Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bertepatan pada bulan Juli tahun 2022 Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi terbarunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Regulasi tersebut adalah lanjutan dari Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan tersebut memuat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka bantuan pembiayaan bagi para masyarakat yang menekuni bidang ekonomi kreatif, khususnya dalam platform youtube. Pembiayaan ini ditujukan bagi para lembaga keuangan yang bersifat bank ataupun non-bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan ciri-ciri value sebuah konten agar dapat dijadikan jaminan utang menurut undang-undang yang berlaku dan untuk menganalisis konten youtube sebagai objek jaminan utang menurut hukum Islam. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis normatif yuridis dengan pendekatan penelitian konseptual, teknik pengumpulan datanya menggunakan tiga jenis yaitu primer, sekunder dan tersier, dengan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa konten youtube yang dapat dijadikan objek jaminan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif adalah: Konten youtube tersembut masuk kedalam 17 (tujuh belas) sub-sektor ekonomi kreatif, konten yang diunggah merupakan karya yang orisinil, konten memiliki nilai jual yang ekonomis dan konten tersebut telah terdaftar dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan sudah memperoleh sertifikat kepemilikan. Dengan sudah memiliki tanda kepemilikan dan bukti yang sah secara hukum serta memenuhi persyaratan di atas maka konten youtube yang berupa sertifikat tersebut, sudah dapat dijadikan sebagai bentuk objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank ataupun non-bank. Penelitian ini juga menemukan bahwasannya dalam penjaminan objek utang yang dalam hal ini adalah konten youtube, dalam akad Islam disebut dengan rahn tasjily. Dengan menggunakan akad Rahn Tasjily dalam Islam, sesuai dengan pemahaman jaminan fidusia. Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan bahwa ada empat unsur untuk dapat menjadikan sebuah konten youtube sebagai objek jaminan, yaitu: konten termasuk kedalam tujuh belas sub-sektor ekonomi kreatif, konten yang diunggah kedalam youtube adalah karya asli, konten memiliki nilai ekonomis, dan konten sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sedangkan untuk kesimpulan dari tujuan kedua adalah marhun (objek jaminan) yang digunakan dalam perjanjian haruslah memiliki nilai ekonomis, marhun juga harus masuk kedalam salah satu jenis harta benda. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa hak cipta termasuk ke dalam salah satu wujud harta, maka konten youtube dapat dijadikan salah satu objek jaminan pembiayaan. Karena konten youtube memenuhi kualifikasi dari syarat-syarat marhun. ......Right in Coinciding in July 2022 the Government of Indonesia issued its newest regulation in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy. This regulation is a continuation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. The regulation contains conditions that must be met in the framework of financial assistance for people who are engaged in the creative economy sector, especially on the YouTube platform. This financing is intended for financial institutions that are banks or non-banks. The purpose of this research is to determine the value characteristics of content so that it can be used as collateral for debt according to applicable law and to analyze YouTube content as an object of debt guarantee according to Islamic law. The research method in this paper uses a juridical normative type with a conceptual research approach, the data collection technique uses three types namely primary, secondary, and tertiary, with data analysis using descriptive qualitative methods. The results of the study show that YouTube content that can be used as collateral according to Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the creative economy is: YouTube content is included in 17 (seventeen) creative economy sub-sectors, uploaded content is original work, content has value selling economically and the content has been registered in the database of the Directorate General of Intellectual Property and has obtained a certificate of ownership. By already having ownership marks and legal evidence and meeting the requirements above, YouTube content in the form of a certificate can be used as a form of debt guarantee object to bank or non-bank financial institutions. This research also found that in guaranteeing the object of debt which in this case is YouTube content, in an Islamic contract it is called rahn tasjily. By using the Rahn Tasjily contract in Islam, it is by the understanding of fiduciary guarantees. The conclusion of this study found that there are four elements to be able to make YouTube content an object of guarantee, namely: content belonging to the seventeen creative economy sub-sectors, content uploaded to YouTube is original work, content has economic value, and content has been registered. at the Directorate General of Intellectual Property. As for the conclusion of the second objective, the marhun (collateral object) used in the agreement must have economic value, marhun must also be included in one type of property. By the fatwa of the Indonesian Ulama Council which states that copyright is included as a form of property, YouTube content can be used as an object of financing guarantees. Because YouTube content meets the qualifications of marhun requirements.

