Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan P2JK KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the implementation of INA CBGs tariff policy of JKN program. This research used qualitative method by conducting in depth interview. The research informants involved stakeholder actors such as Center of Health Financing and Insurance P2JK Ministry of Health, BPJS Health, professional associations, and private health insurance. The results showed that private hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA CBGs because the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expense of hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda in order to improve the implementation of t he INA CBGs tariff policy, including IDI preparing the quality standard of medical services that should be proposed to the Ministry of Health. This research concluded that INA CBGs tariff policy requires better formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INA CBGs tariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance.

Abstrak :
Tarif rumah sakit merupakan suatu elemen yang amat essensial bagi rumah sakit yang tidak dibiayai penuh oleh pemerintah atau pihak ketiga. Rumah sakit swasta baik yang bersifat mencari laba maupun yang nirlaba harus mampu mendapatkan biaya untuk membiayai segala aktifitasnya dan untuk dapat terus memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitarnya.Rumah sakit pemerintah yang tidak mendapatkan dana yang memadai untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat juga harus menentukan tarif pelayanan. Di Indonesia praktis seluruh rumah sakit apakah itu RS umum ataupun RS perusahaan atau RS swasta harus mencari dana yang memadai untuk membiayai pelayanannya. Jadi semua rumah sakit di Indonesia harus mampu menetapkan suatu tarif pelayanan.