Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sangat dibutuhkan bagi masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha kecil untuk mendukung kegiatan ekonominya, sehingga performanya harus dijaga agar dapat beroperasi dan berkembang secara sehat, baik secara individual maupun industri. Dengan menggunakan analisis diskriminan diketahui bahwa faktor yang paling signifikan mempengaruhi performa 3 sampel BPRS di wilayah Bekasi dan Depok adalah rasio profitabilitas dan kecukupan modal. BPRS diharapkan dapat melakukan pengelolaan penempatan dana dalam asset yang berkualitas agar pendapatan operasional meningkat dan penambahan modal disetor perlu didukung dengan pengelolaan bank yang berpegang pada konsep prudential banking. Untuk itu dalam pengembangan BPRS ditekankan pada bagaimana agar BPRS lebih mampu mempertahankan kualitas pembiayaannya.

---

Rural bank is needed for the low level society and small enterprises to support their economics activities. Furthermore, their performance should be kept so that they can operate and grow firmly, at the individual or industry level. Using discriminant analysis, known that the most significant factor which affecting the performance of 3 samples of rural banks in Bekasi and Depok are profitability ratio and capital adequacy. Rural banks should do funding management with the good quality asset so that the operational income will be increased and incremental of paid-in capital should be supported with good bank management which using prudential banking concept. For the development of rural bank, they should concern with how to maintain their financing quality.

Abstrak :
Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disingkat dengan BPR didirikan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah melalui pertumbuhan ekonomi yang merata. Dinamika isu global dan domestik menyebabkan perubahan perilaku masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan, serta persaingan antar lembaga jasa keuangan merupakan beberapa faktor yang perlu dihadapi. Peraturan yang mengatur BPR memberikan batasan pada kegiatan usaha mereka, sehingga banyak masyarakat yang memilih lembaga keuangan selain BPR untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan BPR yang berkelanjutan, memastikan ketahanannya di era yang terus berkembang. Skripsi ini membahas bagaimana UU P2SK dan implikasinya kepada BPR memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan dan penguatan BPR itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian doktrinal dengan pendekatan analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah data primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UU P2SK merupakan suatu peraturan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana BPR dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi dampak UU P2SK terhadap BPR dan menyoroti pentingnya pembaruan peraturan dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing BPR dalam lanskap keuangan yang dinamis. Sebagai saran untuk memperkuat posisi dan meningkatkan kinerja, BPR disarankan untuk merampingkan bisnisnya melalui penggabungan dan peleburan. Selain itu, untuk memaksimalkan kegiatan usaha, disarankan untuk mengembangkan teknologi dan mengoptimalkan produk serta layanan BPR melalui kerja sama dengan perusahaan fintech. ......Rural Banks or commonly abbreviated as BPRs were established to contribute to improving the welfare of small and medium-sized communities through equitable economic growth. The dynamics of global and domestic issues cause changes in people's behavior towards financial products and services, as well as competition between financial services institutions are some of the factors that need to be faced. Regulations governing BPRs place restrictions on their business activities, so many people choose financial institutions other than BPRs to fulfill their needs. The enactment of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (UU P2SK) facilitates the sustainable growth and development of BPRs, ensuring their resilience in an ever-evolving era. This thesis discusses how UU P2SK and its implications for BPRs have a significant impact on the development and strengthening of BPRs themselves. This research was conducted using a doctrinal research form with an analytical approach. The data used in this research include secondary data. In this study, it can be concluded that UU P2SK is a regulation that aims to create an environment where BPRs can develop and adapt to the changing needs of society. The research explores the impact of UU P2SK on BPRs and highlights the importance of regulatory updates in promoting the growth and competitiveness of BPRs in a dynamic financial landscape. As a suggestion to strengthen its position and improve performance, BPRs are advised to streamline its business through mergers and consolidations. In addition, to maximize business activities, it is suggested to develop technology and optimize BPR products and services through cooperation with fintech companies.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini membahas tentang fraud yang dilakukan oleh pegawai dengan posisi tinggi pada lembaga perbankan di Indonesia, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam memahami fraud yang dilakukan oleh pegawai bank, tulisan ini menggunakan studi kasus terhadap fraud yang terjadi di BPR X. BPR ini mengalami kerugian akibat kredit fiktif, penggelapan dana debitur, dan penyalahgunaan agunan yang dilakukan oleh Kepala Cabang dan Direktur Utama. Tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai di BPR X akan dianalisis menggunakan konsep kejahatan keuangan dan fraud diamond theory yang berfokus pada penyebab terjadinya fraud. Dengan menggunakan data yang berasal dari hasil penyelidikan kasus yang berasal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan putusan pengadilan terhadap pelaku, akan dilihat faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya fraud yang dilakukan oleh pegawai BPR X. Hasilnya menunjukkan bahwa jabatan tinggi yang dimiliki oleh kedua pelaku memiliki pengaruh yang besar terhadap tindakan fraud yang mereka lakukan karena membantu mereka untuk melakukan pelanggaran tanpa melibatkan kekerasan dan mendapatkan kepercayaan dari korban. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap timbulnya fraud di BPR X adalah besarnya keuntungan yang akan diperoleh, lemahnya sistem pengendalian internal dan rasionalisasi pelaku atas tindakannya. ......This final project discusses fraud committed by high-position employees at banking institutions in Indonesia, especially Rural Banks (BPR). In understanding fraud committed by bank employees, this paper uses a case study of fraud that occurred at BPR X. This BPR was involved in fictitious credit, embezzlement of debtor funds, and misuse of collateral by Branch Heads and President Director. Fraud acts committed by employees at BPR X will be analyzed using the concept of financial crime and fraud diamond theory, which focuses on the causes of fraud. By using data derived from the results of case investigations from the Deposit Insurance Corporation (LPS) and court decisions against the perpetrators, it will look at the factors that caused the fraud committed by BPR X employees. The results show that the high positions held by both perpetrators have a great influence on their fraudulent actions, because it helps them to commit violations without involving violence and gain the trust of victims. Other factors that also influence the occurrence of fraud in BPR X are the amount of profit to be obtained, the weakness of the internal control system and the rationalization of the perpetrators for their actions.

