Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan media informasi strategis karena jangkauan siarannya sampai ke wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Namun banyak persoalan yang timbul di wilayah perbatasan ini di antaranya soal kedaulatan, keamanan, serta kekhawatiran lunturnya rasa nasionalisme masyarakat yang berdampak pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). RRI diharapkan menjadi ujung tombak penyebaran informasi yang dapat mengatasi persoalan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang strategi programming RRI Jayapura dan RRI Merauke dalam penguatan NKRI di wilayah perbatasan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap informan seperti kepala stasiun RRI, pemerhati perbatasan dan KPID. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa RRI Jayapura dan RRI Merauke dalam menjalankan strategi programing berupaya menyusun program siaran yang disesuaikan (compability) dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Keduanya juga berupaya membangun kebiasaan (habit formation) pendengar bahwa ada program acara tentang nasionalisme yang bisa didengarkan pada waktu-waktu tertentu. RRI juga masih menjadi sumber informasi terpercaya masyarakat, sehingga untuk memaksilkan jumlah pendengar (control of audience flow) tidak sulit dilakukan. Ketersediaan materi dan sumber daya lainnya (conservation of program resources) juga tetap menjadi bagian yang diperhitungkan keduanya. Termasuk mengemas program acara yang menarik serta mengakomodir minat (bredth of appeal) pendengar."

"ABSTRAKSejak diputuskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, para ahli bahasa sibuk membenahi dan mengembangkan norma-norma bahasa tersebut. keputusan untuk menentukan cara penulisan, tata bahasa dan perbendaharaan kata muncul pada Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo (Java Tengah). Bahasa Indonesia lebih terpacu untuk berkembang pada masa penjajahan Jepang karena bahasa ini merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi dan akhirnva menjadi lambang kesatuan nasional Bahasa Indonesia memiliki peran yang penting sebagai lambang kesatuan nasional. Sejak dibentuk Komisi Bahasa Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1942. penyempurnaan bahasa terutama normalisasi tata bahasa selalu dilaksanakan. Berkat komisi ini juga pada akhir penjajahan Jepang tahun 1945 bahasa Indonesia diperkaya dengan sekitar 7.000 istilah haru (St. T. Alisjahbana, 1983: 15).Komisi kerja yang di bentuk pada 18 Juni 1945 berhasil menyelesaikan istilah-istilah ilmiah dan teknik serta mencatat 5.000 kata-kata baru. Setelah perpindahan/serah terima teknik serta mencatat 5.000 kata-kata baru. Setelah perpindahan/serah terima kekuasaan pekerjaan di atas dilanjutkan oleh Komisi Istilah T'eknik yang bertugas menyusun kamus baru dan menyempurnakan yang sudah ada untuk pengajaran."

"Radio Republik Indonesia (RRI) sering diidentikan sebagai "Radio Perjuangan", karena peran sertanya dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan, hingga proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memang dibacakan lewat corong RRI ke seluruh Indonesia dan dunia pada 17 Agustus 1945. Sejak itu hingga masa pemerintahan Orde Baru, RRI tergolong ke dalam radio pemerintah RI.Gerakan reformasi yang menjatuhkan Rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, berkelanjutan dengan dibubarkannya Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. RRI yang berada di bawah lembaga itu sebagai unit pelaksana teknis, akhirnya pindah ke bawah Departemen Keuangan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 37/2000, dengan status badan hukum Perusahaan Jawatan. PP ini sekaligus mulai menyebut-nyebut RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Disahkannya UU Penyiaran No 32 tahun 2002, menyatakan secara eksplisit bahwa RRI de Jure ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik, kendati secara de facto pelaksanaannya masih tertatih-tatih. Hingga saat ini RRI belum mendapat kepastian tentang badan hukumnya sesuai dengan UU Penyiaran, karena masih harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik sebagai turunan Undang-Undang Penyiaran.Penelitian ini ingin mencoba mencoba melihat sisi de facto atau tataran empirik dari RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, dengan secara lebih khusus memilih manajemen berita RRI Jakarta sebagai obyek penelitian. Jurnalisme merupakan suatu bidang yang amat mendapat perhatian dari Lembaga Penyiaran Publik di banyak negara di dunia.Penelitian ini bersifat kualitatif, dan secara parsial mencoba melakukan pendekatan grounded research. Peneliti langsung "terjunn ke lapangan dan melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana praktisi penyiaran di RRI Jakarta mengonstruksi realitasnya tentang wacana Lembaga Penyiaran Publik, dan lebih khusus lagi tentang berita yang berkualitas serta praktek-praktek di RRI Jakarta dengan status resminya sebagai Lembaga Penyiaran Publik.Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa sebagian besar jurnalis, redaktur, dan praktisi media di ruang redaksi RRI Jakarta belum memiliki pemahaman yang memadai tentang wacana Lembaga Penyiaran Publik, apalagi terhadap konsep-konsep key performance indicators-nya. Hal ini mengakibatkan mereka merasa bahwa belum terdapat arah yang jelas soal petunjuk pelaksanaan yang praktis di lapangan mengenai status baru RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Di samping manajemen yang tidak berjalan efisien dan efektif, terutama karena kurangnya pendanaan yang memadai dan tidak dijalankannya dengan baik fungsi perencanaan dan pengawasan, terdapat pula aspek kurangnya kepemimpinan yang membantu mengarahkan mereka pada masa transisi empirik ini."

"Latar Belakang Masalah Kini yang masih menonjol pada masyarakat Indonesia dewasa ini adalah 69,29 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan walaupun sedikit menurun dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, dan bagian terbesar menempati Pulau Jawa dengan mengusahakan pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan, yang menciptakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang baru bagi mayoritas penduduk Indonesia. Adanya pertambahan penduduk dan pembangunan di segala bidang diberbagai daerah di Indonesia seperti di Pulau Jawa mengakibatkan munculnya pemilikan baru untuk tanah pertanian sehingga hasil pertanian yang diusahakan oleh penduduk, terutama yang diolah secara tradisional akan membawa pengaruh yang kurang menguntungkan. Walaupun permasalahan ini tampaknya kurang berarti dan kelibatannya sepintas hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi sebenarnya hal itu dapat berlanjut menjadi permasalahan yang berskala nasional. Dengan demikian dalam kurun waktu yang panjang kemungkinan masalah tersebut akan membawa pengaruh yang tidak kecil terhadap daerah-daerah pertanian lainnya di Indonesia."