Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kota Bekasi merupakan kota penyangga Ibu kota DKI Jakarta, hal ini mempengaruhi pertumbuhan kota Bekasi yang semakin pesat seiring dengan pesatnya keadaan ekonomi Jakarta. Pesatnya pertambahan penduduk kota Bekasi, menuntut fasilitasi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi salah satunya adalah kebutuhan akan air minum. Kebutuhan akan Air minum yang memenuhi baku mutu diatur pemerintah dalam undang-undang No. 7 Tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rawa Lumbu merupakan salah satu instalasi yang melayani kebutuhan air minum di Kota Bekasi. Saat ini PDAM Rawa Lumbu memiliki tiga buah instalasi air minum dengan kapasitas total 260 l/det. Salah satunya adalah instalasi pelat baja dengan kapasitas 2 _ 100 l/det yang telah dibangun pada tahun 2005. Sebagai salah satu penyedia air minum PDAM Rawa Lumbu dituntut untuk dapat menyediakan air minum yang memenuhi syarat baku mutu air minum pada PERMENKES no 907/MENKES/SK/VII/2002. Maksud dan tujuan dari tugas akhir ini adalah mengevaluasi efisiensi Instalasi Pengolahan Air Minum Rawa Lumbu dalam mereduksi kadar polutan dalam air baku kalimalang serta melakukan evaluasi unit-unit pengolahan instalasi dengan kapasitas 100 l/det berdasarkan debit pengolahannya. Setelah dilakukan analisa diketahui unit pengolahan WTP Rawa Lumbu memiliki efisiensi yang cukup baik dalam mereduksi turbiditas dengan kisaran rata-rata 97 - 99% . Sedangkan dari analisa dimensi dengan menggunakan debit eksisting 68 l/det dan debit desain 100 l/det diketahui unit-unit pengolahan masih memiliki kinerja yang baik, namun kapasitas maksimum pengolahan berdasarkan bak sedimentasi hanya dapat mengolah debit sebesar 91 l/det. Sedangkan untuk reservoir yang ada saat ini hanya dapat menampung debit pengolahan sebesar 106,41 l/det.

---

The population of Bekasi is effected by the economics development of Jakarta. This increase in population demanded fulfillment of people's necessity, one of them is drinking water. The necessity of drinking water has been arranged in national constitution of Indonesian Republic number 7 year 2004 about Water Resources. Public Water company (PDAM) Rawa Lumbu is one of the water treatment plant which serve the necessity of drinking water in Bekasi. Today Rawa Lumbu Water treatment plant has three instalation with total capacity of 260 l/sec. One of them is steel plate installation with capacity of 200 l/sec, which was built on 2005. As one of drinking water provider PDAM Rawa Lumbu is demanded to be able to provided safe drinking water that fulfill nation water regulation PERMENKES 907/MENKES/SK/VII/2002. The objective of this final report is to evaluate the efficiency of Rawa Lumbu water treatment plant installation in reducing water impurities and to evaluate water treatment unit process with capacity of 100 l/sec. Result of the evaluation analysis shows that Rawa Lumbu water treatment plant has a good efficiency about 97 - 99 % in reducing turbidity. After calculating with current flow rate of 68 l/sec and design flow rate of 100 l/sec, units in the treatment plant shows that it still has a good performance but it has a maximum flow rate of 91 l/sec. As for current reservoir has a maximum flow rate of 106,41 l/sec.

Abstrak :
ABSTRAK
Kota Bekasi yang ber arak sekitar 35 km dari Jakarta merupakan salah satu kotamadya di Propinsi Jawa Barat yang sangat pesat pertumbuhannya. Pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan air bersih yang berpengaruh terhadap kemampuan instalasi PDAM Kotamadya Bekasi dalam mengelola dan memberikan pelayanan air bersih. Saat ini (tahun 1999) kapasitas yang ada 80 Itldet, untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat pertumbuhan penduduk diperlukan kapasitas sebesar 115 ltldet. Air baku yang dipakai dalam sistem pengolahan air bersih yang ada di PDAM Kotamadya Bekasi hingga saat ini berasal dari air sungai Kali Malang.

Dalam Tugas Akhir ini penulis melakukan evaluasi pada Instalasi PDAM Rawa Lumbu dengan kapasitas produksi 80 literldetik terhadap kebutuhan air bersih daerah pelayanannya. Evaluasi dilakukan dengan mengadakan survey lapangan terhadap kapasitas pengolahan produksi dan kemampuan operasional serta perhi.tungan disain kapasitas dari setiap unit pengolahan yang ada pada Instalasi mulai dari unit Intake hingga Reservoir ; dan perhitungan kebutuhan air bersih pada daerah pelayanannya.

Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa dengan kondisi kapasitas 80 ltldet scat ini (tahun 1999) PDAM Rawa Lumbu belum mampu melayam konsumennya secara maksk al. Penggantian media penyaring pada filter yang ada, penambahan kapasitas unit Reservoir serta memaksimalkan penggunaan unit Pra Sedimentasi dan Koagulasi ; diharapkan dapat mengoptimalkan kapasitas pengolahan produksi air bersih.

