilan dari program mereka.

---

ABSTRACT
This minithesis discussed about the role of pesantren in efforts against ideology jihad radical being disseminated by a group of terrorism. This minithesis looked at the role of boarding school as a social community reaction to the crime. The theory and concept that used in this research is peacemaking criminology and soft approach on counter-terrorism. This research used the qualitative approach with field research methods. The technique of collecting data is by using observation, interview and tracing data secondary pertaining to issues discussed in this research. The result of this research found the forms of the role of pesantren in counter-ideologi of Radical Jihadi. These forms of involvement of the community in the activities held there and the presence of substitute discourse as a way to counter-ideology of radical jihadi. However, these studies cannot be generalized to other pesantren. In addition this study only describes the role of pesantren and not see effectiveness the success of their programs.

Abstrak :
Reaksi sosial yang diberikan terhadap suatu kenakalan anak sangat menarik untuk dibahas. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada tidak hanya merubah bentuk dari kenakalan atau bahkan kejahatan itu sendiri, melainkan juga bentuk reaksi sosial yang diberikan kepadanya. Penelitian ini secara kualitatif membahas virtual moral panic dan digital vigilantism yang diberikan sebagai reaksi terhadap juvenile cyber delinquency yang dilakukan oleh seorang anak di dalam sosial media. Berdasarkan data yang telah diperoleh, penelitian ini menemukan bahwa (1) tindakan yang dilakukan ditujukan untuk memberikan efek jera kepada anak, (2) memberikan rasa aman terhadap komunitas, serta (3) terdapat penjelasan hubungan virtual moral panic yang dapat menyebabkan digital vigilantism.

Abstrak :
Tahap akhir dari deradikalisasi yaitu reintegrasi sosial. Rentegrasi sosial bertujuan untuk membantu mantan narapidana terorisme untuk kembali ke masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat Bekasi dalam menerima mantan narapidana terorisme serta untuk memberikan rekomendasi bagi instansi terkait terorisme serta masyarakat terkait pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme. Kota Bekasi dipilih karena banyak mantan narapidana terorisme yang bebas dari lapas khusus kelas IIB Sentul pulang ke Bekasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mixed methods. Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada di tiga kelurahan di Kota/Kabupaten Bekasi. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang berada di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme dapat terhambat dikarenakan masih adanya pelabelan dan penolakan dari masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna mendukung program reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme dapat dilakukan dengan membuat pelabelan lanjutan yang positif berdasarkan teori pelabelan, meningkatkan pertahanan diri dari dalam dan pertahanan diri dari luar mantan narapidana terorisme berdasarkan teori pertahanan dan melakukan penguatan terhadap ikatan sosial antara mantan narapidana terorisme baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat berdasarkan teori ikatan sosial atau kontrol sosial. .....The final stage of deradicalization is social reintegration. Social reintegrasion aims to helps former terrorism convicts to return to society. The purpose of this research is to analyze the perception of Bekasi society in accepting former terrorism convicts and to provide recommendations for terrorism-related agencies and the community regarding the importance of increasing public awareness in supporting social reintegration programs for former terrorism convicts. Bekasi was chosen because many former terrorism convicts who were released from Sentul Class IIB Special Prison returned there. This study is used by mixed methods. The qualitative method was carried out through interviews with community leaders and religious leaders in 3 sub-districts in Bekasi City/Regency. The quantitative method was carried out by distributing questionnaires to 100 respondents in Bekasi City. The results of this study show that the social reintegration of former terrorism convicts can be hampered because there is still labeling and rejection from society of former terrorism convicts. Therefore, to increase public awareness to support the social reintegration program of former terrorism convicts can be done by creating new positive labeling based on labeling theory, strengthening inner containment and outer containment of former terrorism convicts based on containment theory and strengthening social bond between former terrorism convicts both with their families and the society based on the theory of social bond.

 

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang reaksi sosial non-formal masyarakat Pulau Pari terhadap kejahatan korporasi yang difasilitasi oleh negara state-facilitated corporate crime. State-facilitated corporate crime yang dibahas dalam penelitian ini yaitu adanya klaim atas kepemilikan Pulau Pari dan diterbitkannya sertifikat yang melegalkan status kepemilikan dan hak pengelolaan Pulau Pari oleh BPN secara bertahap sejak 2014 sampai 2017. Dalam menganalisis reaksi sosial non-formal masyarakat, studi reaksi ini menggunakan kerangka pikir dalam konteks advokasi advocating, mobilisasi mobilizing, dan pengorganisasian komunitas community organizing. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer wawancara dan observasi serta pengumpulan data sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kejahatan yang difasilitasi oleh negara dan bentuk-bentuk reaksi sosial non-formal yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Pari. Studi ini memaparkan adanya tiga bentuk reaksi sosial masyarakat melalui advokasi baik advokasi sosial maupun advokasi politik melalui penerbitan petisi, collaborative networking yang dilakukan oleh organisasi non-profit dalam Koalisi Selamatkan Pulau Pari, aksi komunitas di sejumlah instansi pemerintah, dialog dengan para elit dan kampanye di media sosial. Berikutnya, reaksi sosial non-formal juga diwujudkan dalam memobilisasi sumber daya manusia, dana, hingga publikasi. Bagian ketiga dari analisis reaksi sosial non-formal masyarakat Pulau Pari membahas mengenai pengorganisasian komunitas. Dalam studi ini, Peneliti menyimpulkan jika pengorganisasian masyarakat yang diinisiasi oleh organisasi non profit masih dalam tahap awal pengorganisasian yakni identifikasi masalah dan meningkatkan kesadaran komunitas akan pentingnya melakukan reaksi sosial non-formal secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. ......This thesis discusses the non formal social reaction of the community of Pari Island against state facilitated corporate crime. The state facilitated corporate crime which discussed in this research is the claim of ownership of Pari Island and the issuance of the certificate which legalize the ownership status and management rights of Pari Island by National Land Agency gradually from 2014 until 2017. In analyzing the study of the non formal social reaction, this case uses a frame of mind in the context of advocating, mobilizing, and community organizing. By using primary data collection techniques primary interviews and observations and secondary data collection, this research is expected to provide a comprehensive view of state facilitated corporate crime and forms of the non formal social reaction conducted by the community of Pari Island. This study describes three forms of the non formal social reaction of crime through advocating by means of social or political advocacy through the issuance of a petition, collaborative networking conducted by non profit organizations in Koalisi Selamatkan Pulau Pari Coalition to Save Pari Island, community actions to some government agencies, dialog with the elites and social media campaigns. Next, the non formal social reaction is also manifested in mobilizing human resources, funds, and publications. The third part of the analysis of the non formal social reaction of the community of Pari Island discussed above is community organizing. In this study, the researcher concluded that community organizing which initiated by non profit organizations is still in the early stages of community organizing that is problems identification and raising community awareness of the importance of undertaking non formal social reactions together to achieve common goals.

