Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Notulen RUPSLB tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta PKR tersebut dan tanggung jawab Notaris TA atas akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PKR yang dibuat oleh Notaris TA tetap dianggap sah meskipun RUPSLB dan notulen RUPSLB yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, karena akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik sehingga berlaku asas acta publicia probant sese ipsa dan juga karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal. Tanggung jawab Notaris TA berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018 tidak ada karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Notaris TA dinyatakan tidak melanggar UUJNP. Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP yaitu tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJNP.

---

This research discusses about Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) concerning the dismissal of director that attended by parties who are not authorized to attend and vote in the EGMS. The minutes of the EGMS are then made a deed of statement of meeting decision (PKR) by Notary TA. The problem examined in this research is the validity of the PKR and Notary TAs responsibility for the deed made. This research is a normative juridical research. The research uses secondary data with document study as a data collection tools. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing data is a qualitative approach method. The results showed that the PKR made by the Notary TA still considered valid even though the EGMS and minutes of the EGMS which were the basis for the deed were invalid, because the deed was outwardly an authentic deed therefore the principle applies of acta publicia probant sese ipsa and also because there has been no final and binding court decision that states that the deed is invalid or null and void. The responsibility of the Notary TA based on the decision of the Notary Regional Supervisory Council of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Number 12/Pts/Mj.PWN. Prov.DKIJakarta/XI/2018 does not exist because in the decision stated that the TA Notary was declared not to violate the UUJNP. Based on the analysis of the Author, the Notary TA has violated the Notary oath and violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a UUJNP which is inaccurate, impartial, and does not protect the interests of the parties concerned. Thus, the Supervisory Council should be able to impose sanctions on TA Notaries based on the provisions of Article 16 paragraph (11) of UUJNP.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan Undang-Undang atas Sengketa Surat Kuasa 3 Juni 2003 dan penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 dan RUPSLB 18 Maret 2005 PT. CTPI dalam Putusan MA No. 238/PK/Pdt/2014. Penelitian yuridis normatif ini memakai metode Penalaran Deduktif dari Soetandyo Wignjosubroto dan menggunakan sumber hukum Undang-Undang, Yurisprudensi, buku-buku teori hukum, surat kabar, dan kamus. Temuan inti menyatakan Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali tidak diperbolehkan, dan dapat ditarik melalui cara berakhirnya Pemberian Kuasa (Psl. 1813-1819 KUHPer) dan Perikatan (Psl. 1381- 1403 KUHPer). Namun demikian penarikan Surat Kuasa 3 Juni 2003 tidak dibenarkan karena tidak ada tanda bukti bahwa penerima kuasa telah mengetahui tentang penarikan ini (Psl 1818 KUHPer). Penelitian juga menunjuk RUPSLB 17 Maret 2005 cacat formil karena melampaui tenggang waktu pengesahan Kementrian dalam pendaftaran dan pengumumannya; begitu pula RUPSLB 18 Maret 2005 yang tidak mengirimkan undangan 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada pemegang saham (Ps 68 jo. 69 UU PT 1995). Disarankan untuk penarikan surat kuasa selalu dilengkapi dengan tanda terima tertulis telah diketahui penerima kuasa, dan penerima kuasa yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi sesuai Psl. 1812 KUHPer. RUPS hendaknya diselenggarakan sesuai Anggaran Dasar yang mematuhi ketentuan UU Perseroan Terbatas dalam pemanggilan, penyelenggaraan, pendaftaran, dan pengumumannya. RUPS yang mencakup agenda pembayaran hutang pribadi pemegang saham disarankan mengadakan perjanjian subrogasi terpisah antara investor dan pemegang saham untuk kepastian perpindahan hak kreditur ke investor (ps. 1400 KUHPer). ...... The thesis analyzes the legal dispute of Irrevocable Power of Attorney 3rd June 2003, EGM 17th March 2005, and EGM 18th March 2005 of PT. CTPI in the Supreme Court Decision No. 238/PK/Pdt/2014. This legal normative research utilizes Logical Deductive method by Soetandyo Wignjosubroto with resources including Constitutional Law, Jurisprudence, newspapers, dictionary, as well as books and journals on law. The finding notes that Irrevocable Power of Attorney is not in alignment with the law; it can therefore be revoked in methods described in Art. 1813-1819 KUHPer and in Art. 1381-1403 KUHPer governing the termination of Power of Attorney and Contract respectively. That being said, the Irrevocable Power of Attorney 3rd June 2003 was not properly revoked due to lack of evidence that the beneficiary knew of its termination (Art. 1818 KUHPer). The research also notes EGM 17th March 2005 as illegal because it surpassed the time frame to be registered and announced (Art. 21 jo. 22 Company Act 1995); so was EGM 18th March 2005 that failed to mail its invitation 14 (fourteen) days beforehand to its shareholders (Art. 68 jo. 69 Company Act 1995). It is advised that the revocation of Power of Attorney should be accompanied by written notification signed by the beneficiary, while beneficiary that suffered losses can sue the principal for compensation in accordance to Art. 1812 KUHPer. EGM that covers payment of shareholders? personal debt should include separate and clearly stated subrogation agreement between investor and shareholders to ensure transfer of creditors? rights to the investor (Art. 1400 KUHPer). EGM should attend to the Company Act in all process of invitation, execution, registration, and announcement.