Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisis kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia terkait dengan bagaimana proses sekuritisasi, strategi pengelolaan sumberdaya lingkungan hidup dan pengelolaan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman kedaulatan negara. Metode analisis isi ( content analysis) terhadap kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia digunakan melalui tabulasi skema Barry Buzan, et al, indikator kinerja aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pendekatan kesejahteraan pada 12 pulau kecil terluar Indonesia dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang diamati adalah proses sekuritisasi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat terhadap ancaman kedaulatan negara. Hasil penelitian memperlihatkan proses sekuritisasi 12 pulau kecil terluar untuk mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia hanya terjadi pada derajat politisasi dimana isu PKT hanya penting dibicarakan antar lembaga saja terutama Pulau Nipa dan Pulau Miangas. Sepuluh dari keduabelas PKT Indonesia justru mengalami desekuritisasi akibat kebijakan pengelolaan 12 PKT lebih menekankan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pengelolaan lingkungan hidup ( environment) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat sepenuhnya mampu mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia. Degradasi lingkungan baik secara alami maupun tekanan antropogenik pada 12 PKT Indonesia tidak menjamin keberlanjutan SDA. Strategi pengelolaan kesejahteraan ( prosperity approach) 12 pulau kecil terluar Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengatasi ancaman kedaulatan Indonesia dengan segala keterbatasan pada lima pulau yang berpenduduk terkait dengan jarak, infrasruktur, ketimpangan ekonomi dengan negara tetangga. Hal ini berpengaruh pada kualitas hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk setempat yang pada akhirnya berdampak pada nasionalisme. Strategi pengelolaan 12 PKT Indonesia pada akhirnya memerlukan proses sekuritisasi, pendekatan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk keberlanjutan kedaulatan negara.

Abstrak :
ABSTRAK
Wilayah pesisir (terutama pulau kecil) sangat rentan terkena dampak dari peningkatan muka air laut. Terendamnya wilayah wilayah yang merupakan sentra ekonomi akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Untuk menghindari kerugian tersebut perlu pengelolaan pulau pulau kecil dengan memanfaatkan model spasial dinamik/temporal. Tujuan studi adalah mengembangkan model spasial dinamik/temporal untuk mengkaji kerentanan permukiman penduduk di pulau pulau kecil. Metode yang digunakan adalah pemodelan sistem dinamik/temporal (SD) dipadukan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) berdasarkan identifikasi isu dan kondisi lingkungan di pulau kecil, yaitu Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara. Data yang digunakan adalah data pertumbuhan penduduk (data sekunder) dan peta dasar Pulau Karimunjawa dan Kemujan. Asumsi yang digunakan pada pemodelan adalah tidak terjadi bencana alam atau musibah yang mengurangi jumlah penduduk, kematian dianggap sebagai kematian normal dengan mengacu umur rata rata harapan hidup penduduk Indonesia (69 tahun), tidak ada kegiatan reklamasi pantai, tidak ada perubahan ekosistem secara signifikan. Pemodelan spasial dinamik/temporal mengikuti tahapan sesuai dengan prosedur pemodelan. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa bila fraksi sea level rise (SLR) 10 cm per tahun, akan berdampak pada penurunan ketersediaan lahan permukiman. Tinggi kenaikan muka air laut berkisar antara 0,5 meter pada tahun ke 10, hingga mencapai ketinggian kenaikan 5,0 meter pada tahun ke 100. Akibatnya akan terjadi genangan air laut di permukiman penduduk seluas 13,02 ha pada tahun ke 10 danpada tahun ke 100 menjadi 226,5 ha. Diperlukan upaya rekayasa lingkungan, seperti membangun tanggul pantai dan memperbaiki rancangan konstruksi bangunan permukiman, agar dapat mengurangi dampak terhadap ketersediaan lahan permukiman. Kenaikan muka air laut yang berdampak terhadap penduduk dan permukiman di Pulau Karimunjawa dan Kemujan membutuhkan adanya adaptasi sebagai upaya mitigasi dampak.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis dan memiliki puluhan ribu pulau. Salah satu tantangannya adalah negara kepulauan umumnya memiliki sumber daya lokal yang terbatas dan biaya impor energi yang tinggi. Teknologi energi terbarukan di sebagian besar pulau seringkali tidak beroperasi dan tidak berlanjut karena banyaknya masalah yang terlibat, salah satunya adalah ketidakjelasan pengelolaan dan aset dari pembangkit listrik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberlanjutan energi terbarukan dalam memasok listrik kepada masyarakat dalam jangka panjang dan akan memaparkan keterkaitan antara kesejahteraan masyarakat dengan hadirnya teknologi energi terbarukan. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dan kuesioner dengan skala likert. Penelitian dilakukan di dua pulau, yakni pulau Mecan dan pulau Sabira. Data yang diperoleh disimulasikan dalam bentuk System Dynamics, salah satu langkah dari systems thinking, dengan menggunakan alat bantu Powersim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLTS mampu dikelola sepenuhnya oleh masyarakat sampai dengan keberlanjutan biaya Operation & Maintenance dari pembangkit, meskipun biaya replacement cost dari powerplant tetap dibutuhkan bantuan dari pemerintah dan kementerian. Sedangkan hasil di pulau Sabira, meskipun pembangkit listrik masih beroperasi, insentif dan subsidi pemerintah menjadi ketergantungan yang kuat bagi masyarakat agar ketersediaan listrik selalu terjaga. ......Indonesia is a country with a tropical climate and has tens of thousands of islands. One of the challenges is that archipelagic countries generally have limited local resources and high energy import costs. Renewable energy technologies in most islands are often not running and are unsustainable due to the many problems involved, one of which is the lack of information on management and generating assets. This research aims to explain what factors affect the sustainability of renewable energy in supplying electricity to the community in the long term and will present the interrelation between the local people’s welfare and the presence of renewable energy technology. The method used is an in-depth interview and questionnaire with a Likert scale. The research was conducted on two islands, namely Mecan Island and Sabira Island. The data obtained is simulated in the form of System Dynamics, one of the methods of systems thinking, by using the Powersim software tools. The results show that the Solar Power Plant can be fully managed by the local community and is also related to the Operation & Maintenance costs of the power plant, although the replacement cost of the power plant still requires assistance from the government and the ministry. While the results on Sabira Island, although the power plant is still operating, government incentives and subsidies become a heavy dependence for the people, so that the availability of electricity access is always maintained.

