Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktik asuhan persalinan normal di Rumah Bersalin Puskesmas adalah pelayanan kebidanan yang diberikan oleh bidan terhadap ibu yang sedang dalam proses persalinan dari kala I hingga kala IV di RB Puskesmas. Asuhan persalinan dapat diberikan dengan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Praktik asuhan persalinan dapat dipengaruhi oleh faktor ekstcrnal dan internal bidan. Faktor internal meiiputi usia, pendidikan dan pengalaman kelja , sedangkan faktor eksternal terdiri dari supervisi, standar praktik, pelatihan, imbalan jasa dan Sanksi. Tujuan dari penelitian ini adalah uutuk melihat hubungan antara faktor intemal dan ekstemal bidan dengan praktik pertolongan persalinan dan mendapatkan informasi variabel mana yang paling signiiikan hubungannya dengan praktik asuhan persalinan normal Penelitian ini dilakukan di 44 Rumah Bersalin Puskesmas DKI Jakarta dengan total Sample 118 bidan dad 362 bidan di Rumah Bersalin Puskesmas DKI Jakarta. Penelitian berupa kuantitatif dengan rancangan Cross Secrional dimana pengumpulan datanya melalui wawancara dengan rnenggunakan pedoman wawancara yang dibuat sendiri.Hasil analisis statitistik melalui uji kai kuadrat terhadap faktor instrinsik (usia, pendidikan dan pengalaman kerja) didapatkan hanya variabel pendidikan yang berhubungan secara signiiikan dengan praktik asuhan persalinan nommal yang dilakukan oleh bidan. Analisis terhadap faktor ekstrinsik yang meiiputi supervisi, standar praktik, pelatihan, imbalan jasa dan sanksi, didapatkan variabel supervisi dan pelatihan berhubungan secara signitikan terhadap praktik asuhan persalinan normal yang dilakukan oleh bidan. Selanjulnya hasil uji multivariat dengan Regresi Logistlk ganda didapatkan variabel pelatihan merupakan variabel yang paling signiiikan hubungarmya dengan praklik asuhan persalinau normal yang dilakukan oleh bidan. Disarankan bagi institusi terkait untuk menggunakan hasil penelitian ini dalam rangka meningkatkan kualitas praktik asuhan persalinan normal di Rumah Bersalin Puskesmas DK1 Jakarta.

---

Management of nomial delivery practice in delivery center of Puskesmas is a midwifery service by midwives to women who are in labour in delivery center of Puskesmas. Management of delivery care is started from first stage of labour to the fourth directed to the standard of normal labour. Management of delivery care can be intluenced by education and working experience while intemal factor consist of sepervision, standard of practice, training, salary and penalty. The purpose of the research is to identity the relationship of the intemal and external factors of the midwives to management of delivery practice as well as to determind which variabel have the most significant relationship to the nonnal delivery care practice. This research is held at 44 delivery center of Puskesrnas DKI Jakarta with total sample ll8 out of 362 midwives in DKI Jakarta.

The result analysis of Chi Square show that three of the variable, educations, supervision, and training have a significant relationship to the normal delivery carafxdditionally, the result of multivariate with multiple logistic regression show training as the most significant variable which have relationship to the normal delivery care practice. Suggestion to the institution which have normal delivery services to consider to the result of this research in the practice in order to enchance their delivery service in management of labour."

"Reaksi anafilaksis adalah reaksi hipersensitivitas hebat yang merupakan kasus emergensi dan dapat mengancam nyawa. Data mengenai prevalens reaksi anafilaksis di Indonesia masih sangat kurang dan belum ada studi yang menganalisis laporan kasus reaksi anafilaksis secara spesifik di Indonesia. Diagnosis dan penanganan tepat oleh tenaga medis diperlukan ketika menghadapi pasien dengan reaksi anafilaksis. Namun demikian, berdasarkan penelitian di luar negeri, banyak dokter tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mendiagnosis dan menangani reaksi anafilaksis dengan tepat. Penelitian cross-sectional ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dokter umum di Puskesmas DKI Jakarta mengenai reaksi anafilaksis dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Terdapat 158 responden, dengan persebaran pengetahuan 10,8% baik, 50% sedang, dan 39,2% buruk. Selain itu, ditemukan bahwa tidak ada hubungan antara lama praktek sebagai dokter umum, jumlah kasus anafilaksis yang pernah ditangani, serta jumlah sumber pengetahuan mengenai reaksi anafilaksis terhadap tingkat pengetahuan responden. Sebagai kesimpulan, pengetahuan dokter umum di Puskesmas DKI Jakarta mengenai reaksi anafilaksis masih kurang dan tidak ditemukan faktor yang diteliti berhubungan pengetahuan tersebut.