Abstrak :
Perbankan syariah di Indonesia yang sudah melayani masyarakat sejak tahun 1992. Dewasa ini kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat dan berkembang. Produk perbankan syariah yang sering digunakan oleh nasabah adalah pembiayaan syariah yang menggunakan konsep pembiayaan Murabahah. Dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah dibutuhkan collateral atau jaminan yang digunakan sebagai keyakinan bagi bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya. Jenis jaminan yang selama ini digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999. Dalam hal ini terlihat perbedaan konsep bahwa pembiayaan Murabahah adalah konsep syariah sedangkan jaminan yang digunakan yaitu jaminan fidusia konsep konvensional yang belum tentu sesuai dengan konsep syariah. Pada Tanggal 6 Maret 2008 ditetapkan fatwa baru oleh Dewan Syariah Nasional yang bernama Rahn Tasjily. Yang menjadi pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana ketentuan mengenai rahn tasjily yang diatur dalam fatwa tersebut, kemudian bagaimana penerapan jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah dan penerapan rahn tasjily dalam pegadaian syariah dan bagaimana prospek rahn tasjily dalam lembaga perbakan syariah. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan, jaminan fidusia yang selama ini digunakan dalam pembiayaan Al-Murabahah dapat diterapkan dan sesuai dengan syariah, dan rahn tasjily yang merupakan konsep baru dapat diterapkan dalam perbankan syariah sebagai collateral yang dapat digunakan sebagai alternatif selain jaminan fidusia. ......Islamic banking in Indonesia has been serving the community since year 1992. Today, people of Indonesia use product of Islamic banking and always increased and evolved. Islamic banking products that often used in Islamic financing as financing concept is al-Murabahah financing. In the implementation of Al- Murabahah financing is needed a colleteral for the bank's confidence in the ability and the readiness of the debtor to pay off debts. Types of collateral that has been used in murabahah is a fiduciary based on the Act No. 42 of 1999. In this case the visible differences in the concept that al-Murabahah financing is the Islamic concept but the collateral used the conventional concept of fiduciary that is not necessarily in accordance with the concept of sharia. On March 6, 2008 established new fatwa by the National Sharia Council named Rahn Tasjily. Rahn Tasjily concept is a new concept in the National Sharia Board Fatwa No. 68/DSNMUI/ III2008. The main problem of this research is how rahn tasjily provisions set forth in the fatwa. The second is how the application of fiduciary guarantee on murabaha and implementation rahn tasjily on Islamic Mortgage Institutiom, and the third is how the prospect of applying rahn tasjily in banking institutions. The data processing is done by using a qualitative approach, resulting in descriptive data analysis. In analyzing the data obtained, this research uses normative legal research. The results of this research stated, fiduciary guarantee which has been used in Al-Murabaha financing can be applied and in accordance with sharia, and Rahn Tasjily which is a new concept can be applied in Islamic banking as collateral that can be used as an alternative besides fiduciary guarantee.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan dengan akad rahn dan rahn tasjily serta perlakuan akuntansinya pada produk - produk syari'ah di PT XYZ, dan juga menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan syari'ah yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN MUI terkait, selanjutnya dengan peraturan akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Ditambahkan lagi dalam penelitan ini yaitu kesesuaian penerapan produk dengan ketentuan - ketentuan fiqh islam lainnya yang belum diatur dalam Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan produk pada PT XYZ tidak sepenuhnya berseberangan dengan fatwa dan peraturan terkait, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. ...... This research purpose is to explains how the product implementations with rahn methodes and the accounting treatment on PT XYZ products, with the analysis related to Fatwa DSN MUI and with the standard of accounting treatment PSAK 107 on ijarah accounting. For further analysis, these researches also find out the product implementations with the others islamic fiqh which yet included in Fatwa DSN MUI. The result shows that the product implementations on PT XYZ not entirely opposite against the sharia regulation and accounting standard, but there are several things that PT XYZ needs to be adjusted.