Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini disusun penulis untuk menganalisa pelaksanaan layanan jasa pembayaran oleh Bank Indonesia sebelum dan sesudah implementasi aplikasi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), menganalisa permasalahan yang dihadapi aplikasi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) saat ini, dan menganalisa perbandingan aplikasi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dengan aplikasi Real Time Gross Settlement (RTGS) milik Bank Negara Malaysia (BNM), Monetary Authority of Singapore (MAS), Hong Kong Monetary Authority (HKMA), dan The European System of Central Bank (ESCB). Beberapa hal yang terjadi dalam pelaksanaan layanan jasa pembayaran sebelum diimplementasikannya aplikasi BI-RTGS sebagai berikut: 1. Credit risk atau resiko kredit, liquidity risk atau resiko likuiditas, 3. Systemic risk atau resiko sistematik, 4. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan 5. Distorsi kebijakan moneter. Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan layanan jasa pembayaran sesudah diimplementasikannya aplikasi BI-RTGS dengan menggunakan fasilitas Failure to Settle (FtS) arrangement yaitu Prefund dan Top Up sebagai berikut: 1. Meminimalisasi potensi terjadinya credit risk, liquidity risk, dan systemic risk serta distorsi terhadap kebijakan moneter, 2. Tersedianya data pendukung untuk kepentingan sektor moneter dan pengawasan bank, 3. Mendukung kebijakan moneter melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang harus tepat waktu, 4. Mitigasi risiko dan meningkatkan kemampuan risk management, 5. Pasar keuangan semakin efisien (efficient functioning of finansial market), 6. Efisiensi dan produktivitas (bagi business dan perekonomian), 7. Mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan 8. Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Permasalahan yang dihadapi aplikasi BI-RTGS saat ini mencakup: 1. Pesatnya peningkatan volume transaksi BI-RTGS yang berdampak pada kapasitas pemrosesan infrastruktur aplikasi BI-RTGS saat ini, 2. Kehandaian infrastruktur saat ini dalam hubungannya dengan pemenuhan CP SIPS (khususnya untuk CP 7), 3. Masalah obsoleleness, disconttmied maintenance support dan performa dari infrastruktur jaringan komunikasi aplikasi BI-RTGS saat ini, 4. Masalah akan berakhirnya maintenance support dari host Computer aplikasi BI-RTGS saat ini, dan 5.Masalah keterbatasan infrastruktur aplikasi BI-RTGS yang telah dioperasikan dengan jangka waktu relatif lama. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penulis menyarankan adanya pengembangan aplikasi BI-RTGS yang baru (aplikasi BI-RTGS New Generation) yang bertujuan untuk: 1. Mempertahankan dan meningkatkan performa serta kehandalan infrastruktur aplikasi BI-RTGS serta meningkatkan aspek pengamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan aplikasi BI-RTGS; dan 2. Mengembangkan aplikasi BI-RTGS New Generation yang efisien, cepat, aman, dsn andal serta terintegrasi dengan aplikasi keuangan lainnya di bidang pasar modal (stock exchange), perbankan, asuransi, foreign exchange, rnoney market, penempatan pada pasar uang (placement), treaswy single account (TSA), swilching, dan sebagainya agar dapat mengakomodasi perkembangan perekonomian Indonesia di masa depan dan dapat mendukung Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia. Selain itu, pengembangan aplikasi BI-RTGS New Generation terkait pula dengan: 1. Adanya new devetopments dalam large-value payment systenis (LVPS) global, sebagaimana dapat dilihat dari pengembangan-pengembangan lebih lanjut aplikasi RTGS yang telah dilakukan oleh beberapa negara guna mengakomodasi kebutuhan perekonomian ke depan bahwa aplikasi BI-RTGS, 2. Upaya antisipasi terhadap adanya kebutuhan dari perbankan pengguna aplikasi BI-RTGS akan infrastruktur dan penyelenggaraan aplikasi BI-RTGS ke depan yang semakin cepat, aman dan efisien, dan andal serta terintegrasi dengan aplikasi keuangan lainnya, dan 3. Upaya antisipasi terhadap implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 dimana saat ini infrastruktur aplikasi keuangan di Indonesia termasuk aplikasi BI-RTGS diharapkan dapat terkoneksi dengan infrastruktur aplikasi keuangan negara-negara ASEAN lainnya.

Abstrak :
Kelancaran sistem pembayaran memegang peran penting dalam perekonomian. Salah satu instrumen sistem pembayaran yang memiliki porsi terbesar adalah BI- RTGS. Karena itu,skripsi ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembayaran di Indonesia, khususnya tanggung jawab bank umum terhadap nasabah dalam BI-RTGS dengan kaitannya terhadap kesiapan bank dalam menciptakan sistem pembayaran yang handal. Mengangkat masalah mengenai peran perbankan dalam sistem pembayaran menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan tanggung jawab hukum bank umum dalam aktifitas RTGS, menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak bank umum yang belum melaksanakan tanggung jawab hukum dalam melakukan ganti kerugian kepada nasabah. ......The smooth operation of payment system is essential in economy. BI-RTGS is part of payment system that plays a big role in Indonesian economy. This study aim is to understand the implementation of payment system in Indonesia, particularly in bank?s responsibility in BI-RTGS and to understand Indonesian bank?s capability and readiness in creating a reliable payment system. This study discussed about bank?s role in payment system based on Indonesian Law and bank?s law responsibility in RTGS using literature method. This study found that many banks have not implementing the obligation about providing compensation yet, even though the obligation about compensation already assigned by law.

Abstrak :
Sebagai salah satu langkah untuk mengatur dan memelihara sistem pembayaran dalam transaksi kiriman uang (transfer) antara bank dalam jumlah besar dan dengan cara yang real time, Iembaga perbankan di beberapa negara telah menerapkan sistem pembayaran dengan menggunakan sistem RTGS. Di Indonesia, Bank Indonesia sejak tanggal 17 November 2000 telah mengimplementasikan sistem RTGS yang merupakan sistem penyelesaian gross yang secara elektronis mempunyai hubungan on-line antara Bank Indonesia dengan bank-bank peserta yang dikenal dengan nama BI-RTGS. Keanggotaan bank-bank komersial dalam BI-RTGS diakomodasi dengan Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dengan bank peserta yang merupakan hubungan kontraktual dalam pelaksanaan BI-RTGS antara Bank Indonesia sebagai provider BI-RTGS dengan bank-bank peserta sebagai user BI-RTGS. Namun, mengingat di Indonesia belum ads Undang-undang Electronic Fund Transfer, maka untuk mengakomodasi pelaksanaan transaksi BI-RTGS tersebut, bank-bank peserta dengan difasilitasi Bank Indonesia sepakat untuk membuat Lndonesian Bankers Bye-Laws & Regulation (Bye-Laws) sebagai acuan dan pedoman bagi-bagi peserta serta terdapat pedoman yang disebut dengan Bye-Laws Committee Guidelines (Pedoman Komite Bye-Laws) dimana berdasarkan pedoman tersebut dibentuk Komite Bye-Laws yang akan memeriksa dan memutus sengketa BI-RTGS yang diajukan oleh bank-bank peserta.