Abstrak :
Studi ini menganalisis dua kasus perbankan dari masa pemerintahan yang berbeda, yaitu kasus BLBI di era Orde Baru dan Bank Century di era Reformasi dibawah pemerintahan SBY, dilihat dari perspektif reaksi sosial dan proses hukum oleh Clinard dan Quinney. Kedua kasus ini terkenal sebagai kasus korupsi besar, namun terjadi di rezim yang berbeda. Penelitian ini tidak menjelaskan tentang penyebab atau menawarkan solusi terhadap keduanya. Dimensi oleh Clinard dan Quinney akan digunakan untuk melihat sejauh mana kedua kasus sesuai dengan preposisi tersebut. Dengan menggunakan studi dokumen, penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang politik mempengaruhi perbedaan reaksi sosial dan proses hukum terhadap kedua kasus diatas. ......This study analyzes two banking scandals from different regimes. They are the case of BLBI during the New Order Era and Century Bank during the Reform Era under SBY regime, viewed from societal reaction and legal process perspective by Clinard and Quinney. Both cases are known as huge corruption cases in Indonesia, only occured in the different government. This research does not explain the causes nor offering a solution for the scandals. The perspective will be used to see in what extent both cases conform with the preposition. By using documents study, the research indicates that somehow political background has influence on the differences of societal reaction and legal process toward both cases.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan ini secara deskriptif menarasikan pelajar yang menggunakan tempat tinggal (rumah orang tua dan rumah kost) untuk melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba, dimana idealnya tempat tinggal bagi pelajar haruslah dapat menjadi lokasi untuk beristirahat dan beraktifitas yang sesuai dengan keberadaan seseorang sebagai pelajar. Namun pada kenyataannya terdapat banyak kasus pelajar yang menggunakan tempat tinggal digunakan sebagai tempat untuk menyalahgunakan narkoba.

Dalam penulisan ini menjelaskan beberapa konsep place dan Place moral aspect dan persepsi masyarakat (reaksi sosial) terhadap pelaku dan tempat yang dapat menimbulkan pembacaan moral dari warga masyarakat sekitar, sehingga memunculkan redefinisi makna private dan publik.

---

ABSTRACT
These script in description narrated students that using living places (parents house and boarding house) to doing criminal attitude as using drugs, where the ideal living house for students must can be location to resting and activiting that suitable with someone status as a student. However in reality occur many case that students using living house for place to using drugs.

In these script describe some concept of place and Place moral aspect and community perception (social reaction) towards subject and place that can inflict moral reading from community around, that inflict redefinition private and public mean.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah moral credential dapat mempengaruhi reaksi sosial non-formal, terutama sikap sanksi masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan individu atau kelompok yang memiliki moral credential yang kuat cenderung mendapatkan tanggapan bersifat toleran dari masyarakat Penelitian ini melakukan hal yang sama, menggunakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai figur yang memiliki moral credential dan telah melakukan pelanggaran berupa gratifikasi. Penelitian dilaksanakan menggunakan population-based survey experiment (P-BSE), melibatkan 432 partisipan berumur 18 hingga 45 tahun untuk membandingkan kondisi moral credential v. kondisi non-moral credential dan kondisi moral credential serta moral stake v. kondisi non-moral credential serta moral stake. Hasil analisis temuan data menyatakan moral credential tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap reaksi sosial non-formal dalam konteks kasus kejahatan gratifikasi oleh PNS. ...... The purpose of this study is to see the effect of moral credentials toward societal response, specifically punitive attitudes. Previous studies have shown individuals or groups with moral credentials tend to receive lenient societal response when they commit a transgression. This study is undertaking the same topic, focusing on State Civil Apparatus (PNS) as a figure possessing moral credentials and has commited transgression in the form of gratification. This study uses population-based survey experiment (P-BSE), and involves 432 participants ages from 18 to 45 years to compare between moral credential condition v. non-moral credential condition and moral credential with moral stake v. non-moral credential with moral stake.Results of analysis shows moral credentials doesn’t have a significant impact on societal response in the context of gratification crimes of State’s Civil Apparatus.