"Kemajuan iptek bidang radiologi membawa dampak positif terhadap penggunaan radiasi dalam pelayanan kesehatan untuk menegakkan diagnosa dan terapi, radiasi disamping bermanfaat juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan bahkan merusak sel-sel genetik apabila penggunaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena itu penggunaan radiasi diatur melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka keselamatan kerja radiasi para radiografer dan perlindungan hukum, sampai saat ini belum pernah diadakan penelitian, apakah penerapannya efektif atau tidak dan bagaimana persepsi baik radiografer maupun pimpinan penyelenggara pelayanan radiologi tentang perundang-undangan tersebut.
Sebagai dasar hukum yang mengatur tenaga radiografer dalam penyelenggaraan pelayanan radiologi adalah sebanyak 15 peraturan terdiri dari : Undang-undang (2 buah) Peraturan Pemerintah (4 buah), Keputusan Presiden (2 buah) dan Permenkesl Kepmenkes serta SKB Menkes dan SATAN (7 buah).
Penelitian dilakukan di Instaiasi Radiodiagnostik dan Instalasi Radioterapi RSCM Jakarta pada bulan Juni 2000 dengan pendekatan penelitian hukum kesehatan secara normatif dan sosiologis menggunakan metode kualitatif eksploratoris deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan studi dokumen serta observasi.
Penelitian menunjukkan bahwa hampir semua informan tidak tahu dan tidak memahami peraturan perundang-undangan tenaga radiografer dalam penyelenggaraan pelayanan radiologi, penerapan peraturan tersebut dilapangan kurang efektif karena masih banyak peraturan belum dilaksanakan, peraturan perundang-undangan yang ada sekarang sudah cukup memadai, namun ke depan dalam mengantisipasi pasar global perlu membuat aturan-aturan yang baru, baik hasil revisi yang sudah ada, maupun membentuk yang baru sesuai diamanatkan oleh Undang-undang hingga sekarang belum ada aturan pelaksananya.
Keselamatan kerja terhadap radiasi masih dalam batas aman-aman saja, hal ini dilihat beberapa indikator memenuhi persyaratan, dan dosis yang diterima melalui film badge menunjukkan dalam batas nilai yang diizinkan, namun dalam melakukan pelayanan radiologi belum ada jaminan perlindungan hukum, karena Undang-undang menyebutkan bahwa perlindungan hukum diberikan apabila melakukan tugasnya berdasarkan standar profesi, sebetulnya para radiografer telah melaksanakan standar profesi, tetapi standar profesi sampai saat ini belum disahkan oleh Menkes, sehingga secara legal formal belum dikatakan sebagai dasar hukum.
Lemahnya pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan tidak dipahami aturan tersebut dan tidak pernah dijatuhi sanksi terhadap pelanggar Undang-undang menyebabkan kurang pedulinya baik pimpinan maupun radiografer terhadap hak dan kewajiban , karena itu perlu disosialisasikan, bahkan dapat diusulkan materi hukum kesehatan ini dimasukkan dalam kurilkulum pendidikan tenaga kesehatan jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi.
Beberapa peraturan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang perlu direvisi atau dicabut serta peraturan pelaksana yang belum ada sesuai diamanatkan oleh Undang-undang segera direalisir dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam melakukan tugas profesi dan diperlukan penelitian lanjut di Rumah Sakit lain untuk mengetahui penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam usaha mencapai efektifitas peraturan yang optimal.
Daftar bacaaan : 43 (1985-2000).
The Analisys Regulation of Radiographer Act in the Implementation Radiology Services of The RSCM Jakarta.The progress of radiology has been bringing a possitive effect towards the radiation using in health services to maintain diagnosis and theraphy, besides usefulI radiation also can caused health disturbance and damages genetic cells when the using of radiation is not appropriate to the valid regulation therefore the application of radiation has been set up by the regulation in the framework of radiation safety work for radiogiphers and for law protection, so far it has not yet been conducted the research whether its application is effective or not and how the perception both the radiogrpher or the chief of the radiology services about the acts.
As basisc of law that manages radiographer in implementing of radiology services, there are 15 regulations that consist of: Acts (2 pcs) Government Regulation (4 pcs) President Decree decree (2 pcs) and Health Ministry Regulation I Health Minister's decisions as well as Mutual Decision Decee of Health Minister and BATAN (7 pcs).
The research tookplace at Radiodiagnostic Instalation and Radiotheraphy Instalaation of RSCM Jakarta in June 2000 with the approaching legal of health normatively and sociologic by using qualitative method exploratoris discritive, data collecting is carried out by profound interview, focused discussion in group and document study as well as observation.
The research showing that most of all informen do not know and do not comprehend about the regulation act of radiographer in the implementation of radiology service, the application of such regulaton in the field is less effective, since there are still many more regulations that are not performed yet and regulation acts that exist are already sufficient, however, in the future of anticipating the global market it is necessarily to make new regulations both the already available revision or to form the new one which is suitable to the act that up to present time there is not yet available the rule of its implementation.
The working safety towards radiation is still in the limit of just safe, this matter is seen by some indicators ful fills the requirement, and the dosis received through badge film shows in the value limit permitted, but in carrying out radiology is not provided yet the law protection assurance, since the Iaw indicates that law protection in given when the operator in carrying out his 1 her task is based on the profession, but so far the profession standard is not approved yet by Health Minister, so that formal legally can not be called as the basic law.
The weakness of observation toward the regulation act and not comprehended such regulation and never taken the sunction to law violation has caused the less attention from both manager or radiographer toward the right and obligation, this it is necessary to be socialized, it can even be propossed this health legal material is aimed in the education curriculum of health employee in medium education level and high education level.
Some regulations are no longer suitable with current condition and they need to be revisied or revoked and they need to be revised or revoked as well as the not exist of managing regulation as addressed by the act should be realized soon in purpose to give legal assurance in performing profession task and to be needed in the further research at other hospital for acknowledging the managing application of regulation act in the effort to attain the optimal regulation effective.
References : 43 (1985-2000)"