---

Abstrak :
Penyediaan air bersih merupakan salah satu komponen pelayanan perkotaan (urban services) yang seharusnya menjadi tugas pemerintah kota. Sejak tahun 1990, penyediaan air bersih melalui pipa distribusi di kota Bekasi belum menjangkau seluruh masyarakat. Kondisi ini mendorong pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama untuk menyediakan air bersih di kawasan perumahan masing-masing. Berdasarkan kondisi tersebut permasalahan penelitian yang akan diangkat adalah membahas peran pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih. Apakah ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan, bagaimana pengaturan pemanfaatan sumber air barsih, dan bagaimana pengelolaan air bersih di setiap kawasan perumahan, mengapa pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama berlanjut sementara di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut. Berkaitan dengan penyediaan pelayanan perkotaan Savas menguraikan ada berbagai bentuk pengaturan. Dari berbagai model pengaturan, tampaknya model mekanisme pasar yang sesuai untuk menganalisis penyediaan air bersih di Kecamatan Rawalumbu. Dalam kerangka manajemen perkotaan, Proud'homme melihat keterlibatan swasta menyediakan pelayanan perkotaan termasuk dalam koordinasi internal. Savas kemudian membedakan bentuk tersebut ke dalam bentuk privatisasi dan kerjasama penyediaan pelayanan perkotaan. Varibel-variabel yang dianalisis adalah tentang bentuk pelayanan, pembiayaan penyediaan prasarana air bersih, tanggung jawab penentuan harga, perolehan hasil penyediaan air bersih, hubungan antara konsumen dan produsen. Untuk memfokuskan penelitian ini saya mengajukan proposisi bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan akan terus berjalan apabila air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat. Penyediaan air bersih akan berfungsi sebagai investasi jangka panjang bila penyediaan air bersih merupakan bagian dari pelayanan publik. Untuk mengungkapkan masalah penyediaan air bersih di kawasan perumahan saya menggunakan strategi penelitian studi kasus Robert K Yin. Yin mengatakan bahwa metode studi kasus dapat mengungkap masalah di bidang kebijakan publik dan perencanaan kota dan wilayah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu diprakarsai dan dikelola oleo pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama. Mekanisme pembiayaan penyediaan prasarana air bersih tercakup dalam komponen harga rumah dan lahan. Mereka membentuk unit pengelola air bersih sendiri, sehingga hubungan antara konsumen dan produsen bersifat langsung. Konsumen membayar langsung biaya pemakaian air bersih kepada pengelola perumahan dan penentuan harga air bersih lebih mempertimbangkan biaya operasional. Bukan hasil keputusan politik yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif dan eksekutif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain tidak ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu. Pengelolaan air bersih cenderung bersifat ekslusif, hanya melayani warga perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama saja. Pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama dapat terus berlangsung karena air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat. Sementara pengelolaan air bersih di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut karena peraturan pemerintah tidak mendukung. Pada masa mendatang penyediaan air bersih dapat diperluas ke berbagai perumahan di sekitar Kecamatan Rawalumbu apabila ada kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dan pengelola perumahan. Pemerintah Kota Bekasi berfungsi sebagai penyedia air bersih sementara pengelola perumahan berfungsi sebagai pengatur pelayanan air bersih. Daftar kepustakaan: 120 (1967 - 2003)

---

Water Supply At Housing Area Of Rawa Lumbu Sub District of Bekasi Municipality: Case Study at Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama Housing Water supply is one of urban service components municipal government should provide. Distribution of water supply through pipelines in Bekasi municipality, which has not reached all Bekasi communities since 1990, has encouraged the developers of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing to provide water supply for their own housing. Based on such condition, the research will focus on roles of housing developers in providing water supply. Is there any cooperation the municipal government and the housing developer? How do they manage water supply in their own housing areas? Why is water supply management in Kemang Pratama still continuing and why is it not continuing in Bumi Bekasi Baru? Concerning urban services providing, Savas described several models of arrangement. Of various models of arrangement, market mechanism model seems to be fit to be used analyze water supply in Rawalumbu Sub-district. In the framework of urban management, Proud'homme sees that involvement of private sector in providing urban services is included internal coordination. Savas distinguishes such model into privatization and cooperation of urban service providing. Variables to be analyzed are forms of services, water infrastructure financing, price determination accountability, profit gained from water supply, and relationship between costumers and producers. To focus this research, I propose proposition that water supply at housing area will continue provided if that water supply is deemed economic and private goods. Water supply functions to be a long-term investment if water supply becomes a part of public service. To reveal the problem of water supply at housing areas, I use a research strategy of Robert K.Yin's case study. Yin said that case study method could be used to reveal problems in field of public policy and urban and regional planning. Research results show that water supply was launched and managed by Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing developers. Financing mechanism for supplying water is included in components of house and land price. They formed a unit to manage water supply, resulting in direct relationship between consumers and producers. Costumers pay for water supply directly to housing operator. And the price of water is determined under operational cost consideration. It is not based on a political decision which requiring approval from legislative and executive. From this research, it can be concluded that there is no cooperation between municipal government and housing developers in providing water supply in Rawalumbu Sub-district. Water supply management trends to be exclusive, supplying only resident of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing. At the latter water supply is continuing because water supply is deemed to be economic and private goods, while at Bumi Bekasi Baru is not continuing because of governmental regulations are not supportive. In the future, the providing of water supply will reach larger areas, including other housings area in Rawalumbu Sub district, if there is cooperation between municipal government of Bekasi and housing developers. The former will function as water supply producer, while the latter will function as arranger the water supply. The number of references: 120 (1967-2003)