Abstrak :
Pulau Sulabesi memiliki karakteristik sebagai pulau kecil sekaligus terpencil yang menyebabkan pulau ini dihadapi dengan berbagai keterbatasan dalam pembangunan maupun ancaman terhadap bencana pesisir dan berdampak pada keberlanjutan lingkungan maupun ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian karakteristik pola persebaran permukiman, melihat tingkat ketahanan masyarakat dan tingkat konektivitas antar wilayah, serta merumuskan penataan permukiman pesisir berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan metode analisis spasial, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan indeks konektivitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa persebaran permukiman membentuk pola dispersed dan terdapat ketidak sesuaian dengan kawasan lindung dan kawasan kemampuan lahan sangat rendah. Pada pemenuhan kebutuhan menunjukkan tingkat ketahanan secara keseluruhan adalah sedang dengan skor 75%. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat konektivitas yang juga rendah <73,08. Untuk mewujudkan permukiman berkelanjutan dapat dilakukan dengan integrasi kebijakan tata ruang, peningkatan kepadatan jaringan jalan, dan mengatur arah persebaran permukiman sehingga tidak masuk dalam kawasan lindung. ......Sulabesi Island is a small and remote island, which causes this island to be faced with various limitations in development and threats to coastal disasters and has an impact on environmental sustainability and socio-economic resilience of the community. This study aims to analyze the suitability characteristics of the distribution pattern of settlements and see the level of community resilience and connectivity between regions. The approach used is quantitative, with spatial analysis, community resilience index, and connectivity index. The results show that the distribution of settlements forms a dispersed pattern, and there is a discrepancy between protected areas and areas with deficient land capability. In meeting the needs, the overall level of resilience is sufficient, or 75%. This condition is caused by the low level of connectivity <73.08. Sustainable settlement planning can be done by integrating spatial policies, increasing network density, local community wisdom, and regulating the distribution of settlements so that they are not included in protected areas.