---

Anaphylaxis is a massive hypersensitivity reaction that can be life threatening. There is lack of prevalence data and no study regarding anaphylactic cases in Indonesia. Proper diagnosis and treatment by physicians is needed to handle anaphylactic cases. However, based on several studies in other countries, a considerable amount of physicians still lack the knowledge to diagnose and treat anaphylaxis properly. This cross-sectional study is conducted to discover the level of knowledge about anaphylaxis among physicians in primary healthcares in DKI Jakarta and its related factors. There are 158 respondents, with a distribution of 10.8% on high level of knowledge, 50% on moderate level of knowledge, and 39.2% on low level of knowledge. Apart from that, there is no correlation between the level of knowledge and the factors studied, which are years of practice, amout of anaphylaxis cases treated, and amount of knowledge source acquired. In conclusion, the level of knowledge about anaphylaxis among physicians in primary healthcares in DKI Jakarta is low and there are no related factors found."

"Skripsi ini menggambarkan kondisi aktual dari implementasi kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta. Penelitian ini berangkat dari adanya undang-undang yang mengatur standar sebuah bangunan gedung dibangun, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Selain itu, dengan adanya permasalahan pemenuhan hak kesehatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas kesehatan Puskesmas DKI Jakarta. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Bhuyan et al. (2010), peneliti melakukan penelitian terkait pengimplementasian kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas dengan berdasarkan pada 7 dimensi, yaitu The Policy, Its Formulation and Dissemination; Social, Political and Economic Context; Leadership for Policy Implementation; Stakeholder Involvement in Policy Implementation; Planning for Implementation and Resource Mobilization; Operations and Services; dan Feedback on Progress and Result. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Dengan data yang didapatkan peneliti melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta telah diupayakan untuk dilakukan berdasarkan dimensi-dimensi yang dikemukakan, meski masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan pengimplementasian kebijakan bangunan gedung ramah disabilitas pada Puskesmas DKI Jakarta untuk beberapa pihak.

---

This thesis describes the actual condition of the implementation of the policy for disability-friendly building in Public Health Centers (Puskesmas) in DKI Jakarta. The research is based on the existing law that regulates the standards for constructing a building, namely Law Number 28 of 2002 concerning Buildings. Additionally, considering the issues related to the fulfilment of health rights experienced by people with disabilities, DKI Jakarta as the capital city has made efforts to facilitate the needs of people with disabilities in utilizing the healthcare facilities of Puskesmas DKI Jakarta. Applying the Policy Implementation theory by Bhuyan et al. (2010), the researcher conducted a study on the implementation of the policy for disability-friendly building based on seven dimensions: The Policy, Its Formulation and Dissemination; Social, Political and Economic Context; Leadership for Policy Implementation; Stakeholder Involvement in Policy Implementation; Planning for Implementation and Resource Mobilization; Operations and Services; and Feedback on Progress and Result. This research employed a post-positivist approach with qualitative data collection methods. Using data obtained through in-depth interviews and literature review, the results of the study indicate that the implementation of the policy for disability-friendly building in Puskesmas DKI Jakarta has been attempted based on the presented dimensions, although there are still many areas that need improvement. Considering these findings, the researcher provides several recommendations for enhancing the implementation of the policy for disability-friendly building in Puskesmas DKI Jakarta for various stakeholders."

"Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah sarana kesehatan terdepan yang memberi pelayanan kesehatan termasuk gizi kepada masyarakat. Upaya perbaikan gizi melalui puskesmas bertujuan untuk menangulangi masalah gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat. Di Puskesmas Kecamatan upaya perbaikan gizi dilaksanakan oleh Ahli Gizi, namun di Puskesmas Kelurahan upaya perbaikan gizi dilaksanakan oleh beberapa macam tenaga gizi puskesmas seperti Ahli Gizi, Pembantu Ahli Gizi, bidan, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya. Upaya perbaikan gizi melalui Puskesmas Kelurahan, belum dapat dilaksanakan secara efektif karena belum semua Puskesmas Kelurahan memiliki tenaga gizi yang professional dalam bidang gizi, kemampuan terbatas, dan masalah gizi yang dihadapi sangat luas.Mengingat bahwa di Propinsi DKI Jakarta belum pernah dilakukan penelitian terhadap kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu, serta mengacu kepada penelitian sebelumnya di tempat lain, maka perlu dilakukan penelitian agar diperoleh informasi bagaimana gambaran kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Rancangan penelitian yang digunakan adalah Cross sectional dengan pendekatan pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian adalah seluruh petugas gizi puskesmas kelurahan di Propinsi DK.1 Jakarta yang berjumlah 274 orang petugas gizi puskesmas kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan 48,9 % kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan balk dan 51,1 % kinerja buruk. Sebanyak 46,4 % petugas gizi puskesmas kelurahan melakukan kegiatan gizi posyandu dengan balk dan 53,6 % melakukan kegiatan gizi posyandu tidak balk.Berdasarkan analisis multivariat dengan uji Regresi Logistik Ganda, didapat adanya hubungan yang bermakna dengan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan adalah kegiatan gizi posyandu, pendidikan petugas, lama kerja petugas, supervisi petugas gizi puskesmas kecamatan, dan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan. Sedangkan yang berhubungan secara statistik dengan kegiatan gizi posyandu adalah usia petugas, sarana transportasi, sarana kegiatan, beban tugas dan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan.Penelitian ini menyarankan bahwa untuk meningkatkan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu perlu dilakukan pengaturan pegawai di puskesmas kelurahan dimana petugas yang berusia < 44 tahun ditugaskan sebagai petugas gizi dan untuk meningkatkan kinerjanya dapat ditingkatkan pendidikannya sampai jenjang D3 atau S1 gizi. Disamping itu untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan gizi di posyandu perlu didukung dengan sarana transportasi berupa sepeda motor atau dana transportasi. Peranan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan sangat mendukung terhadap peningkatan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan. Untuk menyampaikan informasi dari tingkat Sudinkes atau Dinas Kesehatan maka supervisi Petugas Gizi Puskesmas Kecamatan sangat membantu dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kinerja petugas gizi Puskesmas Kelurahan.

---

Primary Health Centres (Puskesmas) is the frontier of health care services including nutrition services. The nutrition program through Puskesmas is aimed to overcome nutrition problem and improve nutritional status of the population. In sub-district Puskemas, the nutrition program is conducted by a nutritionist. However, in Puskesmas kelurahan, the program is conducted by various staff qualifications, such as nutritionist, assistant nutritionist, midwives, nurses, or other health care professionals. Nutrition program in Puskesmas has not been properly conducted as not all Puskesmas Kelurahan have the appropriate nutritionist, or have limited skill, while the nutrition problem is very wide.

As there has been no known studies in the performance of the nutrition staff in the Posyandu activities in DKI Jakarta, it is thought that such studies is important to be conducted. The design used in this study is a Cross Sectional study with quantitative and qualitative approach. Samples were drawn from a population of 274 nutrition staff in Puskesmas kelurahan. The result was that 48.9% of respondents showed good performance and 46.4% conducted good nutrition activities in the Posyandu.

Multivariate analysis with double logistic regression showed significant relationship between performance of nutrition staff with (I) nutrition activities in Posyandu, (2) education level, (3) length of services, (4) supervision from Puskesmas Kecamatan, and (5) guidance from head of the Puskesmas. Statistically significant relationships were found between Posyandu nutrition activities and (1) age of staff, (2) availability of transportation means, (3) equipments availability, (4) workload, and (5) guidance from head of the Puskesmas.

The study suggested that to improve nutrition staff performance in Posyandu nutrition activities it is necessary to manage the staff so that appointed nutrition staff would be less than 44 years in age. To improve the performance it is suggested to increase education level of the staff to at least diploma level or a degree in nutrition. Availability of transportation vehicles or sufficient find for transportation is also recommended to improve the Posyandu activities. Guidance from head of the Puskesmas is also necessary to improve the performance of the staff. Supervision from the Puskesmas Kecamatan nutritionist is also important to communicate information from district health office in order to improve performance of the star."