Abstrak :
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. ......Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions. This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively. The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pembiayaan BPRS dan variabel makro ekonomi mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Model panel data digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian dengan data dari pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS pada 24 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2021 dan variabel makro ekonomi yang di dapat dari Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan BPRS dan variabel makro ekonomi, yaitu PDRB dan tingkat inflasi, signifikan mempengaruhi pertumbuhan kemiskinan dalam skala makro. ......This study aims to explore how BPRS financing and macroeconomic affect poverty in Indonesia. The panel data model used to answer the objectives of the research with data from financing disbursed by BPRS in 24 provinces in Indonesia in the period 2011-2021 and macroeconomic variables obtained from the Financial Services Authority and the Central Agency on Statistics of Indonesia. The results of this study found that BPRS financing and macroeconomic variables, namely GRDP and inflation rate, significantly affected poverty growth on a macro scale.

Abstrak :
Pemberian kredit UMKM erat kaitannya dengan BPR, namun saat ini terdapat lembaga keuangan baru yang memberikan pembiayaan dengan konsep yang berbeda yakni dengan konstruksi peer-to-peer lending P2P Lending melalui perusahaan Financial Technology fintech. Penelitian ini membahas perbandingan pemberian kredit UMKM antara BPR dengan perusahaan Fintech P2P Lending dan menganalisis implikasi hukumnya terhadap perbandingan pemberian kredit tersebut. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Penelitian ini menujukkan bahwa pemberian kredit UMKM di BPR dan perusahaan Fintech P2P Lending tidak sepenuhnya sama dan berbeda. Keduanya mempunyai fungsi yang sama sebagai financial intermediary dan menjalankan usaha kredit. Perbedaan utama dari keduanya ada pada sumber pendanaan kredit dan hubungan hukum para pihak. Dari perbandingan tersebut, terdapat implikasi hukum atas pemberian kredit melalui lembaga keuangan baru dengan konsep P2P Lending, yakni berakibat kepada masuknya celah yang besar terhadap aspek pencucian uang dan perndanaan terorisme, juga terhadap batasan tanggung jawab para pihak atas kredit macet yang berakibat kepada pentingnya perlindungan hukum bagi para pihak, terutama kreditur. Selain membahas implikasi hukum, terdapat pula implikasi dalam hal persaingan usaha pemberian kredit antara BPR dengan perusahaan fintech P2P Lending. ...... SME credit is closely related to Rural Banks, but nowadays there is a new financial institution that provides financing with different concepts through peer to peer lending P2P Lending provided by financial technology fintech company. This study discusses the comparison and its law implications between The SME Credit by Rural Bank and Fintech Company P2P Lending. The research type of this thesis is literature research, hence the typology of this research is descriptive. The result of this study shows similarities and differences between the Rural Banks and Fintech Company P2P Lending. Main similarities are in the function of financial intermediary and loan of money. The main differences are in the source credit fund and legal relations among the parties. From this comparison, there are legal implications of obtaining the credit through fintech companies P2P Lending , which resulted in the influx of money laundering and funding of terrorism. Also, it limits the responsibility of the parties to the non performing loans that resulted the importance of legal protection for the parties, especially creditors. In addition to discussing the legal implications, there are also implications in terms of competition between BPR and lending by fintech companies P2P Lending.