Abstrak :
Pengembangan sistem kelistrikan di Kepulauan Seribu, direncanakan terinterkoneksi antar pulau melalui kabel laut 20 kV atau 150 kV. Pengembangan tersebut cenderung mempertimbangkan pasokan (dan tidak memperhitungkan pemakai akhir rumah tangga secara individu . Di sisi lain, pemanfaatan pulau yang ada di Kepulauan Seribu memiliki fungsi yang beragam. Adanya perbedaan fungsi pulau diharapkan dapat memperhatikan pola kebutuhan yang tercermin dari pola konsumsi serta karakteristik rumah tangga dalam rencana penambahan transmisi listrik kedepan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola konsumsi listrik rumah tangga berdasarkan perbedaan fungsi pulau, serta mengetahui hubungan antara karakteristik rumah tangga terhadap pola konsumsi listrik rumah tangga di Kepulauan Seribu. Karakteristik rumah tangga meliputi pendapatan, luas bangunan, jumlah anggota rumah tangga, dan fungsi bangunan. Variabel pada penelitian ini dianalisis menggunakan analisis spasial deskriptif dan analisis asosiasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola konsumsi listrik pada pulau permukiman penduduk yang memiliki fungsi wisata lebih tinggi daripada pulau permukiman penduduk yang tidak memiliki fungsi wisata. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pada pulau permukiman yang memiliki fungsi wisata, variabel pendapatan dan fungsi bangunan merupakan karakteristik rumah tangga yang memiliki hubungan dengan konsumsi listrik. Sedangkan pada pulau permukiman yang tidak memiliki fungsi wisata, hanya variabel fungsi bangunan yang memiliki hubungan dengan konsumsi listrik.

---

Development of the electricity system in the Seribu Islands is planned to interconnect among islands for 20 kV or 150 kV through sea cable. These developments tend to consider supply and not calculate the total consumption (demand) of each household. On the other hand, the utilization of islands in the Seribu Islands has various functions.  The difference in functions of island is expected that in the future, planning to increase electricity transmission can be more focused on the pattern of needs as reflected in consumption patterns and household characteristics. Therefore this study was aimed to determine the pattern of household electricity consumption based on differences in island function, and also to find out the relationship between household characteristics and household electricity consumption patterns in the Seribu Islands. The characteristics include household income, building area, number of household members, and building functions. The variables in this study were analyzed using the descriptive spatial analysis and spatial association analysis. The results of the study showed that the electricity consumption pattern on the function of the island a residential area in the tourism category was higher than the one in the non-tourism category. The results of statistical tests showed that on residential island tourism categories income variables and building functions represent households that have a relationship with electricity consumption. While on the island of a residential non-tourism category the function of the household building has a relationship with electricity consumption.

Abstrak :
Energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat sejalan dengan tingkat kehidupannya. Dalam pengembangan suatu wilayah, energi memiliki peranan yang sangat penting untuk menggerakkan segala aktivitas perekonomian, tidak terkecuali di wilayah pulau-pulau kecil. Dalam RUPTL PLN 2018-2027dituliskan jika saat ini Kepulauan Seribu telah memiliki sistem tenaga listrik eksisting, namun sistem tenaga listrik eksisting perlu ditingkatkan keandalannya, yang salah satu tahapnya yaitu dengan pemanfaatan PLTS. Sebelum diterapkannya energi terbarukan, partisipasi masyarakat nantinya terhadap penggunaan energi terbarukan perlu dikaji karena partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji willingness to pay rumah tangga di pulau-pulau yang memiliki peruntukan yang berbeda dengan mengkaitkan pengetahuan masyarakat terhadap tenaga surya dan pola konsumsi listriknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan geografi humanistik sebagai landasannya. Hasil peneltian menunjukan bahwa pengetahuan masyarakat di pulau dengan fungsi yang berbeda tidak memiliki variasi kedalaman yang beragam dimana pengetahuan masyarakat sebagaian besar hanya mencakup pada mengetahui secara umum terkait ada nya penerapan tenaga surya. Namun rumah tangga yang anggota keluarga nya memiliki mata pencaharian yang lebih banyak interaksi dan akses lebih tinggi dengan lingkungan luar memiliki pengetahuan yang lebih baik. Sedangkan willingness to pay masyarakat dengan jenis rumah tangga dengan homestay dan rumah tangga dengan usaha di pulau peruntukan wisata dan pulau peruntukan pusat pemerintahan tidak dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap tenaga surya, melainkan lebih berorientasi pada jumlah konsumsi listrik yang terbilang dalam jumlah yang cukup besar saat ini. Sementara willingness to pay masyarakat pada jenis rumah tangga biasa baik di pulau permukiman, pulau wisata, dan pulau pusat pemerintahan dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap tenaga surya. Masyarakat yang bersedia membayar pada jenis rumah tangga biasa adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik.

---

Energy is a basic human need that continues to increase in conjuction with their level of life. In developing a region, energy has a very important role to play in all economic activities, so as in the small islands. In the PLN 2018-2027 RUPTL, Its written that currently in Kepulauan Seribu district already has an existing power system, but the existing power system needs to be improved, which one of the steps is by using solar power. Before the implementation of renewable energy, society participation in the use of renewable energy needs to be reviewed because it involves the community to obtain information about the conditions, needs, and attitudes of the local society. Society participation in this research is by assessing willingness to pay on household that live in islands with different function by associating peoples knowledge of solar power with the pattern of electricity consumption. This research is a qualitative study using a humanistic geographical approach as its foundation. The research results show that the peoples knowledge who live on the island with different functions dont have diverse variations on depth level of knowledge where the knowledge of the majority of people only covers knowing in general the existence of solar power. But households whose family members have livelihoods that have more interaction and higher access to the outside environment have better knowledge. Meanwhile, willingness to pay for types of households with homestays and households with businesses both in island as tourism function and island as government centers function are not influenced by knowledge of solar power itself, but rather is oriented to the amount of electricity consumption. On the other side, knowledge affects the willingness to pay for types of households only either in island as settlements function, island as tourism function, and island as government centers function, whereas those who are willing to pay are people who have deeper knowledge.

Abstrak :
ABSTRAK Pemetaan potensi sumber daya pulau kecil membutuhkan informasi spasial skala detail yang dapat diperoleh dengan cepat. Teknologi penginderaan jauh citra satelit resolusi tinggi yang umum digunakan memiliki beberapa kendala seperti ketersediaan data, tingginya biaya pembelian data, serta adanya hambatan lainnya seperti tutupan awan. Tesis ini melakukan kajian tentang pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk pemetaan sumberdaya pesisir dan laut pulau kecil sebagai solusi alternatif pengganti citra satelit resolusi tinggi. Kajian dilaksanakan dengan studi kasus di Pulau Pramuka, Kab. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Akuisisi data dilaksanakan pada bulan April 2015 dimana dihasilkan citra orthofoto dan model permukaan digital dengan resolusi spasial 10 cm. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis obyek yang dibandingkan dengan pengolahan citra satelit Worldview-2. Sebagai validator digunakan data survei lapangan pada bulan Juni 2015. Hasil klasifikasi penutup lahan pulau kecil dengan menggunakan UAV memiliki nilai akurasi sebesar 94 % dan habitat perairan dangkal dengan kelas kerapatan sebesar 54 % dan tanpa kelas kerapatan sebesar 68 %. Nilai akurasi citra Worldview-2 untuk penutup lahan sebesar 60 % dan habitat perairan dangkal dengan kelas kerapatan sebesar 38 % dan tanpa kelas kerapatan sebesar 56 %. Hasil uji akurasi menunjukkan bahwa pengunaan data UAV memberikan hasil lebih baik dibandingkan menggunakan citra satelit Worldview-2. Perbedaan hasil akurasi disebabkan karena perbedaan resolusi spasial, perbedaan informasi tambahan (model permukaan digital), dan adanya efek kilatan pada Worldview-2. UAV memiliki kelebihan dalam akuisisi data yang cepat, resolusi spasial yang sangat tinggi dan adanya data model permukaan digital dibandingkan dengan citra satelit Worldview-2, namun memiliki kekurangan dalam resolusi spektral yang rendah, resiko pada wahana, dan kebutuhan sumberdaya manusia dalam operasional wahana. Pemanfaatan data UAV untuk pemetaan sumberdaya pesisir dan laut pulau kecil dapat menjadi pengganti penggunaan citra satelit yang umum digunakan.

---

ABSTRACT Mapping of potential resources on small islands requires very detail spatial information that can be obtained quickly. Remote sensing technology of highresolution (multispectral) satellite imagery which is commonly used has several constraints such as high cost and availability data as well as cloud coverage. This research was conducted in order to study the use of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for mapping coastal and marine resources of small islands as an alternative solution to high-resolution satellite imagery. The research was conducted based on a case study at Pulau Pramuka, Kab. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. The primary data was obtained through an aerial survey carried out on April 2015 where 10 cm spatial resolution of orthofoto imagery and digital surface model were generated. To point out the remarkable use of UAV for coastal and marine resources mapping, a set of Worldview-2 digital imagery was also used for comparison. Both data analysis were performed using an object-based approach to produce land cover and shallow water habitat classes. Furthermore, field check data on June 2015 were used to validate the classification result. The thematic accuracy of land cover classification using UAV was 94%, and shallow water habitat classification with and without density class respectively were 54% and 68%, respectively. In the other hand, the thematic accuracy of Worldview-2 for land cover lassification was 60%, and shallow water habitats classification with and without density class respectively were 38% and 56%, respectively. Accuracy assessment value showed that the use of UAV data gave better results than Worldview-2 satellite imagery. Differences in accuracy assessment results were due to the differences in spatial resolution, additional information such as digital surface model, and sunglint effect on Worldview-2. The UAV method have more advantages in rapid data acquisition, very high spatial resolution, and digital surface model data compared to Worldview-2 imagery, but lack of spectral resolution quality, the vehicle risk, and a specific human resources skill for operating the vehicle. The UAV data utilization for mapping coastal and marine resources of small island can become a substitute for the use of common satellite imagery.

Abstrak :
Wilayah pulau-pulau kecil termasuk wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Luas wilayah pulau kecil yang terbatas mengakibatkan perlu adanya pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Pulau Harapan dan Pulau Kelapa adalah salah satu pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil berbasis adaptasi perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah memodelkan penggunaan tanah untuk penataan ruang pulau-pulau kecil khususnya wilayah daratan yang ditinjau dari aspek perubahan penggunaan lahannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis perubahan penggunaan lahan, analisis dampak perubahan iklim terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan memprediksi skenario penggunaan tanah di masa mendatang dengan menggunakan spatial modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya tinggi muka air laut, meningkatnya suhu dan salinitas, serta pola curah hujan yang tidak menentu, kebutuhan lahan akan permukiman meningkat. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu adanya pembatasan penambahan luas wilayah agar mitigasi dan adaptasi akibat dampak perubahan iklim dapat terlaksana dengan baik, sehingga resiko kejadian bencana yang diakibatkan dampak perubahan iklim menjadi kecil. ......Small island territories include areas that are vulnerable to the effects of climate change. The limited area of the small islands requires for integrated and sustainable management. Harapan Island and Kelapa Island are some of the vulnerable islands that susceptible to climate change. The problem in this research is the lack of spatial arrangement of small islands region based on climate change adaptation. The purpose of this study is to create a model of land use for spatial arrangement of small islands, especially the land area in terms of changes in land use. The methods used in this study are analysis of land use change, analysis of climate change impacts on social, economic, and environmental conditions, and predict future land use scenarios using spatial modelling. The results showed that with increasing population growth, rising sea levels, rising temperatures and salinity, and erratic rainfall patterns, land requirements for settlements increased. The conclusion of this study is the additional area in Harapan island and Kelapa island should restrict, so the mitigation and adaptation due to the impact of climate change can be done well and the risk of disasters becomes small.

Abstrak :
Tesis ini membahas eksistensi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan yang Terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan Peraturan Presiden yang bersifat mandiri yang bersumber pada kewenangan atribusi dari Pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Materi muatan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, namun fokus utama dari penyusunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengaturan mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelanggar. Pencabutan ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan hal yang dapat dilakukan. Namun, Pencabutan ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, serta pengaturan kembali secara komprehensif mengenai pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebabkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar tidak jelas daya gunanya.

---

This thesis discusses the existence of Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as amended by Act No. 1 Year 2014 and Related Implementation Regulations. This research is qualitative research with prescriptive design. Based on the results, it was found that Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands which issued before Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands is an independent Presidential Regulation which is based on attribution authority from Article 4 paragraph 1 of the 1945 Constitution. The content of Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands is regulated in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, but the main focus of the Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands is an increase in the welfare of the people in coastal areas and small islands and regulations about punishment for violators. Revocation of Article 1 paragraph 2 and Attachment of the Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands with Presidential Decree No. 6 Year 2017 concerning Determination of Outermost Small Islands is a matter that can be done. However, Revocation of provisions and Attachments in Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands, as well as comprehensive reorganization of the management of Small Islands Outside in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands causes Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands is not clearly used.